Ups.., Ada Apa DPRD Bengkalis Tegaskan Tunda Proses Kegiatan Lelang

Bengkalis, katakabar.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta Pimpinan fraksi dan komisi menggelar rapat rapat pimpinan, soal pelaksanaan kegiatan tahun 2020, kemarin.

Dalam rapat itu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis menyampaikan pandangan dan membahas kegiatan lelang yang sudah dilaksanakan, tapi anggaran belum pasti ketersediaan dananya.

Kegiatan lelang yang sudah dilaksanakan perlu disikapi DPRD Kabupaten Bengkalis, dan penting mengambil langkah-langkah antisipatif dan strategis untuk kembali mengingatkan dengan tegas kepada pemerintah daerah, khususnya Plh Bupati Bengkalis, Bustami untuk segera menahan dulu atau menunda dulu proses pelelangan.

Hal itu bertujuan untuk menjaga postur APBD dan kondisi keuangan daerah yang baik dan sehat pasca SKB dua Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang menginstruksikan pemotongan dan rasionalisasi belanja modal serta belanja barang dan jasa.

DPRD mengimbau, supaya Plh Bupati dan jajaran pemerintah daerah kembali merujuk pada kesepakatan rapat antara pihak TAPD dan Banggar DPRD yang dilaksanakan pada 2 Juni  2020 lalu, begitu dikutip dari Situs Resmi DPRD Bengkalis.

Untuk menyikapi SKB dua menteri yang memberikan perintah mengarahkan pemerintah daerah merasionalisasi postur pemotongan APBD 50 persen di belanja modal dan 50 persen di belanja barang dan jasa, berpedoman pada itu terjadi perubahan dan ketimpangan di postur APBD, sebab bakal berdampak pada tidak terbayarnya gaji tenaga honor, TPP dan ada 8 item lagi sesuai dengan hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud SKB dua menteri.

"Lantaran itu dilaksanakan rapat Banggar DPRD dengan TAPD untuk melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan fisik yang belum urgent dan pemindahan anggaran dari belanja modal ke belanja barang dan jasa, supaya lebih mementingkan kepentingan umum dan pelayanan, bukan belanja modal atau fisik," kata salah seorang pimpinan Komisi DPRD Bengkalis, Adri.

Dijelaskan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sesuai dengan kesepakatan hasil rapat Banggar dengan TAPD sudah disepakati proyek besar tidak dilelang dulu hingga terjadinya APBD-P, tapi kini terjadi polemik APBD-P yang belum ketuk palu dan dibahas sudah dilakukan pelelangan terhadap proyek-proyek besar.

Hal ini bakal berdampak tidak cukupnya keuangan daerah dan tidak terpenuhinya pelayanan dasar termasuk pembayaran honorer, pegawai, pembayaran listrik, dan kebutuhan dasar penyelenggaran pemerintah, ini yang tidak diinginkan.

"Pada rapat pimpinan, fraksi dan komisi, kita desak supaya pelelangan ini ditunda dulu, sebab berdampak tunda bayar atau tidak terpenuhinya pelayanan umum. DPRD bakal menyurati pemerintah daerah, dalam hal ini Plh Bupati kemudian tembusan ke Gubernur Riau, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Setda Kabupaten Bengkalis untuk menyikapi hal ini," tegas Adri.

Ketua Komisi III DPRD Bengkalis ini menekankan, kita mau ini dibahas lebih dulu dan diketuk palu di APBD-P dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada supaya postur APBD-P sehat, keuangan sehat, jangan sampai digunakan tapi tidak dapat membayarnya dan terulang lagi seperti kejadian tahun tahun sebelumnya, dimana terjadi tunda bayar yang cukup besar serta demo, ini bakal menjadi masalah yang besar.”

DPRD berharap, untuk kegiatan lelang dihentikan dulu hingga adanya kesepakatan rapat Banggar dan TAPD. Dan ditegaskan tidak ada tedensi untuk politik dan dari dewan tidak menghalangi pembangunan tapi semata-mata untuk APBD yang sehat, keungan yang sehat supaya tidak terjadi permasalahan kedepannya, tandasnya.





Editor : Sahdan

Berita Terkait