Terima Audiensi Mendes PDTT, Kapolri Pastikan Pendampingan Edukasi DD

Jakarta, katakabar com - Kepala Kepolisian Republik Inronesia, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/5) kemarin.

Pada kesempatan itu, Kapolri pastikan seluruh personel kepolisian bakal melakukan pendampingan dan edukasi kepada Kepala Desa (Kades) terkait dengan penggunaan dana desa.

"Ada edukasi oleh Polri kepada para Kades berkaitan dengan kegunaan dana desa dan kalau ada penyimpangan ada sanksinya," ujar dalam keterangan tertulisnya.

Kata Jenderal Pol Sigit, pendampingan dan edukasi mengenai penggunaan dana desa tersebut dilakukan kepolisian guna memastikan implementasi anggaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat desa.

"Kami memberikan pendampingan supaya masyarakat punya usaha yang benar dan masyarakat terlindungi. Perlu sosialisasi kepada para kades melalui Vccon, silahkan dimanfaatkan dan kami mendampingi," jelasnya.

Selain penggunaannya sesuai dengan tujuan, Sigit menyebut, adanya pendampingan tersebut untuk meminimalisir adanya potensi penyalahgunaan dana tersebut.

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan, seluruh pihak terkait bisa memanfaatkan aplikasi Binmas Online System (BOS) dalam mengawal penggunaan dana desa. Dimana, aplikasi itu pemantapan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri.

"Potensi yang perlu dijaga jangan sampai ada kerugian negara. Silahkan memanfaatkan aplikasi BOS Bhabinkamtibmas," ajak mantan Kapolda Banten itu.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan, apresiasinya kepada TNI dan Polri yang selama ini sudah terlibat aktif dan membantu pihaknya dalam menjalankan program pemerintah kepada masyarakat.

"Terima kasih atas dukungan dalam pengawasan dan pendampingan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Penyaluran BLT jadi percaya diri dan tidak khawatir dengan adanya pendampingan oleh Polri dan TNI," ulas Abdul Halim.

Dilanjutkan Mendes PDTT, saya meminta dukungan pendampingan dan pengawasan dana desa tahun 2022 nanti dengan total 74.841 desa. Tak cuma itu, ada desa yang memiliki potensi wisata memerlukan pendampingan dan pengawasan Polri.

"Mohon dukungan pendampingan dan pengawasan tahun 2022 nanti, dana desa untuk penggunaan dana desa. Ada desa wisata yang perlu dikoordinasikan dengan Polri," sebutnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait