Korban Talangsari Lampung Tagih Janji Presiden RI Segera Dituntaskan

Lampung, katakabar.com - Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) bersama komisi untuk orang Hilang dan tindak kekerasan (KontraS) secara tegas menolak apapun hasil pertemuan yang mengatasnamakan Korban Talangsari Lampung.

Ketua PK2TL,  Edi Arsadad menjelaskan, ada satu korban yang datang dalam pertemuan tersebut. Tapi, dia bukan mengatasnamakan korban, melainkan datang secara pribadi.

"Kami, baik korban maupun komunitas, tidak tahu dan tidak mau bertanggung jawab dengan poin-poin yang dihasilkan dari pertemuan itu," kata Edi Arsadad, pada Kamis ((3/6) kemarin melalui konfers secara virtual.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang diwakili Kabag Kesbangpol melakukan pertemuan dengan Balitbang Kemenkumham pada (27/5) lalu  di Aula Atas Setdakab Lampung Timur.

Kata Edi Arsadad,  pertemuan yang digelar atas inisiatif dari tim Balitbang Kemenkumham itu tanpa sepengetahuan komunitas korban maupun kebanyakan korban peristiwa Talangsari Lampung tahun 1989.

Sebelumnya pernah dilakukan pertemuan oleh tim Kemenkopolhukam dan Forkompinda Lampung Timur yang menghasilkan sebuah kesepakatan, yakni Deklarasi Damai, dan pada akhirnya dilaporkan ke Ombudsman RI.

"Pertemuan yang tidak melibatkan Korban itu kemudian dilaporkan oleh pihak keluarga korban kepada Ombudsman Republik Indonesia dan kemudian dinyatakan terdapat maladministrasi dalam deklarasi damai tersebut," jelasnya.

PK2TL menduga ada upaya dari Tim Kemenkumham untuk mencari jalan agar rancangan peraturan Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat (UKP-PPHB) melalui mekanisme nonyudisial dapat berjalan mulus.

Edi Arsadad menjelaskan

Saat ini ujar Edi, perkembangan kasus "Tragedi Talangsari" masih mandek di Kejaksaan Agung sejak sudah dilakukan penyelidikan Komnas HAM dengan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti ke penyelidikan Kejaksaan Agung.

"Tapi, hingga saat ini Kejaksaan Agung masih belum melakukan tindakan apapun," ceritanya.

Komitmen pemerintah  yang pernah berjanji  untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat oleh pemerintahan Joko Widodo,

"Kami kembali menagih janji Joko Widodo, baik sebelum menjadi presiden maupun setelah dilantik, beliau berjanji bakal menuntaskan kasus Pelanggaran Ham berat masa lalu termasuk Kasus Talangsari Lampung" kata Edi lagi.

Masih Edi, penyelesaian kasus Pelanggaran Ham berat Talangsari Lampung seharusnya bisa secepatnya diselesaikan apabila ada kemauan  dan keseriusan secara politik dari Presiden dan DPR RI,

"Pengadilan Ad Hoc itu bisa dibentuk atas perintah presiden dan persetujuan DPR, untuk itu kami minta ada ketegasan Presiden dan komitmen DPR  agar kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat segera dilakukan peradilan" tandasnya. 

Editor : Sahdan

Berita Terkait