Soal Pariwisata, Pansus RIPPAR DPRD Audiensi Dengan Kemenparekraf RI

Jakarta, katakabar.com - Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan disingkat dengan RIPPAR adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan program, penting dilaksanakan pemangku kepentingan dalam pengembangan Kepariwisataan di suatu daerah.

RIPPAR mesti disusun secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kelestarian dan mutu lingkungan hidup dalam rangka memberikan dasar kebijakan terhadap isu strategis dalam pengembangan keparawisataan yang memberikan gambaran kondisi dan situasi pembangunan keparawisataan daerah yang memerlukan dasar hukum bagi daerah itu sendiri.

Untuk itu, rombongan Pansus RIPPAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis, audiensi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI untuk membahas tentang pembangunan kepariwisataan daerah ke depan, di Jakarta pada Kamis (17/6) lalu.

"Ada beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang sangat menonjol untuk dijadikan tempat objek pengembangan ekonomi kreatif, salah satunya pantai yang terletak di pulau terluar seperti Pantai Rupat Utara. Ini yang harus kami kembangkan termasuk infrastrukturnya," ulas Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Adri.

Lantaran itu, pada pertemuan tersebut Pansus RIPPAR meminta pemerintah pusat dapat mengucurkan anggaran untuk kabupaten Bengkalis dalam pengembangan objek wisata termasuk infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan selanjutnya akan diatur di dalam Perda RIPPARKAB Bengkalis untuk dijadikan acuan nantinya.

"Berkaitan dengan ekonomi kreatif aspek pemasaran menjadi suatu hambatan, Secara konkrit pelaku ekonomi kreatif membutuhkan pembauran pemasaran yang konkrit mulai dari produk, harga, promosi dan tempat untuk dapat mendorong pengembangan bisnis ekonomi kreatif dan ini tidak terlepas dari bantuan pemerintah. Ini menjadi topik utama setiap kita melakukan kegiatan reses," ujar Wakil Ketua Pansus RIPPAR, Febriza Luwu menimpali.

Menyikapi itu, Flizabeth Tioria Gurning Dit. IEK menjelaskan, pengembangan ekonomi terbagi-bagi beberapa bagian, yaknu deputi bidang kebijakan strategis, deputi bidang sumber daya dan kelembagaan, deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur, deputi bidang industri dan iventasi, deputi bidang pemasaran, deputi bidang produk wisata dan penyelengara kegiatan (Events), serta deputi bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif.

"Kami punya namanya borang formulir yang bisa diisi lewat website dan diakses sendiri bersama 4 aktor komunitas kreatifnya mengisi borang tersebut untuk mengetahui subsektor, apa keungulan yang ada di daerah," jelasnya.

Lewa borang (formulir) ini sambung Tioria, Direktorat Jenderal Kebudayaan hendak menginventarisasi para pekerja seni yang terdampak secara ekonomi Covid 19, sebab para pekerja seni yang mengandalkan penghidupan dari perhelatan itu pun menjadi kehilangan mata pencaharian. Mereka bukan hanya para seniman, tapi  kru pendukung perhelatan atau pertunjukan kesenian, sebutnya.

Pansus, Bappeda, bagian aset bagian PU, bagian hukum, bagian pariwisata serta staf sekretariat dewan, turut dampingi Pansus RIPPAR DPRD Bengkalis.

Editor : Sahdan

Berita Terkait