Dari Diskusi Bapemperda ke Provinsi

Tahapan Pemekaran dan Tapal Batas Hampir Rampung di Bengkalis

Pekanbaru, katakabar.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis terus gencar konsultasi dan berdiskusi serta meminta saran mengenai pemekaran daerah dan tapal batas wilayah.

Kali ini, DPRD Kabupaten Bengkalis sambangi Tata Pemerintahan dan Otonom Daerah Setdaprov Riau, pada Jum’at (24/9) lalu.

Di kunjungan tersebut, pimpinan Bapemperda Kabupaten Bengkalis, Kesetwanan dan tata pemerintahan Kabupaten Bengkalis, disambut baik, dan ramah Kabiro Tata Pemerintahan dan Otonom Daerah Setdaprov Riau beserta jajarannya. 

Ketua Bapemperda, Sanusi menjelaskan, berdasarkan surat yang sudah dikirimkan mengenai rancangan pemekaran kelurahan, kecamatan, dan tapal batas di Kabupaten Bengkalis telah masuk ke Prolegda, sudah  disepakati bersama Bapemperda Kabupaten Bengkalis dan tahapan yang dilalui terhadap pemekaran kelurahan sudah hampir rampung.

"Setelah dilakukan pemekaran kelurahan, baru dirancang bagaimana program pemekaran terhadap kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Tapi sebelumnya ada beberapa tahapan yang harus dilalui, salah satunya pembuatan naskah akademis yang sudah diajukan ke Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Riau. Saat ini sedang di telaah berkaitan dengan data dan fakta pendukung untuk pelaksanaan pemekaran kelurahan ini," ulas Sanusi.

Itu sebabnya kata Sanusi, berharap agar perihal tersebut dapat didiskusikan bersama sehingga didapatkan saran ataupun masukan informasi.

Politisi Partai Demokrat, Nanang Haryanto bertanya soal deskripsi perumusan kebijakan proses pemekaran yang dilihat dari potensi dan kondisi secara geografis.

"Kemampuan ekonomis, dan jumlah penduduk sesuai, tapi wilayah luas, bagaimna Pemprov bisa menyingkapinya (Tapem) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 17 Tahun 2018. Begitu dengan soal moratorium pemekaran kabupaten dan kota," jelasnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis ini berharap diskusi ini menjadi referensi bagi pemerintah, dan DPRD Kabupaten Bengkalis untuk segera menyelesaikan pemekaran kecamatan, kelurahan dan desa.

Kabiro Tata Pemerintahan dan Otonom Daerah Setdaprov Riau, Muhammad Firdaus menimpali, hal tersebut mungkin saja terjadi asalkan dapat memenuhi syarat administrasi dan kelengkapan lainnya.

Berpedoman pada aturan tentang tata cara pemekaran atau penggabungan kelurahan termaktub pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 yang berkaitan dengan pemekaran daerah dan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 terkait tata cara penggabungan ataupun pemekaran kecamatan dan kelurahan.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 221 poin 3 untuk pemekaran kecamatan, penggabungan dan sebagainya harus berdasarkan persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten.

“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, sebelum disahkan dan diterbitkan Perda, lakukan dulu harmonisasi dengan provinsi. konsultasikan dulu dengan kami Perda yang sudah dirancang, lalu provinsi yang bakal sampaikan ke pemerintahan pusat, yakni Kemendagri. Beru setelah adanya persetujuan dari Kemendagri, pemerintahan provinsi bakal menyurati lagi perihal persetujuan dilaksanakannya pemekaran kecamatan atau kelurahan tersebut,” cerita Firdaus.

Ditambahkannya, hal tersebut diperlukan untuk mendapatkan kode wilayah sehingga daerah yang akan dimekarkan tersebut mendapatkan pengakuan dari pemerintahan pusat.

"Untuk melakukan pemekaran kecamatan harus melebihi 23 desa agar desa pemekaran dan desa induk tidak ada yang kekurangan nantinya."

Pada diskusi bersama Tapem hanya kecamatan Bengkalis dengan total 31 desa dan Kecamatan Bantan dengan total 23 desa yang dapat melakukan pemekaran. Tapi sayangnya melihat dari kasus sebelumnya, yakni pada saat pemekaran Kecamatan Bathin Solapan cuma memiliki total 13 kecamatan sudah bisa dilakukan pemekaran.

Soal itu, salah seorang anggota dari biro Tata Pemerintahan dan Otonom Daerah Provinsi Riau menjabarkan, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tidak ada aturan yang mengatur. Solusi yang bisa diberikan dengan menggabungkan dua kecamatan sehinngga bisa menutupi kekurangan desa yang ada.

Untuk selanjutnya menunggu berita acara dan kesepakatan dari seluruh desa dan kecamatan sehingga dapat memperkuat persyaratan maupun administrasi perihal  perencanaan pemekaran daerah.

Terima kasih atas kunjungan yang dilakukan DPRD Kabupaten Bengkalis terkait pemekaran ataupun pembentukan kelurahan maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. 

“Pemekaran ini tujuannya baik terkhususnya untuk masyarakat Bengkalis, bagaimana pelayanan itu bisa cepat dan sebagainya," sebut Firdaus lagi.

Editor : Sahdan

Berita Terkait