MIND ID dan KPK Berkolaborasi Integrasikan WBS untuk Jaga Kedaulatan Mineral Nasional Nasional
Nasional
19 jam yang lalu

MIND ID dan KPK Berkolaborasi Integrasikan WBS untuk Jaga Kedaulatan Mineral Nasional

Jakarta, katakabar.com - PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, resmi kokohkan komitmen penegakan integritas dan penanganan fraud di seluruh lingkup grup usaha melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Sinergi strategis ini ditujukan untuk membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel demi mengawal pelaksanaan agenda strategis pertambangan nasional.

Awasi Ketat Kegiatan Kades, Ketua PW IWO Riau Minta KPK RI Turun ke Indragiri Hilir Nasional
Nasional
Sabtu, 03 Mei 2025 | 14:26 WIB

Awasi Ketat Kegiatan Kades, Ketua PW IWO Riau Minta KPK RI Turun ke Indragiri Hilir

Pekanbaru, katakabar.com - Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online atau PW IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI untuk turun tangan ke Kabupaten Indragiri Hilir. Itu disampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya dugaan penyimpangan, dan lemahnya pengawasan terhadap kinerja, serta pengelolaan anggaran oleh sejumlah kepala desa di wilayah tersebut, Sabtu (3/5). Menurut Muridi, banyak laporan dari masyarakat serta hasil pemantauan di lapangan menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan Dana Desa atau DD, mulai dari dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan program pembangunan desa hingga kegiatan yang tidak bermanfaat sama sekali yang hanya menghambur-hamburkan dana desa. “Kami menilai, sudah saatnya Lembaga Anti Rasuah tidak hanya fokus pada kasus-kasus besar di tingkat pusat atau provinsi. Pengawasan di level bawah, seperti desa sangat penting, sebab dana yang dikelola mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan akan semakin besar,” jelas Muridi. Kehadiran KPK RI di tengah masyarakat desa bukan hanya sebagai penegak hukum, kata Muridi, tapi sebagai pendidik dan pengarah agar kepala desa memahami pentingnya akuntabilitas, serta transparansi dalam setiap kegiatan. “Ini soal edukasi. Para kepala desa perlu dibimbing agar memahami regulasi, dan tidak sembarangan menggunakan anggaran. Bila terus dibiarkan, bukan hanya kerugian negara yang terjadi, tapi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa,” bebernya.