Hukrim
Hukrim
Pimpin Konferensi pers TPLH Pengrusakan 133 Hektar Mangrove di Rohil, Ini Arahan Kapolda Riau
Rokan Hilir, katakabar.com - Kapolda Riau, Irjen Pol Hery Heryawan kunjungan kerja ke Mapolres Rokan Hilir, Kamis (27/8). Pada kunjungan tersebut, Kapolda memberikan arahan kepada personel sekaligus memimpin konferensi pers pengungkapan kasus dugaan perambahan hutan mangrove. Kapolda tiba sekitar pukul 07.30 WIB menggunakan helikopter AW169/P-3306 Baharkam Polri disambut Kapolres Rokan Hilir, AKBP Aldi Alfa Faroqi beserta jajaran. Kapolda menekankan pentingnya pemahaman tugas pokok Polri, peningkatan empati kepada masyarakat, serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai perkembangan situasi. Ia juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya karhutla, dan mendorong penerapan program Green Policing secara berkelanjutan. Kapolda meminta jajaran memperkuat upaya preemtif, preventif, dan represif dalam menjaga lingkungan. Ia juga menginstruksikan pelaksanaan kegiatan Go to School setiap Senin yang diisi edukasi lingkungan dan penanaman pohon. Setelah memberikan arahan, Kapolda bersama Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Akmadi, Kapolres Rokan Hilir dan Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir gelar konferensi pers pengungkapan kasus perambahan hutan mangrove. Polres Rokan Hilir bersama Ditreskrimsus Polda Riau mengungkap lima laporan polisi dengan lima tersangka. Perambahan terjadi di kawasan hutan mangrove Kecamatan Kubu dan Kecamatan Pasir Limau Kapas, dengan total kawasan yang telah dikerjakan sekitar 133 hektare. Para tersangka diduga menggunakan alat berat untuk merusak hutan dan tanaman mangrove guna membuka lahan yang diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit. Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan keterangan ahli, kerugian lingkungan akibat pembukaan kawasan hutan mangrove diperkirakan mencapai Rp16,83 miliar. Kapolda menegaskan, penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk korporasi apabila ditemukan bukti pelanggaran. Sepanjang 2026, Polda Riau dan jajaran telah menangani 34 perkara lingkungan dengan 37 tersangka, termasuk 24 perkara illegal mining. Kapolda menekankan penegakan hukum harus berjalan seiring dengan edukasi dan pencegahan. Khusus di Rokan Hilir, pelestarian mangrove dinilai penting untuk menjaga kawasan pesisir dari abrasi sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat. Setelah konferensi pers, Kapolda Riau bersama Kabid Humas Polda Riau memberikan keterangan kepada awak media di halaman Mapolres Rokan Hilir.
Kesehatan
Kesehatan
Pemko Binjai Perkuat Komitmen Percepatan Penurunan Stunting
Pemko Binjai memperkuat komitmen mempercepat penurunan stunting dengan mengikuti Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera 2026 di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa
Lingkungan
Lingkungan
Pemko Binjai Dukung Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Sumut
Pemerintah Kota (Pemko) Binjai mendukung percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara
Nasional
Nasional
Vritimes Perkuat Visibilitas Sektor Energi Terbarukan di IIGCE 2026
Jakarta, katakabar.com - Menyusul suksesnya gelaran Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 yang resmi ditutup Jumt (21/8) di Jakarta Convention Center (JCC), platform distribusi siaran pers berbasis SaaS, Vritimes, mencatatkan partisipasi aktif melalui booth interaktifnya. Ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) selama tiga hari mulai 19 hingga 21 Agustus 2026) ini menjadi panggung utama bagi Vririmes mendukung pemanfaatan teknologi PR digital bagi para pelaku industri energi terbarukan, investor, dan pemangku kebijakan global untuk memperluas transparansi informasi serta keberlanjutan (ESG). Sepanjang tiga hari pameran, Vritimes memperkenalkan strategi publikasi siaran pers terpadu yang berdampak langsung pada pilar Brand Awareness, Search Engine Optimization (SEO), dan Artificial Intelligence Optimization (AIO). Pada pilar Brand Awareness, VRITIMES membantu pengembang energi hijau menyebarkan pengumuman proyek dan komitmen dekarbonisasi ke jaringan media massa nasional maupun internasional secara masif. Dari sisi SEO, publikasi di portal berita menghasilkan backlink yang membantu meningkatkan Domain Authority situs web perusahaan dan menaikkan peringkat kata kunci di Google. Sementara untuk AIO, VRITIMES turut membantu optimasi visibilitas perusahaan agar informasi resmi lebih mudah terindeks serta dijadikan rujukan oleh mesin pencari berbasis kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Google AI Overviews, Gemini, dan Perplexity. Manajemen Vririmes Inc., menyampaikan transparansi dan keberadaan jejak digital yang valid merupakan aset krusial bagi perusahaan energi terbarukan dalam memenangkan kepercayaan publik dan investor. Antusiasme tinggi terlihat hingga hari terakhir pameran di booth Vritimes, di mana puluhan eksekutif korporasi energi, pengembang teknologi hijau, dan praktisi humas melakukan konsultasi strategi komunikasi digital serta menyaksikan demonstrasi langsung dasbor analitik platform. Kehadiran Vritimes di IIGCE 2026 menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi percepatan transisi energi bersih di Indonesia melalui solusi publikasi siaran pers yang efisien, terukur, dan siap menghadapi era pencarian digital masa depan.
Pendidikan
Pendidikan
Lomba PAAR HKG PKK 2026, Binjai Perkuat Karakter Generasi Muda
Tim Penggerak PKK Kota Binjai mengikuti Evaluasi Lomba PKK dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 2026 yang digelar serentak di lima kecamatan
Serba Serbi
Serba Serbi
TP PKK Kota Binjai Ikuti Evaluasi Lomba UP2K PKK Sumut 2026
TP PKK Kota Binjai mengikuti Evaluasi Lomba PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 2026.
Hukrim
Hukrim
Anev Polres Kepulauan Meranti, Karhutla dan Pilkades Jadi Atensi Utama
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 menjadi perhatian utama Polres Kepulauan Meranti. Jajaran diminta memperkuat deteksi dini dan mengambil langkah cepat sebelum potensi gangguan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Hal itu dibahas dalam Analisa dan Evaluasi (Anev) Gangguan Kamtibmas Bulanan Agustus 2026 di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mako Polres Kepulauan Meranti, Jalan Raya Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Rabu (26/8) kemarin. Anev dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., dan diikuti para Pejabat Utama, Kapolsek jajaran, perwira serta personel Polres Kepulauan Meranti. Pada evaluasi tersebut, jajaran membahas perkembangan gangguan Kamtibmas, mulai dari tindak pidana, narkotika, kecelakaan lalu lintas hingga Karhutla. Secara umum, kasus pidana mengalami penurunan, namun narkotika dan Karhutla masih menjadi perhatian. Khusus Karhutla, kejadian mengalami peningkatan dengan puluhan titik panas dan belasan hektare lahan terbakar. Kecamatan Rangsang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus. Berbagai upaya pencegahan terus dilakukan melalui patroli, penyuluhan, pengecekan kawasan rawan serta patroli terpadu bersama pemerintah daerah, TNI, BPBD dan masyarakat. Penegakan hukum juga dilakukan apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Sementara, tahapan Pilkades Serentak 2026 terus berjalan dan dijadwalkan memasuki pemungutan serta penghitungan suara pada 8 Oktober mendatang. Kondisi tersebut membuat pengamanan dan pemetaan potensi konflik perlu dilakukan sejak sekarang. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita meminta seluruh jajaran tidak menunggu persoalan muncul baru bertindak. "Deteksi dini harus diperkuat. Setiap potensi gangguan harus dipetakan dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar," tegasnya. Untuk Karhutla, Kapolres meminta Kapolsek memperkuat jaringan informasi di tengah masyarakat. Informasi dari warga dinilai penting untuk mempercepat penanganan, sehingga personel tidak hanya bergantung pada sistem pemantauan yang memiliki jeda waktu. "Jangan sampai kita terlambat mengetahui adanya titik api. Kapolsek harus memiliki jaringan informasi di masyarakat, sehingga setiap kejadian bisa diketahui dan ditindaklanjuti sedini mungkin," jelasnya. Kapolres juga mengingatkan jajaran agar peka terhadap potensi konflik sosial, terutama menjelang Pilkades. Perbedaan pilihan dan kepentingan harus dipetakan sejak awal agar tidak berkembang menjadi konflik. "Pilkades jangan hanya diamankan ketika hari pemungutan suara. Dari sekarang harus dilakukan pemetaan, monitoring dan komunikasi dengan seluruh pihak agar potensi konflik bisa dicegah," tegas AKBP Gede. Selain itu, personel diminta meningkatkan kecepatan dalam merespons laporan masyarakat dan memperkuat komunikasi antarjajaran. Penanganan perkara yang berpotensi menimbulkan keresahan juga harus dilakukan secara cepat dengan pengawasan langsung dari pimpinan. Kapolres turut meminta Satreskrim menyelidiki kebakaran di Desa Kepau Baru untuk memastikan penyebabnya serta mengungkap kemungkinan adanya unsur pidana. Anev tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Polres Kepulauan Meranti untuk menentukan langkah menghadapi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Penanganan Karhutla, pemberantasan narkotika, pelayanan masyarakat dan pengamanan Pilkades menjadi perhatian jajaran ke depan. Polres Kepulauan Meranti menegaskan kesiapan menjaga situasi tetap aman dan kondusif dengan mengedepankan deteksi dini, respons cepat serta sinergi bersama pemerintah daerah, TNI dan masyarakat.
Riau
Riau
Raih Gelar Insinyur, Fachruddin Siregar Dipuji PII Riau
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Sebuah pencapaian bermakna baru menghiasi perjalanan pengabdian di bidang pembangunan wilayah dan tata kelola permukiman. Fachruddin Siregar, ST., M.T., yang sehari‑hari mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu, kini resmi menyandang gelar profesi Insinyur (Ir.). Gelar itu disematkan saat ia diwisuda dalam Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Jambi, berlangsung khidmat di Kampus Mendalo Indah pada Kamis (27/8). Kabar bahagia ini langsung disambut apresiasi hangat sekaligus harapan besar dari jajaran pimpinan profesi keteknikan di daerah. Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Riau, Ir. Ulul Azmi, ST., M.Si., CST., IPM., ASEAN Eng., menyampaikan ucapan selamat yang tulus dan mendalam. Bagi beliau, diraihnya gelar ini bukan sekadar penambahan huruf di depan nama melainkan bukti tuntasnya perjalanan membuktikan keahlian, pemahaman etika, serta kesanggupan menerapkan ilmu ke dalam dunia nyata. “Selamat dan sukses kepada Ir. Fachruddin Siregar, ST., M.T. atas diraihnya gelar Insinyur ini. Ini adalah pencapaian yang membanggakan—bagi dirinya, keluarga, lingkungan kerja, maupun bagi seluruh keluarga besar Persatuan Insinyur Indonesia, terutama di wilayah Provinsi Riau,” ujar Ir. Ulul Azmi dengan nada bangga dan penuh pengharapan. Ia menjelaskan gelar Insinyur membawa makna yang jauh melampaui pengakuan akademik. Menjadi seorang insinyur berarti memikul tanggung‑jawab untuk tak sekadar menguasai rumus atau cetak biru, melainkan mampu merancang jalan keluar, melahirkan pembaruan gagasan, serta mewujudkan karya yang sungguh‑sungguh berguna dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat luas. “Peran insinyur sangatlah sentral, menjadi tulang punggung terwujudnya pembangunan yang kokoh sekaligus berkelanjutan. Semakin bertambah jumlah tenaga ahli yang berkelayakan, beretika, dan berjiwa pengabdi seperti ini, maka semakin kaya pula gagasan serta solusi yang bisa kita hadirkan guna menjawab tantangan kemajuan daerah kita,” jelasnya. Kini, pengakuan resmi atas kompetensi Fachruddin Siregar datang tepat di saat ia sedang memegang peranan penting mengelola tata ruang, hunian warga, serta pengembangan kawasan di jantung Rokan Hulu. Latar belakang ilmu yang diperdalamnya, ditambah tanggung‑jawab jabatan yang diembannya, seolah membentuk pasangan kekuatan yang saling melengkapi: menjamin setiap rencana yang digarap berlandaskan ilmu yang mumpuni, tata kelola yang benar, serta pandangan jauh ke depan demi kesejahteraan warga Rokan Hulu. “Kami berharap semoga pencapaian ini menjadi awal kekuatan baru—mempertegas semangat profesionalisme, senantiasa menjaga kehormatan profesi setinggi‑tingginya, serta makin banyak mewujudkan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, seluruh Provinsi Riau, hingga bagi kemajuan bangsa Indonesia,” tambah Ketua Wilayah PII Riau menutup pernyataannya. Peristiwa ini sekaligus melukiskan satu semangat yang terus diperjuangkan organisasi: membangun insan keahlian teknik yang tak hanya cerdas secara pikiran, tetapi juga kokoh hatinya, siap berdiri di garis depan menjawab kebutuhan pembangunan daerah kita di masa kini maupun masa yang akan datang.
Opini
Opini
Demonstrasi Alarm Defisit Demokrasi
Oleh Agung Marsudi katakabar.com - Demonstrasi adalah bahasa paling tua dalam demokrasi ketika jalur aspirasi tak berfungsi, lalu rakyat turun ke jalan—berbicara dengan kaki, dan suara. Defisit demokrasi adalah kesenjangan antara prinsip demokrasi ideal (kedaulatan rakyat, akuntabilitas, persamaan hak, kebebasan, supremasi hukum, perwakilan seimbang) dengan kenyataan yang ada. Inti paling dalam dari defisit demokrasi, menyangkut biaya tetap yang harus dibayar setiap saat. Semakin besar defisit, semakin mahal harga kebijakan, semakin sedikit hasilnya sampai ke rakyat. Dan yang paling mahal? Bukan uang yang hilang, tapi kemampuan kita memilih arah bangsanya sendiri. Karenanya defisit demokrasi, menjadi variabel yang mengukur kerugian sistematis, sumber daya terbuang, kebijakan memihak, ketidakpastian aturan, kepercayaan turun, dampaknya nasib dan kesejahteraan rakyat dipertaruhkan. Demokrasi bukan hanya soal nilai normatif politik, sebab di alam demokrasi, demonstrasi itu hal biasa. Di era yang serba digital. Demo punya algoritma sendiri. Sebab demo bisa dilihat, dihitung dan dipetakan. Ada alat yang menawarkan kerangka mengukur gerakan massa secara sistematis: berapa banyak, siapa saja, dari mana, bagaimana tersambung, seberapa kuat dampaknya, dan kapan berubah jadi kekuatan atau bubar tanpa jejak. Alat itu bukan sekadar ilmu hitung kepala — ia memetakan hubungan: siapa bergerak bersama, siapa terhubung dengan siapa, pesan apa yang menyebar secepat apa, dan kapan satu suara berubah jadi ribuan langkah—dan siapa di belakangnya? Kecuali memang bangsa ini senang melihat demo sebagai fragmen kegaduhan dan keributan —yang membuat aparat keamanan turun bekerja menjaga keamanan, tapi sekaligus menambah keramaian. Lalu lupa membaca sinyal penting yang dikirimkan rakyat. Bahwa gelombang kekuatan rakyat tidak untuk diukur berapa banyak yang berdiri di jalan. Perspektif sosiometri, demo bukan soal biaya tambahan keributan, kemacetan, atau "ketakstabilan” tapi biaya pengganti sistem politik yang rusak. Dan itu jauh lebih mahal dan berbahaya. Sebab menekan demo tanpa perbaikan defisit demokrasi akan menguras energi. Ketika rakyat turun ke jalan, mereka tak sekadar berteriak. Mereka sedang menyusun ulang hubungan bernegara bangsa. Sejatinya hendak dibawa kemana Indonesia?
Riau
Riau
Pejabat Siak Jadi Anggota Sentra Madani: Contoh Buruk Bagi Koperasi di Indonesia
Menurut Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Lancang Kuning, M. Rawa El Amady, pejabat yang masuk menjadi anggota koperasi ini, baik tidaknya dapat dilihat dari prosedur.
