Tokoh Papua Curhat ke Mahfud MD, Soal Pemekaran dan Usut Dana Otsus

Papua, katakabar.com - Tokoh masyarakat Papua, Pendeta Albert Yoku meminta agar dilakukan penegakan hukum bagi pejabat-pejabat pemerintah daerah yang menyalahgunakan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Hal itu disampaikan Albert saat bersama Forum Kepala Daerah senTanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua audiensi dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (22/2) kemarin.

"Kami harap mesti ada penegakan hukum di Papua, terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah, serta semua yang menyalahgunakan dana Otsus," ujar Albert Yoku, bagian dari tim pemekaran Provinsi Papua ini.

Kata pendeta Albert, Otsus adalah berkah besar dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. Bila digunakan dengan baik akan jadi berkah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi," jelasnya.

Tokoh perempuan, selaku Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua, Dorince Mehue mengaminkan Albert. Dan meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana otsus dari 2002 hingga saat ini.

"Otsus ini berkah dari Tuhan lewat pemerintah pusat, tapi disalahgunakan sejumlah orang sehingga dampaknya tidak sampai ke rakyat Papua," tegas Dorince Mehue.

Pemerintah pusat ujar Dorince, perlu melakukan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk mengevalusi kesenjangan antar wilayah adat yang masih terjadi.

"Provinsi Papua mesti dimekarkan, untuk mencapai keadilan sehingga tidak cuma sejumlah wilayah dan wilayah adat saja yang mendapatkan dana Otsus yang cukup. Kami siap untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat," tambahnya.

Menko Polhukam, Mahfud MD bakal menindaklanjuti dan sudah mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri agar penegakan hukum segera dilakukan di Papua.

"Soal penegakan hukum ini, selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum bakal ditindaklanjuti," ujar Mahfud.

Soal berbagai usulan lain termasuk pemekaran provinsi, Menko Polhukam menegaskan, bakal memfollow up dengan dua langkah.

Pertama, proses legislasi yang nanti akan disampaikan ke tim lewat Kemendagri.

Kedua, saya sudah minta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala derah dan tokoh masyarakat tadi," tegas Mahfud.

Kepala BSSN, Hinsa Siburian, mantan Pangdam Papua, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI, Tri Soewandono, mantan Danrem Papua, Deputi Bidang Poldagri Kemenko Polhukam, Staf Khusus Menko Polhukam, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Papua, serta tim pemekaran Provinsi Papua, turut hadir di sana.

Editor : Sahdan

Berita Terkait