gempa
Sorotan terbaru dari Tag # gempa
Hukrim
Hukrim
GEMPA Resmi Laporkan Dugaan Mafia BBM Subsidi dan Tata Niaga CPO Ilegal ke Mabes Polri
Jakarta, katakabar.com - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai kembali mengambil langkah hukum dengan menyampaikan laporan dan pengaduan resmi ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), terkait dugaan praktik mafia BBM subsidi, keberadaan gudang penimbunan BBM ilegal, serta dugaan tata niaga Crude Palm Oil (CPO) ilegal yang terjadi di Kota Dumai, Provinsi Riau. Langkah ini tindak lanjut dari laporan resmi yang sebelumnya telah disampaikan GEMPA kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau beberapa waktu lalu. Sebelumnya, GEMPA telah menggelar aksi unjuk rasa dan menyerahkan dokumen pengaduan beserta data pendukung kepada Polda Riau terkait dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi dan tata niaga CPO ilegal di Kota Dumai. Koordinator GEMPA, M. Afdhoel Al Anshori, mengatakan pelaporan ke Mabes Polri dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan mendapatkan pengawasan langsung dari Bareskrim Polri. "Kami hari ini secara resmi telah menyampaikan laporan dan dokumen pendukung ke Mabes Polri. Langkah ini bukan karena kami tidak percaya kepada Polda Riau, tetapi sebagai bentuk penguatan pengawasan agar dugaan praktik mafia BBM subsidi dan tata niaga CPO ilegal yang kami laporkan benar-benar ditindaklanjuti secara serius hingga tuntas," jelas Afdhoel. Menurutnya, persoalan dugaan mafia BBM subsidi dan tata niaga CPO ilegal bukan hanya merugikan masyarakat Kota Dumai, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai tata kelola distribusi energi serta komoditas strategis nasional. GEMPA menilai praktik semacam ini harus menjadi perhatian serius seluruh aparat penegak hukum. "Kami berharap Mabes Polri melalui Bareskrim dapat melakukan supervisi dan monitoring terhadap penanganan laporan yang telah kami sampaikan sebelumnya ke Polda Riau. Negara tidak boleh kalah oleh mafia yang diduga memanfaatkan distribusi BBM subsidi maupun tata niaga komoditas untuk kepentingan kelompok tertentu," tegasnya. GEMPA juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut hingga terdapat kejelasan proses hukum. Mereka menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan praktik-praktik ilegal yang merugikan publik. "Kami akan terus mengawal kasus ini. Kami percaya Polri di bawah kepemimpinan Kapolri memiliki komitmen kuat dalam memberantas mafia energi, penyelundupan, dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat serta negara. Kami berharap laporan ini mendapatkan perhatian serius baik di tingkat Polda Riau maupun Mabes Polri," tandasnya.
Default
Default
Krakatau Steel Bangun Rumah Modular Tahan Gempa
Cilegon, katakabar.com - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/KS Group, sebagai produsen baja terkemuka di Indonesaia mendukung program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 125 Kodim 0623 Cilegon dengan membangun rumah modular tahan gempa di Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Proyek ini wujud komitmen Krakatau Steel dalam mendukung program pemerintah Indonesia dengan memberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menunjukkan inovasi perusahaan dalam menyediakan solusi hunian yang aman dan efisien. Program bantuan penyerahan rumah layak huni diharapkan dapat memberikan sejumlah dampak positif dalam lingkup sosial bagi penerima bantuan, di antaranya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perlindungan masyarakat dari risiko gempa di masa depan. Bagi Krakatau Steel, program ini menjadi simbol penguatan sinergitas antara Krakatau Steel Group dan Kodim 0623 Cilegon. Pada acara penutupan TMMD 125 yang juga dihadiri oleh Gubernur, Walikota, Kapolda, Pangdam serta pejabat daerah dan militer lainnya pada minggu lalu di Cilegon, Kepala Staf Angkatan Darat atau KASAD, Maruli Simanjuntak mengapresiasi segala bentuk kolaborasi strategis untuk kesejahteraan masyarakat. “Khususnya pembangunan infrastruktur dasar, termasuk rumah layak huni merupakan hal penting, dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) mengapresiasi dukungan semua pihak dalam program TMMD," ujar Jenderal Maruli Simanjutak. Rumah tahan gempa yang dibangun menggunakan teknologi baja modular dikembangkan oleh PT Krakatau Baja Konstruksi atau KBK yang merupakan anak perusaan Krakatau Steel. Baja dikenal sebagai material yang kuat, tahan lama, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi, menjadikannya pilihan ideal untuk konstruksi di daerah rawan gempa dan akses terbatas. Adapun keunggulan utama dari rumah modular di antaranya ketahanan terhadap gempa, di mana rangka baja modular mampu menyerap dan mendistribusikan energi gempa dengan lebih baik, sehingga struktur bangunan tetap kokoh. Kedua, waktu pengerjaan pembangunan yang cepat dan efisien, di mana sistem modular memungkinkan komponen rumah diproduksi di pabrik dan dirakit di lokasi dengan cepat. Sebagai contoh, pembangunan 1 unit rumah hanya membutuhkan waktu 14 hari, artinya waktu pengerjaan yang singkat tentunya berkontribusi pada efisiensi waktu dan penghematan biaya. Dan yang terakhir tentunya ramah Lingkungan, dikarenakan material baja dapat didaur ulang, menjadikannya pilihan material yang lebih berkelanjutan. "Krakatau Steel Group terus berkomitment untuk mendukung program pemerintah, khususnya inovasi dalam bidang industri baja. Untuk Rumah modular tahan gempa, dalam 3 tahun terakhir PTKS telah membangun serta menyumbangkan 108 unit rumah layak huni bagi masyarakat Cilegon" timpal Direktur Sumber Daya Manusia KS Group, Agus Nizar Vidiansyah dalam acara serah terima kunci rumah layak huni pada penutupan program TMMD.
Nasional
Nasional
Adopsi Teknologi Peredam Gempa, Kementerian PU: Jembatan Pandansimo Segera Beroperasi
Jakarta, katakabar.com - Pembangunan Jembatan Pandansimo di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memanfaatkan teknologi modern peredam gempa sudah memasuki tahap akhir. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU targetkan infrastruktur vital di Jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS ini dapat segera beroperasi pada September 2025 nanti, sebagai bagian dari jalur jalan strategis sekaligus pendorong ekonomi baru di kawasan selatan Jawa. Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan jembatan Pandansimo di antara prioritas Kementerian PU dalam meningkatkan konektivitas, dan mempercepat distribusi logistik di kawasan selatan Yogyakarta dan kawasan selatan Pulau Jawa. “Dengan selesainya Jembatan Pandansimo, waktu tempuh antar wilayah akan jauh berkurang, biaya operasional kendaraan lebih efisien, dan akses menuju pusat produksi pertanian, perikanan, serta destinasi wisata akan semakin terbuka lebar,” kata Dody melalui rilis resmi diterima katakabar.com, Senin sore kemerin. Menurut Dody, Jembatan Pandansimo memiliki panjang total penanganan 2.300 meter dengan lebar rata-rata 24 meter, terdiri dari oprit, slab on pile, dan jembatan utama. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp863,7 miliar yang bersumber dari APBN, dengan masa pelaksanaan 579 hari kalender. Dari studi kelayakan tahun 2017, jelas Dody, pengoperasian JJLS di DIY diperkirakan akan mampu mengurangi biaya operasional kendaraan sebesar 13,11 persen atau setara Rp1,4 triliun per tahun, menghemat waktu tempuh hingga 20 menit, serta meningkatkan nilai produksi berbagai komoditas wilayah yang dilalui sekitar sebesar 18,6 persen atau sekitar Rp7,7 miliar per tahun. Selain manfaat transportasi, jembatan ini juga akan membuka akses ke lahan pertanian seluas 2.164,10 hektar di Kecamatan Galur dan mendukung produksi pertanian sebesar 9.143,2 kuintal sayur dan buah setiap tahunnya. Produksi perikanan di Kecamatan Srandakan juga diharapkan meningkat sebesar 13,3 ton per tahun.
Lingkungan
Serba Serbi
Kabar Khusus