Binjai, Katakabar.com – Aroma kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di Kota Binjai kian menyengat.

Ratusan titik parkir tersebar di penjuru kota, namun target pendapatan daerah justru berulang kali meleset.

Dugaan pun menguat: uang parkir yang dipungut dari warga tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah, melainkan “tersangkut” di kantong oknum tertentu.

Potensi Besar, Setoran Kecil

Data lapangan menunjukkan, Binjai diperkirakan memiliki sekitar 500 titik parkir. 

Dengan asumsi dua juru parkir (jukir) per titik dan setoran minimal Rp15.000 per orang, satu titik menyumbang Rp30.000 per hari.

Artinya, potensi pendapatan harian bisa mencapai Rp15 juta, atau sekitar Rp450 juta per bulan. 

Dalam hitungan sederhana, target PAD Rp1 miliar seharusnya tercapai dalam waktu tiga hingga enam bulan.

“Kalau target cuma Rp1 miliar setahun, hitungan kasarnya cepat sekali tercapai,” ujar mantan koordinator parkir kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).

Karcis Tak Pernah Ada

Fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Di kawasan Bank BCA, salah satu titik parkir paling padat, lebih dari 100 sepeda motor parkir setiap hari. 

Dengan tarif Rp2.000 per kendaraan, potensi pendapatan harian mencapai Rp200.000.

Namun, setoran resmi disebut jauh di bawah angka itu.

“Dulu setoran di situ cuma sekitar Rp30.000 per jukir,” ungkap sumber tersebut.
Masalah diperparah dengan absennya karcis parkir. 

Jukir jarang memberikan bukti pembayaran, sehingga PAD hanya dihitung dari karcis yang tercetak, bukan dari jumlah kendaraan riil. Warga pun membayar tanpa kepastian ke mana uang itu berakhir.

Setoran Ikut ‘Ketua’?

Sistem pengelolaan parkir juga disorot. Dishub Binjai disebut tidak memiliki kerja sama resmi dengan pihak ketiga profesional. 

Pengelolaan parkir diduga berjalan lewat kesepakatan tak tertulis dengan oknum organisasi kepemudaan.

“Setoran tergantung ‘ketua-ketua’. Bukan hasil survei pendapatan asli,” katanya.
Hingga kini, Dishub Binjai belum pernah melakukan survei potensi parkir secara berkala untuk memetakan pendapatan riil di lapangan.

Pejabat Bungkam, Publik Menunggu


Upaya konfirmasi kepada eks Kepala Dishub Binjai yang kini menjabat Sekda, H. Chairin F. Simanjuntak, belum membuahkan hasil.

 Pesan WhatsApp yang dikirim Jumat (6/2/2026) tak kunjung dijawab hingga berita ini diterbitkan.

Publik kini menunggu langkah tegas Pemko Binjai untuk melakukan uji petik dan pembenahan sistem parkir, agar kebocoran “halus” ini tidak terus menggerogoti hak masyarakat.