Yulmida: Dorong Keterwakilan Perempuan Pimpin OPD di Lingkup Pemkab Pelalawan

Pelalawan, katakabar.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Yulmida mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, agar dapat mempercayakan keterwakilan kaum perempuan untuk menjabat Kepala Dinas. Soalnya, sudah lebih dari 10 tahun, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Pelalawan tidak pernah dipimpin kaum hawa.

Kabupaten Pelalawan berdiri sudah 21 tahun, terhitung dari tahun  1999 silam baru satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kaum perempuan yang dipercaya Pemkab Pelalawan untuk menjadi Kepala Dinas. Adalah Tengku Hidayati Efiza yang diberikan amanah dengan jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB (BPPAKB).

"Putri kandung budayawan dan sastrawan Riau, almarhum Tenas Effendy itu cuma dua tahun pimpin BPPAKB Pelalawan, sebab Pemerintah Provinsi Riau mengangkat Hidayati Efiza untuk menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Riau," ujar Anggota Komisi II DPRD Pelalawan, Yulmida kepada katakabar.com pada Kamis (10/6).

Kata Politisi partai berlambang Pohon beringin ini, dulu tahun 2009 pernah ASN Pelalawan perempuan menjadi pemimpin di suatu Badan lingkup Pemkab Pelalawan. Tapi sejak itu hingga saat ini, tidak ada lagi ASN dari kalangan gender yang dipercaya dan diangkat menjabat Kepala Dinas atau pejabat eselon dua.

Untuk itu, kami mendorong dan mengusulkan agar Pemkab Pelalawan dapat memprioritaskan perempuan untuk memimpin Dinas atau Badan, jelasnya.

Kaum perempuan memiliki kebijakan strategis untuk memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan anak serta komit dalam mensuskseskan program Pemerintahan. 

"Saatnya memberi kesempatan kepada perempuan untuk memimpin segala kebutuhan dan urusannya. Tak adil rasanya, jika seluruh OPD di lingkungan Pemkab semua diisi oleh kaum laki-laki."

Andai nanti, ada perempuan yang dipercaya harapannya pejabat perempuan yang memenuhi syarat dapat ditempatkan sesuai wawasan keilmuwan dan pengalamannya. Untuk itu, jangan ada lagi keraguan Pemkab Pelalawan dalam menempatkan perempuan di posisi strategis. Apalagi telah cukup banyak perempuan di negara ini yang berhasil memimpin suatu instansi Pemerintahan saat diberikan jabatan sebagai Kepala Dinas," ujar Srikandi tunggal DPRD Pelalawan ini.

Sekedar diketahui, Pemkab Pelalawan akhir tahun 2020 lalu, telah melaksanaan lelang jabatan untuk 7 Kepala Dinas di lingkungan Pemerintahan 'Negeri Amanah' ini. Hal itu dilakukan guna mengisi kekosongan pejabat eselon II yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt). Dimana jabatan Kepala Dinas yang dilelang tersebut disebabkan ada yang tinggal oleh pejabat yang pensiun, maupun dirotasi menjadi kepala dinas di Provinsi Riau.

Berikut tujuh jabatan Kepala Dinas yang kosong, meliputi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Sekretaris Dewan (Sekwan).

Editor : Sahdan

Berita Terkait