Wakil Ketua KPK Bertandang ke Pelalawan, Ini Penjelasannya

Pelalawan, katakabar.com - Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Lili Pintauli Siregar bersama rombongan bertandang ke Kabupaten Pelalawan, di pertengahan Oktober 2020 ini.

"Saya sambangi daerah yang dinakhodai HM Harris, untuk sosialisasi pencegahan korupsi," kata Lili.

"Bupati undang, kita datang ke Pelalawan. Tujuannya sosialisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi."

Kegiatan ini rutinitas KPK, teman-teman Kordinator Wilayah (Korwil) ada 9 wilayah, salah satunya Riau. Kami datang agendanya bagaimana startegi pencegahan korupsi," jelas Wakil Ketua KPK ini saat ditanya awak media.

Soal tindakan Pemkab Pelalawan terkait hasil penilaian pencegahan korupsi ujar Lili,
KPK sudah punya catatan mengenai managemen aset daerah untuk di sertifikatkan, totalnya dari dua ribuan, tiga ratusan hingga seribuan.

Tapi, sebanyak seribu sembilan ratus aset daerah belum disertifikatkan, kita harapkan pada 2024 mendatang semua aset daerah Pemkab Pelalawan sudah bersertifikat, jelasnya.

Nah, mengenai LHKPN. Alhamdulillah, dari catatan KPK pejabat yang sudah melaporkan harta kekayaan sudah seratus persen, tinggal pihak legislator belum seratus persen melaporkan harta kekayaannya, beber Lili.

Untuk yang lainya tingkat menjemen peningkatan SDM apik, sebab sudah 40 persen tercapai tinggal 20 persen yang berkurang.

Untuk itu, kepada masyarakat bila ada kejanggalan masalah dana bantuan sosial ada indikasi penyelewengan dana Covid 19, segera laporkan.

"Masyarakat bisa melaporkan di website KPK. Di situ ada portal Jaga Bansos tentang BLT, dana Covid 19 dan lainnya. KPK selalu menampung laporan masyarakat terkait itu."

KPK fokus dan kedepankan pencegahan, tidak ujung-ujung penegakkan hukum, nantinya bakal diteruskan ke Pemerintah Daerah. Bahkan kepada Bupati sudah disampaikan, walau dari catatan kami di Pelalawan belum ada melaporkan permasalahan ke KPK.

Kontak KPK di Call Center 198 dan bisa dibuka websitenya di hari kerja, pesannya.

Secara umum lanjut Lili, kita belum ada catatan itu. Meski banyak laporan, seperti di daerah Sumatera Utara, Jawa Barat dan untuk Riau laporan itu sangat sedikit.

Apakah ini bisa dilaporkan ke penegak hukum yang lain, itu silahkan. Kita kedepankan dulu dibereskan secara internal Kabupaten dan Kota dengan menggandeng secara baik.

Untuk Kabupaten Pelalawan sendiri dari catatan KPK penaganan pencegahan Korupsi di Kabupaten Pelalawan

Wakil Ketua KPK RI menambahkan, dari catatan kalau dilihat dari MCB KPK yang ada ini cukup baik. Tapu dari rata MCB nilai 39, Pelalawan masih 36 jadi harus meningkatkan nilai tersebut .

Ada 8 area, seperti aset daerah tentang pendapatan optimalisasi, managemen SDM yang apik, dan seterusnya perlu untuk dimaksimalkan, imbuhnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait