Kelapa
Sorotan terbaru dari Tag # Kelapa
Nasional
Nasional
Dukung Hiilirisasi, BPDP dan Pemda Kepulauan Talaud Kuatkan Program Hulu Perkebunan Kelapa
Talaud, katakabar.com -.. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaud kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Kementerian Keuangan, menggelar sosialisasi Program Hulu Perkebunan Kelapa untuk mendukung Program Hilirisasi Kelapa di Gereja Ebenhaezer Melonguane, Kamis (30/7) lalu. Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi komoditas kelapa yang selama ini masih banyak dijual dalam bentuk kopra di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kegiatan yang dihadiri sekitar 300 peserta ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Daud Malensang. Kegiatan menghadirkan Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan (PDSHP) Kelapa BPDP, Kementerian Keuangan, Triana Meinarsih, serta Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Tanaman Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Natalia Pangkerego, sebagai narasumber. Sosialisasi ini turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, lurah, kepala desa, penyuluh pertanian, kelompok tani dan koperasi perkebunan kelapa dari seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Kepala Divisi PDSHP Kelapa BPDP, Triana Meinarsih, menjbarkan luas areal perkebunan kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaud tercatat sekitar 22.382 hektare dan menempati peringkat keenam di Sulawesi Utara. Kecamatan Kalongan, Kabaruan, dan Tampan'Amma menjadi tiga sentra penghasil utama, dengan kopra sebagai produk unggulan. Triana memetakan sejumlah tantangan di lapangan, antara lain sekitar 3.562 hektare areal tanaman kelapa tua dan rusak, serangan organisme pengganggu tumbuhan, tingginya biaya logistik antarpulau, minimnya fasilitas pengolahan pascapanen, serta dukungan pendanaan pembangunan perkebunan kelapa yang belum optimal. Di sisi lain, Triana menyampaikan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki sejumlah kekuatan, antara lain dominasi perkebunan rakyat, agroklimat tropis pesisir yang sesuai untuk pertumbuhan kelapa, serta posisi strategis di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina. “Apabila kita membahas hilirisasi kelapa, kekuatan di sektor hulu harus dipersiapkan dengan baik. BPDP hadir melalui program penguatan sektor hulu perkebunan kelapa, yaitu Program Peremajaan Kelapa Rakyat dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa yang terdiri atas delapan bidang,” jelasnya. BPDP melalui Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hulu menjalankan dua program strategis, yakni Program Peremajaan Kelapa Rakyat serta Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa. Program Peremajaan Kelapa Rakyat menyasar tanaman tua dan tidak produktif melalui bantuan benih unggul bersertifikat. Sedang, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa mencakup penyediaan benih, pupuk dan pestisida; alat pascapanen dan unit pengolahan; jalan kebun dan jalan akses; alat transportasi; mesin pertanian; hingga infrastruktur pasar. Pengajuan usulan untuk kedua program dapat dilakukan melalui jalur dinas maupun jalur kemitraan. Setiap usulan akan diverifikasi secara teknis oleh dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota sebelum ditetapkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud, dalam sambutan yang disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Daud Malensang, menyebut kelapa bukan sekadar tanaman perkebunan, melainkan identitas daerah dan warisan leluhur yang menopang kehidupan masyarakat Talaud secara turun-temurun. Kelapa juga menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah, tetapi nilai tambahnya belum optimal karena pemanfaatannya masih didominasi penjualan dalam bentuk bahan mentah. "Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan program hilirisasi kelapa guna meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan sektor perkebunan, peningkatan produktivitas, serta pengembangan hilirisasi berbasis potensi daerah," serunya. BPDP menegaskan keberhasilan penguatan sektor hulu kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaud tidak hanya bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, kelembagaan pekebun, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar Program Peremajaan Kelapa Rakyat serta Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa Talaud secara berkelanjutan.
Sawit
Sawit
Mahasiswa Ditantang Hadirkan Riset Tingkatkan Produktivitas Sawit, Kakao dan Kelapa Berkelanjutan
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ajak mahasiswa Indonesia menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit, kakao, dan kelapa tanpa menambah luasan lahan. Tantangan tersebut disampaikan ketika Web Seminar Call for Proposal Lomba Riset Tingkat Mahasiswa Tahun 2026–2027. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, yang buka kegiatan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dan perguruan tinggi dalam menghasilkan riset yang relevan dengan kebutuhan sektor perkebunan serta dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan industri. “Mahasiswa memiliki ruang yang sangat besar untuk menghadirkan perspektif baru dan solusi yang berani. Melalui lomba ini, kami berharap lahir inovasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga dapat menjawab persoalan nyata serta meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit, kakao, dan kelapa,” ujar Mohammad Alfansyah. Program Lomba Riset Tingkat Mahasiswa bagian dari dukungan BPDP terhadap penelitian dan pengembangan komoditas perkebunan. Melalui program ini, mahasiswa didorong untuk menghasilkan gagasan yang kreatif, inovatif, aplikatif, dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut, terutama untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan pekebun. Dalam paparannya bertajuk “Riset Inovatif untuk Masa Depan Industri Perkebunan Indonesia”, Dr. Bandung Sahari, anggota Tim Penilai Lomba Riset BPDP, menyoroti besarnya peran pekebun rakyat dalam tiga komoditas tersebut. Saat ini, sekitar 41 persen areal perkebunan kelapa sawit dikelola oleh pekebun rakyat. Sementara itu, lebih dari 90 persen perkebunan kakao dan kelapa berada dalam pengelolaan pekebun rakyat. Besarnya porsi tersebut menjadikan peningkatan produktivitas pekebun rakyat sebagai salah satu kunci bagi masa depan industri perkebunan Indonesia. Di sisi lain, upaya peningkatan produksi tidak dapat lagi hanya mengandalkan perluasan lahan karena harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, pengendalian konversi lahan, dan komitmen terhadap pembangunan rendah karbon. “Pertanyaan penting yang perlu dijawab melalui riset adalah bagaimana meningkatkan produktivitas sawit, kakao, dan kelapa tanpa menambah luasan lahan, sekaligus memastikan inovasi tersebut tetap terjangkau dan dapat diterapkan oleh pekebun rakyat,” jelas Bandung. Pada komoditas kelapa sawit, tantangan produktivitas pekebun rakyat antara lain berkaitan dengan akses terhadap benih unggul, pupuk, pembiayaan, praktik pembibitan, pengendalian penyakit, dan penerapan praktik budidaya yang baik. Tantangan serupa juga dihadapi pekebun kakao dan kelapa, termasuk tanaman tua, perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, mutu hasil panen, serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar. Lantaran itu, mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada gagasan yang menarik secara akademis. Proposal riset perlu berangkat dari persoalan nyata, memiliki analisis kesenjangan yang kuat, menggunakan metodologi yang tepat, dan menawarkan solusi yang memungkinkan untuk diterapkan di lapangan. Inovasi yang ditawarkan dapat mencakup pengembangan varietas unggul dan tahan iklim, perbaikan kesehatan tanah, pemupukan presisi, pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan, pengelolaan air, mekanisasi, hingga pemanfaatan Internet of Things, kecerdasan buatan, dan data geospasial. Peluang riset juga terbuka pada bidang pascapanen, ketertelusuran rantai pasok, pemanfaatan limbah, ekonomi sirkular, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas pekebun. “Riset harus mampu menjadi jembatan antara pengetahuan di perguruan tinggi dan kebutuhan nyata industri serta pekebun. Ukuran keberhasilannya bukan hanya publikasi, melainkan juga seberapa besar solusi tersebut dapat memberikan dampak,” tutur Bandung. Dalam webinar tersebut, Kepala Divisi Penyaluran Dana Riset BPDP, Rahmat Widiana, turut menjabarkan mekanisme pengajuan proposal. Peserta lomba merupakan mahasiswa aktif jenjang sarjana atau diploma dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Setiap kelompok terdiri atas tiga hingga lima mahasiswa dan didampingi satu dosen pembimbing. “Kami mencari proposal yang mampu menunjukkan dengan jelas persoalan yang ingin diselesaikan, kebaruan solusi yang ditawarkan, dan manfaat yang dapat dihasilkan. Gagasan yang baik perlu diterjemahkan menjadi rancangan riset yang terukur, realistis, serta memiliki peluang untuk diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut,” ucap Rahmat Widiana. Penilaian proposal meliputi analisis kesenjangan, kualitas dan kreativitas kegiatan riset, kebermanfaatan, serta prospek pengembangan hasil penelitian. Ruang lingkup riset mencakup bidang budidaya, tanah dan lahan; pascapanen dan pengolahan; pangan dan kesehatan; bioenergi; biomaterial dan oleokimia; pengolahan limbah dan lingkungan; serta sosial, ekonomi, manajemen, bisnis, dan teknologi informasi. Melalui Lomba Riset Tingkat Mahasiswa Tahun 2026–2027, BPDP berharap lahir inovasi yang bukan hanya meningkatkan hasil per hektare, tetapi juga menekan biaya produksi, menjaga kesehatan ekosistem, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan memperkuat kesejahteraan pekebun rakyat. Tantangan kini berada di tangan mahasiswa: menghadirkan terobosan yang membuat kebun yang sudah ada menjadi lebih produktif, efisien, tangguh, dan berkelanjutan tanpa membuka lahan baru.
Nasional
Nasional
Sinara Fest 2026 di Tanah Sriwijaya: Kolaborasi BPDP Penguatan UMKM Kelapa Dorong 100 Ribu Sultan Muda Sumsel
Palembang, katakabar.com - Sinara Fest 2026 hadir di Tanah Sriwijaya, kolaborasi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) guna penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelapa mendorong 100 ribu Sultan Muda Sumatera Selatan. Kolaborasi BPDP bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Selatan menghadirkan Sinara Fest 2026 digelar dari 21 hingga 22 Mei 2026 lalu, di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Angkat tema “Sinergi Lintas Sektor Untuk Mendukung 100 Ribu Sultan Muda Sumsel: Menggerek Potensi Kelapa dari Hulu ke Pasar Global”, Sinara Fest 2026 hadir sebagai wadah kolaboratif untuk memperkuat pengembangan komoditas perkebunan sekaligus mendorong lahirnya generasi wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Retno Sri Sulistyani, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Ferdinan Lengkong, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Palembang, Agung Heru Pranyoto, Kepala KPPN Palembang, Aprijon, Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Perwakilan OPD Provinsi Sumatera Selatan serta para pelaku UMKM dan wirausaha muda perwakilan HIPMI Sumatera Selatan, hadir di kegiatan. Rangkaian kegiatan edukatif dan interaktif yang mencakup sosialisasi program strategis BPDP, diskusi publik bersama narasumber dari berbagai instansi, demo masak dan pelatihan kuliner, mini bazaar UMKM, hingga booth edukasi interaktif warnai pergelaran. Melalui berbagai aktivitas tersebut, pengunjung diajak untuk mengenal lebih dekat manfaat komoditas perkebunan dalam kehidupan sehari-hari serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pangihutan Siagian selaku Direktur Hukum & Kerja Sama BPDP, menyampaikan Sinara Fest wadah kolaboratif memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan, meningkatkan daya saing UMKM, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal Sumatera Selatan hingga tingkat global. “Sinara Fest bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang sinergi untuk mendorong pengembangan komoditas perkebunan dari hulu hingga hilir agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan UMKM,” ujarnya, dilansir dari laman BPDP, Senin sore. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menjelaskan berbagai peran BPDP dalam penguatan industri perkebunan kelapa sebagai pondasi penting dalam mendukung pengembangan hilirisasi komoditas kelapa secara berkelanjutan. “BPDP terus mendukung peremajaan kelapa, penguatan SDM, dukungan sarana prasarana, riset dan inovasi, promosi, serta penguatan UMKM untuk pengembangan pasar guna meningkatkan produktivitas kelapa nasional, kesejahteraan petani, dan daya saing produk kelapa Indonesia di pasar global," tegasnya. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto, mengatakan program 100.000 Sultan Muda salah satu program strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencetak generasi wirausaha muda yang kreatif dan mandiri. “Kami berharap sinergi antara BPDP, DJPb, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder dapat terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang mampu mendorong UMKM naik kelas dan memiliki daya saing,” ucapnya. Lewat Sinara Fest 2026, diharapkan tercipta sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, Akademisi, pelaku UMKM dan masyarakat dalam mendukung pengembangan komoditas perkebunan dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat lahirnya generasi wirausaha muda Sumatera Selatan yang berdaya saing dan berorientasi global.
Nusantara
Nusantara
BPDP Buka Call for Proposal Grant Riset 2026: Kelapa Sawit, Kakao dan Kelapa Menuju Hilirisasi Komersial
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), BLU Kementerian Keuangan telah menggelar Webinar sebagai panduan pendaftaran proposal pendanaan penelitian melalui program Grant Riset BPDP 2026 Transformasi lembaga saat ini meliputi pengelolaan dana untuk komoditas Kelapa Sawit, Kakao, dan Kelapa ini menjadi tonggak baru memperkuat kedaulatan sektor perkebunan nasional melalui inovasi dan teknologi. Program ini dirancang untuk memastikan riset tidak hanya berhenti di meja laboratorium, tetapi mampu memberikan solusi aplikatif bagi tantangan industri dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh penjuru Indonesia. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, menegaskan perluasan mandat lembaga tahun ini membawa semangat inklusivitas yang lebih besar. Menurutnya, BPDP memberikan ruang seluas-luasnya bagi para peneliti untuk mengeksplorasi potensi di tiga komoditas utama tanpa ada pembatasan jumlah riset yang kaku di tiap kategorinya. "Tahun ini, kami akan melihat riset-riset yang berdampak bagi kakao, kelapa, dan sawit. Kami tidak akan membatasi atau menentukan jumlahnya masing-masing secara spesifik. Paling penting bagi kita agar hasil dari riset kita menjadi maksimal pemanfaatannya menuju komersialisasi," jelasnya. Ia menambahkan keberhasilan program ini akan diukur dari sejauh mana hasil riset dapat dimanfaatkan secara nyata oleh para pemangku kepentingan guna meningkatkan nilai tambah produk perkebunan Indonesia di pasar global. Sejalan dengan visi tersebut, salah satu Komite Penelitian dan Pengembangan BPDP, Dr. Tony Liwang, menekankan pentingnya kualitas luaran (output) dari setiap proposal yang diajukan. Tony merinci standar ketat yang menjadi acuan penilaian agar dana yang disalurkan dapat tepat sasaran pada riset yang memiliki daya guna tinggi. "Output yang diharapkan adalah replicable sehingga siapa saja dapat menggunakan dan masyarakat dapat mengaplikasikannya. Tolong perhatikan daftar periksa agar tidak ada yang terlewatkan, seperti apakah riset sudah jelas, memiliki relevansi yang kuat, inovatif, berdampak, dan apakah nilai komersialisasinya bernilai tinggi?" tegas Dr. Tony Liwang. Riset yang replikabel dinilai menjadi kunci utama agar inovasi yang dihasilkan dapat segera diserap oleh industri kecil maupun menengah (UKM) perkebunan di berbagai wilayah. Motivasi Untuk Peneliti Nasional Kepala Divisi Penyaluran Dana Riset BPDP, Rahmat Widiana, memberikan pesan penyemangat bagi para akademisi dan praktisi riset di seluruh Indonesia. Beliau mengingatkan bahwa proses seleksi ini adalah bagian dari upaya kolektif untuk menajamkan kualitas keilmuan nasional. "Kami berharap Bapak dan Ibu tidak berkecil hati jika nantinya belum berhasil lolos. Tetapi, kami harapkan hasil ini menjadi momentum untuk semakin mempertajam fokus penelitiannya ke depan," ujar Rahmat Widiana. Rahmat juga menekankan BPDP berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses seleksi guna melahirkan inovasi unggulan yang dapat membanggakan Indonesia. Diketahui Pendaftaran proposal dilakukan sepenuhnya secara daring melalui portal resmi https://program-riset.bpdp.or.id/. Untuk batas akhir penyampaian usulan penelitian ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2026 mendatang. Para peneliti diwajibkan menyusun proposal inti secara ringkas dan sistematis dengan batas maksimal 20 halaman, mengacu pada peta jalan (roadmap) penelitian yang telah ditetapkan. Melalui sinergi antara akademisi dan dukungan pendanaan dari BPDP, sektor perkebunan diharapkan mampu menjadi pilar utama ekonomi hijau Indonesia di masa depan.
Nasional
Nasional
Sektor Hulu Punya Potensi Pengembangan Komoditas Perkebunan Kelapa di Kota Jember
Jember, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan ( PDSHP) Kelapa Bersama Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Jember sosialisasi program pengembangan komoditas kelapa di sektor hulu, yakni peremajaan kebun kelapa rakyat serta mekanisme penyaluran dana program sarana dan prasarana Kabupaten Jember, di pekan pertama Maret 2026 lalu. Acara sosialisasi yang dihadiri pemerintah daerah, Poktan, Gapoktan dan Koperasi dengan total peserta 110 orang, di Aula Dinas TPHP Kabupaten Jember. Selain itu, di acara tersebut dihadiri Mohammad Djamil, Kepala Dinas TPHP Kabupaten Jember, Triana Meinarsih, Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan (PDSHP) Kelapa, Tim Dinas TPHP Kabupaten Jember dan Tim PDSHP Kelapa BPDP. Kepala Dinas TPHP Kabupaten Jember, Moh. Djamil, menegaskan dukungan pendanaan dari BPDP mengenai pengembangan komoditas kelapa menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap sektor perkebunan di daerah. "Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember berharap sosialisasi ini dapat menjadi langkah awal menuju pelaksanaan program di lapangan sehingga para petani dapat memanfaatkan berbagai peluang bantuan yang tersedia," ujar Djamil. Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada para pekebun mengenai skema program peremajaan kelapa rakyat, termasuk dukungan sarana dan prasarana yang dibiayai BPDP. Program tersebut bagian dari langkah pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun kelapa sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan perkebunan rakyat. Di sisi lain, program ini juga diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat yang bergantung pada komoditas kelapa. Di acara tersebut, Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa BPDP , Triana Meinarsih, hadir sebagai narasumber menyampaikan paparan mengenai potensi pengembangan perkebunan kelapa di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember, termasuk berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para pekebun di lapangan. Triana memaparkan juga profil BPDP serta program layanan utama yang dijalankan dalam mendukung pengembangan komoditas perkebunan. Menurut Triana, Kabupaten Jember memiliki potensi besar, untuk pengembangan pada sektor hulu kelapa, ditandai dengan luas tanaman menghasilkan sekitar 4.778 ha pada tahun 2024 dan pertumbuhan areal sebesar 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Produksi kelapa mencapai sekitar 212 ribu ton dengan peningkatan produktivitas sebesar 58%. Kecamatan dengan potensi produksi terbesar antara lain Mayang, Wuluhan, dan Ambulu," sebutnya. Selain menjelaskan potensi pengembagan komoditas kelapa pada sektor hulu, Triana menuturkan secara rinci mengenai program peremajaan kelapa rakyat, yang meliputi persyaratan pengajuan, dokumen yang perlu disiapkan oleh kelompok tani, kriteria penerima bantuan, serta proses bisnis atau alur pelaksanaan program dari tahap pengusulan hingga penyaluran dana. Peserta juga memperoleh penjelasan terkait program dukungan sarana dan prasarana perkebunan kelapa, termasuk persyaratan, dokumen pengusulan, serta mekanisme pelaksanaan bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung pengelolaan kebun kelapa rakyat secara lebih optimal. Acara sosialisasi ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta. Beberapa isu yang mengemuka antara lain peluang pengusulan kelapa sebagai tanaman sela berupa program sarpras ekstensifikasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan teknis yang diatur Ditjen Perkebunan, kriteria tanaman yang dapat diikutsertakan dalam program peremajaan, serta ketentuan bantuan sarana prasarana seperti alat dan mesin pertanian serta pembangunan atau peningkatan jalan kebun untuk mendukung kegiatan pemeliharaan dan distribusi hasil panen. Melalui kegiatan ini, BPDP berharap para pekebun, serta kelembagaan petani seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi dapat memahami alur pengusulan program, serta siapkan persyaratan yang diperlukan guna mendorong pengelolaan perkebunan kelapa yang lebih berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan pekebun, khususnya di Kabupaten Jember.
Sawit
Sawit
Produk UMKM Sawit, Kakao dan Kelapa Tampil di DhawaFest Pesona Indonesia 2026
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berpartisipasi di Festival Dhawafest Pesona 2026: Persembahan Elok Nusantara yang digelar Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan tiga hari lamanya di pekan pertama Maret 2026 di Gedung Dhanapala, Jakarta. Kegiatan yang dihadiri sekitar 5.000 pengunjung selama 3 hari ini menjadi ajang promosi sekaligus edukasi bagi masyarakat mengenai berbagai potensi komoditas perkebunan yang memiliki nilai tambah tinggi. Direktur Jenderal Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan), Astera Primanto Bhakti turut mengunjungi booth BPDP. Saat kunjungannya, Astera menyampaikan apresiasi kepada BPDP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara konsisten berkomitmen mendorong pengembangan industri kelapa sawit, kelapa, dan kakao yang berkelanjutan. Di momen tersebut BPDP serahkan katalog 100 UMKM Sawit kepada Dirjen Perbendaharaan sebagai sarana untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan hasil karya UMKM yang telah mendapatkan dukungan dan pembinaan dari BPDP. Selain itu, BPDP terima penghargaan atas partisipasi dan dukungannya dalam pengembangan UMKM berkelanjutan. Penghargaan tersebut diserahkan Ida Yulidina Purbaya, istri Menteri Keuangan Republik Indonesia, kepada Pangihutan Siagian selaku Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP. Melalui booth edukasi yang dihadirkan, BPDP memperkenalkan berbagai informasi terkait peran dan program BPDP dalam pengembangan tiga komoditas strategis, yakni kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Ketiga komoditas tersebut memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Ida Purbaya selaku pembina Dharma Wanita Kemenkeu dan Istri dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, turut mengunjungi booth BPDP dan memberikan apresiasi atas berbagai upaya yang dilakukan BPDP dalam mendorong pengembangan komoditas perkebunan secara berkelanjutan. Ia berpesan agar BPDP terus mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk melanjutkan program hilirisasi pada ketiga komoditas tersebut melalui UMKM mitra binaan BPDP sehingga diharapkan produk-produk UMKM dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. “Pengembangan komoditas sawit, kelapa, dan kakao secara berkelanjutan sangat penting untuk mendukung perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan terhadap UMKM dan pengembangan produk bernilai tambah menjadi langkah penting agar komoditas Indonesia semakin dikenal dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ujarnya saat meninjau booth BPDP. Dalam partisipasinya pada Dhawafest Pesona 2026, BPDP juga menghadirkan UMKM mitra, yakni Nora Indonesia dan Cokelatin Signature, sebagai bagian dari upaya mendorong UMKM untuk terus berkembang dan naik kelas. Nora Indonesia menampilkan produk batik tenun dengan pewarna alami yang berasal dari komoditas BPDP, khususnya kakao dan kelapa, sehingga menghasilkan produk tekstil yang ramah lingkungan sekaligus memiliki nilai budaya yang tinggi. Sedang, Cokelatin Signature menghadirkan produk cokelat berkualitas yang dihasilkan melalui proses fermentasi biji kakao, sehingga menghasilkan cita rasa cokelat yang khas serta bernilai tambah tinggi. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM, Helmi Muhansyah, mengatakan Dhawafest Pesona menjadi momentum yang tepat untuk memperkenalkan berbagai produk turunan komoditas perkebunan kepada masyarakat luas. “Dhawafest Pesona selalu diramaikan oleh UMKM-UMKM dari berbagai daerah. Ini merupakan kesempatan bagus bagi kami (BPDP) untuk mengenalkan sekaligus mempromosikan produk-produk yang dapat dihasilkan dari kelapa sawit, kelapa dan kakao. Semoga nanti semakin banyak memberikan inspirasi bagi UMKM lain untuk ikut serta berkreasi dalam mengoptimalkan potensi produk turunan sawit,kakao dan kelapa,” harap Helmi. Melalui keikutsertaan dalam Dhawafest Pesona 2026, BPDP menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan komoditas perkebunan berkelanjutan sekaligus memperkuat peran UMKM dalam menciptakan produk bernilai tambah dari komoditas sawit, kelapa, dan kakao mendukung UMKM naik kelas, Indonesia Emas.
Nasional
Nasional
Terima Audiensi SKI, BPDP Perkuat Pengembangan Perkebunan Kelapa
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terima kunjungan audiensi dari Sahabat Kelapa Indonesia (SKI), guna bahas penguatan program pengembangan perkebunan kelapa nasional, di kantor BPDP di penghujung Februari 2026 lalu. Peserta audiensi SKI diterima Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa (PDSHP Kelapa) BPDP, Triana Meinarsih. Hadir saat audiensi Staf Divisi PDSHP Kelapa. Sedang dari SKI hadir Ketua Sahabat Kelapa Indonesia, Mawardin M. Simpala, beserta perwakilan anggota Sahabat Kelapa Indonesia yang selama ini aktif mendorong pengembangan komoditas kelapa di Indonesia. Di kegiatan tersebut, Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa BPDP, Triana Meinarsih memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Triana menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Sahabat Kelapa Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pengembangan komoditas kelapa nasional. Ia menekankan komoditas kelapa memiliki peran strategis bagi perekonomian masyarakat, khususnya karena sebagian besar perkebunan kelapa di Indonesia dikelola oleh pekebun rakyat. Triana berharap ke depan BPDP dan SKI dapat mendukung program pengembangan perkebunan kelapa, baik melalui program peremajaan kelapa rakyat, penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, penguatan kelembagaan pekebun, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perkebunan kelapa. Kegiatan audiensi dilanjutkan dengan pemaparan materi dari kedua lembaga mengenai peran, program, serta potensi pengembangan komoditas kelapa di Indonesia. Dalam pemaparannya, BPDP menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap komoditas perkebunan melalui transformasi kelembagaan BPDP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 yang memperluas mandat BPDP dalam pengelolaan dana perkebunan tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk komoditas kakao dan kelapa. BPDP memaparkan sejumlah program yang dirancang untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa, antara lain program peremajaan kelapa rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, program sarana dan prasarana perkebunan kelapa, serta promosi dan kemitraan. "Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kebun rakyat sekaligus memperkuat daya saing komoditas kelapa di pasar domestik maupun global," bebernya. Di kegiatan itu dijelaskan luas perkebunan kelapa di Indonesia mencapai sekitar 3,3 juta hektar dan lebih dari 98 persen dikelola oleh perkebunan rakyat, sehingga penguatan program pengembangan kelapa diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan jutaan petani kelapa di Indonesia. Sementara, SKI juga menjabarkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan organisasi tersebut dalam mengkampanyekan pengembangan kelapa nasional, termasuk melalui berbagai kegiatan promosi, publikasi, dan forum kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor kelapa. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi antara kedua belah pihak. Dalam diskusi tersebut, SKI menyampaikan program pengembangan perkebunan kelapa rakyat dari BPDP akan mendukung peningkatan produktivitas kelapa, sehingga akan memberikan manfaat nyata serta berdampak langsung bagi para pekebun kelapa di berbagai daerah di Indonesia. Penutup acara audiensi diakhiri dengan sesi penyerahan plakat dari SKI kepada BPDP sebagai bentuk apresiasi atas terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik antara kedua lembaga.
Nasional
Nasional
Senapelan 2025: Dorong Inovasi dan Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing Kelapa Indonesia di Era Globalisasi
Pekanbaru, katakabar.com - Fakultas Pertanian Universitas Riau sukses gelar Seminar Nasional Pertanian Berkelanjutan (SENAPELAN) 2025 angkat tema “Inovasi dan Kolaborasi untuk Meningkatkan Daya Saing Kelapa Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi dan Perubahan Iklim”. Acara berlangsung di salah satu hotel di Pekanbaru ini menghadirkan para pakar nasional, akademisi, praktisi industri, serta peneliti dari berbagai daerah di Indonesia. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau, Dr. Ahmad Rifai, S.P., M.P., yang buka acara. Ia menegaskan kelapa komoditas strategis yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui inovasi, penelitian, dan sinergi berbagai pihak. Untuk itu, Dr. Ahmad mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar di dunia. Pemateri Nasional Kupas Tantangan dan Peluang Industri Kelapa Di sesi pertama, acara menghadirkan pembicara dari lembaga strategis nasional secara daring yang dipandu moderator Dosen Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Ir. Fifi Puspita, M.P., meliputi Normansyah Syahruddin, M.Eng.Sc., Ph.D. (Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu – BPDP) membawakan materi “Optimalisasi Pendanaan dan Inovasi untuk Mendorong Pertanian Kelapa yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing di Indonesia”. Terus Bayu Dwi Apri Nugroho, S.T.P., M.Agr., Ph.D., IPU, ASEAN Eng. (Sekretaris Satgas Perencanaan dan Percepatan Hilirisasi Tanaman Kelapa, Kementerian PPN/Bappenas), menyampaikan “Akselerasi Hilirisasi Kelapa Nasional”, menyoroti strategi peningkatan nilai tambah produk kelapa nasional untuk menembus pasar global. Sementara, di sesi kedua dilanjutkan dengan paparan para ahli bidang agroforestri, agronomi, hingga tata niaga kelapa yang dipandu oleh moderator Ibu Dr. Isna Rahma Dini, S.Pi., M.Si., (dosen Fakultas Pertanian), yakni Mulyadi, S.P. (Direktur Yayasan Gambut) Tentang “Model Agroforestri Berbasis Kelapa–Kopi pada Ekosistem Gambut untuk Mendukung Pertanian Rendah Emisi dan Ketahanan Lanskap”. Dilanjutkan Dr. Deviona, S.P., M.P. (Dosen Agroteknologi UNRI) Membahas “Inovasi Agronomi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Kualitas Kelapa”. Lalu Ir. Syaiful Hadi, M.Si., Ph.D. (Dosen Agribisnis UNRI) Menyampaikan “Mewujudkan Tataniaga Kelapa Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan: Menyeimbangkan Aspek Ekonomi dan Ekologi”. Berikutnya, Kasrul A. Dahlan, S.P., M.Si. (Alumni Fakultas Pertanian UNRI) Memaparkan “Penguatan Rantai Pasok Kelapa Berkelanjutan: Kolaborasi Industri, Petani, dan Alumni UNRI dalam Mewujudkan Produk Bernilai Tambah” Diskusi interaktif berlangsung dinamis dengan fokus pada isu keberlanjutan, peningkatan nilai tambah, serta pembangunan ekosistem industri kelapa yang kompetitif. Ajang Diseminasi Riset Kelapa dan Pertanian Berkelanjutan Selain sesi seminar utama, SENAPELAN 2025 juga menghadirkan penyampaian hasil penelitian dari Penelitian Afirmasi Kelapa serta penelitian mandiri dari dosen, guru, mahasiswa, dan peneliti umum dipandu oleh Moderator Dosen Fakultas Pertanian, Puan Habibah, S.P., M.P. Sesi ini menjadi ruang inovasi bagi akademisi dan peneliti di bidang pertanian, khususnya kelapa. Para pemakalah mendapatkan kesempatan untuk memaparkan hasil penelitiannya serta berdiskusi langsung dengan moderator dan peserta, sehingga mendorong terbentuknya jaringan kolaborasi penelitian baru. Komitmen UNRI Pengembangan Kelapa Berkelanjutan SENAPELAN 2025 menjadi bukti komitmen Fakultas Pertanian Universitas Riau dalam: · mendukung hilirisasi komoditas kelapa nasional, · menguatkan peran akademisi dalam penelitian aplikatif, · membangun jejaring dengan lembaga pemerintah, industri, dan masyarakat, · mendorong inovasi yang relevan dengan isu global seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan. Acara ditutup dengan harapan seminar ini menjadi agenda rutin yang mampu menjembatani ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik lapangan demi terwujudnya pertanian kelapa Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan global.
Nasional
Nasional
BPDP Bertandang ke Pabrik PT NICO di Halmut Bangun Sinergi Pengembangan Perkebunan Kelapa
Maluku Utara, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara bertandang di fasilitas produksi PT Natural Indococonut Organik (NICO) di Tobelo Selatan, Halmahera Utara. Kunjungan lapangan ini bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah dan pelaku industri kelapa dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan di wilayah timur Indonesia. Tim turut didampingi Dinas Pertanian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara sebagai dinas pembina perusahaan. Hadir saat kunjungan lapangan tersebut Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin; Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa BPDP, Triana Meinarsih; beserta tim BPDP. Pada kunjungan lapangan ke PT NICO, tim BPDP berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan serta didampingi oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, Piet Hein Anthony; Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Abdu Wahab, dan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara, Taufik Biskali. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop, perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, Piet Hein Onthony. Suasana berjalan kondusif dan penuh antusiasme, mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem industri kelapa nasional. Dalam agenda tersebut, General Manager PT NICO, Nanang Rismadi, memaparkan konsep operasional perusahaan yang mengusung prinsip zero-waste. Melalui pendekatan ini, seluruh bagian kelapa mulai dari daging, air, sabut, tempurung hingga kulit ari diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti santan, air kelapa, kelapa bubuk, keripik kelapa, arang tempurung, dan minyak kelapa. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi memperkuat daya saing PT NICO sebagai industri pengolahan kelapa modern. Rombongan juga mendapat kesempatan untuk melihat langsung alur produksi di dalam pabrik. Mulai dari proses penyortiran buah kelapa berdasarkan ukuran dan kualitas, pengupasan serta pemisahan bagian kelapa, pengolahan di setiap lini produksi, hingga tahap akhir berupa pengemasan produk yang siap dipasarkan. Seluruh proses dilakukan dengan standar higienis dan penggunaan mesin modern, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana PT NICO menjaga mutu dan efisiensi produksi. Selama berkeliling, rombongan turut menyaksikan penerapan nyata prinsip zero-waste serta pemanfaatan teknologi otomatisasi yang semakin menegaskan kapasitas PT NICO sebagai industri berstandar internasional. PT NICO sendiri merupakan perusahaan pengolahan kelapa modern yang berdiri pada 2019 atas prakarsa Olaf Tobin, putra daerah Halmahera Utara yang memiliki visi menghadirkan industri kelapa bertaraf global di tanah kelahirannya. Sejak pembangunan pabrik dimulai pada 2020, perusahaan berkembang pesat. Dengan kapasitas hingga 600.000 butir kelapa per hari, instalasi mesin rampung pada 2022, dan pada 2023 berbagai lini produksi telah beroperasi, termasuk desiccated coconut, UHT coconut milk & water, serta crude coconut oil. Pada tahun yang sama, PT NICO berhasil meraih sertifikasi FSSC 22000 v5.1 dari SGS sebagai bukti komitmen terhadap standar mutu internasional. Mulai 2024, PT NICO resmi memasuki produksi komersial dan menembus pasar internasional, di antaranya China, Jerman, Swiss, Rusia, Kanada, Amerika Serikat, hingga Australia. Selain kontribusi ekonomi, perusahaan ini berperan penting dalam peningkatan kapasitas SDM lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan rantai pasok kelapa yang berkelanjutan di Halmahera Utara.
Nasional
Nasional
Dukung Pengembangan Perkebunan Kelapa di Pati Lewat Peremajaan dan Mekanisasi
Pati, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP bersama Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Pati, akademisi dan praktisi perkebunan gelar Workshop Penguatan Kelembagaan dalam Rangka Persiapan Program Peremajaan Kelapa Rakyat dan Program Sarana dan Prasarana di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan pekebun, mendorong penggunaan benih unggul, dan menyiapkan strategi pengembangan Perkebunan keapa, yaitu program peremajaan dan program sarana prasarana Perkebunan kelapa. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, yang hadir secara daring menyampaikan, BPDP hadir untuk memastikan pengelolaan dana perkebunan dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun, termasuk melalui program peremajaan, sarana dan prasarana, hingga dukungan sumber daya manusia. “Dengan penguatan kelembagaan, kita ingin petani lebih mandiri, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global,” tegasnya, dilansir dari laman website resmi BPDP, Kamis (25/9) sore. Workshop yang berlangsung pada 24 September 2025 ini menghadirkan berbagai narasumber, di antaranya perwakilan Ditjen Perkebunan yang membahas kebijakan dan regulasi kelembagaan pekebun, akademisi Universitas Gadjah Mada dan INSTIPER Yogyakarta yang memaparkan teknik pembibitan kelapa kopyor melalui kultur jaringan dan embrio, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati yang menekankan pentingnya koperasi dalam mendukung akses pembiayaan, pasar, dan tata kelola usaha.
