Lindungi
Sorotan terbaru dari Tag # Lindungi
Nasional
Nasional
Jaga Ketahanan Energi Nasional: SKK Migas, PHR dan Polda Riau Perkuat Sinergi Lindungi Aset Negara
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau perkuat sinergi lintas instansi untuk melindungi aset negara sekaligus menjaga keberlanjutan operasi hulu migas yang menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional. Penguatan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Strategi Penyelesaian Klaim Tanah Adat di atas BMN Tanah Hulu Migas Melalui Pemahaman Regulasi dan Kolaborasi Guna Mendukung Peningkatan Produksi Hulu Migas" di Gedung Rumbai Country Club (RCC), Pekanbaru, Kamis (6/8) kemarin. Forum tersebut mempertemukan aparat penegak hukum, pemerintah, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi mengenai penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat kegiatan operasional hulu migas, khususnya pada aset Barang Milik Negara (BMN). Sebagai salah satu aset strategis negara, Wilayah Kerja (WK) Rokan mencakup area sekitar 6.400 kilometer persegi yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Riau dan lebih dari 12.600 sumur aktif. Keberlangsungan operasi di wilayah ini memiliki peran penting dalam menjaga pasokan energi nasional sehingga memerlukan kepastian hukum dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kurun beberapa tahun terakhir, aktivitas ilegal di atas BMN Hulu Migas telah menimbulkan berbagai gangguan terhadap kegiatan operasi PHR. Di antaranya praktik perambahan liar, klaim tanah ulayat yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai, transaksi jual beli lahan secara ilegal, penerbitan dokumen pertanahan yang tumpang tindih, pembalakan liar, hingga gangguan akses di kawasan hutan Berbagai aktivitas tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya jaringan listrik, hilangnya potensi produksi migas, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk meminimalkan kerugian yang lebih besar, aparat penegak hukum melakukan berbagai langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena berpotensi menghambat keberlanjutan operasi hulu migas dan menimbulkan kerugian bagi negara. Lantaran itu, diperlukan adanya pemahaman mengenai regulasi hukum agraria yang berlaku. Salah satunya terkait kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aset negara yang digunakan untuk kepentingan strategis sektor hulu migas. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) melalui Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi, Yanin Kholison mengatakan dinamika pertahanan di wilayah operasi hulu migas perlu disikapi melalui dialog, pemahaman regulasi, dan kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kesamaan persepsi menjadi fondasi penting untuk menghadirkan solusi yang memberikan kepastian bagi semua pihak sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan hulu migas. “Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaksana hulu migas, akademisi, dan masyarakat, berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara konstruktif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapannya, kegiatan operasi hulu migas dapat berjalan dengan baik sehingga mampu terus mendukung ketahanan energi nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara,” kata Yanin. Corporate Secretary PHR, Eviyanti Rofraida, menegaskan perlindungan BMN di wilayah operasi hulu migas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan produksi migas nasional. "Barang Milik Negara di wilayah kerja hulu migas merupakan aset strategis yang menopang keberlangsungan produksi energi nasional. Karena itu, setiap bentuk perambahan maupun praktik jual beli lahan yang tidak sesuai ketentuan perlu ditangani secara komprehensif melalui kepastian hukum dan kolaborasi lintas instansi,” jelas Eviyanti. Kata Eviyanti, PHR berkomitmen menjalankan pengamanan BMN sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pendekatan administrasi, fisik, dan hukum sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 140 Tahun 2020. Upaya tersebut juga diperkuat melalui sinergi lintas instansi dalam penegakan hukum, koordinasi penanganan mafia tanah, serta perlindungan hukum bagi pekerja yang menjalankan tugas pengamanan aset negara dengan tetap mengedepankan aspek kepatuhan dan kehati-hatian. FGD menghadirkan Kepala Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Yan Dharmadi, S.H., M.H., dan Pakar Hukum Agraria Universitas Andalas, Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. Dalam paparannya, Prof. Kurnia Warman menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aset negara yang telah digunakan untuk kepentingan strategis sektor hulu migas. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran Polda Riau, SKK Migas, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kejaksaan Tinggi Riau, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam perlindungan aset negara yang mendukung kegiatan hulu migas, melalui kesepakatan dalam penanganan perambahan yang lebih terukur dan tegas. Salah satu kesepakatan penting yang dihasilkan dalam forum ini adalah optimalisasi peran Satgas Dukungan Operasional Kegiatan Migas Provinsi Riau sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam menangani persoalan pertanahan dan melindungi BMN Hulu Migas, khususnya dalam memfasilitasi mediasi atas kasus perusakan, penyerobotan, atau penguasaan tanpa hak terhadap BMN Hulu Migas, namun dengan batas waktu yang jelas. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan aset negara yang semakin kuat, iklim investasi yang kondusif, serta keberlanjutan produksi migas sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Nasional
Nasional
Kala Dunia Lindungi Baja Domestik, Penguatan TKDN Indonesia Jadi Keniscayaan
Jakarta, katakabar.com - Perubahan kebijakan industri baja global menunjukkan semakin banyak negara menggunakan belanja publik dan proyek infrastruktur sebagai instrumen untuk memperkuat industri domestik. Tren ini mempertegas pentingnya penguatan implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia agar pembangunan nasional turut memperkuat industri baja dalam negeri. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group (KRAS), Dr. Akbar Djohan, menegaskan penguatan implementasi TKDN menjadi langkah strategis agar pembangunan nasional juga memberikan manfaat langsung bagi industri dalam negeri. “Implementasi TKDN sangat penting untuk memastikan proyek infrastruktur nasional dapat sekaligus memperkuat industri strategis nasional seperti industri baja,” ujar Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). Ia menambahkan kebijakan kandungan lokal sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membangun industri nasional yang berdaya saing global. Tren Global Perkuat Industri Baja Domestik Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji, menilai Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat perlindungan industri baja melalui pembatasan impor serta peningkatan tarif dalam kebijakan perdagangan baru yang akan menggantikan skema safeguard setelah 2026. Pelaku industri baja di Eropa mulai mendorong agar kebijakan industri dan investasi publik juga menciptakan permintaan langsung bagi baja yang diproduksi di kawasan Eropa melalui konsep Made in EU Steel. Ia menjelaskan pendekatan serupa juga terlihat di berbagai negara lain. Amerika Serikat memperkuat industri baja melalui tarif impor dan kebijakan Buy American, sementara India menjalankan strategi Make in India melalui preferensi produk domestik dalam pengadaan pemerintah.
Ekonomi
Ekonomi
Bagaimana HSB Investasi Lindungi Dana Nasabah? Begini Sistem Keamanannya
Jakarta, katakabar.com - Keamanan dana kini jadi isu penting di industri trading. Kenali sistem keamanan di HSB Investasi, seperti rekening terpisah, pengawasan BAPPEBTI, dan mekanisme perlindungan. Maraknya kasus gagal tarik dana dan platform tanpa izin membuat isu perlindungan dana semakin menjadi perhatian publik. Di tengah berkembangnya industri trading digital, masyarakat kini semakin selektif dalam memilih perusahaan tempat mereka bertransaksi. Bagi HSB Investasi, perlindungan dana bukan sekadar fitur tambahan, melainkan fondasi utama. Sistem keamanan broker forex terbaik di Indonesia ini dijalankan melalui mekanisme berlapis, mulai dari segregated account, pengawasan regulator, hingga pencatatan transaksi melalui lembaga kliring independen. 1. Segregated Account, Dana Nasabah 100% Dipisah HSB Investasi menerapkan sistem segregated account atau rekening terpisah. Artinya, dana nasabah tidak dicampur dengan dana operasional perusahaan. Dana yang disetorkan hanya digunakan untuk kepentingan transaksi masing-masing nasabah. Perusahaan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan internal. Struktur ini menjadi bagian dari komitmen HSB Investasi yang mengutamakan pemisahan dana dan transparansi operasional. 2. Disimpan di Bank Kustodian Resmi Dana nasabah tidak disimpan sembarangan. Uang ditempatkan di bank kustodian resmi yang ditunjuk sesuai ketentuan regulator dan berada dalam pengawasan pemerintah. Keberadaan bank kustodian berfungsi sebagai lapisan pengamanan tambahan. Artinya, dana secara fisik tersimpan di institusi perbankan, bukan di rekening internal perusahaan. Struktur ini membantu memastikan ketersediaan dana tetap terjaga dan meminimalkan risiko penyalahgunaan. 3. Diawasi BAPPEBTI Otoritas Negara Seluruh aktivitas operasional HSB Investasi berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Sebagai regulator resmi perdagangan berjangka di Indonesia, BAPPEBTI mengawasi tata kelola dana nasabah, prosedur transaksi, dan kepatuhan operasional perusahaan Setiap perpindahan dana dan aktivitas transaksi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini menjadi kontrol eksternal untuk menjaga integritas sistem. 4. Lembaga Kliring (ICH), Pihak Ketiga Independen Selain regulator, terdapat peran lembaga kliring sebagai pihak ketiga independen. Di Indonesia, transaksi dicatat melalui Indonesia Clearing House (ICH). Lembaga kliring berfungsi untuk mencatat dan memverifikasi transaksi, menjamin proses penyelesaian (settlement), dan menjadi perantara yang memastikan transaksi tercatat secara resmi. Keberadaan ICH menambah lapisan transparansi karena transaksi tidak hanya tercatat di sistem perusahaan, tetapi juga di lembaga independen. Dengan sistem segregated account, penyimpanan di bank kustodian resmi, pengawasan BAPPEBTI, serta pencatatan oleh ICH, HSB Investasi membangun struktur perlindungan dana yang terintegrasi. Pendekatan ini menjadi bagian dari komitmen sebagai aplikasi trading all-in-one pertama yang dirancang dengan standar keamanan berlapis dan dipercaya oleh 17++ juta trader Indonesia.
Nasional
Nasional
Lindungan Baja Nasional Praktik Global dan Fondasi Kedaulatan Industri
Jakarta, katakabar.com - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk atau Krakatau Steel Group (IDX: KRAS) sambut pernyataan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita soal pentingnya keberanian Indonesia melindungi industri dalam negeri sebagai sinyal kebijakan yang konstruktif dan strategis. Pernyataan tersebut diungkapkan saat membuka Business Matching Produk Dalam Negeri di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, di pertengahan Desember 2025 lalu. Di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks dan tidak sepenuhnya simetris, sikap tersebut mencerminkan kesadaran negara dalam menjaga keberlanjutan industri nasional yang bersifat fundamental, termasuk industri baja. Sebagai industri hulu yang menopang berbagai sektor strategis, baja memiliki peran sentral dalam pembangunan nasional. Proteksi Baja Sebagai Arus Utama Global Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji, menegaskan perlindungan industri baja bukanlah praktik eksklusif atau menyimpang, melainkan bagian dari arus utama kebijakan perdagangan internasional. “Pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa bahkan kampiun baja dunia sekalipun tetap membutuhkan instrumen perlindungan perdagangan. Proteksi baja bukan tanda kelemahan industri, tetapi bagian dari tata kelola untuk menjaga keberlanjutan di tengah distorsi pasar global,” kata Widodo. Ia menjelaskan Korea Selatan secara konsisten menggunakan instrumen trade remedies, termasuk bea anti dumping, untuk menjaga pasar domestik dari tekanan impor yang merugikan produsen nasional. Pendekatan serupa juga dilakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, hingga negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia. Mewujudkan Persaingan Adil Bagi Krakatau Steel Group, sinyal kebijakan tersebut memiliki arti penting dalam menciptakan level playing field yang adil bagi industri baja nasional. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, menerangkan industri baja nasional membutuhkan proteksi dalam negeri agar transformasi yang tengah dilakukan dapat berjalan optimal. “Industri baja adalah fondasi industrialisasi. Tanpa kebijakan yang adil dan berimbang, industri strategis nasional akan terus tertekan oleh praktik perdagangan global yang tidak simetris,” jelas Akbar Djohan, sekaligus Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). Ia menambahkan Krakatau Steel terus melakukan pembenahan internal melalui peningkatan efisiensi, kualitas produk, serta penguatan struktur bisnis, tetapi upaya tersebut perlu ditopang oleh kebijakan industri yang berpihak pada kepentingan nasional. “Proteksi yang terukur memastikan industri baja nasional tumbuh sehat, berkelanjutan, dan mampu menopang pembangunan jangka panjang,” tambahnya. Diketahui, industri baja merupakan tulang punggung pembangunan infrastruktur, energi, transportasi, manufaktur, hingga pertahanan. Dengan demikian, menjaga keberlanjutan industri baja nasional berarti memastikan Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan ketahanan nasional dalam jangka panjang. Dalam hal ini Danantara menjadi faktor yang kuat mendukung Krakatau Steel Group. Dan program ini menjadi bagian penting bagi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk kemakmuran bangsa.
Nasional
Nasional
Pemerintah Mesti Lindungi dan Fasilitasi Kegiatan Filantropi Bencana Sumatera
oleh Menteri Sosial, kami mencatat sejumlah kekhawatiran substantif terkait penerapan regulasi tersebut. "Beberapa ketentuan tampak bersifat sangat proseduraldan berjenjang sehingga berpotensi menyulitkan pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam konteks respons cepat dan penggalangan solidaritas masyarakat," ujarnya.
Default
Default
Floating Breakwater: Terobosan Baru Lindungi Wilayah Pesisir Indonesia
proyek reklamasi. Di tengah kebutuhan akan produk lokal berkualitas tinggi, Kubus Apung Hildan hadir sebagai pelopor teknologi Floating Breakwater dalam negeri. Perusahaan ini telah berpengalaman dalam menyediakan solusi pelindung pesisir berbasis material HDPE atau High-Density Polyethylene yang dikenal tahan korosi, ringan, namun kuat menghadapi cuaca ekstrem. Dengan pendekatan berbasis riset dan pengembangan, Kubus Apung Hildan terus menghadirkan inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah pesisir Indonesia. Produk-produknya telah digunakan dalam berbagai proyek nasional, baik oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta.
Nasional
Nasional
Gimana Lindungi Kepentingan Bisnis Anda Lewat Hubungan Strategis Pemerintah
Jakarta, katakabar.com - Di lingkungan bisnis yang berkembang pesat saat ini, kebijakan dan peraturan pemerintah memainkan peran penting menentukan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Membangun hubungan strategis dengan pemerintah sangat penting bagi perusahaan yang berupaya menavigasi lanskap peraturan, mempengaruhi keputusan kebijakan, dan melindungi kepentingan mereka. Dengan melibatkan para pembuat kebijakan, memahami kerangka peraturan, dan memanfaatkan upaya advokasi, dunia usaha dapat memastikan stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Strategi hubungan pemerintah yang terencana memungkinkan dunia usaha untuk mengatasi tantangan secara proaktif, bukan reaktif. Hal ini memberikan jalan untuk mengomunikasikan keprihatinan industri, memastikan kepatuhan terhadap peraturan baru, dan memposisikan perusahaan sebagai pemain kunci dalam diskusi kebijakan. Pendekatan ini khususnya bermanfaat dalam industri yang memiliki regulasi ketat seperti keuangan, layanan kesehatan, dan manufaktur, dimana keputusan pemerintah mempunyai implikasi operasional yang signifikan. Pahami Hubungan Pemerintah Hubungan pemerintah mengacu pada proses keterlibatan dengan pejabat publik, pembuat kebijakan, dan badan pengatur untuk mempengaruhi keputusan kebijakan dengan cara yang menguntungkan dunia usaha. Ini melibatkan: 1. Memantau perkembangan legislatif dan peraturan 2. Membangun hubungan dengan pemangku kepentingan utama pemerintah 3. Berpartisipasi dalam diskusi kebijakan publik 4. Terlibat dalam upaya advokasi dan lobi 5. Mendidik pembuat kebijakan mengenai tantangan dan kebutuhan spesifik industri 6. Berkolaborasi dengan rekan-rekan industri untuk memperkuat pengaruh kolektif
Nasional
Nasional
Training Penanganan Bahaya Gas H2S Inisiatif Baru Energy Academy Lindungi Naker
Jakarta, katakabar.com - Industri minyak dan gas (migas) di antara sektor yang memiliki risiko tinggi, terutama terkait dengan paparan gas berbahaya. Di antara gas-gas tersebut, Hidrogen Sulfida (H₂S) dikenal sebagai “silent killer” lantaran sifatnya yang sangat beracun, mudah terbakar, dan dapat menyebabkan kecelakaan fatal dalam hitungan detik. Untuk menghadapi tantangan ini, Energy Academy menghadirkan Training Penanganan Bahaya Gas H₂S, sebuah program pelatihan bersertifikasi BNSP yang dirancang khusus untuk membekali para profesional di sektor migas dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola risiko H₂S secara efektif. Keselamatan kerja aspek yang tidak bisa diabaikan di lingkungan industri dengan potensi bahaya tinggi. Gas H₂S, yang sering muncul pada proses eksplorasi, produksi, dan pengolahan migas, dapat menyebabkan keracunan serius dan bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Lantaran itu, pelatihan penanganan bahaya gas H₂S sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pekerja di lapangan mengetahui prosedur penanggulangan darurat dan mampu bekerja dalam batas keselamatan yang ditetapkan. Gas H₂S gas yang secara alami dapat terbentuk selama proses pengeboran dan produksi minyak dan gas. Kondisi ruang terbatas di area produksi meningkatkan risiko akumulasi H₂S yang dapat mencapai konsentrasi tinggi dengan waktu yang singkat. Hal ini menjadikan penanganan dan pengendalian gas H₂S sebagai prioritas utama dalam sistem keselamatan kerja. Perusahaan di sektor migas dituntut untuk selalu mengutamakan keselamatan pekerja melalui implementasi sistem K3 yang komprehensif. Ketiadaan sistem pengendalian yang efektif dapat menyebabkan kecelakaan besar, kerugian finansial, dan bahkan menimbulkan kerugian reputasi yang berkepanjangan. Dengan demikian, pelatihan khusus yang fokus pada penanganan H₂S sangat diperlukan untuk menurunkan risiko dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Pelatihan ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2008 yang menetapkan standar kompetensi kerja nasional di bidang minyak dan gas bumi. Regulasi ini menjadi dasar hukum penting dalam memastikan setiap tenaga kerja yang terlibat dalam penanganan gas berbahaya, khususnya H₂S, memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Ekonomi
Ekonomi
Cara Sederhana Mesti Diketahui Lindungi USDT Wallet
Jakarta, katakabar.com - USDT, atau Tether, adalah stablecoin yang dipatok pada dolar AS, yang sering digunakan dalam transaksi kripto karena kestabilannya. Tapi, meningkatnya penggunaan USDT dalam transaksi picu peningkatan aktivitas kriminal, seperti yang terlihat pada kasus baru-baru ini di Kamboja. Artikel ini akan membahas pentingnya keamanan USDT Wallet dan bagaimana kasus di Kamboja menggarisbawahi kebutuhan tersebut.
Tekno
Tekno
QNAP Security Center Lindungi Data dari Serangan Ransomware
katakabar.com - QNAP rilis Security Center, secara aktif pantau aktivitas file di NAS dan melakukan tindakan keamanan untuk meningkatkan keamanan data dari serangan ransomware. Aplikasi Security Center yang ditingkatkan dengan fitur terbaru 'Pemantauan Aktivitas File Tidak Biasa', telah dirancang untuk QNAP NAS sebagai alat untuk penilaian risiko sistem dan pusat perlindungan data. Pusat Keamanan secara proaktif memindai, memantau dan menganalisis status NAS, aktivitas file, potensi ancaman keamanan sekaligus menawarkan tindakan perlindungan instan terhadap serangan. Pusat Keamanan juga mengintegrasikan perangkat lunak pemindaian virus dan penghapus malware untuk memastikan perlindungan menyeluruh pada NAS guna mengurangi risiko kehilangan data. “QNAP telah mengembangkan langkah-langkah perlindungan aktif untuk pemeriksaan keamanan yang kuat dan perlindungan data NAS,” kata Jimmy Tan, Produk Manajer QNAP, lewat rilis resmi diterima katakabar.com, pada Rabu (8/5). Pusat Keamanan mendukung fitur baru 'Pemantauan Aktivitas File Tidak Biasa', ujar Jimmy, yang mengambil pendekatan proaktif untuk memantau aktivitas file yang tidak biasa pada NAS dan memberikan langkah-langkah keamanan instan terhadap potensi atau ancaman keamanan yang terkonfirmasi untuk memastikan data berharga bagi pengguna. "Kami mengajak semua pengguna QNAP untuk bergabung dalam uji beta fitur Pemantauan Aktivitas File Tidak Biasa dan memberikan feedback untuk membantu kami terus mengembangkan dan meningkatkan solusi kami dengan pengalaman pengguna yang lebih baik,” seru Jimmy. Fitur utama di Security Center, yakni: 1. Pemantauan aktivitas file aktif (Beta) Pusat Keamanan mendukung fitur “Pemantauan Aktivitas File Tidak Biasa” yang tersedia di QTS 5.2 / QuTS hero h5.2. yang secara proaktif mendeteksi aktivitas file yang tidak biasa di NAS Anda. Pengguna dapat memantau status sistem menggunakan Security Center untuk melacak jumlah rata-rata aktivitas file yang tidak biasa, untuk mengetahui potensi ancaman keamanan, dan mengambil tindakan respons cepat. 2. Langkah-langkah keamanan langsung Jika aktivitas file yang tidak biasa terdeteksi, Security Center melakukan tiga tindakan keamanan instan (Perlindungan/Cadangan/Interupsi) terhadap ancaman: mengaktifkan mode baca-saja, membuat snapshot volume, atau menjeda penjadwalan snapshot. Saat peringatan peristiwa dipicu, sistem akan secara otomatis mengaktifkan tindakan keamanan yang dipilih terhadap ancaman ransomware, serangan malware, atau kesalahan manusia untuk meminimalkan risiko kehilangan data. 3. Pemindaian dan pemeriksaan status keamanan NAS Security Center memeriksa kelemahan, secara fleksibel menjalankan pemindaian dan pemeriksaan keamanan manual/terjadwal, dan mendeteksi potensi ancaman keamanan untuk mengamankan sistem NAS. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah memeriksa saran keamanan yang dikeluarkan oleh Tim Respons Insiden Keamanan Produk QNAP (PSIRT). 4. Kebijakan keamanan yang disesuaikan Pengguna dapat mengkonfigurasi kebijakan keamanan mereka sendiri (Dasar/Menengah/Lanjutan) berdasarkan persyaratan keamanan lingkungan jaringan, yang secara efektif meningkatkan akurasi pemeriksaan keamanan sistem NAS. 5. Pemberitahuan peringatan instan Ketika peringatan risiko dipicu, pengguna dapat menerima peringatan melalui email atau pemberitahuan push notifikasi seluler agar tidak ketinggalan informasi penilaian risiko penting, dan mengetahui status sistem NAS terupdate. 6. Integrasi perangkat lunak penghapusan anti-virus dan malware Security Center mengintegrasikan perangkat lunak pemindaian virus atau penghapus malware untuk mengamankan NAS sepenuhnya. Pengguna dapat menginstal Malware Remover, McAfee Antivirus, dan QuFirewall dari QNAP App Center untuk memberikan perlindungan NAS menyeluruh. Pelajari lebih lanjut tentang fitur lengkap Pusat Keamanan dan bergabunglah dengan program beta Pemantauan Aktivitas File Tidak Biasa Security Center. Aplikasi Security Center sekarang tersedia dari App Center. Konsultasikan kebutuhan NAS Storage anda dengan teknikal support kami Whatsapp Sekarang. Catatan: Fitur dapat berubah dan mungkin tidak tersedia untuk semua produk QNAP. Kontak: Email : [email protected] Whatsapp : +62 817-1717-7627 Website : https://www.qnap.com/
