Syahrial: Pemerintah dan Non Pemerintah Mesti Diberitahu

  • Reporter:
  • 22 Desember 2019, 09:16:10 WIB
  • Politik

Jakarta, katakabar.com, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Syahrial mengatakan, perubahan-perubahan yang sudah ditetapkan terkait AKP dan Propemperda sebaiknya tidak cuma diketahui lembaga resmi pemerintah tapi lembaga resmi non pemerintah mesti mengetahuinya. Tujuannya, biar tidak ada protes dari berbagai pihak soal jumlah Perda yang disahkan. 

Apalagi, berdasarkan semangat presiden daerah tidak perlu membuat Perda-Perda yang menghambat pemerintahan dan menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ujarnya seperti dilansir dari Situs Resmi DPRD Bengkalis.

Kata Syahrial, pesan ini perlu disampaikan ke masyarakat biar nantinya indikator kinerja DPRD tidak cuma dinilai dari berapa jumlah Perda yang sudah disahkan. 

Harapannya, rakortek - rakortek dapat ditingkatkan lagi guna menyatukan persepsi tentang aturan yang ada antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Paling penting adanya pembinaan terhadap kinerja pembentukan Perda yang ada, sebutnya.

Sekedar diketahui, di pekan ke Tiga Desember 2019 lalu, Pimpinan DPRD dan Ketua Bapemperda ke Jakarta. 

Di sana, para legislator Negeri Junjungan konsultasi soal AKP dan Propemperda dengan Biro Hukum Kemendagri RI.

Pada pertemuan itu, mereka didampingi Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum, Hamidi dan Kabag Persidangan Setwan, Sumarhadi.

Editor : Sahdan

Berita Terkait