9 Maret 2026, 15:32
Breaking News
Resensi Buku : Ketika Sepeda Menjadi Guru Perjalanan

perumahan

Sorotan terbaru dari Tag # perumahan

BP Tapera Perkuat Sinergi Perumahan Lewat REI Kalsel Expo ke 20 Nasional
Nasional
7 jam yang lalu

BP Tapera Perkuat Sinergi Perumahan Lewat REI Kalsel Expo ke 20

Banjarmasin, katakabar.com -  Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri sekaligus membuka REI Kalsel Expo ke 20 Tahun 2026 di Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi ruang mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, pemerintah, dan stakeholder dalam memperluas akses hunian serta pembiayaan perumahan.Ketua DPD REI Kalimantan Selatan mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang membuat REI Expo mampu bertahan hingga 20 tahun. “REI Kalsel Expo telah memasuki usia 20 tahun. Ini merupakan perjalanan panjang dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi REI Kalimantan Selatan,” ujarnya. Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan dan Pembiayaan Syariah, Royzani Sjachril, menilai expo menjadi momentum memperkuat kolaborasi sektor perumahan. “Expo menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat, solusi perumahan dan pembiayaan. Tema sinergi tanpa batas sangat tepat, karena pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi semua pihak,” kata Royzani. Sementara, Kepala Disperkim Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, yang mewakili Gubernur Kalsel, menekankan dampak ekonomi pembangunan perumahan. “Setiap hunian yang dibangun akan menggerakkan rantai pasok, membuka lapangan kerja, dan menambah pendapatan masyarakat di banyak lini sekaligus,” ucapnya. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan REI merupakan mitra strategis BP Tapera dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.“BP Tapera adalah mitra yang luar biasa, karena dalam penyediaan rumah subsidi, tentu REI juaranya,” tutur Heru. Heru menjelaskan, BP Tapera mendapat mandat pemerintah untuk membantu MBR memperoleh rumah pertama melalui KPR Sejahtera FLPP. Program tersebut juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. “Masih menjadi tantangan bahwa masih banyak keluarga di Kalimantan Selatan yang belum memiliki rumah, sehingga pemerintah harus hadir di sana,” terangnya. Berdasarkan data BP Tapera, hingga 12 Agustus 2026, realisasi KPR Sejahtera FLPP di Kalimantan Selatan mencapai 5.147 unit dengan nilai pembiayaan Rp676,5 miliar. Program tersebut menjangkau 13 kabupaten dan kota, didukung 9 bank penyalur, 9 asosiasi, 574 pengembang, dan 521 perumahan. Heru juga mendorong perluasan akses KPR subsidi bagi pekerja informal. "Jangan sampai KPR subsidi hanya dikenal untuk pekerja formal. Pekerja informal juga harus mendapatkan kesempatan memiliki rumah,” tegasnya. Ia menambahkan, pembangunan perumahan tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga menggerakkan tenaga kerja, industri bahan bangunan, konstruksi, hingga berbagai sektor ekonomi pendukung. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita sebagai tanda resmi dibukanya REI Kalsel Expo ke 20 Tahun 2026. Melalui expo tersebut, BP Tapera berharap sinergi dengan REI, perbankan, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder semakin kuat untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, BP Tapera Dukung Pemenuhan Hunian Berdasarkan Data BPS Nasional
Nasional
Kemarin

Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, BP Tapera Dukung Pemenuhan Hunian Berdasarkan Data BPS

Jakarta, katakabar.com -  Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho hadiri forum Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Rilis berupa statistik berbasis riset dan data yang disajikan BPS tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang hunian. Ketua BPS, Amalia Adininggar, melaporkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman  (PKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kerap menggunakan data BPS dalam menyusun kebijakan. Disebutkan publikasi ini merupakan perdana, pertama kalinya diterbitkan dan belum pernah ada sebelumnya.Data rilis tersebut memuat mengenai Data Backlog 1 merupakan Kepemilikan, dan Data Backlog 2 merupakan Keluarga yang Menempati Rumah Sendiri Tetapi Tidak Memenuhi Layak Huni. "Rilis kami menyebutkan Backlog 1 menurun, dari 9,64 juta jiwa menjadi 9,29 juta jiwa. Sama halnya dengan Backlog 2, menurun dari 18,77 juta jiwa menjadi 18,01 juta jiwa," terang Amalia. Amalia menjelaskan sepanjang tahun 2025 hingga 2026 terjdi peningkatan akses rumah layak huni. Rilis ini menerbitkan capaian daa bantuan pembiayaan perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seperti laki-laki lebih banyak mengakses manfaat daripada perempuan, pegawai swasta menjadi golongan pekerjaan dengan akses terbanyak, hingga kelompok penghasilan 4juta sampai dengan 6juta merupakan kelompok tertinggi yang memperoleh akses FLPP, dan kelompok penghasilan 8juta sampai dengan 10juta mulai meningkat dalam mengajukan akses FLPP. Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri dalam arahannya memberikan apresiasi atas penerbitan rilis ini. "Sebagai birokrat, kita harus berubah. Terus untuk jaga kepercayan, karena integritas itu mahal," ujar Maruarar Sirait. Senada dengan Menteri PKP, dalam arahannya Menteri Dalam Negeri menyatakan dukungannya dengan mendorong Kepala Daerah untuk proses perizinan dalam hal pembangunan serta bedah rumah.Dalam jumpa pers Heru Pudyo Nugroho menyampaikan BP Tapera tentunya mendukung keberadaan data yang dirilis tersebut dengan berkolaborasi bersama pengembang perumahan. Heru menimpali, pemerintah selama ini telah memberikan beragam dukungan dalam mendorong program Tiga Juta Rumah. "Setelah kebijakan mengenai SLIK OJK diterbitkan, tidak sampai 2 bulan terdapat realisasi mencapai 40 ribu unit rumah. Kebijakan ini dapat menjadi salah satu pengaruhnya, dan tentunya pemerintah akan terus melakukan evaluasi," sebut Heru.

BP Tapera Dorong Akselerasi Program Perumahan di Nias, BSPS 2026 Dialokasikan Bagi Seluruh Wilayah Nusantara
Nusantara
Minggu, 14 Juni 2026 | 12:05 WIB

BP Tapera Dorong Akselerasi Program Perumahan di Nias, BSPS 2026 Dialokasikan Bagi Seluruh Wilayah

Jakarta, katakabar.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera menerima audiensi para kepala daerah se Kepulauan Nias, meliputi Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunungsitoli di Ruang Menteri PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (11/6). Pertemuan tersebut bahas sinergi program perumahan guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Di pertemuan tersebut, Kepulauan Nias menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus pemerintah karena realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih sangat terbatas. Komisioner BP Tapera menyampaikan realisasi rumah subsidi di Pulau Nias terakhir tercatat pada tahun 2022. Padahal, potensi pengembangan perumahan cukup besar dengan ketersediaan lahan dan kebutuhan hunian masyarakat yang masih tinggi. Pemerintah juga menyoroti rendahnya minat pengembang membangun rumah subsidi di wilayah Nias. Salah satu faktor yang disampaikan dalam audiensi adalah tingginya biaya material dan konstruksi yang menyebabkan harga rumah subsidi saat ini dinilai kurang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP meminta agar dilakukan kajian dan riset lebih lanjut sebagai dasar evaluasi kebijakan harga rumah subsidi di wilayah kepulauan dan daerah dengan karakteristik khusus. Selain mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap rumah subsidi FLPP, pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan rencana alokasi BSPS Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Sumatera Utara, seluruh wilayah di Kepulauan Nias memperoleh peningkatan alokasi, yakni Kabupaten Nias Utara sebanyak 528 unit, Kota Gunungsitoli 300 unit, Kabupaten Nias Barat 653 unit, Kabupaten Nias Selatan 526 unit, dan Kabupaten Nias 400 unit. Para kepala daerah menyambut baik dukungan pemerintah pusat tersebut. Bupati Nias Barat menyampaikan program BSPS diharapkan mampu membantu menurunkan angka kemiskinan yang masih berada pada kisaran 22 persen. Sementara, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan berbagai kebutuhan perumahan lainnya, termasuk dukungan bagi kawasan pendidikan, penyediaan rumah layak huni, serta penanganan backlog perumahan di wilayah masing-masing. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP dan BP Tapera akan melaksanakan sosialisasi program perumahan secara lebih intensif di Kepulauan Nias agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai skema bantuan dan pembiayaan yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan akan terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh ekosistem perumahan, mulai dari pemerintah daerah, pengembang, perbankan penyalur, hingga pemangku kepentingan lainnya. "Kami akan memperkuat koordinasi untuk meningkatkan realisasi penyaluran rumah subsidi di wilayah Kepulauan Nias," jelasnya optimis. Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap masyarakat di Kepulauan Nias dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkualitas, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan terluar Indonesia.

Dampak Negatif Program Tiga Juta Rumah Pada Industri Perumahan Ekonomi
Ekonomi
Rabu, 27 November 2024 | 15:21 WIB

Dampak Negatif Program Tiga Juta Rumah Pada Industri Perumahan

Jakarta, katakabar.com - Program tiga juta rumah yang diprakarsai Presiden RI, Prabowo Subianto tampaknya memberikan dampak cukup besar pada pasar perumahan di Indonesia. Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Joko Suranto mengutarakan saat peluncuran program ini memengaruhi penjualan rumah di tanah air. Dilansir dari Tempo.co, banyak konsumen yang membatalkan pemesanan rumah lantaran mereka berharap bisa mendapatkan rumah gratis melalui program ini.