utang

Sorotan terbaru dari Tag # utang

Cara Sesuaikan Utang dengan Kemampuan Bayar Biar Keuangan Tetap Sehat Ekonomi
Ekonomi
9 jam yang lalu

Cara Sesuaikan Utang dengan Kemampuan Bayar Biar Keuangan Tetap Sehat

Jakarta, katakabar.com - Mengajukan pinjaman sebaiknya selalu disesuaikan dengan kemampuan bayar, bukan hanya berdasarkan jumlah dana yang dibutuhkan. Dengan mempertimbangkan penghasilan, pengeluaran rutin, dan tujuan penggunaan dana, kamu dapat memilih produk pinjaman yang lebih sesuai sehingga cicilan tetap dapat dikelola dengan baik. Saat ini banyak orang mencari pinjaman cepat, pinjaman bunga rendah, atau pinjaman hanya dengan KTP. Tetapi sebelum mengajukan pinjaman, penting untuk memahami bahwa proses pengajuan dan persetujuan tetap mengikuti evaluasi dari penyedia layanan keuangan sesuai kebijakan yang berlaku. Mengapa Kemampuan Bayar Perlu Menjadi Prioritas? Pinjaman merupakan komitmen finansial yang perlu dipenuhi sesuai perjanjian. Karena itu, sebelum mengajukan pinjaman, sebaiknya hitung terlebih dahulu kondisi keuanganmu. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan antara lain: - Total penghasilan setiap bulan - Pengeluaran rutin dan kebutuhan pokok - Cicilan yang sedang berjalan - Dana darurat yang dimiliki - Kemampuan membayar cicilan hingga pinjaman lunas Dengan mengetahui kondisi keuangan sejak awal, kamu dapat menentukan jumlah pinjaman yang lebih sesuai dengan kemampuan bayar. Cara Sesuaikan Pinjaman dengan Kemampuan Bayar 1. Pinjam Sesuai Kebutuhan Ajukan pinjaman sesuai tujuan penggunaan dana, bukan berdasarkan limit maksimum yang tersedia. Semakin besar pinjaman, semakin besar pula kewajiban pembayaran yang perlu dipenuhi. 2. Pilih Tenor yang Sesuai Tenor memengaruhi besarnya cicilan bulanan. Tenor yang lebih panjang dapat membuat cicilan bulanan lebih ringan, sementara tenor yang lebih pendek umumnya membuat pinjaman lebih cepat selesai. Pilih tenor yang sesuai dengan kemampuan finansial dan rencana keuanganmu. 3. Perhatikan Total Biaya Selain mencari pinjaman bunga rendah, pahami juga informasi mengenai biaya lain yang mungkin dikenakan sesuai ketentuan produk, sehingga kamu dapat mengetahui total kewajiban pembayaran secara menyeluruh. 4. Jangan Menggunakan Dana Kebutuhan Pokok Pastikan cicilan tidak mengganggu kebutuhan utama sehari-hari. Sisakan ruang dalam anggaran untuk kebutuhan hidup dan dana darurat. Apakah Pinjaman Cepat Selalu Menjadi Pilihan Terbaik? Banyak orang membutuhkan pinjaman cepat ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Namun, kecepatan proses sebaiknya bukan menjadi satu-satunya pertimbangan. Sebelum mengajukan pinjaman, perhatikan juga: - Legalitas penyedia layanan - Suku bunga - Biaya - Tenor - Total kewajiban pembayaran - Syarat dan ketentuan produk Dengan memahami seluruh informasi tersebut, kamu dapat mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi keuangan. Bagaimana dengan Pinjaman Hanya dengan KTP? Istilah pinjaman hanya dengan KTP cukup sering dicari karena dianggap lebih praktis. Namun, setiap lembaga keuangan memiliki proses verifikasi dan persyaratan yang berbeda sesuai kebijakan masing-masing. Dokumen maupun informasi yang diminta akan disesuaikan dengan proses evaluasi yang dilakukan oleh penyedia layanan. Karena itu, jangan hanya mempertimbangkan kemudahan persyaratan, tetapi pahami juga seluruh informasi produk sebelum mengajukan pinjaman. Kapan Pinjaman Jangka Pendek Tepat Digunakan? Pinjaman jangka pendek dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan yang sifatnya sementara atau mendesak, misalnya: - Biaya kesehatan - Kebutuhan pendidikan - Perbaikan rumah yang mendesak - Modal usaha yang telah direncanakan Sebelum memilih tenor, pastikan rencana pembayaran sudah disesuaikan dengan kemampuan finansial agar kewajiban dapat dipenuhi tepat waktu. Neo Pinjam, Alternatif Pembiayaan Sesuai Kebutuhan Neo Pinjam adalah layanan pinjaman digital di aplikasi neobank dari Bank Neo Commerce yang dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi nasabah sesuai hasil evaluasi Bank. Beberapa keunggulan Neo Pinjam: - Pengajuan dilakukan secara digital melalui aplikasi neobank - Limit pinjaman hingga Rp100 juta - Pilihan tenor hingga 24 bulan - Proses pengajuan praktis melalui aplikasi - Informasi pinjaman dapat dipantau langsung dari aplikasi Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan kamu telah membaca syarat dan ketentuan, memahami bunga, biaya, tenor, risiko, serta syarat dan ketentuan yang berlaku. Menyesuaikan utang dengan kemampuan bayar merupakan langkah penting dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Saat mempertimbangkan pinjaman bunga rendah, pinjaman cepat, pinjaman hanya dengan KTP, maupun pinjaman jangka pendek, jangan hanya fokus pada kemudahan proses. Pastikan kamu juga memahami seluruh informasi produk dan memilih jumlah pinjaman serta tenor yang sesuai dengan kondisi keuangan. Jika membutuhkan tambahan dana untuk kebutuhan yang telah direncanakan, Neo Pinjam di aplikasi neobank dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan sesuai hasil evaluasi Bank. Tentang PT BNC Fitur, limit, tenor, bunga, biaya, dan ketentuan Neo Pinjam dapat berubah sesuai kebijakan Bank Neo Commerce.  Pinjaman merupakan komitmen finansial. Pastikan jumlah pinjaman dan tenor yang dipilih sesuai dengan kemampuan membayar agar kewajiban dapat dipenuhi tepat waktu. Jika ingin mencoba Neo Pinjam unduh aplikasi neobank melalui PlayStore atau App Store. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman Neo Pinjam di website resmi Bank Neo Commerce.  PT Bank Neo Commerce Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pemerintah RI Bisa Sita Kripto untuk Lunasi Utang, Apa Dampaknya? Ekonomi
Ekonomi
Kamis, 07 Mei 2026 | 12:33 WIB

Pemerintah RI Bisa Sita Kripto untuk Lunasi Utang, Apa Dampaknya?

Jakarta, katakabar.com - Pemerintah Indonesia resmi memasukkan aset kripto sebagai salah satu objek yang dapat disita negara dalam proses penyelesaian piutang. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 April 2026 lalu. Aturan tersebut merupakan pembaruan dari PMK Nomor 240/PMK.06/2016, yang kini disesuaikan dengan perkembangan jenis aset, termasuk aset digital. Melalui regulasi ini, negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola aset sitaan. Salah satu poin krusial diatur dalam Pasal 186A, yang memungkinkan negara untuk langsung menguasai dan memanfaatkan aset, termasuk kripto, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang berutang. Mekanisme ini dinilai dapat mempercepat proses pelunasan utang karena tidak perlu menunggu proses lelang atau tahapan hukum yang panjang. Selain itu, Pasal 233 memperluas cakupan objek sita yang kini mencakup uang tunai, aset digital, simpanan di lembaga keuangan, saham, obligasi, hingga penyertaan modal. Tetapi, dalam Pasal 297D ditegaskan bahwa pengambilalihan aset hanya mengurangi pokok utang dan tidak menghapus biaya administrasi. Pemerintah juga menegaskan bahwa penilaian aset tetap harus dilakukan oleh penilai profesional untuk memastikan nilai pasar yang adil. CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menilai kebijakan ini sebagai langkah penting guna memperkuat legitimasi aset kripto di Indonesia. Ia jmelihat aturan ini sebagai sinyal pemerintah mulai membangun kerangka hukum yang lebih komprehensif terhadap aset digital, tidak hanya dari sisi perdagangan, tetapi juga dalam konteks penegakan hukum dan pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, hal ini dapat menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem kripto yang lebih terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Calvin menambahkan kejelasan regulasi seperti ini akan membantu meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku industri, karena menunjukkan kripto telah memiliki posisi yang semakin jelas di mata hukum. Ia menilai, dengan adanya pengakuan dalam mekanisme penyitaan aset, kripto kini diperlakukan setara dengan instrumen keuangan lainnya. Kripto Bagian dari Sistem Ekonomi   “Ini bukan hanya soal penyitaan, tetapi tentang bagaimana kripto diakui sebagai bagian dari sistem ekonomi yang memiliki nilai, dapat diukur, dan dapat digunakan dalam berbagai mekanis “Regulasi ini menandai fase baru dalam pengakuan kripto sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi nyata. Ketika negara sudah memasukkan kripto sebagai objek sita, artinya posisi kripto tidak lagi dipandang sebagai aset alternatif semata, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem keuangan yang diakui,” ujarnya. Calvin menyoroti kebijakan ini dapat menjadi pedang bermata dua jika tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur. Ia menekankan kompleksitas aset kripto yang berbasis teknologi memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan aset konvensional, terutama dalam hal pengelolaan akses, keamanan private key, hingga proses likuidasi. Menurutnya, tanpa sistem yang terstandarisasi dan sumber daya yang memahami karakteristik aset digital, potensi risiko seperti kesalahan pengelolaan atau kehilangan aset bisa meningkat. Kredibilitas Industri Kripto “Di satu sisi, ini meningkatkan kredibilitas industri kripto karena ada kepastian hukum. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan teknis, mulai dari sistem kustodian, transparansi valuasi, hingga keamanan aset digital yang disita. Tanpa itu, implementasinya bisa menghadapi tantangan di lapangan,” jelasnya. Ia menilai dampak jangka panjang dari kebijakan ini berpotensi mendorong integrasi aset digital ke dalam sistem keuangan nasional secara lebih luas. “Kita bisa melihat kripto semakin terintegrasi dengan sistem keuangan tradisional, termasuk dalam aspek hukum dan penyelesaian kewajiban. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong pertumbuhan industri yang lebih sehat dan terstruktur,” tambah CEO Tokocrypto ini. Diterbitkannya PMK Nomor 23 Tahun 2026, pemerintah berharap proses penyelesaian piutang negara dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika perkembangan aset di era digital.

'Negara Gali Lubang Tutup Lubang', Rp8.000 Triliun Utang Tunggu Presiden Baru Opini
Opini
Rabu, 27 Desember 2023 | 10:03 WIB

'Negara Gali Lubang Tutup Lubang', Rp8.000 Triliun Utang Tunggu Presiden Baru

Oleh: Agung Marsudi Duri Institute katakabar.com - Malam tadi hujan, sebelum fajar setelah reda, saya bisa melihat langit Jakarta dari kampung Melayu kecil begitu tenang dan indah. Di bawah lampu malam, duduk sendiri di teras belakang Pendopo Subversif, mengingatkan saya pada jejak sejarah PDRI, dan tulisan bernas Ratna Sarumpaet di sebuah media tentang Dekrit Rakyat Indonesia. Menulis catatan politik akhir tahun 2023 meski pendek, rupanya tak mudah. Banyak hal, mengganggu banyak hal. Karena hawanya rakyat makin susah cari makan, cari uang, cari kerjaan. Negara besar pasak dari tiang. Janji kesejahteraan hanya dibayar dengan utang. Ekonomi sulit. Rakyat makin kesulitan. Hidup gali lubang, tutup lubang. Satu lubang utang ditutup, menyusul lubang kemiskinan bergantian. Angka kemiskinan turun (temurun). Periode kedua pemerintahan Jokowi tak sanggup mengakhiri era reformasi. Legacy zero korupsi hanya menjadi khayalan para pemimpi, sebab siapapun presiden pengganti, kerja pertama menanggung utang, lalu menambah utang. Lagu raja dangdut Rhoma Irama, 'Gali lubang, tutup lubang' berlaku juga bagi negara. Pada akhir November 2023, nilai total utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp8.041,01 triliun atau 38,11% terhadap produk domestik bruto (PDB). (Laporan Kementerian Keuangan bertajuk APBN Kita edisi Desember 2023) Siapapun presiden baru, 8.000 triliun utang menunggu. Tak boleh jumawa, utang sejatinya bukan hanya soal deretan angka, tapi harga diri dan kehormatan bangsa.