'Si Andalin' Diluncurkan Kemenhub RI Biar Pengurusan Perizinan Makin Mudah

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Perhubungan lewat Ditjen Perhubungan Darat meluncurkan Pengurusan Perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) secara daring atau online bernama “Si Andalan” diacara Webinar “Kemudahan Mengurus Perizinan Bersama Si Andalan”, pada Rabu (20/1) kemarin.

Bagi masyarakat yang mau mengurus perizinan Andalalin saat ini dapat mengakses website Siandalan.dephub.go.id

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pelayanan perizinan Andalalin secara daring dilakukan dalam rangka mendorong percepatan dan kemudahan investasi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Lewat pengurusan Andalalin secara online, Pemerintah mau kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik dengan perizinan yang mudah, cepat dan ada kepastian waktu. Di satu sisi, lalu lintas transportasi dapat berjalan aman, lancar, tertib dan teratur,” jelasnya.

Harapannya, adanya kemudahan penyelenggaraan persetujuan Andalalin melalui Si Andalan yang Mudah, Cepat, dan Akurat ini dapat mempercepat proses penyelenggaraan persetujuan Andalalin, serta mendukung terwujudnya cipta kerja yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin komptetitif, imbuhnya.

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan, sesuai amanat UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan, setiap pembangunan yang ada di masyarakat untuk kepentingan ekonomi akan menimbulkan bangkitan perjalanan. Untuk itu, perlu ada Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

“Sebelumnya kalau mengurus Andalalin mungkin waktunya lama dan tidak mudah. Sekarang sudah dilakukan perbaikan. Kita buat sistem yang baru melalui Si Andalan sehingga pengurusan menjadi lebih mudah, cepat, dan ada kepastian waktu,” ulas Budi.

Saat ini pengurusan perizinan Andalalin dibagi menjadi 3 klaster, meliputi perizinan untuk klaster bangkitan lalin yang rendah untuk pengurusan pembangunan seperti : Pertokoan, Ruko, restoran, SPBU dengan proses waktu penerbitan perizinan selama 1 hari setelah semua persyaratan dipenuhi.

"Klaster bangkitan sedang seperti pembangunan Mall (1 hari) Serta Klaster bangkitan lalin yang tinggi untuk pembangunan, seperti kawasan industri (3 hari)."

Nantinya kata Budi, pengurusan perizinan Andalalin akan diintegrasikan dengan perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagaimana amanat UU Cipta Kerja, tambahnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait