Temui Kementerian ATR BPN di Jakarta, DPRD Bengkalis Bahas RTRW dan RDTR

Jakarta, katakabar.com - Rombongan Tim Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis didampingi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, pada Rabu (2/6) lalu.

Di ibu kota negara, Tim Pansus temui Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, guna membahas RTRW dan RDTR.

Pembahasan dilakukan di aula Kementerian Agraria Tata Ruang BPN bersama Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati beserta tim, dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Ketua rombongan, Syaiful Ardi mengatakan,  Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen memberdayakan masyarakat dengan menyatukan visi misi demi kemajuan Kabupaten Bengkalis bermarwah dan sejahtera. Hal ini sesuai visi misi Bupati Bengkalis, Kasmarni,  perempuan pertama menjadi bupati di Provinsi Riau.

"Soal RTRW Kabupaten Bengkalis masih dalam proses, tapi rada rumit disebabkan ditemukan permasalahan kawasan yang perlu diselesaikan," kata Wakil Ketua DPRD Bengkalis ini.

Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati menjelaskan, proses penyelesaian RTRW Kabupaten Bengkalis sudah lama ditunggu progresnya.

"Ke depan penyelesaian tata ruang, baik RTRW dan RDTR ini dibatasi waktu. Untuk RTRW diberikan waktu 18 bulan penyelesaiannya, sehingga proses RTRW harus segera digesa."

Terkait RDTR ujar Reny, ada surat dari Menteri per 11 Mei yang menyatakan sekarang ini RDTR akan menjadi Perkada. Prosesnya, setelah keluarnya surat persetujuan substansi, jadi dalam 2 bulan Bupati harus menetapkan sebagai Perkada tanpa menunggu RTRW, jika tidak segera ditetapkan, pemerintah pusat yang menetapkannya.

Ketua Pansus RTRW DPRD Bengkalis, Arianto menimpali, pansus RTRW sudah melakukan pembahasan secara maraton selama ini.

"Secara umum, DPRD sudah melakukan pembahasan secara meraton dan rutin dengan semua stakeholder termasuk masyarakat yang tempat tinggalnya berada di kawasan hutan sekalipun."

"Persoalan RTRW di Kabupaten Bengkalis sangat rumit, sebab masyarakat sudah bermukim di lokasi tersebut, baik fasilitas umum, perkantoran dan fasilitas sosial. Itu sebabnya, di kesempatan ini kami berharap hal-hal tersebut tidak meninggalkan persoalan di kemudian hari, dan berharap sangat dari Kementerian ATR dan BPN ini membuka ruang yang cukup buat kami. Apalagi hal-hal yang kami bahas secara maraton selama ini untuk kepentingan masyarakat," beber politisi partai Gerindra ini.

Ketua Pansus RDTR, Zuhandi mengatakan, kita berharap pertemuan ini tidak hanya sekali saja. Ini demi masyarakat khususnya Kabupaten Bengkalis, sebab kami dari pansus RDTR khusus untuk Pulau Rupat sudah menjadi KSPN 10 tahun yang lalu dan pembahasan RDTR ini sudah hampir selesai, kita menunggu pansus RTRW selesai. Setelah itu baru diparipurnakan RDTR ini, jelasnya.

"Persoalan ini bukan kami sengaja untuk memperlambat, ada beberapa persoalan di Kabupaten Bengkalis, seperti kawasan hutan dan kawasan yang berhadapan dengan perusahaan. Harapannya, kementerian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini hingga di temukan titik terang. Kita bukan menuntut untuk menyelesaikan secara keseluruhan tapi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga masyarakat merasa memiliki tanah yang sudah miliknya selama ini," tambah Zamzami Harun.

Selama ini kita terus melaksanakan koordinasi baik provinsi, pusat maupun OPD terkait, bisa dikatakan sudah 100 persen kegiatan termasuk pembahasan Pansus, dan progres terakhir sudah mengajukan untuk pembahasan di tingkat provinsi, kata wakil Dinas PUPR Bengkalis, Sugeng.

Erwan mengaminkan Zamzami Harun, banyak kecamatan terutama kecamatan baru yang hampir 95 persen masuk ke dalam kawasan hutan. Kunjungan ini, mendapatkan penjelasan yang detail agar masyarakat bisa terlepas dari belenggu kawasan hutan.

Selanjutnya Sanusi mengatakan, saat RTRW disahkan menjadi Perda RTRW Kabupten Bengkalis hak masyarakat bisa diselamatkan sehingga tidak menjadi persoalan.

"Saya mendukung yang disampaikan pimpinan dan anggota, mudah-mudahan konsultasi ke kementerian ini mendapat berita baik. Paling penting ketegasan dan ada niat baik dari pusat untuk menyelamatkan daerah," sebut Mustar J Ambarita.



Editor : Sahdan

Berita Terkait