Termasuk Polda Riau, Dari Enam Polda Prioritas Tangani Karhutla

Jakarta, katakabar.com - Total enam Kepolisian Daerah (Polda) menjadi prioritas Polri dalam mencegah dan melakukan penindakan hukum tindak pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

"Ada 6 polda prioritas, seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, lepas teken surat keputusan bersama tentang penegakan hukum Karhutla di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (6/5).

Kata Irjen Pol Argo, ada koordinasi dan komunikasi di tingkat Mabes Polri dan keenam Polda, serta jajaran bagaimana upaya mencegah terjadinya Karhutla.

Pada 2019 dan 2020 lalu, jumlah kasus kebakaran hutan baik dari segi jumlah titik api dan luas area yang terbakar turun mencapai 81 persen.

"Di sana selain dari Mabes Polri ada komunikasi, koordinasi dengan instansi terkait, di tingkat Polda, dan ada koordinasi bagaimana pencegahan di sana," ulasnya.

Adanya penurunan titik api dari tahun 2019 dan 2020, lanjut Argo, pertama dilakukan adalah melengkapi peralatan untuk memantau percikan api, sehingga api dapat cepat dikendalikan.

Selain itu, ada kreasi berupa aplikasi yang dibuat oleh Polda bersama instansi terkait dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Seperti aplikasi LembuSwarna di Polda Kalimantan Tengah atau Lancang Kuning di Polda Riau.

"Ada beberapa kreasi di Polda bersama instansi terkait bagaimana memadamkan secepatnya titik api itu jangan sampai meluas."

Soal penegakan hukum Karhutla, antara Polri dengan Kejaksaan. Setelah kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, Polri berkoordinasi dengan Kejaksaan, terkait dengan saksi ahli yang dilibatkan, terkait dengan petunjuk yang lain.

"Kami komunikasikan, kami koordinasikan dengan kejaksaan sehingga tidak ada bolak balik berkas perkara," jelasnya.

Upaya pencegahan dan penegakan hukum secara terpadu ini, sesuai dengan instruksi Presiden, dengan harapan tidak ada lagi komplain dari negara tetangga terkait asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

"Dengan adanya kegiatan bersama secara terpadu ini kita meminimalisasi, seperti saat ini kita ketahui bersama kejadian Karhutla sangat minim, tidak ada komplain dari negara tetangga seperti waktu tahun 2015."

Harapan lainnya dalam keterpaduan antara Polri, Kejaksaan Agung dan KLHK dalam mencegah dan penegakkan hukum tindak pidana Karhutla, kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan demi masa depan generasi berikutnya.

"Kita berharap masyarakat sadar akan hutan, sebab hutan sumber air yang kita dijaga bersama, jangan sampai dibuat untuk hal-hal yang merusak lingkungan walau motif ekonomi atau apapun, ini harus kita jaga jangan sampai nanti anak cucu kita yang menanggung," imbuhnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait