Sidang Terdakwa Jamanatar H, PH Berharap Ada Campur Tangan Tuhan

Pelalawan, katakabar.com - Sidang lanjutan perkara pidana penggarapan lahan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Desa Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan terdakwa, Jamanatar Hutapea dalam
digelar Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan,  pada Senin (11/10) kemarin.

Bertempat di ruang sidang Sari 2 Pengadilan  Negeri (PN) Kabupaten Pelalawan, sidang digelar secara virtual dengan agenda pembacaan Dupklit  terdakwa.

Wakil Ketua PN Pelalawan, Abraham Van Vollen Hoven Ginting yang pimpin sidang sebagai Hakim Ketua didampingi dua hakim anggota, Joko Ciptanto dan Muhammad Ilham Mirza, serta Panitera. 

Sedang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pelalawan, Rahmad Hidayat dan Tim kuasa hukum terdakwa dari kantor hukum dan mediator, Rolan L Pangaribuan.
 
Dalam duplik terdakwa Jamanatar Hutapea yang dibacakan Kuasa Hukumnya, Zulfikri mengatakan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak masuk akal. Dimana terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 92 ayat (1) huruf B Junto pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pengrusakan hutan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Padahal dalam aturan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak tertera pidana, dengan itu tuntutan JPU Kabur, dan batal demi hukum, sehingga terdakwa dibebaskan, ujarnya kepada katakabar.com.

Soal dupklit yang kita bacakan dipersidangan tadi kata Zulfikri, kita melihat fakta persidangan tidak satu pun alat bukti  dari keterangan saksi ahli pidana. itu klien kami, Pak Jamanatar Hutapea tidak ada terbukti. Di situ kawasan hutan, kalau ada ketelanjuran mestinya pakai Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja pasal 110 A dan 110 B.

"Saat ketelanjuran dilakukan warga, Negara sudah menfasilitasi diberikan 3 Tahun untuk mengurus izin. Kami meminta alat berat yang disewa Jamanatar Hutapea tidak ada keterkaitan dengan pengerusakan."

Dijelaskannya, sisa-sisa tanah itu cuma membersihkan, sebab jalan di situ sudah ada. Jadi duplik yang kita bacakan tadi atas Replik JPU.

Apa yang diamanatkan ahli hukum mantan Mahkamah Agung, mohon kepada Majelis Hakim untuk menilai, melihat hati yang paling dalam fakta-fakta sebenarnya Pak Jamanatar Hutapea tidak terbukti dalam melakukan tindak pidana pengerusakan hutan.

"Dalam dakwaan tidak dibenarkan menjuntokan. Itu artinya kabur dan harus jelas, sebab ahli Pidana, Dr Zulkarnain, SH, MH  dosen dari UNRI telah mengatakan dalam membuat surat tuntutan tidak dapat mempidana."

Kita mohon majelis hakim mengadili perkara ini dengan jernih melihat, mendengar fakta-fakta hukum dalam persidangan yang dilakukan terdakwa.

"Harapannya majelis hakim dalam memutuskan perkara ini ada campur tangan Tuhan," imbuhnya.

Tim JPU, Rahmad Hidayat SH menjelaskan, memang dupklit itu sebagian besar kembali pada pokoknya membela meraka, jadi  tanggapan pledoi kami ada beberapa poin yang menyatakan perbuatan dilakukan terdakwa Jamanatar Hutapea pelanggaran administratif  menurut penasehat hukum.

Tapi, kita bantah tetap itu tindak pidananya. Undang-Undang cipta kerja Sanksi administratif, tapi ada tindak pidananya. Apalagi membawa alat berat bagian kegiatan pembukaan lahan, sebab membawa alat berat tidak ada pemeliharaan 

Dalam Undang-Undang Cipta Ierja ketelanjuran, yang meringankan seperti sudah menanam sawit di pasal 110 A dan 110 B memang dinyatakan kegiatan perkebunan sebelum Undang-Undang cipta kerja diberlakukan dan sudah terlanjur adanya ini diberikan 3  Tahun untuk mengurus administrasi izin.

Tapi, dia membeli lahan berdasarkan kuitansi di bulan Desember Tahun 2020 lalu. Untuk Undang-Undang Cipta Kerja berlaku bulan November, sedang rental alat berat bulan Februari tahun 2021. Semua kegiatan itu sudah dilakukan setelah Undang-Undang cipta berlaku, itu yang dibantah.

Soal alat berat, ada dalam Undang-Undang Kehutanan. Semua alat atau hasil dari tindak pidana dari hasil kehutanan wajib dirampas untuk negara. Saya bantah alat berat dari saksi Interly Hutapea, adik kandung sendiri. Dari pengakuan terdakwa alat tersebut dirental, dalam Pledoi saya tidak ada bukti punya abangnya Interly Hutapea, dan tidak ada bukti kepemilikan dan tidak sewa menyewa perjanjian.

Di sisi lain, adik kandung terdakwa sendiri yang mengelola lahan. Itu dibantah di duplik tadi baru mereka punya alat bukti, seperti surat alat bukti, surat perjanjian sewa-menyewa ada bukti kuitansi. Tapi, saya tidak terlalu melihat jelas. Itu bakal dipertimbangkan majelis Hakim nanti tentang surat-surat tadi. Intinya kita tetap pada tuntutan sebelum, tegasnya.

Sidang penggarap lahan ini ditunda Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada pekan depan, yakni 18 Oktober 2021 dengan agenda sidang mendengarkan Putusan Hakim.

Editor : Sahdan

Berita Terkait