Sidang Lanjutan Uji Materi UU Pers 40 1999

Siap-Siap, MK Panggil Presiden, DPR, dan Dewan Pers Beri Keterangan

Jakarta, katakabar.com - Mahkamah Konstitusi (MK) panggil Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Pers untuk memberikan keterangan di sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam perkara: Nomor 38/PUU-XIX/2021 pada 11 Oktober 2021 mendatang.

"Pemanggilan itu disampaikan Panitera Mahkamah Konstitusi lewat surat panggilan sidang yang ditujukan kepada kuasa hukum pemohon pada Senin, 27 September 2021," kata Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat sebelum menutup sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Sidang lanjutan uji materi Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bakal digelar pada 11 Oktober 2021 sekitat pukul 11.00 WIB siang di ruang Sidang Pleno lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dan bakal disiarkan secara live lewat chanel youtube resmi milik Mahkamah Konstitusi.

Kuasa hukum pihak pemohon Vincent Suriadinata membenarkan surat panggilan yang dilayangkan Mahkamah Konsitusi melalui surat Nomor 344.38/PUU/PAN.MK/PS/09/2021 yang ditandatangani Panitera, Muhidin.

"Kami sangat mengapresiasi keputusan majelis hakim yang mendengarkan keterangan dari Presiden RI, DPR, dan Dewan Pers pada sidang nanti. Ini makin memperjelas uji materi  Undang-Undang Pers yang diajukan pemohon," ujar Vincent.

Salah satu pemohon, Hance Mandagi mengatakan, keterangan pihak presiden dan DPR, serta Dewan Pers selaku pihak terkait sangat penting untuk bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Undang-Undang Pers ini.

"Saya berharap dari keterangan 3 pihak yang dihadirkan dalam sidang nanti menambah keyakinan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan kami," tambah Mandagi sekaligus menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia dan Ketua LSP Pers Indonesia.

Editor : Sahdan

Berita Terkait