Ketahanan
Sorotan terbaru dari Tag # Ketahanan
Nasional
Nasional
Sespimma Polri Angkatan 75 Pokjar V Sinergi Dinas TPH Jabar Dorong Produktivitas Tanaman Jagung
Jawa Barat, katakabar.com - Sespimma Polri Angkatan 75 Pokjar V gelar forum grup discussion (FGD) bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Jawa Barat, Senin (4/5). Kegiatan ini membahas penguatan sinergi dan dukungan program ketahanan pangan nasional. Anjak Madya Sespimma, Kombes Pol Tommy Bambang Wirawan, mengatakan sinergitas dan kolaborasi menjadi hal penting terus dibangun antara Polri dan instansi pemerintah daerah. Usung tema 'Optimalisasi Kerjasama Polri Dengan Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura Provinsi Jawa Barat Guna Meningkatkan Produktivitas Tanaman Jagung Dalam Rangka Terdukungnya Ketahanan Pangan'. FGD ini dihadiri 25 serdik Sespimma dari Pokjar V, ASN dari Dinas TPH Provinsi Jabar 14 orang, 21 mahasiswa dari UNPARI, 2 orang Pawas, 2 Patun dan 2 pendamping dari Sespimma. "Sinergitas, kerja sama, dan lainnya pasti kita laksanakan. Untuk kegiatan ini saya ucapkan terima kasih, sebab sudah diterima Pak Kadis, dan memang Polri lagi ada perintah dari pimpinan untuk swasembada pangan, khususnya jagung," ujar Kombes Pol Tommy di Bandung. Selain jagung, kata Kombes Pol Tommy, terdapat pula fokus komoditas lain seperti padi yang menjadi perhatian dalam program ketahanan pangan Polri. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat mendorong kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Ia berharap melalui kolaborasi tersebut, ketahanan pangan nasional dapat semakin kuat. Ia optimistis upaya bersama ini mampu mendukung percepatan pembangunan nasional. "Mudah-mudahan pembangunan nasional bisa terus kita kejar, dan kita capai dengan ketahanan pangan yang mantap, terima kasih," harapnya. Mengenai harapan ke depan, Kombe Pol Tommy membuka peluang kerja sama lanjutan dengan Dinas Pertanian, khususnya peningkatan kapasitas personel Polri di bidang pertanian. Salah satunya melalui pelatihan dan pembekalan keahlian. "Mudah-mudahan nanti kepala dari dinas pertanian untuk Polri sendiri, mungkin nanti ada pelatihan, kerjasama, dan dalam skup mungkin nanti dari polisi sendiri untuk mempersiapkan personilnya yang ahli di bidang pertanian," ucapnya. Sementara, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Jawa Barat, Dadan Hidayat, mengungkapkan produksi jagung di Jawa Barat terus menunjukkan peningkatan. Hingga 2025, Jawa Barat menempati peringkat ketujuh secara nasional. "Jadi untuk jagung ini Jawa Barat tadi, sampai dengan 2025 peningkat ke 7 tingkat nasional," ulasnya. Peningkatan produksi jagung didorong oleh berbagai inisiatif, tutur Dadan, termasuk kerja sama antara pemerintah pusat, Polri, dan pemerintah daerah. Ia menyebut telah ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pimpinan Polri dan kementerian terkait. "Tentunya upaya dan usaha bagaimana kita meningkatkan produksi jagung Jawa Barat tadi kita sudah dengar bersama. Ada MoU yang kita tanda tangani, di tingkat pimpinan antara Polri dengan Pak Menteri, dan kami tingkat daerah dengan Polda Jabar," imbuhnya. Dijabarkan Dadan, salah satu faktor penting dalam pengembangan pertanian adalah ketersediaan lahan. Dalam hal ini, Polda Jabar turut berinisiatif menyediakan lahan dari berbagai sumber, termasuk lahan perkebunan dan aset institusi. Selain lahan, permodalan juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan jagung. Dadan menyebut adanya dukungan pembiayaan yang terhubung dengan perbankan dan koperasi internal Polri. “Yang kedua juga ada permodalan, ini masalah utama permodalan, ternyata diinisiasi juga terkoneksi dengan Bank Himbara dan juga dengan Primkopol itu sendiri, dengan CSR,” sebutnya. Ia menambahkan, aspek hilir seperti pemasaran juga telah dipersiapkan dengan baik. Hasil produksi jagung disebut telah terserap oleh Bulog maupun industri pakan ternak. Dadan menekankan pentingnya membangun ekosistem pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Hal ini dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. "Jadi upaya peningkatan produksi harus dibarengi dengan hilirnya dan alhamdulillah, ekosistem pertanian ini sudah terbangun," tegasnya. Ia berharap kejelasan pasar, dan dukungan sistem yang ada dapat menarik minat anak muda untuk mengembangkan budidaya jagung. Dengan demikian, sektor pertanian dapat terus berkembang secara berkelanjutan.
Nasional
Nasional
Dukung Ketahanan Pangan, PalmCo Perkuat Kemitraan Petani di Jambi
Jambi, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) lewat Subholding PTPN IV PalmCo terus perkuat peran strategisnya dukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan kemitraan bersama petani di daerah. Komitmen tersebut tercermin dengan kehadiran Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, yang mendampingi Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, pada rangkaian kegiatan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tingkat Provinsi Jambi, di pekan keempat April 2026 lalu. Provinsi Jambi salah satu wilayah strategis bagi operasional PalmCo. Selain sebagai sentra kelapa sawit, wilayah ini memiliki komoditas unggulan lain seperti teh dan kopi yang sebagian besar dikelola oleh petani rakyat. Pada konteks tersebut, sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan petani menjadi kunci dalam menjaga produktivitas sekaligus keberlanjutan sektor pertanian. Di sela kegiatan, Jatmiko menegaskan, peran petani merupakan bagian integral dari kinerja perusahaan. Ia menyebut kontribusi petani terhadap pasokan bahan baku sangat signifikan. Sepanjang 2025, sekitar 25 persen dari total produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang dikelola PalmCo berasal dari petani mitra, dengan volume penyerapan mencapai 3,25 juta ton. "Capaian ini menempatkan PalmCo sebagai salah satu offtaker utama yang berperan dalam menyerap hasil panen rakyat sekaligus mendukung program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," jelasnya. Petani bukan sekadar mitra, tegas Jatmiko, tetapi bagian dari identitas perusahaan. Tanpa mereka, pertumbuhan PalmCo tidak akan seperti sekarang. "Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui berbagai inisiatif, termasuk pelibatan petani dalam kegiatan nasional serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah," ucapnya. Selama kunjungan di Jambi, PalmCo bersama Kementerian Pertanian dan HKTI terlibat mengikuti sejumlah agenda, mulai dari pertemuan dengan organisasi petani seperti Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), Wanita Tani, dan Pemuda Tani, hingga kegiatan tanam bersama. Di kawasan Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muara Jambi, dilakukan penanaman benih jagung dan bibit buah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman padi brigade di Kabupaten Batanghari serta pelantikan pengurus DPD HKTI Provinsi Jambi. Rangkaian kegiatan ini mencerminkan pendekatan pembangunan pertanian yang terintegrasi lintas komoditas dalam satu ekosistem yang berkelanjutan. Menurut Jatmiko, sinergi antara pelaku hulu dan hilir, termasuk perusahaan, organisasi petani, serta penyedia sarana produksi, menjadi faktor kunci dalam percepatan swasembada pangan nasional. “Di wilayah multikomoditas seperti Jambi, kolaborasi menjadi kunci. Ketika petani berdaya dan ekosistemnya kuat, maka target swasembada pangan bukan hal yang sulit dicapai,” imbuhnya. Penguatan kemitraan ini sekaligus menegaskan peran Holding Perkebunan Nusantara tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari solusi dalam menjawab tantangan pangan nasional.
Nusantara
Nusantara
Wapres RI Lihat Proyek BB, PTPP Percepat Pembangunan Dukung Ketahanan Air dan Pangan
Trenggalek, katakabar.com - PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, sambut kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, lihat progres pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Di kunjungan tersebut, Wapres turut didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Muhammad Noor, Kepala SNVT Pembangunan Bendungan Bagong Riwin Andono, beserta General Manager PTPP Apri Setiawan. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis guna memperkuat ketahanan air, ketahanan pangan, serta pengendalian banjir di wilayah selatan Jawa Timur. Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, Wakil Presiden menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek agar manfaat Bendungan Bagong dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya petani dan warga Trenggalek. Di kegiatan tersebut, Wapres menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran pembangunan. Proyek Pembangunan Bendungan Bagong (BB) Paket III yang dikerjakan oleh PTPP memiliki nilai kontrak sebesar Rp402,31 miliar dengan masa pelaksanaan selama 1.473 hari kalender, terhitung sejak 20 Desember 2024. Hingga saat ini, progres proyek telah mencapai 59,49 persen, dari target sebesar 56,56 persen mencerminkan kinerja proyek yang berjalan lebih cepat dari rencana. Bendungan Bagong memiliki kapasitas tampung sebesar 17,4 juta meter kubik yang diproyeksikan mampu menyuplai air irigasi bagi 977 hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Bagong. Selain itu, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 153 liter per detik serta berperan dalam pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Trenggalek. Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan progres positif proyek ini merupakan hasil dari perencanaan matang, inovasi berkelanjutan, serta kolaborasi yang solid antar seluruh pemangku kepentingan. “PTPP berkomitmen untuk menyelesaikan proyek Bendungan Bagong tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung ketahanan air dan peningkatan produktivitas pertanian,” ujarnya. Dalam pelaksanaannya, proyek Bendungan Bagong menghadapi tantangan teknis yang cukup kompleks, terutama karena konstruksi bendungan bertumpu pada lapisan koluvial yang memerlukan rekayasa engineering khusus untuk memastikan stabilitas dan keamanan struktur. Untuk mengatasi tantangan tersebut, PTPP mengimplementasikan berbagai inovasi konstruksi guna meningkatkan efektivitas pekerjaan serta menjaga standar keselamatan kerja. Penerapan inovasi ini turut berkontribusi terhadap capaian proyek yang membanggakan, di antaranya diraihnya Penghargaan Indonesia Construction Safety Award 2023 kategori Safety Innovation – Proyek BUMN dengan judul makalah “Tunnel Dust Buster Bendungan Bagong - Divisi Infrastruktur 2”, serta Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024 kategori Penyedia Jasa dengan Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Terbaik Bidang Sumber Daya Air dari Kementerian Pekerjaan Umum. Di kunjungannya, Wapres turut memberikan apresiasi kepada tim proyek serta menyampaikan pesan penyemangat “Semangat Terus” kepada seluruh pekerja di lapangan. Dukungan tersebut diharapkan semakin memotivasi percepatan penyelesaian proyek secara optimal. PTPP berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.
Nusantara
Nusantara
PTPN III Dorong Ketahanan Pangan dan Energi Lewat Ekspansi dan Hilirisasi Ubi Kayu
Jakarta, katakabar.com - PT Perkebunan Nusantara III (Persero) terus perkuat perannya sebagai BUMN strategis dukung agenda pemerintah yaitu program ketahanan pangan dan energi nasional. Salah satu langkah konkret yang tengah dipersiapkan adalah pelaksanaan program pengembangan dan hilirisasi komoditas ubi kayu. Program ini dirancang sebagai model pengembangan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pada sisi on farm, PTPN III (Persero) akan fokus pada optimalisasi lahan, penanaman dan peningkatan produktivitas, serta pengembangan varietas unggul ubi kayu yang adaptif dan memiliki produktivitas tinggi. Sedang di sisi off farm, penguatan hilirisasi dilakukan melalui pengembangan industri pengolahan bioetanol melalui kolaborasi operasional dengan mitra pada fasilitas pabrik bioetanol di Lampung. Direktur Utama PTPN III (Persero), Denaldy Mulino Mauna, di acara kick off program hilirisasi di Kantor Holding Jakarta, mengatakan program ini langkah strategis perusahaan membangun ekosistem agroindustri masa depan yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan. Menurutnya, ubi kayu bukan hanya komoditas pertanian, tetapi memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus penopang kebutuhan nasional di sektor pangan dan energi. “Kami melihat ubi kayu sebagai komoditas strategis dengan potensi besar untuk pendukung ketahanan energi dan pangan nasional. Lantaran itu, pengembangannya tidak cukup hanya berhenti pada budidaya, tetapi harus dibangun secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Kami mau pastikan peningkatan produksi di tingkat kebun berjalan seiring dengan kesiapan industri pengolahan, sehingga tercipta rantai nilai yang kuat, efisien dan berkelanjutan," jelasnya. Sebagai bentuk komitmen perusahaan, pada 14 hingga 15 April 2026 lalu, Direktur Utama PTPN III (Persero) bersama jajaran terkait, melakukan rangkaian pertemuan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Lampung untuk memastikan implementasi. Pertemuan tersebut melibatkan Gubernur Lampung, masyarakat petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani ubi Kayu Indonesia (PPUKI), serta mitra operasional PT Medco Ethanol Lampung hingga kalangan akademisi di Universitas Lampung. Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung diarahkan untuk memperkuat dukungan kebijakan daerah, percepatan ekosistem investasi, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pengembangan. Sementara dialog dengan pelaku usaha dan asosiasi petani diharapkan memperkuat rantai pasok bahan baku serta menciptakan pola kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan petani. Di bidang riset dan inovasi, kerja sama dengan Universitas Lampung yang akan didampingi oleh PT Riset Perkebunan Nusantara menjadi bagian penting pengembangan varietas unggul serta penerapan teknologi budidaya modern, termasuk uji coba teknik peningkatan produktivitas dengan metode Mukibat. Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan ini diharapkan mampu meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan. Pengembangan pabrik bioetanol di Lampung juga diproyeksikan memberikan multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya ekonomi wilayah, meningkatnya nilai tambah hasil pertanian, hingga terbentuknya ekosistem industri hijau berbasis sumber daya lokal. Melalui program ini, PTPN III (Persero) menegaskan komitmennya untuk terus menjadi motor penggerak pembangunan sektor agroindustri nasional, menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus mendukung target besar Indonesia mewujudkan ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan sesuai dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Internasional
Internasional
Kedutaan Besar India Dorong Impor Urea dari Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan
Jakarta, katakabar.com - Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono di Jakarta, Kamis (16/4) lalu. Pertemuan tersebut dilakukan demi mendorong kerja sama impor pupuk urea dari Indonesia guna mengamankan pasokan pupuk bagi musim tanam India mendatang melalui skema antar pemerintah di tengah dinamika global rantai pasok pertanian. Langkah ini menegaskan pendekatan aktif India dalam memperluas sumber pasokan pupuk strategis, sekaligus mencerminkan meningkatnya peran Indonesia sebagai mitra potensial dalam menjaga stabilitas pangan kawasan dan global. Dorongan dari pihak Kedutaan India juga memperlihatkan bahwa isu pupuk kini tidak lagi sekadar persoalan teknis pertanian, tetapi telah menjadi bagian dari diplomasi ekonomi dan ketahanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, fluktuasi harga energi global, gangguan rantai pasok, hingga dinamika geopolitik telah mempengaruhi ketersediaan pupuk di berbagai negara, termasuk India yang memiliki kebutuhan sangat besar untuk menopang sektor pertaniannya. Kerja sama ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian nasional. Fokus pembahasan tidak hanya terbatas pada perdagangan pupuk, tetapi juga mencakup isu yang lebih luas seperti ketahanan pangan dan ketersediaan sarana produksi. “Diskusi yang komprehensif dan produktif bersama Pak Sudaryono mengenai kerja sama pertanian bilateral termasuk ketahanan pangan dan ketersediaan input (sarana produksi),” ujar Dubes Sandeep. Ia menegaskan India melihat Indonesia sebagai mitra yang kredibel dalam menjawab kebutuhan pupuk, khususnya urea, yang menjadi komponen penting dalam mendukung produktivitas pertanian. “Pak Sudaryono telah menyampaikan dengan sangat jelas bahwa ekspor hanya akan dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Jika terdapat surplus, maka kami akan sangat senang untuk membelinya dari Indonesia melalui skema kerja sama antar pemerintah,” jelasnya. Pernyataan ini sekaligus menunjukkan India tidak hanya mencari pemasok, tetapi juga mengedepankan model kerja sama yang stabil, terukur, dan berbasis kesepahaman antar pemerintah. Skema seperti ini dinilai penting untuk meminimalkan risiko volatilitas pasar global yang sering kali berdampak pada harga dan ketersediaan pupuk. Indonesia Buka Peluang Tetap Prioritaskan Domestik Di sisi lain, pemerintah Indonesia menyambut positif minat tersebut, dengan tetap menegaskan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan ekspor. Sudaryono menyampaikan bahwa pembahasan ini juga menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk berkontribusi tanpa mengorbankan kebutuhan nasional. “Hari ini kami mendiskusikan salah satu topik utamanya adalah bagaimana India itu kemudian bisa mengamankan kebutuhan pasokan ureanya yang salah satu sumbernya adalah berasal dari Indonesia,” kata Sudaryono. Indonesia saat ini memiliki potensi surplus produksi urea sekitar 1,5 juta ton. Tetapi, ekspor hanya akan dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi secara optimal guna menjaga stabilitas produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Pendekatan ini mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara peluang ekonomi dari ekspor dan tanggung jawab menjaga pasokan domestik. Pada konteks ini, pupuk menjadi komoditas strategis yang tidak bisa diperlakukan semata-mata sebagai barang dagangan biasa. Kerja sama ini juga diperkuat oleh faktor teknis yang menguntungkan kedua negara, yakni perbedaan siklus musim tanam. India memasuki periode tanam utama pada Juli hingga September, sementara Indonesia berada dalam fase aktivitas yang relatif lebih rendah. Perbedaan ini memberikan fleksibilitas dalam pengaturan distribusi pupuk, sehingga Indonesia dapat mengalokasikan sebagian produksinya untuk ekspor tanpa mengganggu kebutuhan petani dalam negeri. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa kerja sama ini dinilai realistis untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Selain itu, momentum ini juga memperlihatkan bagaimana koordinasi lintas negara dalam sektor pertanian dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Industri Pupuk Nasional Siap Tetapi Selektif Kesiapan Indonesia turut didukung oleh kapasitas produksi yang kuat. Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company, Rahmad Pribadi, menegaskan ekspor akan tetap dilakukan secara terukur dan mengikuti siklus pertanian nasional. “Kita ekspor ketika kebutuhan dalam negeri mencukupi. Kalau hitungan total nasional kan ada ekses tapi kita tahu ada musim tanam dan musim di luar tanam. Kita tidak mungkin ekspor saat musim tanam,” ulas Rahmad. Ia memastikan stok pupuk nasional berada dalam kondisi aman. “Saat ini (stok pupuk) 1,2 juta ton, ditambah produksi harian sekitar 25.000 ton urea dan 15.000 ton NPK. Jadi sangat cukup,” imbuhnya. Dengan kapasitas produksi yang mencapai puluhan juta ton per tahun, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk memainkan peran lebih besar di pasar global. Tetapi, kehati-hatian tetap menjadi prinsip utama agar tidak terjadi gangguan pada distribusi dalam negeri. Diplomasi Pertanian dan Peran Global Indonesia Dorongan dari Kedutaan India ini mencerminkan penguatan diplomasi berbasis pangan di tengah tekanan global terhadap rantai pasok pupuk. Kebutuhan pupuk yang tinggi, ditambah dengan ketidakpastian pasokan global, membuat negara-negara mulai mencari mitra yang stabil dan dapat diandalkan. Bagi India, Indonesia menawarkan kombinasi antara kapasitas produksi, kedekatan geografis, dan hubungan bilateral yang kuat. Sedang, bagi Indonesia, kerja sama ini membuka peluang untuk memperluas pengaruhnya dalam isu ketahanan pangan global. Lebih jauh, langkah ini juga memperlihatkan transformasi peran Indonesia dari sekadar produsen domestik menjadi aktor strategis dalam ekosistem pangan dunia. Dengan pengelolaan yang tepat, kerja sama seperti ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional berbasis sektor riil.
Internasional
Internasional
OTC 2026, PHR Dorong Ekspansi MNK Jadi Game Changer Ketahanan Energi Nasional
Jakarta, katakabar.com - Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Muhamad Arifin, menjelaskan sebagai langkah strategis PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dorong ekspansi (pengembangan) Migas Non-Konvensional (MNK) guna menjaga keberlanjutan produksi. "Hal ini berpotensi menjadi game changer memperkuat portofolio masa depan Pertamina sekaligus menjaga ketahanan energi nasional di tengah tantangan lapangan migas konvensional yang semakin menua (mature fields)," ujarnya di ajang Offshore Technology Conference (OTC) Asia 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (2/4) lalu. Pada paparannya, Muhamad Arifin, menekankan pengembangan MNK menjadi salah satu solusi kunci untuk menjawab tantangan penurunan produksi dari lapangan konvensional. "Dengan kondisi produksi lapangan tua yang terus menurun, pengembangan migas non-konvensional bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan strategis. MNK berpotensi menjadi game changer dalam memperkuat portofolio energi masa depan Pertamina sekaligus menjaga ketahanan energi nasional," kupas Arifin. Menurutnya, PHR mengidentifikasi potensi besar pada sub-cekungan North Aman yang diperkirakan memiliki sumber daya mencapai 11,3 miliar barel minyak di tempat (BBO). Potensi ini menjadi peluang signifikan yang selama ini belum pernah tergarap di Indonesia. Sejalan dengan upaya tersebut, ucap Arifin, PHR telah mencatatkan progres penting dalam pengembangan MNK di Wilayah Kerja Rokan. Pada struktur sub-basin North Aman mencakup Gulamo dan Kelok, "PHR berhasil membuktikan keberadaan hidrokarbon melalui sumur eksplorasi yang telah dilakukan single frac horizontal dan uji alir (flowback test), menjadikannya sebagai salah satu tonggak awal pengembangan MNK di Indonesia," tuturnya. Selanjutnya melalui proses Appraisal, sambung Arifin, PHR tengah melanjutkan perencanaan pengeboran horizontal dan dilanjutkan dengan multi-stage fracturing horizontal sebagai tonggak awal tahapan pengembangan migas non-konvensional di Rokan. "Struktur North Aman ini memang salah satu struktur penting sebagai fondasi penting dalam membuka potensi MNK yang luas pada sub-basin lainnya di Blok Rokan seperti South Aman, Rangau dan Balam," ulasnya. Tetapi, Arifin menegaskan tantangan utama pengembangan MNK tidak hanya terletak pada aspek bawah permukaan (subsurface), tetapi juga faktor di atas permukaan (above ground). “Tantangan terbesar MNK justru berada pada aspek above ground, mulai dari biaya investasi yang masih tinggi, dukungan regulasi dan fiskal yang kompetitif, hingga kesiapan infrastruktur dan penguatan kemampuan dan pengalaman. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan," imbuhnya. Untuk mencapai skala ekonomis, PHR menekankan pentingnya sinergi dalam ekosistem pengembangan MNK, yang melibatkan Pemerintah sebagai pembuat regulasi, operator sebagai pengelola asset, serta mitra strategis yang memiliki teknologi, kapabilitas operasi MNK dan atau kapasitas finansial. PHR juga telah menetapkan peta jalan pengembangan MNK secara bertahap, dimulai dari target pemberian kontrak bagi hasil ( Production Sharing Contract/PSC) pada kuartal II 2026, dilanjutkan dengan pengeboran sumur appraisal pada kuartal IV 2026. Produksi awal ditargetkan mulai pada 2028, dengan pengembangan skala besar pada 2030 ke atas dan proyeksi puncak produksi pada 2037. “Kami optimistis Indonesia siap beralih dari tahap pilot menuju pengembangan MNK yang terukur dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, MNK akan menjadi pilar penting dalam mendukung ketahanan energi nasional di masa depan,” sebut Arifin. Partisipasi Grup Pertamina dalam OTC Asia 2026 juga diperkuat oleh kehadiran sejumlah pembicara lainnya. Direktur Utama Pertamina Hulu Energi, Awang Lazuardi yang tampil dalam sesi Leadership Dialogue. Ia menyoroti energi berbasis hidrokarbon masih menjadi tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan energi dunia yang terus meningkat. Tetapi, tekanan global untuk menurunkan emisi karbon juga tidak bisa diabaikan. Sebagai respons atas tantangan tersebut, PHE mengusung strategi pertumbuhan ganda atau dual growth strategy. Pendekatan ini menggabungkan penguatan bisnis hulu migas dengan pengembangan energi rendah karbon. Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi, Mery Luciawaty, turut berbagi pandangan mengenai strategi pengembangan bisnis hulu migas, transformasi menuju energi berkelanjutan, serta peran Pertamina Hulu Energi dalam mendukung transisi energi di tingkat regional. Tak kalah menarik, Manager Bidding & Business Performance Pertamina Drilling Services Indonesia, Ahmad Burhan Noviaris, memaparkan materi bertajuk “Pertamina Drilling Capabilities Through Integrated Project Management”. Ia menyoroti penerapan konsep Integrated Project Management (IPM) untuk meningkatkan efisiensi operasi, didukung kapabilitas 57 rig dan lebih dari 110 layanan pengeboran. Melalui forum ini dan komitmen pada inovasi, PHR menegaskan perannya sebagai motor penggerak transformasi sektor hulu migas nasional, sekaligus mendorong optimalisasi sumber daya energi. Pengembangan MNK menjadi salah satu solusi kunci untuk menjawab tantangan penurunan produksi dari lapangan konvensional. Untuk itu, PHR telah menetapkan peta jalan pengembangan MNK secara bertahap, dengan pengembangan skala besar pada 2030 ke atas dan proyeksi puncak produksi pada 2037 mendatang.
Nasional
Nasional
Pengadaan 54 Lokomotif CC 205 Tuntas, KAI Divre IV Siap Amankan Ketahanan Energi Nasional
Lampung, katakabar.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang kembali menerima tambahan 16 unit lokomotif baru tipe CC 205 yang diproduksi oleh Progress Rail di Alabama, Amerika Serikat. Lokomotif tersebut tiba melalui Pelabuhan Panjang, Lampung, sebagai bagian dari batch keempat dalam program pengadaan sebanyak 54 unit lokomotif. Dengan tibanya pengiriman pada batch keempat ini, seluruh rangkaian pengadaan telah terpenuhi. Dengan demikian, Divre IV Tanjungkarang kini telah menerima secara lengkap 54 unit lokomotif baru yang akan digunakan untuk mendukung peningkatan kinerja operasional perkeretaapian di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Manager Humas KAI Divre IV Tanjungkarang, Azhar Zaki Assjari, menyampaikan penambahan sarana lokomotif ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kelancaran layanan angkutan barang, khususnya untuk komoditas batubara serta berbagai kebutuhan logistik lainnya yang terus mengalami pertumbuhan di wilayah Sumatera Bagian Selatan. “Selain meningkatkan efisiensi operasional, pemanfaatan kereta api sebagai moda angkutan barang juga menjadi solusi yang efektif dalam menekan polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Dalam satu perjalanan, rangkaian KA angkutan batu bara yang menarik 61 gerbong dengan kapasitas sekitar 3.050 ton mampu menggantikan hingga 120 truk kontainer berukuran 40 kaki,” ujar Zaki. Ia menjelaskan satu rangkaian KA angkutan batu bara menghasilkan emisi sekitar 10.766 kg CO₂ per perjalanan, jauh lebih rendah dibandingkan emisi yang dihasilkan oleh 120 truk kontainer yang mencapai 65.645 kg CO₂ per perjalanan. Dengan efisiensi penggunaan bahan bakar yang lebih baik serta kapasitas angkut yang jauh lebih besar, kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung distribusi barang. Selain berdampak pada aspek lingkungan, penggunaan kereta api sebagai moda angkutan barang juga memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran lalu lintas. Berkurangnya volume kendaraan berat di jalan tol maupun jalan nasional dapat membantu memperlancar arus kendaraan sekaligus memperpanjang umur layanan infrastruktur jalan. Di sisi lain, pengalihan angkutan barang ke moda rel juga berpotensi menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar. Transportasi barang melalui jalur rel memiliki tingkat kecelakaan yang relatif lebih rendah serta risiko kerusakan barang yang lebih kecil, sehingga menjadi pilihan yang lebih aman dan andal bagi dunia usaha. Dengan dukungan sarana yang semakin memadai, KAI Divre IV Tanjungkarang terus membuka peluang kerja sama dengan berbagai sektor industri dan pelaku logistik untuk memanfaatkan layanan angkutan barang berbasis rel. “Kami terus mendorong sinergi antara operator logistik, pelaku industri, dan pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan kereta api untuk distribusi barang. Hal ini merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem logistik yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan,” ulas Zaki.
Nasional
Nasional
Mampukah Pengembangan DME Perkuat Ketahanan Energi Nasional?
Jakarta, katakabar.com - Ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) mengharuskan pemerintah mempercepat pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai alternatif bahan bakar rumah tangga. Konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, sedang sekitar 75 persen kebutuhan masih dipenuhi melalui impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai impor LPG Indonesia pada 2024 mencapai US$3,8 miliar atau setara Rp64,1 triliun (kurs Rp16.888 per dolar AS). Proyek DME bahkan telah masuk dalam daftar proyek prioritas hilirisasi nasional dan direncanakan mulai digarap pada tahun ini di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. MIND ID bersama Pertamina berkolaborasi dalam percepatan hilirisasi batu bara menjadi menjadi produk energi alternatif seperti Synthetic Natural Gas (SNG), Dimethyl Ether (DME) dan Methanol melalui penguatan rantai mineral, batu bara, dan energi nasional. Dalam kolaborasi ini Pertamina berperan sebagai offtaker dan agregator infrastruktur distribusi. Hasil hilirisasi batu bara, seperti Dimethyl Ether (DME), Synthetic Natural Gas (SNG), dan metanol nantinya akan terserap dan tersalurkan secara efektif kepada masyarakat dan industri sebagai substitusi energi impor. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menilai pengembangan DME menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, konflik di Timur Tengah dapat mengganggu distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk Persia yang melewati jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz. Amerika Serikat menjadi pemasok utama dengan nilai impor sekitar US$2,03 miliar atau sekitar 53 persen dari total impor. Sementara, Qatar menyumbang sekitar 11 persen, disusul Uni Emirat Arab sekitar 10 persen. Besarnya ketergantungan tersebut membuat pasokan LPG domestik rentan terhadap dinamika pasar energi global, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia. “Ketika terjadi eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan minyak maupun gas dari kawasan Teluk Persia yang melewati Selat Hormuz, ini menjadi alasan kuat kenapa kita perlu melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME,” ujarnya. Ia mengatakan pengembangan DME salah satu upaya untuk mencari sumber energi substitusi yang dalam jangka panjang dapat menggantikan sebagian kebutuhan LPG impor. Selain mendukung ketahanan energi, pengembangan DME juga berpotensi membuka pasar baru bagi batu bara berkalori rendah. Indonesia dinilai memiliki modal sumber daya untuk mengembangkan industri tersebut. Hal ini mampu mendorong efektifitas PTBA dalam operasional sehingga produksi batubara kalori rendah juga bisa teroptimalisasi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki sumber daya batu bara sekitar 97,96 miliar ton dengan cadangan mencapai 31,95 miliar ton. Sebagian besar cadangan tersebut merupakan batu bara berkalori rendah atau low rank coal, yang selama ini memiliki nilai ekonomi relatif rendah di pasar ekspor. Menurut Bambang, hilirisasi batu bara juga menjadi kewajiban bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang kontraknya telah diperpanjang. “Hilirisasi batubara wajib dilakukan oleh pemegang PKP2B yang diperpanjang. Soal apakah ini akan membawa gairah baru atau tidak tergantung dari niatan para pelaku industrinya,” jelasnya. Ketua Komite Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal, menilai pengembangan DME perlu dihitung secara cermat agar tidak kalah bersaing dengan LPG impor yang selama ini dipasok dari negara dengan biaya produksi gas lebih rendah. “DME ini industrinya relatif masih baru dan dari sisi keekonomian juga tidak murah. Karena itu feasibility study-nya harus benar-benar dicermati,” ucapnya. Ia menilai pemerintah perlu memastikan harga produksi DME dapat bersaing dengan LPG impor agar proyek tersebut tidak justru menambah beban biaya energi. “Kalau ternyata produksi DME lebih mahal daripada impor LPG, maka harus dihitung kembali manfaatnya,” tegasnya. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno juga menilai pengembangan DME berpotensi membantu mengurangi ketergantungan impor LPG, namun tetap memerlukan kajian yang mendalam. Menurutnya, proyek serupa pernah direncanakan sebelumnya namun tidak berlanjut sehingga aspek teknologi dan keekonomian perlu dihitung secara hati-hati. “Proyek ini tentu bisa mengurangi impor LPG, tetapi membutuhkan kajian yang mendalam, khususnya terkait keekonomiannya. Teknologi yang digunakan juga harus mampu membuat biaya produksi lebih efisien dibandingkan impor LPG,” tandasnya.
Lingkungan
Lingkungan
Perkuat Ketahanan Ekosistem Muara Beting, Sucofindo Tanam 5.000 Bibit Mangrove
Bekasi, katakabar.com - Sebagai wujud komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), PT Sucofindo (Persero) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berkolaborasi dengan Komunitas Indonesia Hijau gelar kegiatan penanaman 5.000 bibit mangrove di Kawasan Muara Benting, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai respons atas tantangan abrasi, degradasi ekosistem pesisir, serta dampak perubahan iklim yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Kepala Unit TJSL PT Sucofindo (Persero), Nuri Hidayat, menyampaikan program ini bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk menghadirkan dampak positif yang berkelanjutan. “Melalui Program TJSL, SUCOFINDO tidak hanya berfokus pada kinerja bisnis, tetapi juga berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat peran masyarakat, khususnya generasi muda sebagai agen perubahan. Penanaman mangrove ini merupakan kontribusi nyata perusahaan dalam memperkuat ketahanan ekosistem pesisir sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan,” terangnya. Rangkaian kegiatan diawali pada 12 Januari 2026 dengan Workshop Ekowisata Konservasi Lutung Jawa serta Workshop Pembuatan Makanan Berbahan Dasar Mangrove. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi keanekaragaman hayati sekaligus mendorong pemanfaatan mangrove secara produktif dan berkelanjutan untuk mendukung ekonomi lokal. Selanjutnya, pada 24 Januari 2026, PT Sucofinsi (Persero) juga membangun dan memasang papan nama dermaga yang terletak di depan Balai Desa Pantai Bahagia. Dukungan ini menjadi bagian dari penguatan identitas kawasan sekaligus mendukung pengembangan potensi desa pesisir. Sebagai puncak kegiatan, dilakukan penanaman 5.000 bibit mangrove jenis bakau di kawasan Muara Beting dengan melibatkan generasi muda dan masyarakat setempat. Penanaman dilakukan menggunakan metode ajir, yaitu teknik penanaman dengan penopang bambu untuk memastikan bibit tumbuh lebih kokoh dan adaptif terhadap dinamika wilayah pesisir. Di kesempatan yang sama, Humas Komunitas Indonesia Hijau, Agustina Dwi Handayani, mengatakan inisiatif penanaman mangrove ini lahir dari kepedulian terhadap berbagai bencana lingkungan akibat aktivitas penebangan liar dan degradasi hutan. “Belajar dari bencana yang terjadi akibat penebangan pohon secara liar (illegal logging), Indonesia Hijau membentuk Pemuda Perubahan untuk peduli terhadap lingkungan. Penanaman mangrove ini menjadi langkah nyata kami dalam memulihkan ekosistem pesisir sekaligus membangun kesadaran kolektif. Dengan slogan 'Satu pohon, Satu kehidupan, Mari kita jaga', kami berharap masyarakat semakin berkesadaran akan pentingnya pohon dalam menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup,” tuturnya. Nuri Hidayat menegaskan rangkaian Program TJSL ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Laut, Ekosistem Daratan, dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Melalui kolaborasi multipihak, PT Sucofindo (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan inisiatif keberlanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
Nasional
Nasional
Ekspansi Proyek Logistik PTBA Fondasi Ketahanan Energi Nasional
Jakarta, katakabar.com - MIND ID sebagai Holding Industri Pertambangan Indonesia konsisten dukung agenda ketahanan energi nasional melalui penyediaan pasokan batu bara yang andal dan berkelanjutan. Melalui PT Bukit Asam Tbk (PTBA), MIND ID terus mendorong peningkatan kapasitas produksi yang menjadi salah satu penopang utama bauran energi nasional. Saat ini, Bukit Asam memiliki kapasitas produksi sebesar 43 juta ton per tahun dan menargetkan peningkatan kapasitas hingga mencapai 100 juta ton per tahun dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Sebagian besar produksi tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, di mana sekitar 52 persen produksi untuk mencukupi kebutuhan listrik domestik. Ke depan, permintaan batu bara domestik diperkirakan masih akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kebutuhan listrik, ekspansi industri manufaktur, serta pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Untuk memastikan kelancaran pasokan tersebut, Bukit Asam memulai pembangunan fasilitas Coal Handling Facility (CHF) dan Train Loading Station (TLS) 6–7 pada jalur angkutan batu bara relasi Tanjung Enim-Kramasan. Fasilitas ini akan menambah kapasitas angkutan hingga 20 juta ton per tahun. Hingga periode 31 Januari 2026, progres pembangunan CHF dan TLS 6-7 mencapai 80,81 persen. Untuk memastikan penyelesaian proyek, PTBA telah memperoleh fasilitas pendanaan sebesar Rp3,56 triliun dari tiga bank HIMBARA. Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral MIND ID, Tedy Badrujaman, mengatakan kedaulatan energi merupakan kebutuhan strategis bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya energi yang besar. MIND ID sebagai salah satu pengelola cadangan batu bara nasional terus berkomitmen mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden. "Proyek ini merupakan fondasi penting bagi ketahanan energi nasional, dan kami akan mengawal penyelesaiannya sesuai dengan rencana,” kata Tedy dalam Kunjungan Kerjanya ke Tanjung Enim, Sumatra Selatan, Kamis (12/2) lalu. Tedy menambahkan, melalui pilar strategis optimalisasi logistik, PTBA akan terus didorong untuk melakukan peningkatan kapasitas angkutan sebagai prioritas utama. “Kami berharap melalui proyek ini kapasitas angkutan batu bara PTBA dapat meningkat, sehingga perusahaan semakin mampu memperkuat kontribusinya dalam menjaga ketahanan energi nasional,” jelasnya.