Sidang TNTN, Saksi Ahli Terdakwa Bilang JPU 'Kabur' Dalam Penerapan Pasal

Pelalawan, katakabar.com - Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan kembali menggelar sidang lanjutan kasus menggarap  kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Desa Kusuma Kecamatan, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.
     
Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Abraham Van Vollen Hoven Ginting sekaligus Wakil Ketua PN Pelalawan, didampingi dua hakim anggota, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa, Jamanatar Hutapea, pad Kamis (9/9) kemarin.
  
Sidang yang digelar dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pelalawan, Rahmad dan tim kuasa hukum terdakwa dari kantor hukum dan mediator, Rolan L Pangaribuan.
 
Sidang kali ini menghadirkan dua saksi terdakwa, yakni ahli tata ruang Dr (c) Riyadi Mustofa SE MSi dari Universitas Negeri Riau (UNRI) dan ahli Pidana, Dr Zulkarnain SH, MH dari Universitas Islam Riau (UIR) yang hadir di ruang sidang memberikan keterangan.
           
Ahli tata ruang, Dr (c) Riyadi Mustofa SE MSi menuturkan pendapatnya melakukan kegiatan di kawasan hutan tidak serta merta harus di berikan sanksi hukum.
     
Tapi bisa diberikan berupa sanksi denda, termasuk apa yang di lakukan terdakwa Jamanatar Hutapea yang kini dititip dalam tahanan Polres Pelalawan.

Saksi ahli pidana, Dr Zulkarnain SH, MH, dalam keterangan di persidangan menegaskan, dakwaan yang disampaikan jaksa sebelumnya tidak lengkap dan kabur di dalam penerapan pasal.
    
"Jadi dakwaan tidak lengkap dan kabur. Patut ditolak, hingga tidak bisa divonis bersalah. Begitu penyitaan barang bukti yang tak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)," ujar ahli saat menjawab pertanyaan tim kuasa hukum terdakwa.

Kata ahli pidana ini, syarat matril tidak digabungkan itu kabur berarti demi hukum yang pertama dakwaan kabur, yakni mestinya dia memasukkan pasal di sinikan bahwasanya tanah ini milik ulayat.

"Terdakwa ini membeli tanah tanah di situ dan berikut ini yang mengambil titik koordinat Dinas Lingkungan Hidup, dan tidak memiliki sertifikasi saharusnya yang mengambil titik koordinat itu harus memiliki surat sertifikasi khusus baru diakui negara. Terus membawa alat berat masuk oleh terdakwa disita, mestinya pihak pengadilan berhak menyita alat berat terdakwa dan barang itu tidak boleh dirusak. Ini alat berat dirusak, dan beberapa item rusak," jelasnya

Setelah mendengarkan kesaksian dua ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Majelis hakim menunda sidang pekan depan. Terkait kasus yang menjerat terdakwa Jamanatar Hutapea menggarap kawasan TNTN.
 
Sesudah sidang Pengacara terdakwa menyebutkan, di sana tidak ada perbuatan pidana saharusnya kliennya hanya dikenai sanksi administrasi sesuai apa yang terangkan ahli pidana 

"Bahasanya dakwaan jaksa tersebut 1 ,2 dan tidak jelas alias kabur patut ditelaah demi hukum terlebih terkait dari penyitaan alat berat milik terdakwa dilakukan penyidik tidak memenuhi SOP sesuai dikatakan Doktor Zulkarnain," ulasnya

Kita hadirkan di persidangan dua saksi ahli, yakni ahli pidana dari universitas Islam Riau (UIR), dan ahli peneliti lingkungan hidup dari Universitas Negeri Riau (UNRI).

Kita mohon kepada Majelis Hakim memutus perkara ini secara objektif dilihat dari fakta persidangan dari saksi dan Ahli terdakwa tidak ada melakukan perbuatan pidana. Dimana dikatakan dipersidangkan oleh saksi ahli pidana perbuatan terdakwa tidak ada melakukan perbuatan pidana dan dikatakan ahli tata ruangan  Dr (C) Riyadi  Mustofa SE MSI peneliti lingkungan hidup dari Fakultas UNRI saharusnya terdakwa dikenai sanksi administrasi

"Mestinya, terdakwa didudukkan dulu legal standing. Apalagi terdakwa memiliki surat tanah jual beli bathin tidak ada bunyikan plang batas bawasnya itu lahan milik negara. Ahli menyebutkan ini dakwaan yang kabur alias tidak jelas dan harus ditolak. Itu sebabnya, a ke dapan hakim menolak

Sebagaimana didakwa telah membawa alat-alat berat atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan Perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah pusat, dan undang-undang konservasi sumber daya alam (KSDA).

"Harapannya, dengan ahli yang telah dihadirkan. Hakim dapat memutus secara objektif, hingga kliennya bebas dari jeratan hukum," sebut perwakilan tim kuasa hukum pemohon, Robi Mardiko saat ditemui lepas sidang.

Editor : Sahdan

Berita Terkait