Nasional
Nasional
BP Tapera Perkuat Sinergi Perumahan Lewat REI Kalsel Expo ke 20
Banjarmasin, katakabar.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri sekaligus membuka REI Kalsel Expo ke 20 Tahun 2026 di Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi ruang mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, pemerintah, dan stakeholder dalam memperluas akses hunian serta pembiayaan perumahan.Ketua DPD REI Kalimantan Selatan mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang membuat REI Expo mampu bertahan hingga 20 tahun. “REI Kalsel Expo telah memasuki usia 20 tahun. Ini merupakan perjalanan panjang dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi REI Kalimantan Selatan,” ujarnya. Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan dan Pembiayaan Syariah, Royzani Sjachril, menilai expo menjadi momentum memperkuat kolaborasi sektor perumahan. “Expo menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat, solusi perumahan dan pembiayaan. Tema sinergi tanpa batas sangat tepat, karena pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi semua pihak,” kata Royzani. Sementara, Kepala Disperkim Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, yang mewakili Gubernur Kalsel, menekankan dampak ekonomi pembangunan perumahan. “Setiap hunian yang dibangun akan menggerakkan rantai pasok, membuka lapangan kerja, dan menambah pendapatan masyarakat di banyak lini sekaligus,” ucapnya. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan REI merupakan mitra strategis BP Tapera dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.“BP Tapera adalah mitra yang luar biasa, karena dalam penyediaan rumah subsidi, tentu REI juaranya,” tutur Heru. Heru menjelaskan, BP Tapera mendapat mandat pemerintah untuk membantu MBR memperoleh rumah pertama melalui KPR Sejahtera FLPP. Program tersebut juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. “Masih menjadi tantangan bahwa masih banyak keluarga di Kalimantan Selatan yang belum memiliki rumah, sehingga pemerintah harus hadir di sana,” terangnya. Berdasarkan data BP Tapera, hingga 12 Agustus 2026, realisasi KPR Sejahtera FLPP di Kalimantan Selatan mencapai 5.147 unit dengan nilai pembiayaan Rp676,5 miliar. Program tersebut menjangkau 13 kabupaten dan kota, didukung 9 bank penyalur, 9 asosiasi, 574 pengembang, dan 521 perumahan. Heru juga mendorong perluasan akses KPR subsidi bagi pekerja informal. "Jangan sampai KPR subsidi hanya dikenal untuk pekerja formal. Pekerja informal juga harus mendapatkan kesempatan memiliki rumah,” tegasnya. Ia menambahkan, pembangunan perumahan tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga menggerakkan tenaga kerja, industri bahan bangunan, konstruksi, hingga berbagai sektor ekonomi pendukung. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita sebagai tanda resmi dibukanya REI Kalsel Expo ke 20 Tahun 2026. Melalui expo tersebut, BP Tapera berharap sinergi dengan REI, perbankan, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder semakin kuat untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Nasional
Nasional
Bank Sentral Didorong Perkuat Cadangan Emas, RI Punya 3.600 Ton
Jakarta, katakabar.com - Indonesia memiliki cadangan emas sekitar 3.600 ton dan menempati posisi keempat dunia sebagai negara dengan cadangan terbesar. Tetapi, emas yang tercatat sebagai cadangan moneter Bank Indonesia (BI) baru mencapai 87,1 ton, atau sekitar 7,7% dari total cadangan. Dengan kepemilikan tersebut, Indonesia berada di posisi ke-44 dunia dalam hal cadangan emas bank sentral. Angka tersebut terpaut jauh dari Amerika Serikat yang mencapai 8.133,5 ton, Jerman 3.349,5 ton, Italia 2.451,8 ton, Prancis 2.437 ton, dan China 2.346,4 ton. Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, mempertanyakan kecilnya porsi emas dalam cadangan BI, mengingat Indonesia memiliki kekayaan emas yang besar. "Jadi pertanyaan kita kenapa Indonesia cuma sekian? Kenapa Bank Indonesia cuma sekian?" kata Irwandy dalam MINDialogue, Jakarta, Rabu (12/8) lalu. Dia menyebut kepemilikan emas bank sentral RI juga masih di bawah sejumlah negara di kawasan. Singapura, misalnya, memiliki 194 ton, sedangkan Thailand mencapai 234 ton. Menurut Irwandy, hal ini terjadi karena strategi BI selama ini lebih berorientasi pada cadangan valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat. Aset tersebut dinilai lebih likuid sehingga dapat digunakan langsung ketika BI melakukan intervensi di pasar valuta asing. "Rupanya strategi Bank Indonesia itu mudah-mudahan saya nggak salah, lebih berorientasi pada cadangan valuta asing. Dolar," ujarnya. Irwandy menyebut cadangan devisa nasional saat ini sekitar US$146 miliar atau setara dengan 5,5 bulan impor. Menurut dia, keterbatasan cadangan devisa nasional turut membatasi ruang untuk memperbesar kepemilikan emas. "Yang persoalan kedua kenapa cuma 80 ton, keterbatasan total cadangan devisa nasional. Kita memang belum besar juga cadangan devisa nasionalnya," kata Irwandy. Lebih lanjut, Irwandy menilai strategi tersebut perlu dipertimbangkan kembali di tengah tren bank sentral dunia yang meningkatkan kepemilikan emas sebagai bagian dari diversifikasi cadangan. Sejumlah negara, seperti China, Rusia, India, Turki, dan Polandia, terus menambah kepemilikan emas. Langkah tersebut antara lain didorong oleh meningkatnya risiko geopolitik dan upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar. "Indonesia belum atau tidak mempunyai urgensi untuk melakukan diversifikasi dolar, padahal sekarang ini dedolarisasi sedang terjadi di dunia," jelas Irwandy. Lantaran itu, dia mengusulkan agar BI mulai menyerap sebagian produksi emas dalam negeri. Salah satu skema yang ditawarkan adalah pembelian sekitar 20 ton emas ketika produksi nasional mencapai 100 ton. "Misalnya kalau kita produksi 100 ton ya, maka Bank Indonesia itu nambah 20 ton," ucapnya. Merujuk data Kemenko Perekonomian, Indonesia memiliki modal kuat untuk memperkuat ekosistem emas nasional. Sebagai gambaran, di dalam Grup MIND ID PT Antam Tbk saat ini memiliki fasilitas pemurnian (refinery) berkapasitas 150 ton per tahun. Selain itu, terdapat Smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia yang mampu memurnikan emas hingga 50 ton per tahun. Sementara dari sektor swasta, smelter PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) mampu mengolah emas dengan kapasitas 18 ton per tahun. Adapun, potensi produksi bijih juga didukung oleh sejumlah perusahaan tambang lainnya, seperti PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) sebesar 2,4–2,7 ton, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) 2,9 ton, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) 2,6 ton, PT Agincourt Resources (PTAR) 5,9–6,8 ton, serta PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) sebesar 2,2 ton per tahun. Besarnya kapasitas tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem emas nasional, yang pada akhirnya potensial untuk memperkuat cadangan devisa bank sentral. Atas dasar itulah, pemerintah terus mendorong Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan cadangan emasnya, sehinga semakin memperkuat stabilitas moneter dan ekonomi nasional.
Nasional
Nasional
BP Tapera Tinjau Mahantas Modern Land, Pekerja Muda Belum Menikah Sudah Miliki Rumah
Banjarmasin, katakabar.com - Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, tinjau langsung kawasan Mahantas Modern Land, perumahan subsidi dan komersial di Jalan AMD XII, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Kunjungan tersebut didampingi Ketua DPD REI Kalimantan Selatan H. Ahyat Sarbini dan Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan dan Pembiayaan Syariah Royzani Sjachril. Pada kunjungan tersebut, Heru melihat sejumlah rumah yang telah dihuni masyarakat sekaligus berdialog dengan penerima KPR subsidi. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi hunian dan manfaat pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Salah satu penerima KPR subsidi yang ditemui M. Aries Apriliadi, seorang karyawan swasta yang masih berstatus single. Aries melakukan akad KPR pada 13 Juli 2026 dan kini telah memiliki rumah sebagai tempat tinggal sekaligus aset untuk masa depan. Kisah Aries menjadi gambaran akses KPR subsidi juga dapat dimanfaatkan pekerja muda yang belum menikah untuk mulai memiliki rumah sejak dini. “Luar biasa, masih muda dan belum menikah sudah berani mengambil rumah. Ini investasi untuk masa depan. Daripada uang dihabiskan untuk gaya hidup, lebih baik mulai dipikirkan untuk memiliki rumah,” kata Heru. Menurut Heru, kepemilikan rumah sejak usia muda merupakan langkah positif dalam mempersiapkan masa depan. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi aset jangka panjang.Mahantas Modern Land berada di kawasan dataran rendah atau rawa yang menjadi karakter geografis sebagian wilayah Banjarmasin. "Kondisi tersebut membutuhkan proses penyiapan dan pengurukan lahan sebelum dikembangkan menjadi kawasan hunian," jelas Heru. Meski berada di kawasan dengan karakter lahan rawa, rumah-rumah yang telah dibangun di Mahantas Modern Land terlihat tertata dengan desain sederhana dan modern. Sejumlah unit juga telah dihuni masyarakat.Peninjauan tersebut menjadi bagian dari perhatian BP Tapera terhadap penyediaan hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memperhatikan kualitas bangunan dan kondisi lingkungan kawasan. Heru menegaskan program KPR subsidi merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertama. “Jangan sampai KPR subsidi hanya dikenal untuk pekerja formal. Pekerja informal juga harus mendapatkan kesempatan memiliki rumah,” tegasnya. Melalui sinergi BP Tapera bersama REI, pengembang, perbankan, dan pemerintah daerah, akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau diharapkan terus diperluas, termasuk bagi generasi muda yang mulai mempersiapkan kepemilikan rumah sejak dini.
Nasional
Nasional
Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, BP Tapera Dukung Pemenuhan Hunian Berdasarkan Data BPS
Jakarta, katakabar.com - Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho hadiri forum Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Rilis berupa statistik berbasis riset dan data yang disajikan BPS tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang hunian. Ketua BPS, Amalia Adininggar, melaporkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kerap menggunakan data BPS dalam menyusun kebijakan. Disebutkan publikasi ini merupakan perdana, pertama kalinya diterbitkan dan belum pernah ada sebelumnya.Data rilis tersebut memuat mengenai Data Backlog 1 merupakan Kepemilikan, dan Data Backlog 2 merupakan Keluarga yang Menempati Rumah Sendiri Tetapi Tidak Memenuhi Layak Huni. "Rilis kami menyebutkan Backlog 1 menurun, dari 9,64 juta jiwa menjadi 9,29 juta jiwa. Sama halnya dengan Backlog 2, menurun dari 18,77 juta jiwa menjadi 18,01 juta jiwa," terang Amalia. Amalia menjelaskan sepanjang tahun 2025 hingga 2026 terjdi peningkatan akses rumah layak huni. Rilis ini menerbitkan capaian daa bantuan pembiayaan perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seperti laki-laki lebih banyak mengakses manfaat daripada perempuan, pegawai swasta menjadi golongan pekerjaan dengan akses terbanyak, hingga kelompok penghasilan 4juta sampai dengan 6juta merupakan kelompok tertinggi yang memperoleh akses FLPP, dan kelompok penghasilan 8juta sampai dengan 10juta mulai meningkat dalam mengajukan akses FLPP. Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri dalam arahannya memberikan apresiasi atas penerbitan rilis ini. "Sebagai birokrat, kita harus berubah. Terus untuk jaga kepercayan, karena integritas itu mahal," ujar Maruarar Sirait. Senada dengan Menteri PKP, dalam arahannya Menteri Dalam Negeri menyatakan dukungannya dengan mendorong Kepala Daerah untuk proses perizinan dalam hal pembangunan serta bedah rumah.Dalam jumpa pers Heru Pudyo Nugroho menyampaikan BP Tapera tentunya mendukung keberadaan data yang dirilis tersebut dengan berkolaborasi bersama pengembang perumahan. Heru menimpali, pemerintah selama ini telah memberikan beragam dukungan dalam mendorong program Tiga Juta Rumah. "Setelah kebijakan mengenai SLIK OJK diterbitkan, tidak sampai 2 bulan terdapat realisasi mencapai 40 ribu unit rumah. Kebijakan ini dapat menjadi salah satu pengaruhnya, dan tentunya pemerintah akan terus melakukan evaluasi," sebut Heru.
Nasional
Nasional
PTPN Group Bangun Ekosistem Hilirisasi Ubi Kayu Terintegrasi Teken MoU bersama 11 Mitra Strategis di Lampung
Bandar Lampung, katakabar.com - PT Perkebunan Nusantara III (Persero) terus kokohkan perannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional dengan mengembangkan komoditas ubi kayu secara terintegrasi. Langkah itu tidak semata-mata menjalankan amanat pemerintah, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran BUMN dalam menciptakan nilai tambah (value creation) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui pendekatan hilirisasi, PTPN Group mengembangkan ekosistem ubi kayu dari hulu hingga hilir untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi petani dan pelaku usaha lokal. Komitmen ini sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden RI, H Prabowo Subianto untuk memperkuat swasembada pangan dan energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebagai langkah konkret, PTPN III (Persero) melalui anak usahanya, PTPN I (Persero), melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama usaha bersama 11 mitra strategis yang terdiri atas perusahaan swasta, BUMD, BUMDes, koperasi, dan yayasan. Penandatanganan berlangsung di Kantor Regional PTPN I Regional 7, Bandar Lampung, Rabu (12/8) lalu. MoU tersebut ditandatangani Plt. Region Head PTPN I Regional 7, Iyan Heryanto, dan disaksikan oleh Direktur Utama PTPN III (Persero), Denaldy Mulino Mauna, serta Direktur Pemasaran & Aset Manajemen PTPN I (Persero), Arif Budiman. Ekspansi Bertahap Menuju Target 10.000 Hektare Penandatanganan MoU bersama 11 mitra ini merupakan tahap awal dari target pengembangan lahan ubi kayu seluas 10.000 hektare di Provinsi Lampung. Pada fase perdana ini, 11 mitra strategis telah merencanakan penanaman di lahan seluas 7.313 hektare yang akan segera dioptimalkan melalui program budidaya terpadu. Sisanya akan direalisasikan secara bertahap seiring dengan perluasan kemitraan dan kesiapan lahan. Sinergi Hulu-Hilir: Dari Lahan hingga Bioetanol Direktur Utama PTPN III (Persero), Denaldy Mulino Mauna, menegaskan kolaborasi multipihak ini wujud nyata komitmen Holding dalam menciptakan ekosistem bisnis yang berkeadilan. Menurutnya, kehadiran BUMN tidak hanya berhenti pada pencapaian target fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, dan penguatan ekonomi desa. "Kami di PTPN III (Persero) membangun rantai nilai yang utuh, mulai dari hulu hingga hilir. Di sisi on farm, kami fokus pada optimalisasi lahan, penerapan teknologi budidaya, dan pengembangan varietas unggul berdaya hasil tinggi. Di sisi off farm, kami mengarahkan hilirisasi pada industri pengolahan, termasuk pemanfaatan ubi kayu sebagai bahan baku bioetanol. Dengan demikian, ubi kayu memberikan kontribusi ganda, yaitu untuk ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional, sekaligus meningkatkan pendapatan petani," jelas Denaldy. Denaldy menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi. PTPN III (Persero) memastikan keterlibatan aktif Pemerintah Provinsi Lampung, BUMDes, koperasi, BUMD, dan masyarakat sebagai bagian penting dalam rantai nilai yang inklusif. "Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan strategisnya. Sinergi yang digerakkan oleh PTPN III (Persero) sebagai Holding dan dilaksanakan oleh PTPN I (Persero) ini adalah langkah nyata mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Lampung, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional," ujar Denaldy. Komitmen Penuh PTPN I (Persero) Implementasi Program Direktur Pemasaran & Aset Manajemen PTPN I (Persero), Arif Budiman, menyampaikan bahwa pihaknya siap mengimplementasikan program ini secara bertahap. Mulai dari penyiapan lahan, penguatan kemitraan, pengembangan budidaya, hingga integrasi dengan industri hilir. "Kami optimistis kolaborasi yang dipimpin oleh Holding ini akan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha lokal. Kehadiran BUMN di sini adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh korporasi, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat tapak. Kami berkomitmen penuh untuk menjadikan program ini sebagai model agribisnis modern yang berkelanjutan," ucap Arif. Ke depan, pengembangan ekosistem ubi kayu di Lampung akan terus diperkuat melalui riset, inovasi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan industri hilir yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah bagi kemakmuran bangsa.
Nasional
Nasional
Wali Kota Binjai Hadiri Rapat Paripurna DPRD Peringati HUT ke-81 RI
Wali Kota Binjai Amir Hamzah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI
Nasional
Nasional
Terbang ke Cibubur, Bupati Rohul Bawa Semangat Pramukadi Panggung Jambore Nasional XII
Jakarta, katakabar.com - Di bawah langit Jakarta yang cerah, semangat ribuan pramuka dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur. Pertengahan Agustus 2026, tiga hari jelang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan RI menjadi hari bersejarah saat Jambore Nasional (Jamnas) XII sekaligus Peringatan Hari Pramuka ke 65 resmi dibuka di Lapangan Utama Buperta. Dan di tengah kerumunan itu, nama Rokan Hulu turut hadir membawa harapan besar, lewat sosok Bupati Anton, ST., MM. Bukan sekadar pejabat daerah, Bupati Anton hadir selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Rokan Hulu. Ia tak datang sendirian; didampingi Ketua Kwarcab Rokan Hulu, Alreza Ahyu, S.E., M.Si., Ak., Sekretaris Kwarcab, Budimin, S.Sos., serta jajaran pengurus dan andalan lainnya. Kehadiran mereka adalah bukti nyata: pembinaan generasi muda bukan sekadar tugas rutin, melainkan tanggung jawab besar yang dijunjung tinggi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Pembukaan agung ini dipimpin langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus unsur Mabinas Gerakan Pramuka, Kak Erick Thohir. Di hadapan ribuan peserta, ia membacakan amanat tertulis Presiden Prabowo Subianto yang menyentuh hati: di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya perubahan zaman, peran Gerakan Pramuka justru semakin dibutuhkan oleh bangsa ini. “Saya percaya Indonesia membutuhkan Pramuka lebih dari sebelumnya. Pramuka yang kuat, aktif, menjadi tempat anak-anak tumbuh, belajar bekerjasama, dan berbuat nyata bagi sesama,” bunyi pesan Presiden RI bergema di lapangan luas itu. Lebih dalam lagi, Kepala Negara mengingatkan Pramuka bukan sekadar kegiatan tambahan di sekolah. Ia adalah ladang pembentukan karakter—tempat disiplin, gotong royong, kepedulian, dan cinta tanah air ditempa lewat pengalaman nyata, bukan sekadar teori di dalam ruangan tertutup. “Karakter tidak lahir dalam semalam. Ia butuh latihan, pengalaman, keteladanan, dan lingkungan yang mendukung,” tegasnya, seraya mengajak semua elemen bersinergi mempersiapkan jalan menuju Indonesia Emas 2045. “Seratus tahun Indonesia nanti adalah milik kalian. Kalianlah yang akan membangunnya," jelasnya. Momen sakral ditutup dengan bunyi sirine yang berkumandang, ditandai bersama oleh Kak Erick Thohir, Ketua Kwartir Nasional Kak Budi Waseso, serta Sekretaris Gerakan Kepanduan Dunia (WOSM) Mr. David Berg. Satu bunyi, satu semangat, satu tekad untuk masa depan. Bagi Rokan Hulu, kehadiran Bupati Anton dan rombongan bukan sekadar ikut meramaikan pesta nasional. Ini adalah pernyataan sikap: Rohul berkomitmen menjadikan Pramuka sebagai benteng generasi muda yang tangguh, mandiri, dan menjunjung tinggi persatuan. Meski zaman terus berubah, nilai luhur kepramukaan tetap menjadi kompas yang tak akan pernah digoyahkan. Dari Cibubur, semangat itu akan dibawa pulang ke Negeri Seribu Suluk—untuk terus menyalakan api karakter di dada setiap pemuda Rokan Hulu, demi negeri yang lebih baik.
Nasional
Nasional
Di Tengah Ancaman Konflik, Sebelas Prajurit Koops TNI Habema Evakuasi Warga Ugimba dengan Dua Helikopter
Papua, katakabar.com - Koops TNI Habema mengerahkan dua unit Helikopter Bell dan 11 personel untuk mengevakuasi seorang warga lokal yang membutuhkan pertolongan dari wilayah Ugimba, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Minggu (9/8) lalu. Evakuasi dilakukan setelah warga tersebut ditemukan berada jauh dari pemukiman dan sulit dijangkau melalui akses darat, sehingga membutuhkan tindakan cepat untuk memastikan keselamatan dan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Evakuasi tersebut berlangsung di tengah kondisi wilayah Ugimba yang memiliki tantangan geografis, keterbatasan akses darat, perubahan cuaca, serta situasi keamanan yang masih dinamis. Aktivitas kelompok OPM Kodap VIII/Kemabu pimpinan Guspi Waker juga masih menjadi perhatian karena menimbulkan keresahan masyarakat dan melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan. Di tengah kondisi tersebut, prajurit tetap mengambil langkah untuk memberikan pertolongan kepada warga yang membutuhkan. Saat melaksanakan patroli dan pemantauan wilayah, personel Koops TNI Habema menemukan seorang warga lokal yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Lantaran berada jauh dari pemukiman dan sulit dijangkau menggunakan kendaraan darat, prajurit segera mengambil keputusan untuk melakukan evakuasi. Keselamatan warga menjadi prioritas, dengan setiap tahapan tetap memperhitungkan kondisi medan, cuaca, serta faktor keamanan di lapangan. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, M.Wirya Arthadiguna , S.H, M.Si, menegaskan evakuasi tersebut merupakan bentuk nyata komitmen prajurit dalam mengedepankan nilai kemanusiaan. “Prajurit TNI tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan wilayah, tetapi juga memberikan perlindungan, bantuan, dan rasa aman kepada masyarakat yang membutuhkan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pengabdian prajurit di lapangan," ujarnya. Untuk mempercepat proses penyelamatan, Koops TNI Habema mengerahkan dua unit Helikopter Bell Minggu (9/8) sekitar pukul 12.25 hingga 12.48 WIT. Total 11 personel terlibat dalam pelaksanaan misi tersebut. Pengerahan helikopter menjadi langkah nyata untuk mengatasi keterbatasan akses darat sekaligus memastikan warga dapat segera dibawa ke lokasi yang lebih aman untuk mendapatkan penanganan. Setibanya di Distrik Sugapa, warga tersebut kemudian diserahkan kepada Misael Sondegau selaku Ketua Tim Penanganan Konflik Kabupaten Intan Jaya. Penyerahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari koordinasi lanjutan agar warga dapat memperoleh penanganan dan pendampingan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, proses evakuasi tidak berhenti setelah warga berhasil dibawa keluar dari lokasi yang sulit dijangkau. Rangkaian evakuasi tersebut menunjukkan medan sulit, cuaca, maupun situasi keamanan tidak menjadi penghalang bagi prajurit Koops TNI Habema untuk membantu masyarakat. Mulai dari menemukan warga yang membutuhkan pertolongan, mengambil keputusan cepat, mengerahkan dua helikopter dan 11 personel, hingga memastikan adanya penanganan lanjutan, seluruh langkah tersebut menjadi wujud nyata kepedulian dan pengabdian prajurit di wilayah penugasan. Di Ugimba, pengabdian prajurit tidak hanya diwujudkan melalui penjagaan dan pengamanan wilayah, tetapi juga melalui keberanian untuk bergerak ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Saat akses darat terbatas dan keselamatan warga berada dalam risiko, prajurit hadir dengan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menyelamatkan satu kehidupan. Bagi Koops TNI Habema, menjaga masyarakat berarti hadir saat dibutuhkan, bergerak saat diperlukan, dan memastikan setiap warga yang membutuhkan pertolongan tidak dibiarkan menghadapi kesulitan seorang diri.
Nasional
Nasional
ATI Dorong Model Baru Pembiayaan Jalan Tol: Kurangi Beban APBN Perbesar Peran Swasta
Jakarta, katakabar.com - Penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, sebagai peran vital mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, menjadi bahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang akan diselenggarakan Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Rabu (12/8), di Jakarta. Forum ini juga hadir sebagai ruang dialog solutif lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi, termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di seluruh Indonesia. Ketua Umum ATI, Rivan A. Purwantono, mengatakan ATI berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional. “Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” kata Rivan. Jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia saat ini telah mencapai sepanjang 3.115,98 km (76 ruas jalan tol) yang dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp668 triliun untuk ruas beroperasi dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun termasuk ruas dalam tahap konstruksi dan persiapan. Di sisi lain, kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan yang dapat mendorong partisipasi swasta. Sebagian besar ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi sehingga memerlukan keselarasan struktur keuangan yang sehat untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jangka panjang. Kondisi ini kian diperparah oleh maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan fisik jalan dan juga membahayakan pengguna jalan. Penyelenggaraan FGD ini turut mengundang jajaran pemangku kepentingan kunci. Acara direncanakan dibuka dengan sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. serta Menteri Pekerjaan Umum RI, Ir. Dody Hanggodo, M.PE. Diskusi interaktif ini juga akan dipandu oleh pakar manajemen Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., dengan menghadirkan narasumber utama Dr. Muhammad Chatib Basri dan Prof. Bambang Brodjonegoro. Forum ini akan melibatkan perwakilan legislatif dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta jajaran Kementerian dan Lembaga terkait. Unsur Kementerian mencakup Kementerian Pekerjaan Umum beserta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, hadir pula perwakilan lembaga negara dan pengawasan seperti Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Diskusi ini turut diperkaya oleh kalangan akademisi dan pakar, diantaranya Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengamat kebijakan publik. Sebagai pelengkap, sektor masyarakat dan dunia usaha juga hadir yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), kalangan perbankan, serta investor. Menanggapi pentingnya keterlibatan luas seluruh pemangku kepentingan tersebut, Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menggarisbawahi bahwa keselarasan pandangan antara Pemerintah dan pelaku industri merupakan pilar utama dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan. "Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," terang Kristianto. Hasil rumusan tersebut nantinya diserahkan sebagai bahan masukan strategis yang bermanfaat bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan jalan tol nasional yang adil, berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan percepatan pembangunan Indonesia.
Nasional
Nasional
Dukung Hiilirisasi, BPDP dan Pemda Kepulauan Talaud Kuatkan Program Hulu Perkebunan Kelapa
Talaud, katakabar.com -.. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaud kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Kementerian Keuangan, menggelar sosialisasi Program Hulu Perkebunan Kelapa untuk mendukung Program Hilirisasi Kelapa di Gereja Ebenhaezer Melonguane, Kamis (30/7) lalu. Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi komoditas kelapa yang selama ini masih banyak dijual dalam bentuk kopra di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kegiatan yang dihadiri sekitar 300 peserta ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Daud Malensang. Kegiatan menghadirkan Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan (PDSHP) Kelapa BPDP, Kementerian Keuangan, Triana Meinarsih, serta Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Tanaman Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Natalia Pangkerego, sebagai narasumber. Sosialisasi ini turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, lurah, kepala desa, penyuluh pertanian, kelompok tani dan koperasi perkebunan kelapa dari seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Kepala Divisi PDSHP Kelapa BPDP, Triana Meinarsih, menjbarkan luas areal perkebunan kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaud tercatat sekitar 22.382 hektare dan menempati peringkat keenam di Sulawesi Utara. Kecamatan Kalongan, Kabaruan, dan Tampan'Amma menjadi tiga sentra penghasil utama, dengan kopra sebagai produk unggulan. Triana memetakan sejumlah tantangan di lapangan, antara lain sekitar 3.562 hektare areal tanaman kelapa tua dan rusak, serangan organisme pengganggu tumbuhan, tingginya biaya logistik antarpulau, minimnya fasilitas pengolahan pascapanen, serta dukungan pendanaan pembangunan perkebunan kelapa yang belum optimal. Di sisi lain, Triana menyampaikan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki sejumlah kekuatan, antara lain dominasi perkebunan rakyat, agroklimat tropis pesisir yang sesuai untuk pertumbuhan kelapa, serta posisi strategis di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina. “Apabila kita membahas hilirisasi kelapa, kekuatan di sektor hulu harus dipersiapkan dengan baik. BPDP hadir melalui program penguatan sektor hulu perkebunan kelapa, yaitu Program Peremajaan Kelapa Rakyat dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa yang terdiri atas delapan bidang,” jelasnya. BPDP melalui Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hulu menjalankan dua program strategis, yakni Program Peremajaan Kelapa Rakyat serta Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa. Program Peremajaan Kelapa Rakyat menyasar tanaman tua dan tidak produktif melalui bantuan benih unggul bersertifikat. Sedang, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa mencakup penyediaan benih, pupuk dan pestisida; alat pascapanen dan unit pengolahan; jalan kebun dan jalan akses; alat transportasi; mesin pertanian; hingga infrastruktur pasar. Pengajuan usulan untuk kedua program dapat dilakukan melalui jalur dinas maupun jalur kemitraan. Setiap usulan akan diverifikasi secara teknis oleh dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota sebelum ditetapkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud, dalam sambutan yang disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Daud Malensang, menyebut kelapa bukan sekadar tanaman perkebunan, melainkan identitas daerah dan warisan leluhur yang menopang kehidupan masyarakat Talaud secara turun-temurun. Kelapa juga menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah, tetapi nilai tambahnya belum optimal karena pemanfaatannya masih didominasi penjualan dalam bentuk bahan mentah. "Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan program hilirisasi kelapa guna meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan sektor perkebunan, peningkatan produktivitas, serta pengembangan hilirisasi berbasis potensi daerah," serunya. BPDP menegaskan keberhasilan penguatan sektor hulu kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaud tidak hanya bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, kelembagaan pekebun, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar Program Peremajaan Kelapa Rakyat serta Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa Talaud secara berkelanjutan.
