Soal Perjalanan Dinas Cukup Fantastis, Siap-siap LSM ini Bakal Layangkan Surat

Bengkalis, katakabar.com - Perjalanan Dinas di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 'Negeri Junjungan' nama lain dari Kabupaten Bengkalis pada tahun anggaran 2018 dan 2019 lalu nilainya cukup fantastis.

Lantaran itu DPC LSM Perkara Kabupaten Bengkalis bakal layangkan surat secara resmi, sebab perjalanan dinas beberapa OPD di lingkup Pemkab Bengkalis nilainya kurang masuk akal. Apalagi peningkatannya lumayan besar, perlu diusut pihak berwenang dan berkompeten.

Salah satu contoh pada tahun 2018 perjalan dinas sebesar Rp6 miliar, pada tahun 2019 meningkat jadi Rp8,5 miliar. Hal ini perlu dipertanyakan dan diusut oleh pihak berwenang, sejauh mana realisasi perjalan dinas tersebut, kata Ketua DPC LSM Perkara, Jackson kepada katakabar.com di Bengkalis pada Rabu (28/4) lalu.

Kata Jackson, perjalanan dinas ada dua jenis, perama perjalanan dinas dalam daerah dan perjalan dinas luar daerah, dan ada lagi namanya biaya bantuan transportasi.

Kita sudah klarifikasi OPD tersebut, tapi tidak ada respon. Padahal semua total perjalan dinas tersebut sudah kita cek berdasarkan DPA OPD tersebut.

Bisa disebutkan OPD yang perjalanannya alami peningkatan. "Saya belum bisa sebutkan nama dinasnya."

Kalau boleh jujur, semua perjalan Dinas dan dana rutin OPD se Kabupaten Bengkalis ini kita punya, cuma perlu waktu untuk melakukan cek and recek mengenai kedua kegiatan tersebut. Biar dua OPD dulu biaya perjalan dinas di atas Rp5 miliar yang kita beberkan.

"Kita tidak menjustifikasi pihak OPD yang melakukan perjalan dinas itu tidak benar, cuma menjadi pertanyan, apakah biaya perjalan dinas luar dan dalam daerah sudah sesuai perencanaan?

Siapa saja di dalam oknum OPD yang melakukan perjalan dinas, dan apakah sudah dianggap mengikuti proses yang benar? Ragam spekulasi berseliweran di ranah publik.

Harapannya biaya perjalan dinas yang cukup fantastis di dalam satu OPD di Bengkalis ini perlu dilakukan langkah hukum agar kita tahu sejauh mana kebenaran penggunaan perjalan Dinas, dan kita siap memberikan data-data tersebut kalau diperlukan penegak hukum nantinya, tandasnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait