Sanusi: Perusahaan Perkebunan Wajib Alokasikan 20 Persen Lahan di Luar HGU

Bengkalis, katakabar.com - Perusahaan perkebunan di sektor kelapa sawait terus berevolusi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Hadirnya perusahaan perkebunan tersebut hendaknya mampu membawa dan memberikan nilai yang positif kepada masyarakat. Salah satunya tumbuh dan berputarnya roda ekonomi di sekitar daerah operasional perusahaan.

Itu sebabnya, perusahaan-perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan wajib mengalokasikan lahan tersebut seluas 20 persen bagi masyarakat.

"Perusahaan perkebunan kelapa sawit atau perkebunan lainnya berkewajiban alokasikan lahan bagi petani rakyat seluas 20 persen yang berada di luar hak guna usaha (HGU ) yang sudah dimiliki," kata Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Sanusi kepada wartawan pada Selasa (22/6).

Dijelaskan Yung Sanusi sapaan akrabnya, kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut sesuai amanat Undang-undang 39 Tahun 2014, terutama pasal 58 ayat 1.

"Amanat Undang-undang itu dipahami dan dimaknai, perusahaan perkebunan yang memiliki usaha perkebunan, wajib memfasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat sekitar paling rendah 20 persen dari total luas kebun yang diusahai oleh perusahaan perkebunan," tegasnya.

Pengusaha perkebunan sambungnya, mesti mematuhi aturan yang ada dan berkontribusi untuk daerah. Tanah sudah digarap jadi perkebunan, masyarakat sudah sulit untuk bercocok tanam. Apalagi hampir mencapai 200 ribu hektar lahan perkebunan di Kabupaten Bengkalis dikuasai perusahaan besar.

"Langkah tepatnya memastikan pengusaha perkebunan memfasilitasi 20 persen lahan bagi petani Rakyat," beber Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan tersebut bisa dikenai sanksi administratif dan denda berupa pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan dan atau pencabutan izin usaha perkebunan, tambahnya.

Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya, Zuhandi meminta agar pemerintah daerah atau Dinas terkait meninjau ulang dan memastikan perusahaan mana saja sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tersebut.

"Kita meminta pemerintah daerah, atau dinas terkait untuk meninjau ulang dan memastikan perusahaan perkebunan mana saja yang sudah melaksanakan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014. Begitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis segera membereskan masalah tersebut. Ini sangat penting dan perlu, mengingat situasi ekonomi masyarakat saat ini. Kalau perlu secepatnya dibuatkan Pansus tentang Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 ini," imbaunya.

Selain itu, diminta kepada masyarakat yang lokasi perkebunan masuk ke wilayah desa mereka untuk menanyakan, menyampaikan apakah perusahaan perkekebunan sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014," tandasnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait