Soal Pemecatan Dirut BUMD, Kalah di Pekanbaru Banding ke PTTUN Medan

Pelalawan, katakabar.com - SK pemecatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Pemda Kabupaten Pelalawan masih terus berbuntut panjang.

Lantaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan lewat bagian hukum selaku kuasa hukum langsung menyerahkan berkas banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan.

Pemkab Pelalawan banding untuk dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pendapat pemecatan dan berikut hasil putusan PTUN Kota Pekanbaru.

"Dimana keputusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Pekanbaru yang menerima gugatan Ir H M Syafri M.Si dan menyatakan, SK pemecatannya direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah (PD) Tuah Sekata Pelalawan tidak sah."

Mantan direktur BUMD Kabupaten Pelalawan, Ir H M Syafri M.Si menanggapi langkah yang diambil Bupati Pelalawan, HM Harris lewat bagian Hukum Pemkab Pelalawan yang melakukan banding  PTTUN Kota Medan.

"Tentang kondisi terkini belum tahu, saya menang  berdasarkan putusan pertama PTUN Pekanbaru. Alamdulillah, kalau pihak Pemda banding lewat badan Hukum silahkan, itu haknya. Mau masuk, saya tidak mau tahu," kata  M Syafri  di ujung selulernya, kemarin.

Saya tidak Pusing menang atau tidak, sebab  masih banyak perusahaan yang memakai jasa saya.

"Saya tidak mau tahu. Soalnya banyak pekerjaan mesti dibereskan. Saya sudah Tiga hari di Provinsi Kepri, banyak perusahaan yang membutuhkan saya. Alamdulillah, ada 16 perusahaan, Tiga perusahaan di Riau, Kepri  dan Jambi," jelasnya.

Saya logowo, kalau banding dimenangkan Pemkab Pelalawan di PTTUN Kota Medan. Saya siap mengikuti aturan sesuai putusan.

"Saya tidak apa-apa, ikuti aja aturannya dan jika putusannya kembali, tanyakan kepada Pemda. Apakah saya kembali atau tidak."

Menurutnya, keputusan yang diambil Pemda salah mencopot jabatan BUMD. Saya cuma penegakan administrasi, itu saja mau dipakai itu haknya dan otoritasnya. 

"Saya tidak ngotot, kalau menang harus kembali lagi, tidak! Saya banyak kerjaan di Tiga Provinsi."

Dari catatan katakabar.com bermula desakan dari LSM Pengiat Anti korupsi Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi).

Bupati Pelalawan, HM Harris  mengambil Keputusan lewat Sekda, Tengku Mukhlis menggelar konferensi pers di ruang rapat Kantor Bupati Lantai II tentang mencopot jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tuah Sekata, Ir  M Syafri terhitung dari Senin 27 Mei 2019 lalu. 

Pencopotan jabatan Direktur BUMD ini, setelah ada somasi dari LSM Pengiat Anti korupsi Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi).

Formasi memberikan waktu Tujuh hari kepada Bupati lantaran statusnya sebagai mantan narapidana korupsi Pemecatan Syafri berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 434 Tahun 2019 tentang pencabutan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 696 Tahun 2018 tentang pengangkatan Dirut BUMD Tuah sekata Pelalawan yang ditandatangani 27 Mei 2019 lalu.

Editor : Sahdan

Berita Terkait