Wakil Rakyat Apresiasi, Advokasi Pemerintah Sawit ke WTO

Jakarta, katakabar.com - Wakil rakyat senayan sangat mengapresiasi langkah yang di ambil Pemerintah Indonesia menggugat diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa (UE).

Saat ini, lewat Wakil Menteri Perdagangan, Indonesia sedang menggugat ke World Trade Organization (WTO). Lantaran pasar UE memblokade sawit dari Indonesia lantaran dinilai tidak ramah lingkungan, begitu dilansir dari Situs Resmi DPR RI, Senin (24/2).  

Anggota Komisi IV DPR RI, Hamid Noor Yasin mengapresiasi dan memberi dukungan kepada pemerintah atas langkah advokasi ini.

Selama ini kampanye hitam yang dilakukan negara-negara maju sangat berlebihan. Padahal, faktanya Indonesia negara penyuplai oksigen dan penyerap CO2 hingga menjadi paru-paru dunia.  

Hutan tropis Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Secara efektif, hutan Indonesia berfungsi sebagai filter untuk mengurangi pemanasan global secara signifikan.

Politisi PKS ini heran, mengapa masyarakat dunia menghakimi sawit Indonesia dengan alasan merusak lingkungan. 

“Mereka tidak melihat begitu besarnya kontribusi Indonesia dalam mengendalikan lingkungan dunia terutama stabilitas oksigen dan lapisan ozon,” tegasnya.  

Indonesia, lanjut Hamid, mampu mengimplementasikan kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). 

Tahun 2019 lalu, UE telah mengesahkan proposal energi yang menghapus pemakaian minyak nabati atau biofuel yang bersumber dari kelapa sawit. Kebijakan ini memukul ekspor kelapa sawit Indonesia yang selama ini menyasar pasar Eropa. 

“Saya mendoakan gugatan resmi negara Indonesia kepada Uni Eropa di WTO pada 9 Desember 2019 lalu mendapatkan respons dan hasil positif,” ujarnya.  

Legislator asal Jawa Tengah ini menambahkan, pelaku usaha sawit di Indonesia kebanyakan pengusaha besar. Tapi, mesti diakui sawit telah menyumbang penerimaan negara cukup besar untuk sektor non migas. 

Pada 2018 lalu, ekspornya mencapai 17,89 miliar dollar AS dan berkontribusi hingga 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan, 10 juta orang bisa keluar dari garis kemiskinan sejak tahun 2000 dengan produksi sawit. 

“Indonesia mudah mudahan memenangkan negosiasi sawit di Eropa,” sebutnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait