Tentang Ijazah Paket A Oknum Kades Mengkopot

Meranti, katakabar.com - Ijazah paket A oknum Kepala Desa Mengkopot menjadi omongan banyak orang belakangan ini. Lantaran pelapor yang melaporkan dugaan pemalsuan ijazah paket A oknum Kades batal mencabut laporan polisi, perkara dugaan pemalsuan ijazah paket A bergulir lagi di Kepolisian Resor Kepulauan Meranti.

Kasus dugaan ijazah paket A oknum Kepala Desa Mengkopot, sebenarnya sudah dilaporkan ke Polsek Kecamatan Merbau, Polres Kepulauan Meranti dari April 2020 lalu.

Kepolisian sudah gelar perkara awal, setelah berkas perkara dilimpahkan Polsek Kecamatan Merbau ke Satreskrim Polres Kepulauan Meranti.

Bahkan kepolisian sudah koordinasi ke Labfor Pekanbaru, melakukan pemeriksaan saksi dari pihak PMD Kepulauan Meranti, gelar untuk tingkatkan ke penyidikan dan koordinasi dengan JPU, kata Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat saat itu.

Dijelaskan AKBP Taufik kala itu, hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi baik dari panitia pemilihan Kepala Desa, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Ijazah terlapor tidak terdaftar atau tidak teregistrasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. 

Tidak cuma itu, terlapor tidak pernah mengikuti ujian Paket A setara SD yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis pada 2007 silam, di Desa Mekar Sari, Kecamatan Merbau.

Ijazah terlapor tersebut didapat dari seseorang berinisial KH, bukan petugas yang berwenang untuk mengeluarkan ijazah yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

Kelompok belajar resmi yang ada di Kelurahan Teluk Belitung pada tahun 2006-2007 silam,.Cempaka Putih IV dipimpin Suyatno sebagai Penilik Luar Sekolah (PLS), ulasnya.

Pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap sembilan orang saksi, Su umur 59)m tahun, Sy umur 48 tahun, Sud umur 35 tahun, Az umur 39 tahun, SW umur 38 tahun, Azm umur 49, Lin umur 55 tahun, Suy umur 59 tahun, dan Jo umur 34 tahun.

"Sejumlah saksi dan pihak bersangkutan sudah diperiksa untuk kepentingan proses lebih lanjut," tegasnya.
Saya sudah memberi kuasa kepada Jefrizal selaku juru bicara (jubir) untuk sampaikan informasi yang berkaitan dengan kasus dugaan pemalsuan ijazah tersebut.

"Untuk informasi soal kasus ini sudah saya serahkan kepada Jefrizal," ujar Kades Mengkopot, Ahmadi saat itu.

Soal dugaan pemalsuan ijazah, itu kurang objektif dan tidak relevan. Terlapor merasa nama baiknya dirusak serta pelapor dianggap melakukan laporan palsu.

"Unsur dugaan pelapor palsu, Ijazah dan SKHU harusnya tidak sama tanggal dan bulan pengeluaran, padahal sama dan pelapor dianggap tidak punya pedoman itu," cerita Jubir Kades Mengkopt, Jefrizal.

Tidak pernah ikut ujian dan atau mengajar, itu tidak benar. Persoalan kelompok Cempaka Putih 4 sekolah paket, nama yang bersangkutan ada pada kelompok cempaka putih dan tidak menyebutkan nomor 4, itu cuma masalah tahapan saja.

"Stempel legalisir, itu tidak dianggap kuat mengatakan palsu setelah menunjukan yang asli, dan legalisir telah dilakukan berulang kali hingga lima kali, belum pernah ada pernyataan palsu sebelumnya," tukasnya.

Itu berawal dari tahun 2013 lalu, pernah mengikuti Pilkades tiga kali. Sekarang koj dinyatakan palsu dengan unsur-unsur masih diragukan keabsahan dokumen yang didapatkan.

"Kami menduga ada manipulasi terhadap mereka yang dapat dokumen. Untuk itu butuh penjelasan pelapor."

Kepada kepolisian bekerja sesuai tugasnya dan SOP yang berlaku, kita hargai itu, dan kita kooperatif soal ini. Kepolisian diminta usut tuntas kronologis pelapor mendapatkan dokumen pribadi terlapor tanpa sepengetahuan terlapor.

Harapannya, persoalan ini segera ada titik terang demi martabat dan nama baik kliennya. Pihak pers bisa bekerja sama dengan para kades se Kabupaten Kepulauan Meranti, guna mensosialisasikan ke masyarakat pedesaan, biar terbangun kerjasama semua elemen demi tercapainya nilai keadilan bersama, tandasnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait