Selain membahas penguatan ekonomi perempuan, Pemkab Langkat juga mengusulkan percepatan revitalisasi sarana dan prasarana UPTD PPKB/PPA yang mengalami kerusakan akibat banjir. Menurut Bupati, keberadaan fasilitas tersebut sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak.

“Kami berharap dukungan Kementerian PPA untuk mempercepat pemulihan sarana layanan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal,” katanya.

Wakil Menteri PPA Veronica Tan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, baik dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan maupun peningkatan layanan perlindungan perempuan dan anak.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Langkat diharapkan mampu menjadi model pengembangan ekonomi perempuan berbasis potensi lokal sekaligus memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak, khususnya pascabencana.