Nasional
Nasional
ATI Dorong Model Baru Pembiayaan Jalan Tol: Kurangi Beban APBN Perbesar Peran Swasta
Jakarta, katakabar.com - Penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, sebagai peran vital mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, menjadi bahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang akan diselenggarakan Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Rabu (12/8), di Jakarta. Forum ini juga hadir sebagai ruang dialog solutif lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi, termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di seluruh Indonesia. Ketua Umum ATI, Rivan A. Purwantono, mengatakan ATI berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional. “Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” kata Rivan. Jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia saat ini telah mencapai sepanjang 3.115,98 km (76 ruas jalan tol) yang dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp668 triliun untuk ruas beroperasi dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun termasuk ruas dalam tahap konstruksi dan persiapan. Di sisi lain, kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan yang dapat mendorong partisipasi swasta. Sebagian besar ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi sehingga memerlukan keselarasan struktur keuangan yang sehat untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jangka panjang. Kondisi ini kian diperparah oleh maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan fisik jalan dan juga membahayakan pengguna jalan. Penyelenggaraan FGD ini turut mengundang jajaran pemangku kepentingan kunci. Acara direncanakan dibuka dengan sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. serta Menteri Pekerjaan Umum RI, Ir. Dody Hanggodo, M.PE. Diskusi interaktif ini juga akan dipandu oleh pakar manajemen Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., dengan menghadirkan narasumber utama Dr. Muhammad Chatib Basri dan Prof. Bambang Brodjonegoro. Forum ini akan melibatkan perwakilan legislatif dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta jajaran Kementerian dan Lembaga terkait. Unsur Kementerian mencakup Kementerian Pekerjaan Umum beserta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, hadir pula perwakilan lembaga negara dan pengawasan seperti Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Diskusi ini turut diperkaya oleh kalangan akademisi dan pakar, diantaranya Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengamat kebijakan publik. Sebagai pelengkap, sektor masyarakat dan dunia usaha juga hadir yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), kalangan perbankan, serta investor. Menanggapi pentingnya keterlibatan luas seluruh pemangku kepentingan tersebut, Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menggarisbawahi bahwa keselarasan pandangan antara Pemerintah dan pelaku industri merupakan pilar utama dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan. "Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," terang Kristianto. Hasil rumusan tersebut nantinya diserahkan sebagai bahan masukan strategis yang bermanfaat bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan jalan tol nasional yang adil, berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan percepatan pembangunan Indonesia.
Hukrim
Hukrim
Catridge Pod Diduga Mengandung Etomidate Beredar di Binjai, Dua Pemuda Diamankan
Binjai, katakabar.com – Peredaran Catridge Pod yang diduga mengandung etomidate terungkap di Kota Binjai. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Binjai mengamankan dua pemuda berinisial FA (23) dan RFS (23) yang diduga terlibat dalam peredarannya.
Ekonomi
Ekonomi
Bitcoin Rebound dari Tekanan Akhir Juli, US$66.500 Jadi Ujian Selanjutnya
Jakarta, katakabar.com - Pasar kripto mulai menunjukkan tanda pemulihan di pekan pertama Agustus 2026. Harga Bitcoin (BTC) kembali bergerak di kisaran US$64.400–US$64.500 pada 6 Agustus, naik sekitar 1,1–1,5 persen dalam tujuh hari setelah sebelumnya sempat turun menembus level US$64.000. Market Outlook W1 Agustus 2026 FLOQ menunjukkan, Bitcoin bergerak dalam rentang US$62.241 hingga US$65.305 sepanjang sepekan terakhir. Pemulihan harga terjadi bersamaan dengan meredanya sejumlah tekanan global, mulai dari menurunnya ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat hingga koreksi tajam harga minyak dunia. CEO dan Founder FLOQ, Yudhono Rawis, menilai kembalinya Bitcoin ke atas US$64.000 merupakan perkembangan positif, meskipun pasar masih berada dalam fase yang sensitif terhadap perubahan sentimen global. “Rebound Bitcoin ke atas US$64.000 menunjukkan bahwa tekanan yang terjadi pada akhir Juli mulai mereda. Namun, kondisi pasar belum sepenuhnya stabil karena arah suku bunga The Fed, perkembangan geopolitik, dan data ekonomi Amerika Serikat masih dapat memicu volatilitas dalam waktu dekat,” ujar Yudho. Ekspektasi Suku Bunga The Fed Mulai Mereda Salah satu faktor yang memberikan ruang bagi pemulihan Bitcoin adalah menurunnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada September. Probabilitas kenaikan suku bunga yang sempat mencapai 72,3 persen pada 29 Juli turun ke kisaran 57–62 persen pada awal Agustus. Perubahan ini memberikan tekanan yang lebih ringan terhadap aset berisiko, termasuk pasar kripto. Tetapi, arah kebijakan The Fed masih dapat berubah seiring rilis sejumlah data ekonomi penting, terutama data tenaga kerja dan inflasi Amerika Serikat. “Penurunan ekspektasi kenaikan suku bunga memberikan ruang bagi pasar untuk bernapas. Tetapi investor perlu melihat apakah tren tersebut dapat bertahan setelah rilis data tenaga kerja dan inflasi. Data yang lebih kuat dari perkiraan dapat kembali mengubah ekspektasi pasar terhadap kebijakan The Fed,” jelas Yudho. Harga Minyak Turun Hampir 9 persen Tekanan Geopolitik Mulai Mereda Sentimen positif lainnya datang dari perkembangan konflik di Timur Tengah. Pembicaraan Iran-Oman mengenai Selat Hormuz disebut telah memasuki tahap akhir, meskipun hingga 6 Agustus belum terdapat kesepakatan resmi. Perkembangan tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Harga Brent turun sekitar 8,9 persen dari US$86,97 menjadi US$79,26 per barel. Sementara WTI turun sekitar 8,4 persen menjadi kisaran US$75,16 per barel. Menurut Yudho, penurunan harga energi dapat menjadi faktor positif bagi aset berisiko karena membantu meredakan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global. “Jika harga minyak terus stabil dan proses de-eskalasi berlanjut, tekanan inflasi dapat berkurang dan memberikan sentimen yang lebih kondusif bagi aset berisiko. Namun, pasar tetap perlu berhati-hati karena perkembangan geopolitik dapat berubah dengan cepat,” jelasnya. Arus Dana ETF Bitcoin Kembali Positif Dari sisi institusional, arus dana ETF Bitcoin juga menunjukkan perbaikan. Setelah mencatat outflow sekitar US$265,4 juta pada 31 Juli, ETF Bitcoin berbalik mencatat inflow sekitar US$170,1 juta pada 3 Agustus. IBIT menjadi salah satu kontributor utama dengan inflow sekitar US$111,4 juta. ETF Ethereum juga mengalami perubahan serupa, dari outflow sekitar US$6,4 juta pada akhir Juli menjadi inflow sekitar US$53,1 juta pada 4 Agustus. Meski demikian, FLOQ menilai data dalam satu hingga dua hari masih terlalu singkat untuk dianggap sebagai tren yang stabil. “Masuknya kembali dana ke ETF menunjukkan minat institusional terhadap aset kripto masih ada. Namun, yang lebih penting adalah melihat konsistensi arus dana tersebut dalam beberapa pekan ke depan, terutama ketika pasar menghadapi data ekonomi baru,” kata Yudho. Bitcoin Hadapi Ujian di US$65.300–US$66.500 Untuk pergerakan selanjutnya, data FLOQ mencatat US$62.241 sebagai level support penting Bitcoin. Sementara area US$65.305 hingga US$66.500 menjadi zona resistance yang perlu dilewati untuk memperkuat momentum pemulihan. Pasar juga akan mencermati sejumlah agenda ekonomi penting Amerika Serikat, termasuk laporan tenaga kerja, CPI Juli pada 12 Agustus, serta PPI pada 13 Agustus. Data tersebut berpotensi mempengaruhi kembali ekspektasi terhadap arah suku bunga The Fed. “Selama Bitcoin mampu menjaga pergerakan di atas US$64.000, peluang untuk menguji kembali area US$65.300 hingga US$66.500 masih terbuka. Namun, konfirmasi pemulihan tetap membutuhkan dukungan dari kondisi makro yang lebih stabil dan arus dana institusional yang konsisten,” sebut Yudho. Disclaimer: Informasi dalam siaran pers ini disusun berdasarkan data publik yang tersedia hingga 6 Agustus 2026. Investasi aset kripto memiliki risiko tinggi, termasuk potensi kerugian akibat volatilitas harga pasar. Seluruh informasi yang disampaikan dalam siaran pers ini bersifat umum dan hanya ditujukan untuk keperluan informasi. Informasi ini bukan merupakan ajakan, penawaran, saran, maupun rekomendasi untuk membeli, menjual, atau melakukan investasi pada aset kripto tertentu. FLOQ mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan riset secara mandiri (Do Your Own Research/DYOR) dan mempertimbangkan setiap keputusan investasi secara matang sesuai dengan profil risiko, tujuan investasi, serta kemampuan finansial masing-masing. Masyarakat juga diharapkan tidak menggunakan dana yang berada di luar batas kemampuan dalam melakukan transaksi aset kripto.
Sumut
Sumut
Tipikor Polres Binjai Dalami Dugaan Kejanggalan Anggaran RSUD Djoelham
Binjai, katakabar.com — Dugaan persoalan pengelolaan anggaran dan buruknya pelayanan di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai mulai mendapat perhatian Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Binjai.
Sawit
Sawit
Raih Dua Penghargaan SIEXPO 2026, Bukti BPDP Komitmen Dukung UMKM Sawit
Pekanbaru, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), BLU Kemenkeu kukuhkan komitmen majukan industri kelapa sawit nasional dengan meraih dua penghargaan sekaligus di kegiatan SIEXPO (Sawit Indonesia Expo & Conference) 2026 yang berlansung di COEX Convention and Exhibition Center, Pekanbaru, Riau pada 6 hingga 8 Agustus 2026 lalu. Apresiasi tersebut diberikan atas kinerja serta kontribusi nyata BPDP, khususnya dalam kategori Dukungan program UMKM Sawit di wilayah Riau dan Best Hospitality Penghargaan diberikan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang diwakili Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah. Penghargaan ini menjadi wujud pengakuan atas kerja keras seluruh tim BPDP dalam menghadirkan pelayanan terbaik serta komitmen berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem komoditas sawit dari hulu hingga hilir. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas penghargaan yang diraih ini. "Kita bangga BPDP mendapatkan dua penghargaan di Siexpo 2026. Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan kita akan terus bekerja keras. Kita akan terus berkolaborasi membangun UMKM Perkebunan naik kelas agar berkontribusi dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen sebagaimana ditargetkan Presiden Prabowo Subianto” ucap Helmi Dari Januari 2026 sampai bulan Juli 2026 Dukungan BPDP untuk program UMKM Sawit di wilayah Riau antara lain Workshop Gen-Z Sawit kerja sama dengan SAMADE di Pekanbaru Riau pada 8 hingga 9 Februari 2026, Workshop Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Wanita Perkebunan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Keluarga di Bidang Oleofood di Pekanbaru Riau pada 2 hingga 3 Maret 2026 lalu, Kegiatan Inovasi Sawit Untuk Perempuan “Praktik Membuat Fresh Care dari Sawit, Snack Stik dari Umbut Sawit dan Mengolah Lidi Sawit Siap Ekspor bagi Perempuan dan UMKM Petani Sawit“ di Kampar, Riau pada 31 Maret 2026, Workshop & Praktek Produksi Batik Sawit se Provinsi Riau “Melalui Batik, Menumbuhkan Kreatifitas dan Brand Baru Berbasis Turunan Kelapa Sawit” pada 21 hingga 22 April 2026, Praktik dan Pembuatan Pupuk Solid dan Tandan Kosong Kelapa Sawit Ramah Lingkungan di Pekanbaru Riau pada 17 hingga 18 Juni 2026 serta Promosi Diversifikasi Produk Turunan Kelapa Sawit di Wilayah Riau Melalui Program Inkubasi Bisnis Sawit Baik di Dumai Riau pada 30 Juni hingga 3 Juli 2026. Pada kegiatan SIEXPO 2026 booth BPDP menampilkan beragam produk UMKM Sawit serta mainan edukasi dari sawit dan turunannya seperti Clay Sawit dengan kandungan kelapa sawit fungsinya untuk membuat clay tidak keras, Kanvas melukis terbuat dari tangkos kelapa sawit, Mainan Balok dari batang sawit serta Rumah Bongkar pasang dari tangkos sawit. Booth BPDP juga dikunjungi berbagai stakeholders untuk berkomunikasi terkait program-program BPDP. Nampak Hadir di booth antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto, Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, Bupati Rokan Hilir, Bistaman, Perwakilan Asosiasi Petani, Perguruan Tinggi, Pelaku UMKM dan para Mahasiswa. Melalui sinergi yang terus dibangun BPDP optimistis dapat membawa industri sawit Indonesia ke arah yang lebih inklusif, berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi para pelaku usaha di berbagai daerah.
Hukrim
Hukrim
Bidan ASN Jadi Tersangka Pembuangan Bayi, Pemko Binjai Diminta Bertindak
Binjai, katakabar.com – Status ASN melekat pada SS (55), bidan yang kini menjadi tersangka kasus dugaan pembuangan jasad bayi di Kota Binjai. Fakta ini membuat perkara tersebut tak hanya menjadi persoalan pidana, tetapi juga menyentuh tanggung jawab dan pengawasan internal Pemerintah Kota Binjai.
Nasional
Nasional
Dukung Hiilirisasi, BPDP dan Pemda Kepulauan Talaud Kuatkan Program Hulu Perkebunan Kelapa
Talaud, katakabar.com -.. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaud kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Kementerian Keuangan, menggelar sosialisasi Program Hulu Perkebunan Kelapa untuk mendukung Program Hilirisasi Kelapa di Gereja Ebenhaezer Melonguane, Kamis (30/7) lalu. Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi komoditas kelapa yang selama ini masih banyak dijual dalam bentuk kopra di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kegiatan yang dihadiri sekitar 300 peserta ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Daud Malensang. Kegiatan menghadirkan Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan (PDSHP) Kelapa BPDP, Kementerian Keuangan, Triana Meinarsih, serta Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Tanaman Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Natalia Pangkerego, sebagai narasumber. Sosialisasi ini turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, lurah, kepala desa, penyuluh pertanian, kelompok tani dan koperasi perkebunan kelapa dari seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Kepala Divisi PDSHP Kelapa BPDP, Triana Meinarsih, menjbarkan luas areal perkebunan kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaud tercatat sekitar 22.382 hektare dan menempati peringkat keenam di Sulawesi Utara. Kecamatan Kalongan, Kabaruan, dan Tampan'Amma menjadi tiga sentra penghasil utama, dengan kopra sebagai produk unggulan. Triana memetakan sejumlah tantangan di lapangan, antara lain sekitar 3.562 hektare areal tanaman kelapa tua dan rusak, serangan organisme pengganggu tumbuhan, tingginya biaya logistik antarpulau, minimnya fasilitas pengolahan pascapanen, serta dukungan pendanaan pembangunan perkebunan kelapa yang belum optimal. Di sisi lain, Triana menyampaikan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki sejumlah kekuatan, antara lain dominasi perkebunan rakyat, agroklimat tropis pesisir yang sesuai untuk pertumbuhan kelapa, serta posisi strategis di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina. “Apabila kita membahas hilirisasi kelapa, kekuatan di sektor hulu harus dipersiapkan dengan baik. BPDP hadir melalui program penguatan sektor hulu perkebunan kelapa, yaitu Program Peremajaan Kelapa Rakyat dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa yang terdiri atas delapan bidang,” jelasnya. BPDP melalui Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hulu menjalankan dua program strategis, yakni Program Peremajaan Kelapa Rakyat serta Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa. Program Peremajaan Kelapa Rakyat menyasar tanaman tua dan tidak produktif melalui bantuan benih unggul bersertifikat. Sedang, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa mencakup penyediaan benih, pupuk dan pestisida; alat pascapanen dan unit pengolahan; jalan kebun dan jalan akses; alat transportasi; mesin pertanian; hingga infrastruktur pasar. Pengajuan usulan untuk kedua program dapat dilakukan melalui jalur dinas maupun jalur kemitraan. Setiap usulan akan diverifikasi secara teknis oleh dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota sebelum ditetapkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud, dalam sambutan yang disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Daud Malensang, menyebut kelapa bukan sekadar tanaman perkebunan, melainkan identitas daerah dan warisan leluhur yang menopang kehidupan masyarakat Talaud secara turun-temurun. Kelapa juga menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah, tetapi nilai tambahnya belum optimal karena pemanfaatannya masih didominasi penjualan dalam bentuk bahan mentah. "Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan program hilirisasi kelapa guna meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan sektor perkebunan, peningkatan produktivitas, serta pengembangan hilirisasi berbasis potensi daerah," serunya. BPDP menegaskan keberhasilan penguatan sektor hulu kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaud tidak hanya bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, kelembagaan pekebun, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar Program Peremajaan Kelapa Rakyat serta Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa Talaud secara berkelanjutan.
Hukrim
Hukrim
Unggul Enam Kategori, Polda Riau Sabet Juara Umum Ketahanan Pangan Polri
Jakarta, katakabar.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau torehkan prestasi di tingkat nasional, yakni berhasil meraih Juara Umum Klaster 3 penilaian Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Polri Tahun 2026 setelah mencatatkan prestasi enam kategori penilaian. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang serahkan kepada Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan saat kegiatan Awarding Day Apresiasi Kreasi Polri yang digelar di Grand Ballroom The Tribrata, Jakarta, Selasa (11/8) malam. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Akmadi, mengatakan predikat juara umum diraih berdasarkan akumulasi nilai dari seluruh kategori yang diikuti. Polda Riau mencatatkan perolehan nilai tertinggi dibandingkan Polda lainnya yang tergabung dalam Klaster 3. “Alhamdulillah, Polda Riau meraih Juara Umum Klaster 3. Capaian ini merupakan akumulasi dari prestasi yang diraih pada berbagai kategori. Ini menjadi bukti kerja bersama seluruh jajaran dalam mendukung dan mengimplementasikan program ketahanan pangan,” ujar Akmadi, Rabu (12/8). Dalam penilaian tersebut, Polda Riau meraih Juara II Kategori Penambahan Lahan dan Produksi Jagung, Juara II Kategori Serapan Jagung Bulog, serta Juara I Kategori Manajemen Media Polda. Prestasi juga datang dari jajaran kewilayahan. Polres Indragiri Hulu meraih Juara III Kategori Manajemen Media Polres. Sedang pada kategori inovasi, Polda Riau meraih Juara II Kategori Inovasi Polda dan Polres Kuantan Singingi berhasil menjadi Juara I Kategori Inovasi Polres. “Enam capaian tersebut kemudian terakumulasi dalam penilaian akhir dan menempatkan Polda Riau sebagai peraih nilai tertinggi sekaligus Juara Umum Klaster 3,” jelas Kombes Akmadi. Secara nasional, tuturnya, penilaian Program Ketahanan Pangan Polri dibagi dalam tiga klaster. Polda Jawa Timur keluar sebagai Juara Umum Klaster 1, Polda Kalimantan Barat sebagai Juara Umum Klaster 2, sedangkan Polda Riau menjadi Juara Umum Klaster 3. Kombes Akmadi menerangkan penghargaan yang diterima langsung Kapolda Riau dari Kapolri tersebut menjadi apresiasi terhadap kerja kolektif seluruh jajaran Polda Riau, mulai dari tingkat Polda hingga Polres, bersama pemerintah daerah, Bulog, kelompok tani dan berbagai stakeholder lainnya. Menurutnya, capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi untuk memastikan program ketahanan pangan terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penghargaan ini, lanjut Akmadi, menjadi torehan membanggakan bagi seluruh jajaran personel sekaligus menjadi tanggung jawab untuk terus meningkatkan apa yang sudah dikerjakan. "Semangatnya bukan berhenti pada penghargaan, tetapi bagaimana Polri ikut mengambil bagian dalam memperkuat ketahanan pangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” sebut Akmadi.
Sawit
Sawit
Mahasiswa Ditantang Hadirkan Riset Tingkatkan Produktivitas Sawit, Kakao dan Kelapa Berkelanjutan
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ajak mahasiswa Indonesia menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit, kakao, dan kelapa tanpa menambah luasan lahan. Tantangan tersebut disampaikan ketika Web Seminar Call for Proposal Lomba Riset Tingkat Mahasiswa Tahun 2026–2027. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, yang buka kegiatan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dan perguruan tinggi dalam menghasilkan riset yang relevan dengan kebutuhan sektor perkebunan serta dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan industri. “Mahasiswa memiliki ruang yang sangat besar untuk menghadirkan perspektif baru dan solusi yang berani. Melalui lomba ini, kami berharap lahir inovasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga dapat menjawab persoalan nyata serta meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit, kakao, dan kelapa,” ujar Mohammad Alfansyah. Program Lomba Riset Tingkat Mahasiswa bagian dari dukungan BPDP terhadap penelitian dan pengembangan komoditas perkebunan. Melalui program ini, mahasiswa didorong untuk menghasilkan gagasan yang kreatif, inovatif, aplikatif, dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut, terutama untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan pekebun. Dalam paparannya bertajuk “Riset Inovatif untuk Masa Depan Industri Perkebunan Indonesia”, Dr. Bandung Sahari, anggota Tim Penilai Lomba Riset BPDP, menyoroti besarnya peran pekebun rakyat dalam tiga komoditas tersebut. Saat ini, sekitar 41 persen areal perkebunan kelapa sawit dikelola oleh pekebun rakyat. Sementara itu, lebih dari 90 persen perkebunan kakao dan kelapa berada dalam pengelolaan pekebun rakyat. Besarnya porsi tersebut menjadikan peningkatan produktivitas pekebun rakyat sebagai salah satu kunci bagi masa depan industri perkebunan Indonesia. Di sisi lain, upaya peningkatan produksi tidak dapat lagi hanya mengandalkan perluasan lahan karena harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, pengendalian konversi lahan, dan komitmen terhadap pembangunan rendah karbon. “Pertanyaan penting yang perlu dijawab melalui riset adalah bagaimana meningkatkan produktivitas sawit, kakao, dan kelapa tanpa menambah luasan lahan, sekaligus memastikan inovasi tersebut tetap terjangkau dan dapat diterapkan oleh pekebun rakyat,” jelas Bandung. Pada komoditas kelapa sawit, tantangan produktivitas pekebun rakyat antara lain berkaitan dengan akses terhadap benih unggul, pupuk, pembiayaan, praktik pembibitan, pengendalian penyakit, dan penerapan praktik budidaya yang baik. Tantangan serupa juga dihadapi pekebun kakao dan kelapa, termasuk tanaman tua, perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, mutu hasil panen, serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar. Lantaran itu, mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada gagasan yang menarik secara akademis. Proposal riset perlu berangkat dari persoalan nyata, memiliki analisis kesenjangan yang kuat, menggunakan metodologi yang tepat, dan menawarkan solusi yang memungkinkan untuk diterapkan di lapangan. Inovasi yang ditawarkan dapat mencakup pengembangan varietas unggul dan tahan iklim, perbaikan kesehatan tanah, pemupukan presisi, pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan, pengelolaan air, mekanisasi, hingga pemanfaatan Internet of Things, kecerdasan buatan, dan data geospasial. Peluang riset juga terbuka pada bidang pascapanen, ketertelusuran rantai pasok, pemanfaatan limbah, ekonomi sirkular, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas pekebun. “Riset harus mampu menjadi jembatan antara pengetahuan di perguruan tinggi dan kebutuhan nyata industri serta pekebun. Ukuran keberhasilannya bukan hanya publikasi, melainkan juga seberapa besar solusi tersebut dapat memberikan dampak,” tutur Bandung. Dalam webinar tersebut, Kepala Divisi Penyaluran Dana Riset BPDP, Rahmat Widiana, turut menjabarkan mekanisme pengajuan proposal. Peserta lomba merupakan mahasiswa aktif jenjang sarjana atau diploma dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Setiap kelompok terdiri atas tiga hingga lima mahasiswa dan didampingi satu dosen pembimbing. “Kami mencari proposal yang mampu menunjukkan dengan jelas persoalan yang ingin diselesaikan, kebaruan solusi yang ditawarkan, dan manfaat yang dapat dihasilkan. Gagasan yang baik perlu diterjemahkan menjadi rancangan riset yang terukur, realistis, serta memiliki peluang untuk diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut,” ucap Rahmat Widiana. Penilaian proposal meliputi analisis kesenjangan, kualitas dan kreativitas kegiatan riset, kebermanfaatan, serta prospek pengembangan hasil penelitian. Ruang lingkup riset mencakup bidang budidaya, tanah dan lahan; pascapanen dan pengolahan; pangan dan kesehatan; bioenergi; biomaterial dan oleokimia; pengolahan limbah dan lingkungan; serta sosial, ekonomi, manajemen, bisnis, dan teknologi informasi. Melalui Lomba Riset Tingkat Mahasiswa Tahun 2026–2027, BPDP berharap lahir inovasi yang bukan hanya meningkatkan hasil per hektare, tetapi juga menekan biaya produksi, menjaga kesehatan ekosistem, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan memperkuat kesejahteraan pekebun rakyat. Tantangan kini berada di tangan mahasiswa: menghadirkan terobosan yang membuat kebun yang sudah ada menjadi lebih produktif, efisien, tangguh, dan berkelanjutan tanpa membuka lahan baru.
Tekno
Tekno
MASTEL Ajak Platform Digital Global Ikut Bangun Infrastruktur Digital Nasional
Jakarta, katakabar.com - Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) mendesak pemerintah agar membuat ekosistem yang dapat melibatkan platform digital global (Over the Top/OTT) berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur digital nasional. Hal ini mengingat pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat perlu diiringi dengan pembagian peran yang lebih berimbang di antara seluruh pelaku ekosistem digital. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmosutarno, pada rangkaian Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026, yang turut dihadiri oleh Menko Perekonomian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. "Selama ini kita lebih banyak melihat manfaat kehadiran platform digital global, mulai dari pertumbuhan ekonomi digital, efisiensi, hingga berbagai inovasi layanan. Namun, pada saat yang sama, kebutuhan investasi infrastruktur digital terus meningkat dan sebagian besar masih ditanggung oleh industri telekomunikasi," ujar Sarwoto. Kondisi tersebut menunjukkan pembangunan ekosistem digital tidak lagi dapat menjadi tanggung jawab satu sektor saja. Keterlibatan seluruh elemen ekosistem digital sangat diperlukan apalagi platform digital global selama ini memanfaatkan jaringan telekomunikasi sehingga mereka perlu mengambil bagian dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital Indonesia. Sarwoto mengapresiasi pandangan Menteri Komunikasi dan Digital mengenai pentingnya retensi nilai ekonomi digital nasional di dalam negeri, termasuk melalui skema fair share antara platform digital global dan penyedia infrastruktur digital nasional yang disampaikan saat acara DEAL 2026, penghujung Juni 2026 lalu. Menurut Sarwoto, gagasan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan penguatan kapasitas nasional. Dengan semakin besarnya kebutuhan konektivitas, harus diimbangi dengan kontribusi yang lebih proporsional dari seluruh pelaku ekosistem digital. Lebih lanjut, Sarwoto mengatakan dukungan terhadap penyempurnaan tata kelola platform digital kini juga semakin menguat, baik di lingkungan pemerintah maupun DPR RI. Sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI dinilai telah memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya kebijakan tersebut. "Ini momentum yang tepat bagi Kemenkomdigi untuk menghadirkan kebijakan yang mendorong kontribusi platform digital global melalui kolaborasi yang berkeadilan dengan industri telekomunikasi. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur digital nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia," jelas Sarwoto. Pemerintah Perkuat Koordinasi Pelaksanaan Ekspor Mineral Sucofindo Aug 08, 2026 Pontianak, 7 Agustus 2026 – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman memimpin langsung pelepasan kapal ekspor komoditas Alumina Hydroxide dan Alumina Oxide dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jumat (7/8). Pelepasan ini menandai dimulainya kembali aktivitas pengapalan ekspor setelah pemerintah sukses mengurai hambatan regulasi akibat perbedaan interpretasi ketentuan Logam Tanah Jarang (LTJ). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penegakan aturan kepabeanan dan keberlangsungan iklim usaha nasional. "Saya ingin menegaskan, ketentuan larangan ekspor LTJ diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Larangan tersebut tidak serta-merta berlaku terhadap kandungan LTJ yang hanya menjadi unsur atau mineral ikutan dalam produk pertambangan utama dan turunannya," ujar Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman. Penyelesaian hambatan ekspor ini merupakan buah dari langkah cepat Kantor Staf Presiden (KSP) yang menginisiasi rapat koordinasi pada 27 Juli 2026, yang kemudian ditindaklanjuti secara teknis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian dan lembaga teknis pada 30 Juli 2026. Langkah ini memberikan kepastian panduan bagi eksportir, surveyor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta instansi terkait pada masa transisi regulasi. Koordinasi lintas sektoral tersebut memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan kegiatan ekspor mineral sesuai ketentuan yang berlaku. Sinergi tersebut mendukung proses verifikasi, pelayanan kepabeanan, dan kegiatan ekspor berjalan secara terkoordinasi sehingga memberikan kepastian bagi para pemangku kepentingan serta mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa pelepasan ekspor PT Indonesia Chemical Alumina hari ini menjadi bukti konkret bahwa koordinasi pemerintah tidak berhenti pada meja rapat. "Pelepasan ekspor PT Indonesia Chemical Alumina hari ini menjadi bukti bahwa koordinasi pemerintah tidak berhenti pada rapat. Kami memastikan hasil kesepahaman benar-benar diterapkan pada pemeriksaan, penerbitan Laporan Surveyor, pelayanan kepabeanan, dan pengapalan di lapangan," tutur Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman. Kendati kelancaran ekspor telah dipulihkan, Jenderal (Purn) Dudung menggarisbawahi bahwa aspek pengawasan dan kelayakan produk tidak akan dilonggarkan. Setiap komoditas ekspor tetap wajib memenuhi pengujian laboratorium, verifikasi teknis, standar keselamatan, serta kelengkapan dokumen administrasi. Khusus untuk produk yang mengandung unsur radioaktif alami, ekspor tetap diperbolehkan selama kandungannya masuk dalam kategori Bahan Radioaktif Alami (Naturally Occurring Radioactive Material / NORM) dan memenuhi seluruh pengujian keselamatan serta pengawasan ketat. Guna memperkuat legalitas dan kepastian hukum selama proses penyempurnaan regulasi berlangsung, Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Kejaksaan Agung RI. Pembahasan teknis penyempurnaan aturan tersebut mencakup penentuan definisi baku mineral ikutan, batas kadar unsur, standar metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi, pengaturan operasional NORM, hingga pedoman teknis penerbitan Laporan Surveyor. Prinsip utama pemerintah tetap tegas. "Prinsip pemerintah jelas: pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan, tetapi harus berdasarkan aturan yang jelas, data yang valid, dan hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh dirugikan karena perbedaan interpretasi," tegas Kepala Staf Kepresidenan. Dalam jangka panjang, KSP mendorong penguatan basis data sumber daya mineral nasional, riset dan inovasi, peningkatan kapasitas laboratorium, penyediaan tenaga ahli, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta penguasaan teknologi pemisahan dan pemurnian LTJ agar nilai tambah mineral strategis semakin banyak dibangun di dalam negeri. "KSP akan terus mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menjaga kelancaran ekspor yang sah, memperkuat kepastian regulasi, dan memastikan pengelolaan mineral strategis tetap berpihak pada kepentingan nasional," pungkas Prof. Dr. Dudung Abdurachman. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT SUCOFINDO (PERSERO), Agus Permadi, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pelaksanaan layanan Testing, Inspection, and Certification (TIC) di sektor mineral. Sebagai perusahaan Testing, Inspection, and Certification (TIC), Sucofindo berperan aktif sebagai verifikator independen untuk memastikan ekspor komoditas mineral berjalan akurat, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Untuk itu, Sucofindo terus meningkatkan kapabilitas teknisnya melalui modernisasi teknologi dan inovasi layanan, khususnya pada pengelolaan mineral strategis serta Logam Tanah Jarang. "SUCOFINDO berkomitmen terus memperkuat kapabilitas layanan TIC guna mendukung kebutuhan industri mineral, termasuk agenda hilirisasi, melalui layanan verifikasi yang independen, akurat, dan akuntabel," kata Agus.
