Jambi, katakabar.com - Guna meningkatkan kesadaran, dan kepatuhan terhadap regulasi keimigrasian terbaru, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi taja kegiatan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing atau APOA dan penyesuaian kebijakan izin tinggal keimigrasian tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Shang Ratu Hotel Jambi, dihadiri oleh berbagai pihak terkait seperti pengelola hotel, perusahaan, yayasan, dan perguruan tinggi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jambi.
Usung tema “Layanan Cerdas, Pengawasan Tuntas: Implementasi APOA dan Penyesuaian Kebijakan Izin Tinggal Keimigrasian” ini dibuka resmi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi, Wahyu Hidayat.

Wahyu menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam menciptakan sistem pengawasan orang asing yang adaptif dan berbasis teknologi informasi.

“Partisipasi aktif sektor swasta, khususnya hotel dan perusahaan, sangat strategis dalam mendukung pengawasan keimigrasian. Pelaporan keberadaan orang asing bukan hanya kewajiban administratif, tapi juga bagian dari menjaga keamanan dan kedaulatan negara,” tegas Wahyu.

Kata Wahyu, APOA sebagai sistem pelaporan elektronik dinilai menjadi tulang punggung pengawasan keberadaan orang asing di era digital saat ini.

Tak hanya itu, ucap Wahyu, pada 2025 ini Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah memberlakukan sejumlah regulasi baru terkait klasifikasi visa dan izin tinggal, khususnya untuk Tenaga Kerja Asing atau TKA, dan pelaku usaha asing.

Turut hadir sebagai narasumber Ketua Tim Validasi Izin Tinggal Terbatas Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, menyampaikan teknis pelaksanaan aturan baru serta bagaimana pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap kebijakan tersebut.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi menambahkan, kegiatan ini bagian dari strategi membangun sinergi dengan stakeholder.

“Kami ingin memastikan semua pihak memperoleh informasi yang komprehensif dan dapat menjalankan perannya secara optimal,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, harap Wahyu, tumbuh kesadaran kolektif pelayanan prima dan pengawasan tuntas harus berjalan beriringan untuk mewujudkan sistem keimigrasian yang modern, tertib, dan profesional.