Dibutuhkan

Sorotan terbaru dari Tag # Dibutuhkan

Kemarin

Berapa Lama Waktu Dibutuhkan untuk Sapkan Sistem ERP di Cabang Baru

Jakarta, katakabar.com - Waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan sistem ERP di cabang baru bergantung pada kompleksitas sistem, jumlah pengguna, dan kebutuhan integrasi. Dengan perencanaan yang tepat, proses implementasi dapat dilakukan lebih cepat dan minim gangguan terhadap operasional. Lokasi cabang baru sudah disewa dan renovasi berjalan sesuai jadwal. Tanggal pembukaan pun sudah diumumkan kepada pelanggan. Namun, pertanyaan soal kesiapan operasional biasanya muncul paling akhir. Padahal, waktu menyiapkan sistem ERP di cabang baru menentukan kelancaran hari pertama. Dampaknya terasa langsung ketika gerai dibuka. Kasir belum bisa mencetak faktur, sedangkan stok awal belum tercatat. Tim pusat akhirnya menerima laporan penjualan lewat pesan singkat. Rekap manual seperti itu biasanya bertahan berbulan-bulan setelah pembukaan. Pembukaan cabang sebenarnya bisa direncanakan seperti proyek berjadwal. Sebagian besar konfigurasinya cukup disalin dari cabang yang sudah berjalan. Lantaran itu, memilih ERP terbaik saja tidak cukup tanpa cetak biru yang rapi. Cetak biru itulah yang membuat cabang berikutnya jauh lebih cepat disiapkan. Ekspansi Cepat Sering Tertahan di Urusan Operasional Momentum ekspansi ritel sedang terbuka. Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia memperkirakan penjualan eceran naik pada Mei dan Agustus 2026. Banyak pemilik usaha memanfaatkan tren tersebut dengan menambah gerai. Sayangnya, kesiapan sistem sering baru dibahas sebulan sebelum pembukaan. Biaya Tersembunyi dari Persiapan Terburu-buru Keterlambatan sistem menimbulkan biaya yang jarang dihitung: ● Penjualan hari pertama tercatat manual, lalu diinput ulang ke sistem. ● Harga promo pusat tidak berlaku di cabang baru sejak awal. ● Stok pembuka tidak cocok dengan penjualan pada minggu pertama. Tiga hal itu terlihat sepele saat pembukaan. Namun, koreksinya bisa menyita waktu tim keuangan selama satu kuartal. Rentang Waktu Menyiapkan Sistem ERP di Cabang Baru Pertanyaan tentang sistem ERP di cabang baru sulit dijawab dengan satu angka. Jawabannya bergantung pada status implementasi di perusahaan induk. Bila sistem pusat belum berjalan, persiapan umumnya butuh dua sampai empat bulan. Bila sistem pusat sudah stabil, cabang berikutnya sering selesai dalam hitungan minggu. Bagian yang Cukup Disalin dari Cabang Lama Master data produk, harga, dan skema pajak tidak perlu dibuat ulang. Struktur akun serta format penomoran dokumen juga bisa mengikuti pola pusat. Yang benar-benar baru biasanya hanya gudang, mesin kasir, dan hak akses pengguna. Karena itu, replikasi konfigurasi jauh lebih cepat daripada implementasi pertama. Faktor Membuat Jadwal Meleset Keterlambatan jarang disebabkan oleh perangkat lunaknya. Penyebab tersering justru koneksi internet lokasi yang belum terpasang. Predikat ERP terbaik pun tidak menolong bila perekrutan staf ikut terlambat. Waktu pelatihan otomatis terpangkas ketika tim cabang baru direkrut mendadak. Uji Coba Sebelum Pelanggan Datang Simulasi transaksi sebaiknya dilakukan minimal satu minggu sebelum pembukaan. Kasir mencoba penjualan, retur, dan penutupan kas seperti hari biasa. Uji coba pengguna semacam ini memunculkan kesalahan kecil yang mudah diperbaiki. Pendampingan partner Odoo pada tahap tersebut menekan risiko kesalahan hari pertama. Perbedaan Antar Cabang yang Sering Diabaikan Tidak semua cabang bisa memakai pengaturan yang benar-benar identik. Jam operasional mal, harga jual, dan metode pengiriman kerap berbeda tiap kota. Perbedaan itu sebaiknya didata sebelum konfigurasi sistem ERP di cabang baru dikunci. Mendatanya setelah go-live berarti mengubah data transaksi yang sudah berjalan. Sebagian pengaturan cukup dibedakan lewat parameter, bukan lewat basis data terpisah. Cara tersebut menjaga laporan gabungan tetap mudah dibaca kantor pusat. Empat Minggu Menyiapkan Sistem ERP di Cabang Baru Jadwal berikut biasanya realistis bagi perusahaan yang sistem pusatnya sudah berjalan: 1. Minggu pertama, pendaftaran cabang, gudang, dan hak akses pengguna baru. 2. Minggu kedua, penyiapan perangkat kasir serta jaringan internet lokasi. 3. Minggu ketiga, pelatihan staf dan simulasi transaksi harian. 4. Minggu keempat, pemasukan stok awal dan pendampingan saat pembukaan. Urutan ini bisa dipadatkan, tetapi risikonya ikut bertambah. Pelatihan adalah tahap pertama yang biasanya dikorbankan saat waktu menipis. Hal yang Sering Terlewat Menjelang Pembukaan Beberapa detail kecil kerap baru disadari pada hari pertama: ● Penomoran faktur cabang yang belum dibedakan dari pusat. ● Metode pembayaran digital yang belum diaktifkan di mesin kasir. ● Wewenang supervisor untuk membatalkan transaksi belum diberikan. Detail semacam itu memang tidak menghentikan operasional. Namun, perbaikannya di tengah antrean pelanggan selalu terasa merepotkan. Menyiapkan Cabang Tanpa Mengorbankan Hari Pembukaan Intinya, kecepatan bukan soal perangkat lunak, melainkan soal kesiapan cetak biru. Cabang pertama memang menuntut waktu, sedangkan cabang berikutnya tinggal mengikuti pola. Perencanaan sistem ERP di cabang baru sebaiknya berjalan bersamaan dengan renovasi. Dengan begitu, tanggal pembukaan tidak lagi bergantung pada keberuntungan. i2C Studio sebagai partner Odoo resmi mendampingi replikasi sistem ke cabang baru. Pendekatannya menyesuaikan jadwal teknis dengan target pembukaan yang sudah ditetapkan. Diskusi awal membantu menilai apakah cetak biru pusat memang siap disalin. Pertanyaan yang Sering Diajukan Pelaku Usaha 1. Berapa lama cabang baru siap bila sistem pusat sudah berjalan? Umumnya sekitar empat minggu, selama perangkat dan koneksi lokasi tersedia tepat waktu. 2. Apakah jumlah lisensi mengikuti jumlah cabang? Umumnya mengikuti jumlah pengguna aktif, bukan banyaknya lokasi yang dibuka. 3. Bisakah stok awal cabang dipindahkan dari gudang pusat? Bisa, melalui transfer internal agar nilai persediaan tetap tercatat dengan rapi.

Mengapa Modernisasi Jaringan Listrik Nasional Sangat Dibutuhkan? Simak Faktanya! Lingkungan
Lingkungan
Minggu, 25 Mei 2025 | 15:03 WIB

Mengapa Modernisasi Jaringan Listrik Nasional Sangat Dibutuhkan? Simak Faktanya!

Semarang, katakabar.com - PT Bambang Djaja atau B&D Transformer dukung modernisasi jaringan listrik nasional hadapi meningkatnya kebutuhan energi, dan perkembangan teknologi seperti EVCS, serta energi terbarukan. Perusahaan ini turut memastikan sistem kelistrikan tetap efisien dan andal di tengah tantangan baru. Pernahkah Anda mengalami pemadaman listrik mendadak yang menghambat aktivitas? Atau mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana listrik bisa sampai ke rumah dan industri tanpa kendala? Semua itu berkat jaringan listrik nasional, sistem yang mengalirkan listrik dari pembangkit ke berbagai daerah di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik, dan munculnya teknologi baru seperti EV Charger Station atau EVCS, serta energi terbarukan, sistem ini membutuhkan modernisasi agar lebih efisien dan andal. PT Bambang Djaja atau B&D Transformer, sebagai perusahaan yang berpengalaman dalam industri kelistrikan, berperan penting dalam mendukung transformasi ini. Modernisasi jaringan listrik nasional sangat diperlukan karena Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam distribusi listrik yang merata dan berkualitas. Beban listrik terus meningkat seiring pertumbuhan industri, urbanisasi, dan penggunaan perangkat elektronik. Selain itu, integrasi energi terbarukan seperti surya dan angin membutuhkan sistem yang lebih fleksibel, sementara perkembangan kendaraan listrik menuntut infrastruktur yang stabil dan efisien, termasuk EV Charger Station atau EVCS. Potensi gangguan seperti pemadaman dan ketidakseimbangan daya juga menjadi perhatian, sehingga modernisasi menjadi solusi utama untuk menciptakan sistem kelistrikan yang andal, dan berkelanjutan. Sebagai pabrik transformator ternama di Indonesia, B&D Transformer berkontribusi dalam modernisasi jaringan listrik dengan menyediakan transformator berkualitas tinggi yang mendukung:

Hadapi Era Digital: Keterampilan AI dan Cybersecurity Semakin Dibutuhkan Default
Default
Jumat, 21 Maret 2025 | 14:03 WIB

Hadapi Era Digital: Keterampilan AI dan Cybersecurity Semakin Dibutuhkan

Jakarta, katakabar.com - Di era digital yang berkembang pesat, Artificial Intelligence (AI) dan Cybersecurity menjadi dua faktor utama yang membentuk lanskap dunia kerja. Perusahaan dari berbagai industri semakin mengadopsi teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi, sementara keamanan siber menjadi prioritas utama menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks. Menurut berbagai riset, AI telah mengubah cara bisnis beroperasi, mulai dari otomatisasi tugas rutin hingga pengambilan keputusan berbasis data. AI memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi pekerjaan manual, memberikan analisis data yang lebih akurat, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Sedang, tantangan adopsi AI muncul, seperti kebutuhan akan keterampilan baru serta potensi ancaman terhadap keamanan data.

Ingin Dirikan Bisnis, Ini Dokumen Penting Anda Butuhkan Ekonomi
Ekonomi
Jumat, 17 Mei 2024 | 13:01 WIB

Ingin Dirikan Bisnis, Ini Dokumen Penting Anda Butuhkan

katakabar.com - Kami menjelajahi elemen kunci dari dokumen pendirian bisnis sangat diperlukan bagi setiap pengusaha yang memulai bisnis baru. Penting untuk memahami kriteria hukum dan struktur serta dana. Dokumen hukum ini, meliputi pendaftaran merek dagang dan Akta Pendirian, adalah dasar hukum perusahaan di Indonesia. Dokumen pendirian bisnis tidak hanya menunjukkan perusahaan Anda ada, tapi melindungi investasi Anda, mendorong ekspansi, meningkatkan reputasi, dan memudahkan sejumlah operasi komersial, termasuk pembiayaan. Ikuti kami saat kami membahas setiap dokumen, menjelaskan apa artinya dan bagaimana cara mendapatkannya. Pada akhirnya, kami akan memastikan Anda memiliki rute yang lancar dan legal untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Dokumen Pendirian, Apa Itu? Ketika meluncurkan sebuah perusahaan, kelegalan bisnis adalah faktor penting tambahan yang harus dipertimbangkan selain pendanaan. Salah satu pilar hukum bisnis yang harus dipertimbangkan sejak awal perusahaan Anda adalah kelegalan. Kelegalan tidak hanya melindungi perusahaan tapi memiliki beberapa keuntungan termasuk melindungi aset pribadi, mengembangkan perusahaan, membuat pembiayaan bisnis lebih mudah diperoleh, membangun kredibilitas, dan banyak lagi. Sebuah perusahaan memerlukan dokumen hukum penting. Dokumen-dokumen ini biasanya mencakup nomor identitas usaha (Nomor Induk Berusaha/NIB), nomor pokok wajib pajak perusahaan (NPWP), dan akta pendirian perusahaan. Sebuah perusahaan harus mendapatkan izin usaha perdagangan jika terlibat dalam perdagangan. Dokumen-dokumen ini menunjukkan perusahaan adalah organisasi bisnis yang secara sah terdaftar. Di antara banyak keuntungannya, dokumen-dokumen hukum juga melindungi aset perusahaan dan individu, mempromosikan pertumbuhan perusahaan, meningkatkan kredibilitas, dan bahkan membuat proses aplikasi pinjaman menjadi lebih mudah. Dokumen Hukum Perusahaan Dibutuhkan oleh Perusahaan Akta pendirian, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan dokumen hukum lainnya yang khusus untuk jenis bisnis adalah beberapa dari banyak dokumen hukum yang harus dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Akta Pendirian Tahap pertama membentuk sebuah perusahaan, baik itu Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Persekutuan, atau Persekutuan Terbatas (CV), adalah membuat akta pendirian, yang disusun oleh seorang Notaris. Akta ini membentuk dasar untuk ketiga kategori perusahaan. Nama perusahaan, modal, jenis usaha, alamat kantor terdaftar, struktur manajemen, serta hak dan kewajiban setiap orang dalam perusahaan secara esensial tercantum dalam akta pendirian. Dokumen hukum ini penting bagi perusahaan Anda karena Anda akan membutuhkannya untuk memproses masalah hukum lainnya. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP Badan Usaha) NPWP Badan Usaha adalah dokumen penting lainnya yang harus dimiliki oleh sebuah bisnis. Sebuah bisnis harus menangani pajaknya, mulai dari perhitungan hingga pembayaran dan pelaporan, sama seperti halnya individu. Selain membantu Anda dengan kewajiban pajak bisnis Anda yang baru, NPWP Badan Usaha merupakan dokumen yang diperlukan saat Anda mengajukan pinjaman bank, membuka rekening bank korporat, mendapatkan izin usaha (SIUP), dan bahkan saat Anda mengajukan penawaran proyek bisnis pemerintah atau perusahaan swasta. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) SIUP adalah izin yang memungkinkan pemilik perusahaan untuk terlibat dalam perdagangan dan menyediakan layanan. Izin ini diberikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang menyatakan setiap perusahaan, perusahaan perseorangan, atau bisnis individu yang terlibat dalam kegiatan perdagangan harus memperoleh SIUP, dikeluarkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh Republik Indonesia, sehingga Anda tidak perlu menunggu bisnis startup Anda tumbuh sebelum mengajukan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009, SIUP dibagi menjadi empat kategori berdasarkan jumlah modal yang disetor: 1. Micro SIUP: Setoran modal hingga Rp50 juta. 2. Small SIUP: Setoran modal antara Rp50 juta dan Rp500 juta. 3. Medium SIUP: Modal disetor berkisar dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar. 4. Big SIUP: Setoran modal lebih dari Rp10 miliar. Jenis izin usaha yang paling populer adalah SIUP. Namun, aplikasi SIUP terbatas pada industri perdagangan dan jasa. Jika bisnis Anda terlibat dalam industri lain, Anda akan memerlukan izin yang berbeda dari SIUP. Selain itu, SIUP tetap berlaku selama bisnis beroperasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/under/2/2017. Dengan kata lain, karena dokumen ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa, Anda tidak perlu repot-repot memperbarui izin tersebut. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Sebagai pemilik bisnis yang patuh terhadap hukum, Anda tidak hanya harus mendapatkan SIUP tetapi juga SKDP, yang merupakan surat keterangan yang membuktikan bahwa perusahaan Anda berkedudukan di alamat yang tertera dalam SKDP. Persyaratan SKDP berbeda untuk setiap tempat tinggal. Sebagai contoh, SKDP tidak dapat diberikan kepada perusahaan PT di Wilayah Ibukota Khusus Jakarta (DKI Jakarta) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 jika perusahaan menggunakan alamat rumah atau lokasi di luar zona kantor. Untuk itu, alamat tempat tinggal yang terletak dalam zona kantor diperlukan untuk mendapatkan SKDP. Ingatlah bahwa Anda hanya dapat mengajukan dokumen ini setelah Anda memiliki akta perusahaan. Selain itu, SKDP harus diperbarui karena memiliki tanggal kadaluarsa. Di lingkungan kantor bersama, durasi standar SKDP adalah lima tahun. Tapi, ketentuan dalam perjanjian sewa antara bisnis Anda dan pemilik kantor menentukan berapa lama keberlakuannya. Namun, SKDP hanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang jika Anda memutuskan untuk menggunakan kantor virtual. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018), Anda harus menghasilkan SKDP, SIUP, NPWP, dan akta pendirian sebelum Anda bisa memproses TDP. Tetapi, setelah menghasilkan akta pendirian, Anda sekarang dapat langsung memproses TDP melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kepatuhan suatu bisnis terhadap persyaratan pendaftaran dikonfirmasi oleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yang merupakan dokumen itu sendiri. Nomor Induk Berusaha (NIB) menggantikan TDP sesuai dengan Pasal 26 huruf a PP 24 Tahun 2018. Hal ini berarti karena NIB bertindak sebagai verifikasi dari TDP, jika Anda memiliki NIB melalui sistem OSS, Anda juga secara otomatis memiliki TDP. Meskipun NIB telah menggantikan TDP sejak PP 24/2018, beberapa pemerintah daerah masih mengeluarkan TDP untuk bisnis karena masa transisi. Merek Dagang Memilih untuk mendaftarkan merek dagang adalah hal yang penting saat meluncurkan sebuah bisnis. Selain membantu membedakan perusahaan Anda dari pesaing, sebuah merek dagang juga membantu pasar target dan pelanggan Anda untuk mengingat dan mengenali perusahaan Anda. Dengan mendirikan sebuah merek dagang, Anda secara tidak langsung melindungi perusahaan Anda dari eksploitasi hukum oleh individu yang ceroboh. Menggunakan merek perusahaan Anda sebagai milik mereka sendiri, misalnya, dapat merusak reputasi merek dagang Anda. Di Indonesia, pendaftaran merek dagang didasarkan pada sistem "siapa cepat dia dapat", yang berarti bahwa pihak yang mendaftarkan merek dagang mereka pertama kali akan memiliki peluang terbaik untuk memiliki merek tersebut diakui sebagai milik mereka. Jika orang lain telah mendaftarkan merek dagang yang identik, mereka akan diakui sebagai pemilik sah dari merek tersebut, bahkan jika Anda telah menggunakannya sebelumnya. Selain itu, mendaftarkan merek dagang Anda dengan Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan-keuntungan ini meliputi menjaga standar kualitas produk, berfungsi sebagai alat promosi, memupuk loyalitas dan kepercayaan pelanggan, dan memperluas jangkauan iklan Anda. Anda akan diberikan pengakuan hukum sebagai pemilik merek dagang dan mendapatkan sertifikat pendaftaran setelah merek Anda berhasil didaftarkan. Kontak: Linda Consultant at CPT Corporate +62 811-1508-628 [email protected]

Kolaborasi Semua Pihak Dibutuhkan Demi Wujudkan Keberlanjutan Sawit Nusantara Nusantara
Nusantara
Jumat, 01 September 2023 | 15:03 WIB

Kolaborasi Semua Pihak Dibutuhkan Demi Wujudkan Keberlanjutan Sawit Nusantara

Jakarta, katakabar.com - Kolaborasi dan kesepahaman yang sama bangun kemitraan strategis dari semua pihak dibutuhkan untuk mewujudkan keberlanjutan sawit nusantara. Itu ditekankan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman saat memberikan sambutan di Workshop Rembug Tani Nasional III tahun 2023 gelaran Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di Jakarta, pada Kamis (31/8) kemarin. Kelapa sawit komoditas strategis telah menyumbang kebutuhan minyak nabati dunia hingga mencapai 22 persen. Tapi, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi penyedia bahan mentah minyak nabati dunia agar kelapa sawit punya nilai ekonomi yang lebih tinggi, salah satunya lewat hilirisasi, jelasnya dilansir dari laman globalplanet, pada Jumat (1/9). Mengutip BPDPKS, saat ini pemeritah telah menerbitkan berbagai kebijakan dengan tujuan untuk mendorong hilirisasi industri kelapa sawit yang dapat memberikan nilai tambah kepada petani dan masyarakat Indonesia. "Sekitar setengah perkebunan kelapa sawit Indonesia merupakan sawit yang dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawei, Malulu hingga Papua. Dinamika itu memberikan tantangan tersendiri dalam mendorong hilirisasi kelapa sawit," ulasnya. Petani kelapa sawit swadaya punya banyak tantangan menjalankan perkebunan kelapa sawit mereka. Beberapa masalah yang muncul, yakni masalah rantai pasok dari perkebunan hingga ke pabrik, infrastruktur yang kurang memadai, produktivitas yang relatif rendah dan kurangnya pengetahun petani swadaya terhadap praktek pertanian yang baik serta akses yang terbatas terhadap teknologi maupun sertifikasi. Masalah itu, sangat penting untuk diatasi dengan solusi yang efektif dan strategis, salah satunya melalui strategi industri integrasi dari hulu hingga hilir, salah satunya melalui mandatori biodiesel. Asisten Deputi II Kantor Menko Perekonomian, Adi Yusuf menuturkan, Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan yang sangat besar dan perlu dioptmalkan untuk meningkatkan perekonomian di berbagai sektor serta mengurangi ketergantungan energi fosil. Mantadotori biodiesel menunjukkan hal yang sangat baik, salah satunya dapat mewujudkan penghematan devisa negara. Pada tahun 2022, akibat program biodiesel, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp122,65 triliun, dan memberikan nilai tambah terhadap Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp12,2 triliun. Setelah B-35, maka akan dilanjutkan menjadi B-40 sehingga hal ini bakal semakin mengukuhkan Indonesia sebagai produsen utama biodiesel dunia. “Ini suatu prestasi Indonesia yang patut untuk kita apresiasi. Dengan mandatori B-35, kebutuhan CPO semakin meningkat serta mampu menyerap CPO Indonesia sehingga mendongrak harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani,” bebernya. SPKS yang diketuai Darto Wojtyla tersebut melaksanakan Rembug Tani Nasional III dengan sejumlah rangkaian kegiatan, salah satunya Workshop Pemanfaatan TBS Petani Sawit Swadaya Melalui Kemitraan dalam Mendukung Program Biodiesel sebagai Sumber Energi Transisi Berkelanjutan di Indonesia.