PKC PMII Riau Laporkan Dugaan Pelanggaran Lingkungan PT APSL ke Timsus Ekologi Lingkungan
Lingkungan
Kemarin

PKC PMII Riau Laporkan Dugaan Pelanggaran Lingkungan PT APSL ke Timsus Ekologi

Jakarta, katakabar.com - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau secara resmi serahkan laporan terkait dugaan pelanggaran lingkungan hidup yang diduga berkaitan dengan aktivitas PT APSL di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan Kiri, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, kepada Tim Khusus Ekologi PB PMII dan DPR RI. Laporan tersebut disusun berdasarkan informasi, dokumentasi lapangan, serta pengaduan masyarakat yang kemudian dianalisis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan laporan tersebut bagian dari komitmen PKC PMII Riau dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, mendorong perlindungan lingkungan hidup, serta memperkuat pengawasan terhadap tata kelola sumber daya alam di Provinsi Riau. Ketua PKC PMII Riau, Ghulam Zaky, mengatakan penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk keseriusan organisasi dalam mengawal berbagai persoalan lingkungan dan ekologi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di kawasan DAS Rokan Kiri. "Laporan ini bukanlah bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu, melainkan wujud tanggung jawab moral dan konstitusional kami sebagai organisasi mahasiswa untuk memastikan setiap informasi dan pengaduan masyarakat memperoleh perhatian dari negara. Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar bagi DPR RI untuk mendorong instansi terkait melakukan verifikasi, pemeriksaan, serta langkah-langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Isu lingkungan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut keberlanjutan ekosistem dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," terang Ghulam Sementara, Direktur Tim Khusus Ekologi PB PMII, Aceng Ahmad Sehabudin, menegaskan persoalan lingkungan hidup telah menjadi isu nasional yang membutuhkan perhatian seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, setiap laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran lingkungan harus ditindaklanjuti secara profesional dan berbasis fakta. "PB PMII memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia, termasuk laporan yang disampaikan PKC PMII Riau mengenai dugaan pelanggaran di kawasan DAS Rokan Kiri. Laporan seperti ini harus dipandang sebagai bagian dari partisipasi publik dalam menjaga kelestarian lingkungan, sehingga perlu ditindaklanjuti melalui proses verifikasi, investigasi, dan penegakan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan perlindungan terhadap fungsi ekologis kawasan," ujarnya. Di kegiatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menyampaikan laporan tersebut telah diterima dan akan dipelajari sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI. "Kami menerima laporan yang disampaikan PKC PMII Riau sebagai bagian dari aspirasi masyarakat. Selanjutnya laporan ini akan kami pelajari secara mendalam sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Apabila diperlukan, kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan, termasuk peninjauan lapangan atau pembentukan tim sesuai kewenangan yang dimiliki, agar seluruh informasi yang disampaikan dapat diverifikasi secara objektif," ucap Syafruddin. PKC PMII Riau berharap laporan tersebut menjadi perhatian DPR RI sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Organisasi tersebut juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses tindak lanjut laporan hingga terdapat kepastian hukum dan kejelasan atas informasi yang telah disampaikan masyarakat.

Melongok Progres Remediasi TTM, PHR dan Komisi III DPRD Riau Perkuat Sinergi Pemulihan Lingkungan Lingkungan
Lingkungan
Rabu, 01 Juli 2026 | 18:21 WIB

Melongok Progres Remediasi TTM, PHR dan Komisi III DPRD Riau Perkuat Sinergi Pemulihan Lingkungan

Pekanbaru, katakabar.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melakukan peninjauan lapangan mengenai progres pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di area operasi WK Rokan, Selasa (1/7). Kunjungan tersebut sebagai langkah sinergi strategis untuk memastikan pengerjaan proyek lingkungan ini memenuhi baku mutu ekologis sekaligus menjadi katalisator bagi pengembangan potensi ekonomi daerah di wilayah operasional. Bagi DPRD 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Riau, pengawasan langsung di lokasi ini menunjukkan fungsi legislatif guna memastikan proyek strategis memberikan multiplier effect yang nyata bagi Provinsi Riau. Dengan memastikan pemulihan lahan berjalan optimal, DPRD mendukung lahan tersebut kembali menjadi aset produktif bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah. Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, menyampaikan DPRD Riau berkomitmen mengawal keberhasilan program pemulihan lingkungan ini. Kami melihat kesungguhan PHR dalam menjalankan roadmap pemulihan hingga 2030. "Sinergi ini akan kami perkuat agar setiap kendala di lapangan teratasi secara kolaboratif, sehingga target pemulihan lahan mencapai sasaran lingkungan sekaligus membawa nilai tambah keekonomian yang signifikan bagi masyarakat Riau," ujar Edi. VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu Widyastho, menegaskan nilai strategis kolaborasi ini. “Kunjungan ini memperkuat transparansi kami kepada mitra kerja di DPRD Riau. Penanganan TTM merupakan mandat negara melalui SKK Migas untuk menuntaskan tanggung jawab pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja Rokan,” ulasnya lewat keterangan resmi. Ovu menambahkan, hingga saat ini 20 lokasi telah selesai dipulihkan, sementara 43 lokasi lainnya berjalan aktif. “Kami terus memastikan seluruh proses ini berjalan selaras dengan standar lingkungan yang tinggi, guna menjaga operasional migas tetap menjadi penggerak ekonomi utama di Provinsi Riau”, tegasnya.   Hingga saat ini, PHR telah mengajukan 100 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Seluruh tahapan pengerjaan di lapangan dilakukan dengan pengawasan ketat, baik dari sisi teknis maupun prosedur pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas. PHR dan DPRD Riau sepakat untuk terus mengedepankan koordinasi intensif guna memastikan keberlanjutan program, keterlibatan potensi ekonomi lokal, serta kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.

Perkuat Upaya Pemulihan Lingkungan, Ini Dilakukan Group MIND ID Lingkungan
Lingkungan
Minggu, 28 Juni 2026 | 13:10 WIB

Perkuat Upaya Pemulihan Lingkungan, Ini Dilakukan Group MIND ID

Jakarta, katakabar.com - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID terus perkuat upaya pemulihan lingkungan melalui reklamasi lahan pascatambang dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di berbagai wilayah operasional. Secara kumulatif hingga 2025, Grup MIND ID telah mereklamasi lebih dari 8.000 hektare lahan pascatambang serta merehabilitasi lebih dari 37.700 hektare DAS. Capaian ini menjadi bagian dari implementasi praktik pertambangan berkelanjutan yang semakin terintegrasi, sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas keanekaragaman hayati. Division Head of Sustainability MIND ID, Binahidra Logiardi, mengatakan meningkatnya kebutuhan mineral strategis global harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang semakin baik. Menurutnya, peningkatan produksi harus berjalan beriringan dengan realisasi program pengelolaan lingkungan yang progresif dan terukur. Hal ini juga menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap regulator, investor, lembaga keuangan, hingga pasar global. “Realisasi reklamasi dan perlindungan biodiversitas menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi Sustainability Pathway Grup MIND ID. Melalui pendekatan ini, setiap entitas didorong memiliki protokol pengelolaan biodiversitas yang memadai, khususnya di wilayah dengan nilai konservasi tinggi,” ujarnya. Dampak dari program tersebut mulai terlihat pada peningkatan kualitas biodiversitas di sejumlah wilayah operasional. PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melalui Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara mencatat peningkatan indeks biodiversitas dari 1,757 menjadi 1,963. PT Freeport Indonesia melaksanakan konservasi mangrove yang secara kumulatif menjangkau lebih dari 2.200 hektar. Berbeda dengan program reklamasi lahan, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) berfokus pada rehabilitasi daerah tangkapan air Danau Toba yang hingga 2025 telah mencapai lebih dari 4.000 hektar sebagai bagian dari penguatan fungsi hidrologis kawasan. Selanjutnya, PT Timah Tbk mencatat kenaikan indeks biodiversitas dari 2,88 pada 2022 menjadi 3,26 pada 2025 melalui program reklamasi darat dan laut yang terintegrasi. Di sektor nikel, PT Vale Indonesia Tbk merealisasikan reklamasi lahan pascatambang seluas 156,67 hektare di Blok Sorowako dan 1,42 hektare di area Indonesia Growth Project (IGP) Morowali sepanjang 2025. Selain itu, rehabilitasi DAS yang dijalankan perusahaan telah mencapai 17.877 hektare di berbagai wilayah di Indonesia. Binahidra menegaskan keberlanjutan tidak lagi sekadar menjadi bagian dari operasional perusahaan, tetapi telah menjadi faktor penting dalam menjaga akses terhadap pendanaan dan pasar. “Sustainability Pathway bukan sekadar alat pelaporan, melainkan instrumen untuk mengelola dampak, memitigasi risiko, dan menciptakan nilai jangka panjang,” imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, memaparkan pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati. “Pembangunan itu bukan hanya soal pulau dan pariwisata, tetapi juga terkait perkapalan, aktivitas ekonomi maritim, hingga sektor perikanan. Namun yang harus selalu diingat adalah bahwa proses pembangunan harus tetap berorientasi pada pelestarian lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati,” ulas Jumhur dalam Indonesia International Environmental Technology and Innovation Expo & Conference (INVIROTECH) 2026.

PHR Gelar Pasar Murah dan Perbaikan Jalan Tegar, Ini Harapan Camat Mandau Lingkungan
Lingkungan
Jumat, 26 Juni 2026 | 19:58 WIB

PHR Gelar Pasar Murah dan Perbaikan Jalan Tegar, Ini Harapan Camat Mandau

Mandau, katakabar.com - Camat Mandau, Riki Rihardi, S.STP., M.Si., didampingi Sekretaris, Kasi dan Kasubbag Kecamatan Mandau hadiri kegiatan Pasar Murah dan Perbaikan Jalan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di sebelah barat Duri, persisnya di kawasan Jalan Tegar, Kelurahan Pematang Pudu, Kamis (25/6) lalu. Kegiatan Pasar Murah PT PHR kerja sama dengan Mitra Kerja PHR, dan Kelurahan Pematang Pudu, serta Desa Buluh Manis, dengan menyediakan 400 paket sembako, di mana satu paket sembako harga senilai Rp150 ribu dibandrol dengan harga Rp20 ribu. Selepas menghadiri Program Pasar Murah, Camat Mandau dan rombongan turun melihat perbaikan Jalan Tegar Kelurahan Pematang Pudu sepanjang 5,1 kilometer sedang pengerjaan oleh PT PHR. "Terima kasih dan apresiasi kepada Manajemen PT PHR atas kegiatan Pasar Murah dapat membantu masyarakat di tengah kondisi saat ini. Semoga kegiatan seperti ini terus terlaksana secara berkesinambungan. Apresiasi dan terima kasih kepada PT PHR atas realisasi perbaikan Jalan Tegar, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau," ujar Camat Mandau, Jumat (26/6) siang. Menurut Riki Rihardi, kami selama ini atas instruksi Bupati Bengkalis, Hj Kasmarni, S.Sos, MMP sudah berjuang melaksanakan perbaikan jalan ini kurun lebih dari lima tahun. Lantaran itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi menjaga jalan yang sudah diperbaiki. Untuk itu, harapa Camat Mandau, agar pihak manajemen PT PHR bisa terus berkomitmen untuk berkolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, terkhusus Kecamatan Mandau sebagai upaya menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Mandau.

Tutup Catatan Buruk: PT SSM Normalisasi Sungai Bawak, Tebar Bibit Ikan dan Bantu Yayasan Lingkungan
Lingkungan
Jumat, 26 Juni 2026 | 09:45 WIB

Tutup Catatan Buruk: PT SSM Normalisasi Sungai Bawak, Tebar Bibit Ikan dan Bantu Yayasan

Pasir Pengaraian, katakabar.com  - Setelah sekian lama tertutup kabut masalah pencemaran yang membuatnya nyaris 'mati', kini Sungai Bawak di Desa Koto Tandun mulai menunjukkan harapan baru. Langkah konkret pemulihan ekosistem akhirnya terwujud berkat sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan, khususnya PT SSM yang telah merealisasikan berbagai kesepakatan hasil mediasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hulu. Kesepakatan yang dicapai tersebut kini bukan sekadar wacana di atas kertas. Erwinsyah Siregar, tokoh masyarakat setempat, membenarkan perusahaan telah menjalankan amanah sesuai arahan yang ditetapkan. Dua program utama menjadi fokus perhatian, yakni penebaran bibit ikan sebanyak 1.500 ekor untuk mengembalikan kehidupan perairan, serta kegiatan normalisasi sungai yang bertujuan memperbaiki aliran dan struktur sungai yang selama ini terganggu. "Apa yang selama ini disampaikan dan dituntut oleh masyarakat sudah direalisasikan oleh PT SSM. Semuanya sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama dalam proses mediasi di kantor DLH Rohul. Mulai dari penaburan bibit ikan hingga penormalisasian Sungai Bawak sudah berjalan," ungkap Erwin dengan penuh harap, Jumat (26/6). Tetapi, perusahaan tidak hanya berhenti pada pemulihan alam. PT SSM juga menunjukkan sisi tanggung jawab sosialnya dengan membantu dunia pendidikan. Perusahaan dikabarkan turun tangan membantu pembangunan fasilitas di Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), salah satunya dengan melakukan penimbunan lahan untuk pembuatan tujuh ruang kelas baru. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar bagi generasi muda di wilayah tersebut. Bayang-bayang Masa Lalu dan Sorotan Pengawasan Langkah positif ini tidak lepas dari latar belakang permasalahan pelik yang pernah terjadi. Belum lama ini, nama PT SSM sempat terseret dalam kasus pencemaran lingkungan yang cukup serius. Aktivitas pabrik kelapa sawit (PKS) diduga kuat menjadi penyebab utama kerusakan ekologis di Sungai Bawak. Pada masa puncak masalah, sungai ini kehilangan fungsinya; air berubah warna dan bau, hingga nyaris tidak ada lagi kehidupan biota air di dalamnya. Sungai itu benar-benar 'mati'. Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi dunia industri di wilayah tersebut. Terungkap bahwa PT SSM bukan satu-satunya perusahaan yang menjadi sorotan. Terdapat tiga nama besar lainnya yang juga masih menyimpan catatan merah terkait persoalan lingkungan hidup, yakni PT KCN, PT Era Sawita, dan PT RSM. Keempat perusahaan ini menjadi perhatian khusus publik dan pemerintah karena dampak operasionalnya yang dinilai meresahkan. Melihat realitas tersebut, muncul harapan besar dari berbagai kalangan agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hulu beserta seluruh dinas teknis terkait dapat bekerja lebih keras dan profesional. Pengawasan yang ketat mutlak diperlukan, tidak hanya terhadap PT SSM, tetapi juga terhadap grup-grup perusahaan lainnya, agar kasus pencemaran yang sama tidak terulang kembali di masa depan. Bukan Sekadar "Cuci Nama" Sikap tanggung jawab yang ditunjukkan PT SSM saat ini mendapat apresiasi, namun juga disertai catatan kritis dari pengamat dan aktivis lingkungan. F Hasibuan, seorang aktivis lingkungan, menegaskan bahwa segala bentuk tanggung jawab sosial dan pemulihan lingkungan semestinya bukan hanya menjadi agenda seremonial atau sekadar upaya branding untuk membersihkan citra perusahaan pasca masalah. "Tanpa adanya masalah pun, sesungguhnya mereka wajib mengeluarkan tanggung jawab tersebut untuk wilayah dan masyarakat yang berada di sekitar teritorial operasional mereka. Jangan sampai hal ini hanya terkesan menjadi ajang seremoni pencucian masalah semata," tegas Hasibuan. Lebih jauh, ia menekankan peran pemangku kebijakan sangat vital. Mulai dari level Bupati, dinas perizinan, DLH Rohul, DLHK Provinsi, hingga Kementerian Lingkungan Hidup pusat, dituntut untuk lebih peka dan berani mengambil sikap. "Para pemangku kepentingan harus benar-benar hadir dan bersikap tegas. Jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran, sanksi tegas harus segera ditindaklanjuti tanpa ragu-ragu demi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu," harapnya. Semoga langkah yang diambil PT SSM ini menjadi awal yang baik dan menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kelestarian lingkungan hidup.

Neraca Dagang Surplus, Arus Logistik Nasional Terus Bergerak Lingkungan
Lingkungan
Kamis, 25 Juni 2026 | 13:15 WIB

Neraca Dagang Surplus, Arus Logistik Nasional Terus Bergerak

Semarang, katakabar.com - Arus logistik nasional terus bergerak seiring meningkatnya aktivitas perdagangan Indonesia. Pergerakan itu tercermin dari kinerja ekspor dan impor yang tetap tumbuh, dengan neraca perdagangan nasional mencatatkan surplus senilai USD5,64 miliar selama Januari-April 2026. Capaian ini menjadi sinyal positif aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan nasional masih berjalan di tengah dinamika ekonomi global. Menurut data dari BPS, pada periode Januari hingga April 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai USD92,15 miliar atau tumbuh 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor nonmigas menjadi penopang utama dengan nilai USD87,74 miliar. Kinerja tersebut tidak lepas dari kontribusi sektor industri pengolahan yang terus menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Selama Januari-April 2026, BPS mencatat sektor industri pengolahan memberikan kontribusi ekspor senilai USD75,57 miliar. Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar selama Januari hingga April 2026, dengan nilai USD22,76 miliar, disusul Amerika Serikat USD10,17 miliar, dan India USD6,14 miliar. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar USD17,70 miliar dan USD6 miliar. Sedang, Jawa Tengah turut memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor nasional dengan nilai mencapai USD4,5 miliar pada periode Januari hingga April 2026. Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Tengah, Ade Siti Muksodah, mengatakan sejumlah komoditas menjadi andalan ekspor daerah, di antaranya produk kayu dan turunannya dari wilayah Temanggung serta Wonosobo, produk rajut, hingga gula aren atau brown sugar. Tetapi, aktivitas ekspor masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kenaikan biaya logistik hingga tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap biaya produksi dan daya saing produk ekspor. "Sekitar 70 persen bahan baku kita masih impor di negara China dan beberapa negara lainnya di Asia Timur. Beberapa bahan baku plastik itu naik yang otomatis mempengaruhi perdagangan ekspor di negara kita," ujar perempuan yang akrab disapa Ade saat dihubungi, Rabu (17/6) lalu. Ade menilai peningkatan kapasitas dan layanan logistik di Pelabuhan Tanjung Emas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekspor. Pembenahan fasilitas serta penambahan peralatan operasional, khususnya untuk mendukung proses bongkar muat dan pengelolaan peti kemas, dinilai mampu memperlancar arus distribusi barang. "Peran Pelabuhan Tanjung Emas sangat signifikan. Perputaran ekonomi dan logistik berawal dari pelabuhan. Jalur paling mudah dan mendasar untuk ekspor dan impor melalui jalur laut," jelas Ade. Diperlukan penguatan iklim usaha untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memperluas akses pasar ekspor. Pelaku usaha juga masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama tingginya biaya logistik yang menjadi salah satu faktor penghambat daya saing ekspor. Selain itu, dinamika geopolitik global, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), hingga perubahan kebijakan perpajakan turut menjadi perhatian pelaku industri karena dapat mempengaruhi perencanaan bisnis dan aktivitas perdagangan. Arus Peti Kemas Internasional Meningkat Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, mengatakan terjadi peningkatan arus peti kemas internasional di TPK Semarang. Pada periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 382.093 TEUs atau meningkat sebesar 12,2 persen jika dibandingkat periode yang sama tahun 2025 sebanyak 340.535 TEUs. Dari jumlah tersebut 192.829 TEUs diantaranya adalah peti kemas import dan 189.162 TEUs adalah peti kemas eksport. "Arus peti kemas import di TPK Semarang sendiri tumbuh 10,7 persen, sementara untuk peti kemas eksport tumbuh 13,72 persen dari tahun sebelumnya," terang Widyaswendra. Pihaknya menyebut arus peti kemas di TPK Semarang terus tumbuh seiring perkembangan industri yang ada di Jawa Tengah. Perseroan mencatat tahun 2023 arus peti kemas yang melalui TPK Semarang sebanyak 781.841 TEUs, tahun 2024 sebanyak 895.904 dan tahun 2025 lalu tercatat lebih dari 1 juta TEUs. Merespon pertumbuhan tersebut, PT Pelindo Terminal Petikemas menyiapkan sejumlah langkah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti penambahan tambatan dermaga sepanjang 275 meter, penambahan lapangan penumpukan, hingga penambahan empat unit alat bongkat muat jenis quay container crane (QCC). "Saat ini empat unit alat baru tersebut (QCC) dalam tahap commissioning and testing, untuk memastikan segala aspek baik secara operasional dan safety dapat terpenuhi. Kami menargetkan alat tersebut dapat segera beroperasi untuk melayani pelanggan," ucapnya. Beberapa komoditas eksport yang melalui TPK Semarang adalah produk dari kayu, pakaian, alas kaki, produk olahan laut seperti ikan, krustasea, dan moluska, dan beberapa komoditas lainnya. Sementara untuk produk import diantaranya adalah mesin industri, peralatan mesin listrik, kendaraan dan bagiannya. Logistik dan Teknologi Menjadi Kunci Pengusaha garmen asal Semarang, Deddy Mulyadi, mengatakan Pelabuhan Tanjung Emas memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekspor produknya ke sejumlah pasar internasional, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Tetapi, menurut Deddy, kapasitas dan layanan pelabuhan masih perlu terus ditingkatkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan kawasan industri serta peningkatan volume distribusi barang. Kepadatan arus logistik terkadang memicu antrean kapal yang berdampak pada jadwal pengiriman produk ke pasar global. "Tanjung Emas memang membantu aktivitas ekspor. Tetapi ritme pergerakan barang belum secepat pelabuhan besar seperti Jakarta atau Surabaya. Kadang masih ada antrean kapal," ujarnya, Kamis lalu. Deddy berharap pengembangan infrastruktur pelabuhan dapat terus dilakukan, termasuk peningkatan konektivitas transportasi menuju kawasan pelabuhan. Menurutnya, kelancaran akses distribusi menjadi faktor penting untuk menjaga efisiensi logistik sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. Pakar ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Bhimo Rizky Samudro, menilai surplus perdagangan yang terus berlanjut menunjukkan produk Indonesia masih memiliki daya saing yang baik di pasar internasional. Capaian tersebut tidak terlepas dari peran sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor nasional. "Surplus perdagangan merupakan sinyal yang baik karena menunjukkan produk Indonesia masih memiliki daya saing di pasar internasional. Ini juga mencerminkan sektor industri pengolahan kita tetap mampu menjadi penggerak ekspor nasional," imbuhnya. Pertumbuhan ekspor menunjukkan industri manufaktur masih mampu menjaga produktivitas dan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi tantangan karena dapat membatasi nilai tambah industri nasional. Di sisi lain, meningkatnya impor bahan baku dan barang modal mencerminkan aktivitas produksi serta investasi industri dalam negeri masih terus berjalan. Bhimo menilai masa depan perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan industri menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga oleh efisiensi sistem logistik nasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan konektivitas distribusi yang mampu menghubungkan pusat produksi dengan pasar domestik maupun global secara cepat dan efisien. "Pelabuhan peti kemas merupakan infrastruktur strategis bagi perdagangan Indonesia. Ketika pelabuhan bekerja secara efisien, distribusi barang menjadi lebih cepat dan daya saing produk nasional juga meningkat," timpalnya Penguatan logistik tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga transformasi digital untuk mempercepat distribusi, meningkatkan akurasi layanan, dan menekan biaya operasional. Pengembangan teknologi pendukung juga diperlukan untuk menjaga kualitas produk hingga sampai ke pasar tujuan. Surplus perdagangan yang berkelanjutan menjadi sinyal positif bagi ekonomi nasional. Namun, menjaga momentum tersebut membutuhkan penguatan sektor industri, perdagangan, serta logistik melalui peningkatan kapasitas pelabuhan, efisiensi distribusi, dan pemanfaatan teknologi. Dengan posisi strategis di jalur perdagangan dunia dan didukung pasar domestik yang besar, Indonesia memiliki peluang memperkuat peran sebagai pusat perdagangan dan logistik kawasan Asia. Pertumbuhan industri, peningkatan ekspor, serta sistem logistik yang semakin efisien akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kumpulkan 51 Kilogram Sampah Organik di Invirotech 2026, Jadi Input Program Lingkungan Grup MIND ID Lingkungan
Lingkungan
Minggu, 21 Juni 2026 | 18:10 WIB

Kumpulkan 51 Kilogram Sampah Organik di Invirotech 2026, Jadi Input Program Lingkungan Grup MIND ID

Jakarta, katakabar.com -  Invirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sukses menjadi ajang yang memberi dampak positif pada perubahan perspektif masyarakat dalam penjagaan lingkungan. Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID melalui booth angkat tema "MINERALive: Tambang yang Menghidupkan" milik MIND ID berhasil menarik 1.722 pengunjung dalam ajang tersebut. Tingginya jumlah pengunjung menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap berbagai program keberlanjutan khususnya pengelolaan limbah yang dijalankan Grup MIND ID. Tidak hanya memperoleh informasi, pengunjung juga terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan limbah yang dihadirkan MIND ID. Salah satu program yang menarik perhatian adalah pengelolaan sampah organik berbasis budidaya maggot. Selama pelaksanaan Invirotech 2026, pengunjung berhasil mengumpulkan sebanyak 51 kilogram sampah organik yang kemudian dimanfaatkan sebagai pakan maggot. Jumlah ini mencerminkan potensi pengurangan sampah dari sumbernya melalui partisipasi publik, sekaligus menjadi contoh nyata penerapan pengelolaan limbah yang berkelanjutan di tingkat masyarakat. Program ini tidak hanya menghasilkan pupuk organik, tetapi juga menunjukkan praktik ekonomi sirkular secara langsung, di mana sampah organik diolah menjadi sumber daya bernilai. Maggot dan pupuk yang dihasilkan selanjutnya dimanfaatkan sebagai pakan ternak oleh peternak binaan UMK Grup MIND ID di Bogor, sehingga memberikan manfaat lingkungan sekaligus mendorong nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Sebagai bentuk upaya mendorong partisipasi masyarakat, MIND ID juga membagikan 150 botol pupuk cair kepada pengunjung yang digunakan untuk melestarikan pohon sekitar lingkungan masyarakat. Selain itu, MIND ID juga menghadirkan aktivitas pengelolaan sampah plastik melalui mesin pencacah (plastic crusher) yang merepresentasikan penerapan konsep bank sampah di masyarakat. Aktivitas ini menunjukkan bagaimana limbah plastik dapat diolah kembali menjadi material yang memiliki nilai guna. MIND ID juga memperlihatkan teknologi 3D printer yang memperlihatkan potensi limbah anorganik untuk diolah menjadi produk bernilai tambah melalui pendekatan inovatif. Salah seorang pengunjung, Nugroho, mengaku terkesan dengan konsep yang dihadirkan MIND ID. Menurutnya, booth ini menjadi salah satu yang paling interaktif karena pengunjung dapat melihat sekaligus mencoba langsung berbagai program keberlanjutan, serta menikmati pengalaman edukatif melalui permainan interaktif. “Menurut saya booth MIND ID menjadi salah satu yang paling edukatif di Invirotech 2026. Kami bisa melihat dan mencoba langsung berbagai program pengelolaan lingkungan yang diinisiasi oleh perusahaan,” ujar Nugroho. Adapun, partisipasi MIND ID dalam Invirotech 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan dampak positif yang nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Division Head of Sustainability MIND ID, Binahidra Logiardi, mengatakan berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah dipandang sebagai bagian dari strategi penciptaan nilai dan pengelolaan risiko perusahaan. "Bagi MIND ID Sustainability Pathway merupakan instrumen untuk mengelola dampak, memitigasi risiko, dan menciptakan nilai tambah jangka panjang yang bermanfaat bagi perusahaan, lingkungan, serta masyarakat," terangnya.

Pemanfaatan Kembali Material Tambang, MIND ID Tekan Limbah B3 hingga 38 Persen Lingkungan
Lingkungan
Selasa, 16 Juni 2026 | 16:15 WIB

Pemanfaatan Kembali Material Tambang, MIND ID Tekan Limbah B3 hingga 38 Persen

Jakarta, katakabar.com - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID terus konsisten menjalankan praktik pertambangan berkelanjutan melalui pengurangan limbah dan pemanfaatan kembali material sisa proses produksi sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk berkontribusi positif bagi kelestarian lingkungan. Division Head of Sustainability MIND ID, Binahidra Logiardi, mengatakan peningkatan pengelolaan mineral strategis untuk pembangunan masa depan harus diimbangi dengan pengelolaan sisa hasil produksi yang bertanggung jawab. Mineral seperti aluminium, bauksit, nikel, tembaga, dan timah semakin dibutuhkan untuk mendukung elektrifikasi, pengembangan baterai, kendaraan listrik, serta perluasan jaringan energi. Lantaran itu, MIND ID menerapkan kerangka strategi keberlanjutan grup atau Sustainability Pathway, yang salah satu fokus utamanya adalah minimisasi limbah melalui efisiensi operasional dan pemanfaatan kembali material hasil kegiatan pertambangan. MIND ID mencatat volume limbah padat B3 yang dihasilkan turun 38% dalam 2 tahun dari 351 kiloton pada 2023 menjadi 279 kiloton pada 2024, dan kembali menurun menjadi 217 kiloton pada 2025. Dalam periode yang sama, limbah padat non-B3 turun dari 1.082 kiloton menjadi 956 kiloton. "Baik limbah B3 maupun limbah non-B3 terus menurun karena operasi dilakukan secara lebih efisien sehingga limbah yang dihasilkan semakin berkurang," kata Binahidra saat Invirotech Expo 2026, Juni 2026. Limbah Grup MIND ID dikelola secara mandiri maupun dengan menggandeng pihak ketiga berizin. Hasil pengelolaan limbah operasi tambang dimanfaatkan kembali untuk mendukung kegiatan operasional maupun pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di sekitar daerah operasional. Salah satu program yang sudah berjalan secara berkelanjutan adalah dari PT Aneka Tambang melalui Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka, yang memanfaatkan slag feronikel menjadi batako dan paving block. Material slag diangkut dari area penampungan, dicampur dengan semen dan air, kemudian dicetak dan dikeringkan untuk menghasilkan produk konstruksi yang memiliki nilai tambah dengan total produksi tahunan mencapai 5.000 ton per tahun. PT Freeport Indonesia memanfaatkan tailing sebagai material agregat campuran paste backfill untuk operasi tambang bawah tanah dengan kapasitas pemanfaatan sekitar 1.500 kiloton per tahun. Sementara PT Vale Indonesia Tbk memanfaatkan slag nikel untuk pembangunan jalan, infrastruktur tambang, dan stabilisasi lahan dengan volume pemanfaatan mencapai 5.300 kiloton per tahun. Menurut Binahidra, berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah tidak lagi dipandang sebagai kewajiban kepatuhan semata, tetapi telah menjadi bagian dari strategi penciptaan nilai dan pengelolaan risiko perusahaan. "Sustainability Pathway bukan sekadar alat pelaporan, tetapi merupakan instrumen untuk mengelola dampak, memitigasi risiko, dan menciptakan nilai tambah jangka panjang yang bermanfaat bagi perusahaan, lingkungan, serta masyarakat," jelasnya.

Sektor Tambang Nasional Buktikan Program Pengolahan Limbah Dukung Kelestarian Lingkungan Lingkungan
Lingkungan
Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:10 WIB

Sektor Tambang Nasional Buktikan Program Pengolahan Limbah Dukung Kelestarian Lingkungan

Jakarta, katakabar.com -  Pelaku industri pertambangan terus membuktikan kawasan operasional tambang dapat menjadi ruang inovasi bagi penerapan ekosistem sirkular yang memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan. Di pembukaan International Environment Technology and Innovation Expo and Conference (Invirotech) 2026, Menteri Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat, mengatakan dunia usaha memiliki peran penting dorong penerapan teknologi bersih dan mempercepat ekonomi sirkular untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan hidup. Menurutnya, teknologi dan inovasi harus menjadi bagian dari solusi nyata yang mendukung keberlanjutan sektor industri, sekaligus lingkungan. Melalui pameran, forum diskusi, coaching clinic, workshop, business matching, dan berbagai kegiatan edukatif lainnya, INDO ENVIROTECH menjadi wadah untuk melihat bagaimana teknologi dapat menjawab berbagai persoalan nyata lingkungan hidup. “Dunia usaha memiliki peran penting dalam menerapkan teknologi bersih, meningkatkan kepatuhan lingkungan, dan mempercepat ekonomi sirkular,” ujar Jumhur saat pembukaan INDO ENVIROTECH 2026 di Jakarta, Kamis (11/6). Jumhur menambahkan, teknologi yang dikembangkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan. “Teknologi harus membantu industri memenuhi kewajiban lingkungannya,” jelasnya. Pada praktiknya, sejumlah pelaku industri tambang telah mulai menerapkan program pengelolaan limbah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga penciptaan nilai tambah bagi lingkungan. Salah satu contoh datang dari Anggota Grup MIND ID PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) melalui Program Bank Sampah Pintar yang mengintegrasikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan yang terstruktur, sampah yang dikumpulkan masyarakat dapat dikonversi menjadi tabungan emas Logam Mulia. Sampah organik diolah menjadi berbagai produk bermanfaat seperti kompos, kasgot, biocleaner, dan maggot. Sepanjang 2025, program ini mencatat serapan sekitar 63 ton sampah anorganik, yang memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan limbah di lingkungan sekitar masyarakat. Inisiatif lain dijalankan oleh Anggota Grup MIND ID yakni PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melalui Program Bara Agro Sirkular, yang mengoptimalkan lahan non-produktif bekas aktivitas tambang ilegal menjadi kawasan agrikultur terpadu. Program ini menerapkan konsep 9R dan sistem sirkular terintegrasi, di mana limbah dari satu aktivitas dimanfaatkan sebagai input bagi aktivitas lainnya. Contohnya, kotoran puyuh diolah menjadi pupuk organik untuk perkebunan, sementara maggot hasil pengolahan limbah organik dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan perikanan. Anggota Grup MIND ID berikutnya yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) mengembangkan Pusat Transformasi Bersama (PTB), yakni fasilitas pengolahan sampah berbasis daur ulang yang dibangun melalui kolaborasi dengan yayasan masyarakat di sekitar wilayah operasional Gresik, Jawa Timur. Melalui program ini, limbah kayu dan besi dari aktivitas konstruksi smelter diolah menjadi produk seperti meja dan kursi, yang kemudian disalurkan untuk mendukung program sosial, termasuk bagi anak-anak yatim dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini meminimalisir limbah konstruksi yang terbuang ke lingkungan. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah di sektor pertambangan berperan dalam mengurangi dampak lingkungan, sekaligus juga mampu menciptakan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa industri pertambangan dan kelestarian lingkungan adalah hal yang saling mendukung, dan dapat diimplementasikan melalui inovasi dan kolaborasi yang tepat.