Temui Disperindagkop dan UKM Provinsi Riau, Ini Asa Pansus RPIK Bengkalis

Pekanbaru, katakabar.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2040, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis konsultasi ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, pada Jumat (11/9) kemarin.

Konsultasi itu sebagai langkah awal Pansus untuk mendapatkan masukan, informasi dan penjelasan sebagai referensi dalam menetapkan Ranperda.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Riau, Asrizal sambut dan menerima rombongan Pansus dilantai V Kantor Perindagkop dan UKM Gubernur Riau.

Khairul Umam

Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam mengatakan, Ranperda Pembangunan Industri di Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat, harapnya.

Sedang, Ketua Pansus Ranperda, Zuhandi menimpali, Ranperda Kabupaten Bengkalis mesti selaras dengan Ranperda Provinsi, tidak cuma mengenai pembangunan Industri tapi giman juga membantu Pelaku UKM yang ada di Bengkalis.

“Mayoritas masyarakat Bengkalis berprofesi sebagai nelayan, kita mesti bantu para nelayan tersebut pengolahan ikan hingga hasilnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka," ajak Zuhandi.

Pembangunan kawasan industri dilaksanakan perlu selaras dengan pembangunan infrastruktur kawasan, kita mau sinkronisasikan Ranperda Industri ini dengan RTRW, tambah Rianto.

Kadis Perindagkop dan UKM Provinsi Riau menjelaskan, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) adalah tuntutan dari berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

"Aspek Kewenangan dari Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) 2018-2038 sudah kita bereskan. Ada 3 Sektor Industri, yakni Sektor Industri Besar, Kecil dan Menengah.

Kewenangan di sektor industri besar lewat kewenangan provinsi masih berada di kementerian. Industri besar artinya kita melihat implementasi mereka yang menguntungkan untuk kita seperti tenaga kerja dan lainnya."

Industri Kecil dan Menengah adalah kewenangan kabupaten dan kota, bukan kewenangan provinsi, Untuk industri kecil di sinila kita punya peran menumbuh kembangkan Industri Kecil kita.

Industri kecil dan Menengah punya masalah utama yang mesti disinkronkan RPIK kabupaten dan kota, yakni kuantitas produk jumlah produksi yang dihasilkan sesuai kebutuhan pangsa pasar, kualitas produk mutu barang sesuai pangsa pasar, dan konsistensi produknya harus berkelanjutan agar bisa berdaya saing.

"Dari masalah utama tadi, solusinya kita bikin Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang mesti singkron dengan RPIK. Untuk Nelayan dalam memproduksi pakannya itu menjadi tugas kabupaten dan kota, dengan membentuk Industri di darat sebagai bentuk pengolahan ikan," ujarnya.

Unttuk sinkronkan RPIP dengan RTRW perlu ditetapkan dulu lokasi kawasan industri yang mau dibangun oleh Kabupaten Bengkalis dan diharapkan adanya akses impor, seperti pelabuhan.

Buruk Bakul masuk dalam rencana pembangunan industri nasional, tapi masalah lahannya tidak punya. Kalau Pemkab mau menyusun menjadi rencana industri mesti sudah dipikirkan, apakah lahan ini kerja sama ke pihak ketiga atau dikelola pemerintah lahannya.

"Di masa depan, kita mau Bengkalis Industrinya maju, permasalahannya gimana kita bisa menggaet pihak swasta untuk investasi di sana," sebut Zuhandi.

 

Editor : Sahdan

Berita Terkait