Ekonomi
Ekonomi
Jaga Kedaulatan Mineral Nasional, Tata Kelola Emas Kunci Peningkatan Nilai Tambah
Jakarta, katakabar.com - Indonesia memiliki cadangan emas yang besar, dan menempati posisi keempat dunia menurut Bank Sentral. Posisi strategis ini mampu menjadi tonggak kedaulatan mineral nasional dengan tata kelola yang optimal. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat kebutuhan emas domestik mencapai sekitar 190-200 ton per tahun. Tetapi, besarnya potensi cadangan emas saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pasokan emas yang masuk melalui jalur formal. Pasokan emas dari jalur formal baru berada di kisaran 53,5-86,2 ton per tahun. Kesenjangan tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperkuat tata kelola dan mengintegrasikan rantai pasok emas nasional ke dalam sistem yang formal, transparan, dan terstandardisasi. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno, mengatakan salah satu persoalan yang masih ditemukan dalam tata kelola emas nasional adalah adanya penjualan emas yang terindikasi ilegal. “Jadi memang ada beberapa catatan untuk emas ini memang yang mungkin teridentifikasi ada beberapa penjualan yang tanda petik ilegal gitu ya,” kata Tri dalam dalam forum MINDialogue: Komoditas untuk Negeri, Strategi Penguatan Cadangan Mineral untuk Stabilitas dan Kedaulatan Ekonomi RI, di Jakarta, Rabu (12/8) lalu. Di sisi lain, ujarnya, sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dan pertambangan rakyat memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pasokan emas nasional. Produksi dari sektor tersebut diperkirakan mencapai 50-120 ton per tahun, atau mendekati volume pasokan yang berasal dari jalur formal. Tri mengatakan pemerintah tengah berupaya memperbaiki tata kelola pertambangan rakyat dengan memfasilitasi penambang yang selama ini teridentifikasi sebagai penambang liar untuk memperoleh izin melalui mekanisme Izin Pertambangan Rakyat (IPR). “Nah untuk ke depan seperti apa, untuk perbaikan tata kelola dan lain sebagainya sebetulnya untuk kementerian ESDM mencoba untuk memfasilitasi adanya penambang yang teridentifikasi sebagai penambang liar untuk diberikan izin melalui mekanisme IPR,” tambah Tri. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menekankan tantangan Indonesia bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kekayaan sumber daya alam mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa. “Hampir semua diversifikasi sumber daya kita ada, sumber daya alam ya. Kita punya gas, kita punya minyak, di apa sektor maritim, agrikultur, hampir semua range ada dan kita juga punya apa namanya kekuatan stok cadangan yang sangat mumpuni. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan value yang lebih besar terhadap kekuatan sumber daya alam yang kita miliki," kata Todotua. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin menilai pengelolaan cadangan mineral, khususnya emas, bukan sekadar persoalan ekonomi. Menurutnya, pengelolaan mineral juga berkaitan dengan kepentingan nasional dalam menjaga keamanan, kedaulatan, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. “Sumber daya mineral harus dikelola secara strategis, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni demi kemandirian dan kedaulatan pengelolaannya,” terang Maroef. Masih Maroef, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat dalam tata kelola emas nasional. Hal itu mencakup pengelolaan pertambangan rakyat, keterlacakan (traceability) rantai pasok bijih, hingga penguatan ekosistem perdagangan hasil tambang agar terhubung dengan jalur formal. MIND ID menilai pembenahan tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan sinergi lintas institusi, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. Transformasi tata kelola cadangan mineral, kata Maroef, perlu dilakukan di setiap simpul utama proses bisnis pertambangan, mulai dari sektor hulu, menengah (midstream), hingga hilir. Di sektor hulu, MIND ID mendorong formalisasi pertambangan rakyat melalui IPR yang didukung harmonisasi regulasi dan pembinaan teknis secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan membuat aktivitas pertambangan rakyat berjalan lebih tertib dan aman sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Sementara di sektor menengah (midstream), pengolahan bijih perlu diperkuat melalui kehadiran lembaga agregator berbadan hukum yang mampu menjamin keterlacakan rantai pasok menuju sistem formal. Melalui skema tersebut, perusahaan yang ditunjuk dapat berperan sebagai pembina teknis sekaligus pembeli siaga (offtaker) untuk memastikan hasil tambang memenuhi standar yang dipersyaratkan. Penguatan tata kelola dari hulu hingga midstream selanjutnya diharapkan meningkatkan pasokan bahan baku yang masuk ke rantai pasok formal. Hal ini akan memperkuat produktivitas industri pengolahan dan pemurnian emas nasional, memperluas akses masyarakat terhadap produk emas yang terstandardisasi, serta mendukung penguatan ekosistem bullion nasional. MIND ID meyakini perbaikan tata kelola emas tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah dan efisiensi rantai pasok, tetapi juga memastikan kekayaan emas Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pada akhirnya, penguatan tata kelola emas nasional menjadi bagian dari upaya membangun kedaulatan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan rantai pasok yang terhubung secara legal, transparan, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir, Indonesia dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat kemampuan dalam menjaga nilai strategis kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kedaulatan negara.
Tekno
Tekno
MASTEL Ajak Platform Digital Global Ikut Bangun Infrastruktur Digital Nasional
Jakarta, katakabar.com - Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) mendesak pemerintah agar membuat ekosistem yang dapat melibatkan platform digital global (Over the Top/OTT) berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur digital nasional. Hal ini mengingat pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat perlu diiringi dengan pembagian peran yang lebih berimbang di antara seluruh pelaku ekosistem digital. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmosutarno, pada rangkaian Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026, yang turut dihadiri oleh Menko Perekonomian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. "Selama ini kita lebih banyak melihat manfaat kehadiran platform digital global, mulai dari pertumbuhan ekonomi digital, efisiensi, hingga berbagai inovasi layanan. Namun, pada saat yang sama, kebutuhan investasi infrastruktur digital terus meningkat dan sebagian besar masih ditanggung oleh industri telekomunikasi," ujar Sarwoto. Kondisi tersebut menunjukkan pembangunan ekosistem digital tidak lagi dapat menjadi tanggung jawab satu sektor saja. Keterlibatan seluruh elemen ekosistem digital sangat diperlukan apalagi platform digital global selama ini memanfaatkan jaringan telekomunikasi sehingga mereka perlu mengambil bagian dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital Indonesia. Sarwoto mengapresiasi pandangan Menteri Komunikasi dan Digital mengenai pentingnya retensi nilai ekonomi digital nasional di dalam negeri, termasuk melalui skema fair share antara platform digital global dan penyedia infrastruktur digital nasional yang disampaikan saat acara DEAL 2026, penghujung Juni 2026 lalu. Menurut Sarwoto, gagasan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan penguatan kapasitas nasional. Dengan semakin besarnya kebutuhan konektivitas, harus diimbangi dengan kontribusi yang lebih proporsional dari seluruh pelaku ekosistem digital. Lebih lanjut, Sarwoto mengatakan dukungan terhadap penyempurnaan tata kelola platform digital kini juga semakin menguat, baik di lingkungan pemerintah maupun DPR RI. Sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI dinilai telah memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya kebijakan tersebut. "Ini momentum yang tepat bagi Kemenkomdigi untuk menghadirkan kebijakan yang mendorong kontribusi platform digital global melalui kolaborasi yang berkeadilan dengan industri telekomunikasi. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur digital nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia," jelas Sarwoto. Pemerintah Perkuat Koordinasi Pelaksanaan Ekspor Mineral Sucofindo Aug 08, 2026 Pontianak, 7 Agustus 2026 – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman memimpin langsung pelepasan kapal ekspor komoditas Alumina Hydroxide dan Alumina Oxide dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jumat (7/8). Pelepasan ini menandai dimulainya kembali aktivitas pengapalan ekspor setelah pemerintah sukses mengurai hambatan regulasi akibat perbedaan interpretasi ketentuan Logam Tanah Jarang (LTJ). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penegakan aturan kepabeanan dan keberlangsungan iklim usaha nasional. "Saya ingin menegaskan, ketentuan larangan ekspor LTJ diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Larangan tersebut tidak serta-merta berlaku terhadap kandungan LTJ yang hanya menjadi unsur atau mineral ikutan dalam produk pertambangan utama dan turunannya," ujar Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman. Penyelesaian hambatan ekspor ini merupakan buah dari langkah cepat Kantor Staf Presiden (KSP) yang menginisiasi rapat koordinasi pada 27 Juli 2026, yang kemudian ditindaklanjuti secara teknis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian dan lembaga teknis pada 30 Juli 2026. Langkah ini memberikan kepastian panduan bagi eksportir, surveyor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta instansi terkait pada masa transisi regulasi. Koordinasi lintas sektoral tersebut memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan kegiatan ekspor mineral sesuai ketentuan yang berlaku. Sinergi tersebut mendukung proses verifikasi, pelayanan kepabeanan, dan kegiatan ekspor berjalan secara terkoordinasi sehingga memberikan kepastian bagi para pemangku kepentingan serta mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa pelepasan ekspor PT Indonesia Chemical Alumina hari ini menjadi bukti konkret bahwa koordinasi pemerintah tidak berhenti pada meja rapat. "Pelepasan ekspor PT Indonesia Chemical Alumina hari ini menjadi bukti bahwa koordinasi pemerintah tidak berhenti pada rapat. Kami memastikan hasil kesepahaman benar-benar diterapkan pada pemeriksaan, penerbitan Laporan Surveyor, pelayanan kepabeanan, dan pengapalan di lapangan," tutur Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman. Kendati kelancaran ekspor telah dipulihkan, Jenderal (Purn) Dudung menggarisbawahi bahwa aspek pengawasan dan kelayakan produk tidak akan dilonggarkan. Setiap komoditas ekspor tetap wajib memenuhi pengujian laboratorium, verifikasi teknis, standar keselamatan, serta kelengkapan dokumen administrasi. Khusus untuk produk yang mengandung unsur radioaktif alami, ekspor tetap diperbolehkan selama kandungannya masuk dalam kategori Bahan Radioaktif Alami (Naturally Occurring Radioactive Material / NORM) dan memenuhi seluruh pengujian keselamatan serta pengawasan ketat. Guna memperkuat legalitas dan kepastian hukum selama proses penyempurnaan regulasi berlangsung, Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Kejaksaan Agung RI. Pembahasan teknis penyempurnaan aturan tersebut mencakup penentuan definisi baku mineral ikutan, batas kadar unsur, standar metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi, pengaturan operasional NORM, hingga pedoman teknis penerbitan Laporan Surveyor. Prinsip utama pemerintah tetap tegas. "Prinsip pemerintah jelas: pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan, tetapi harus berdasarkan aturan yang jelas, data yang valid, dan hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh dirugikan karena perbedaan interpretasi," tegas Kepala Staf Kepresidenan. Dalam jangka panjang, KSP mendorong penguatan basis data sumber daya mineral nasional, riset dan inovasi, peningkatan kapasitas laboratorium, penyediaan tenaga ahli, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta penguasaan teknologi pemisahan dan pemurnian LTJ agar nilai tambah mineral strategis semakin banyak dibangun di dalam negeri. "KSP akan terus mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menjaga kelancaran ekspor yang sah, memperkuat kepastian regulasi, dan memastikan pengelolaan mineral strategis tetap berpihak pada kepentingan nasional," pungkas Prof. Dr. Dudung Abdurachman. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT SUCOFINDO (PERSERO), Agus Permadi, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pelaksanaan layanan Testing, Inspection, and Certification (TIC) di sektor mineral. Sebagai perusahaan Testing, Inspection, and Certification (TIC), Sucofindo berperan aktif sebagai verifikator independen untuk memastikan ekspor komoditas mineral berjalan akurat, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Untuk itu, Sucofindo terus meningkatkan kapabilitas teknisnya melalui modernisasi teknologi dan inovasi layanan, khususnya pada pengelolaan mineral strategis serta Logam Tanah Jarang. "SUCOFINDO berkomitmen terus memperkuat kapabilitas layanan TIC guna mendukung kebutuhan industri mineral, termasuk agenda hilirisasi, melalui layanan verifikasi yang independen, akurat, dan akuntabel," kata Agus.
Ekonomi
Ekonomi
Lintasarta Dorong Digital Sovereignty bagi BPD se Indonesia Perkuat Ekonomi Nasional
Jakarta, katakabar.com - Lintasarta berkomitmen percepat transformasi digital Bank Pembangunan Daerah (BPD) se Indonesia melalui penguatan fondasi digital yang berdaulat. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Lintasarta bakal gelar BPD Summit 2026 yang pertemukan BPD dari seluruh Indonesia pada 5 hingga 7 Agustus 2026 di Semarang. Forum ini menjadi wadah kolaborasi bagi BPD untuk membahas penerapan Digital Sovereignty sebagai fondasi transformasi digital, penguatan ketahanan siber, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) guna memperkuat peran BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembahasan ini semakin relevan mengingat tingkat kematangan digital, kapabilitas keamanan siber, dan kesiapan talenta digital di setiap BPD masih beragam. President Director & CEO Lintasarta, Armand Hermawan, mengatakan BPD membutuhkan kapabilitas digital dan keamanan siber yang setara dengan bank-bank besar, tapi tetap efisien dan mampu mengakomodasi karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Lintasarta Intelligent Core hadir sebagai fondasi digital yang mengintegrasikan Connectivity, Cloud, Cybersecurity, dan Collaboration-AI (4C) dalam satu ekosistem yang aman, terhubung, dan andal. “Fondasi ini dibangun di atas tiga prinsip utama, yakni Sovereign melalui sovereign infrastructure dan sovereign AI, Integrated melalui solusi end-to-end yang menyatukan empat kapablitas utama (4C), serta Seamless Experience yang menghadirkan pengalaman digital yang terintegrasi, andal, dan efisien,” kata Armand. Selain itu, ucap Armand, tingkat kematangan Cybersecurity dan Security Operations Center (SOC) di setiap BPD juga masih bervariasi. Lantaran itu, dibutuhkan pendekatan yang memungkinkan kapabilitas keamanan siber yang lebih terintegrasi, proaktif, serta didukung oleh pemanfaatan AI agar mampu menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Untuk mendukung transformasi tersebut, Lintasarta menghadirkan tiga pilar kolaborasi bagi BPD. Pertama, membangun forum kolaborasi yang memungkinkan BPD berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di bidang transformasi digital, connectivity, keamanan siber, dan AI. Kedua, mendorong pemanfaatan AI untuk menjawab berbagai use case yang menjadi prioritas di masing-masing daerah. Ketiga, memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan talenta digital daerah dengan melibatkan BPD dan perguruan tinggi. Ketiga pilar tersebut sejalan dengan Roadmap Penguatan BPD 2024–2027 yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya dalam mempercepat transformasi digital BPD sekaligus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi daerah dan nasional. Di tengah meningkatnya tuntutan digitalisasi layanan keuangan, muncul pertanyaan penting: bagaimana BPD dapat mempercepat transformasi digital tanpa mengorbankan keamanan, menjaga kedaulatan data, sekaligus menghadirkan layanan terbaik bagi nasabah? Pertanyaan tersebut akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam BPD Summit 2026, yang menghadirkan regulator, pimpinan BPD, serta berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan arah masa depan transformasi digital perbankan daerah. Melalui inisiatif ini, Lintasarta kembali menegaskan perannya sebagai Beyond AI Factory dari Indosat Ooredoo Hutchison Group yang menghadirkan fondasi digital berdaulat guna memperkuat daya saing BPD dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Internasional
Internasional
Indonesia ION Membangun Ekosistem Perdagangan Digital Terbuka Nasional
Jakarta, katakabar.com - Indonesia dan India menandai babak baru dalam kemitraan strategis di bidang ekonomi digital melalui peluncuran Indonesia Open Network (ION), sebuah infrastruktur perdagangan digital terbuka berskala nasional yang dirancang untuk membangun pasar digital yang interoperabel. Melalui ION, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, koperasi, pasar tradisional, hingga pelaku usaha lokal dapat melakukan transaksi lintas berbagai aplikasi dan platform tanpa terikat pada satu ekosistem digital tertentu. Peluncuran ION merupakan salah satu pengumuman strategis yang disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India, Narendra Modi dalam kunjungan kenegaraan PM Modi ke Indonesia. Inisiatif ini merupakan implementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Pengembangan Digital yang ditandatangani kedua negara pada Januari 2025, sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi di bidang Digital Public Infrastructure (DPI), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), dan inovasi digital. Dalam Pernyataan Bersama kedua pemimpin, Indonesia Open Network (ION), yang dikembangkan berdasarkan arsitektur Open Network for Digital Commerce (ONDC) milik India, dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun pasar digital yang terbuka dan saling terhubung. Melalui pendekatan ini, UMKM, petani, koperasi, dan pelaku usaha lokal dapat menjangkau lebih banyak pasar melalui berbagai aplikasi dan platform tanpa harus bergantung pada satu platform e-commerce tertentu. Peluncuran ION menjadi salah satu kolaborasi paling strategis di Asia Tenggara dalam membangun Digital Public Infrastructure (DPI) untuk sektor perdagangan. Inisiatif ini mempertemukan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), APINDO, SMESCO Indonesia, konsorsium pakar Digital Public Infrastructure dan perusahaan teknologi dari India yang berkontribusi dalam pengembangan ONDC, bersama Indonesia Open Network (ION) beserta para mitra ekosistemnya untuk membangun fondasi baru perdagangan digital Indonesia. Beberapa bulan mendatang, lebih banyak kementerian, penyedia layanan, serta pelaku industri akan bergabung untuk memperkuat ION sebagai infrastruktur dasar ekonomi digital Indonesia. Memberdayakan UMKM Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di dunia. Tetapi, jutaan UMKM, petani, koperasi, dan pelaku usaha informal masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang membatasi partisipasi mereka dalam ekonomi digital. Fragmentasi marketplace, sistem logistik yang belum terintegrasi, kebutuhan integrasi teknologi yang kompleks, keterbatasan akses pembiayaan, hingga tingginya biaya memperoleh pelanggan masih menjadi tantangan utama, terutama bagi pelaku usaha di daerah. Implementasi ION dilakukan melalui kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra teknologi. Bersama Kementerian UMKM, ION memperkuat inisiatif nasional SAPA UMKM melalui PASAR SAPA, sebuah lapisan perdagangan digital interoperabel yang mengembangkan platform UMKM milik pemerintah menjadi ekosistem transaksi digital yang lebih komprehensif. Melalui kerja sama ini, UMKM yang terdaftar akan memperoleh akses ke jaringan pembeli, penyedia logistik, sistem pembayaran digital, layanan pembiayaan, asuransi, hingga berbagai layanan pendukung usaha lainnya melalui arsitektur jaringan terbuka. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, mengatakan Visi kami adalah memastikan setiap UMKM Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, tanpa memandang ukuran maupun lokasi usahanya. Melalui SAPA UMKM dan Indonesia Open Network, kami membangun ekosistem terbuka yang menghubungkan pelaku usaha dengan pasar, layanan logistik, pembiayaan, layanan publik yang terintegrasi, hingga layanan berbasis kecerdasan buatan. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana Digital Public Infrastructure dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di tingkat komunitas, ION Hyperlokal akan menghubungkan desa, kecamatan, pasar tradisional, koperasi, petani, serta penyedia layanan lokal ke dalam ekosistem ekonomi digital berbasis wilayah. Model ini memungkinkan transaksi perdagangan, distribusi logistik, dan layanan lainnya dipenuhi dari dalam komunitas setempat sekaligus membuka akses menuju pasar nasional. Sementara, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendukung pengembangan ekosistem ION dengan mendorong partisipasi komunitas inovasi digital Indonesia, termasuk pengembang aplikasi, startup, dan penyedia layanan digital agar menjadi bagian dari infrastruktur digital nasional yang interoperabel. Membangun Infrastruktur Digital Bersama Indonesia Open Network hadir bukan sebagai platform e-commerce baru, melainkan sebagai infrastruktur digital bersama yang memungkinkan berbagai marketplace, aplikasi, penyedia logistik, sistem pembayaran, lembaga keuangan, dan layanan digital saling terhubung dalam satu jaringan terbuka. Dengan pendekatan ini, pelaku usaha hanya perlu melakukan satu kali integrasi untuk dapat berpartisipasi dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Prinsip utama ION adalah: Join Once. Sell Everywhere. Dengan memisahkan fungsi infrastruktur digital dari aplikasi komersial, ION mendorong inovasi, meningkatkan persaingan yang sehat, menurunkan biaya teknologi, serta memberikan pilihan yang lebih luas bagi pelaku usaha maupun konsumen. Infrastruktur Digital yang Dirancang untuk Indonesia Mengacu pada pengalaman India melalui ONDC, Indonesia mengembangkan ION dengan menyesuaikannya pada kebutuhan nasional, karakteristik ekonomi, serta prioritas pembangunan Indonesia. Alih-alih menyalin model India, Indonesia mengadaptasi prinsip jaringan terbuka untuk memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif, kedaulatan digital, serta pemanfaatan AI dalam skala nasional. Managing Director dan CEO ONDC sekaligus Anggota Dewan Penasihat Indonesia Open Network, T Koshy, menimpali keberhasilan jaringan digital terbuka tidak terletak pada meniru model negara lain, melainkan mengadaptasi prinsip-prinsip yang telah terbukti sesuai dengan kebutuhan lokal. Indonesia berhasil mengembangkan pendekatan nasionalnya sendiri yang mencerminkan kondisi ekonomi, institusi, dan cita-cita pembangunan nasional. Kami merasa terhormat dapat mendukung perjalanan penting ini. Kolaborasi Seluruh Ekosistem ION dibangun atas keyakinan bahwa keberhasilan Digital Public Infrastructure hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra teknologi. Sebagai representasi dunia usaha nasional, APINDO bekerja sama dengan ION untuk memperluas partisipasi pelaku usaha sekaligus mempercepat adopsi jaringan terbuka di berbagai sektor industri. Melalui interoperabilitas, pelaku usaha dari berbagai skala dapat menikmati biaya transaksi yang lebih rendah, akses pasar yang lebih luas, dan konektivitas digital yang lebih baik. Ketua Dewan Penasihat Indonesia Open Network sekaligus Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menerangkan Sektor swasta telah lama memahami bahwa interoperabilitas merupakan kunci menuju tahap berikutnya dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia. ION membangun infrastruktur bersama yang menurunkan hambatan inovasi, mengurangi biaya usaha, dan membuka peluang bagi perusahaan dari berbagai skala untuk berkembang dalam perdagangan digital. APINDO bangga mendukung inisiatif nasional ini. Sebagai bagian dari implementasi ION, SMESCO Indonesia dan PT Chairos International Ventures juga menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperluas partisipasi digital UMKM, meningkatkan akses pasar, memperkuat inklusi keuangan, serta mengembangkan kapasitas usaha melalui berbagai program implementasi dan pengembangan ekosistem. Babak Baru Kemitraan Strategis Indonesia dan India Peluncuran Indonesia Open Network menjadi salah satu implementasi nyata pertama dari kemitraan Indonesia dan India di bidang pengembangan digital. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana kerja sama strategis antarnegara dapat menghasilkan infrastruktur digital yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas. Dengan memadukan visi Indonesia dalam membangun ekonomi yang inklusif serta pengalaman India dalam mengembangkan Digital Public Infrastructure, kedua negara menghadirkan model baru kolaborasi internasional yang berlandaskan keterbukaan, interoperabilitas, inovasi bersama, dan kesejahteraan bersama. Chief Executive Officer PT Chairos International Ventures, Sachin Gopalan, menekankan ION bukan sekadar platform e-commerce baru, melainkan infrastruktur digital bersama yang memungkinkan seluruh marketplace, perusahaan logistik, penyedia pembayaran, perbankan, dan aplikasi bisnis saling terhubung. Dengan memisahkan infrastruktur dari aplikasi, Indonesia sedang membangun ekonomi digital yang mendorong kolaborasi sebagai sumber inovasi. Peran Chairos adalah mempertemukan pemerintah, industri, mitra teknologi, dan para ahli internasional untuk mewujudkan visi ini menjadi ekosistem nasional yang pada akhirnya dimiliki oleh Indonesia." Menuju Indonesia Emas 2045 Seiring langkah Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045, Digital Public Infrastructure akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Indonesia Open Network bukan sekadar inisiatif teknologi, tetapi awal dari arsitektur baru ekonomi digital Indonesia, di mana interoperabilitas menggantikan fragmentasi, kolaborasi menggantikan eksklusivitas, dan Digital Public Infrastructure menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Bersama, Indonesia dan India menunjukkan bagaimana kemitraan strategis dapat membangun infrastruktur digital terbuka yang memperluas peluang, memperkuat kedaulatan digital, dan menghadirkan kesejahteraan bagi jutaan masyarakat. Tentang Indonesia Open Network (ION) Indonesia Open Network (ION) merupakan Digital Public Infrastructure (DPI) nasional Indonesia untuk perdagangan digital yang dibangun menggunakan arsitektur jaringan terbuka dan dirancang khusus sesuai kebutuhan Indonesia. ION memungkinkan aplikasi pembeli, aplikasi penjual, penyedia layanan logistik, sistem pembayaran, lembaga keuangan, serta berbagai layanan digital untuk saling terhubung melalui satu infrastruktur nasional bersama. Melalui prinsip "Join Once. Sell Everywhere.", ION memperluas akses pasar, menurunkan hambatan bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tentang PT Chairos International Ventures PT Chairos International Ventures merupakan perusahaan pengembangan venture dan inovasi strategis asal Indonesia yang berperan sebagai incubation agency bagi Indonesia Open Network (ION). Chairos bekerja sama dengan pemerintah, pelaku industri, mitra teknologi, serta berbagai organisasi internasional dalam mengembangkan Digital Public Infrastructure dan ekosistem inovasi yang mendukung percepatan transformasi digital Indonesia.
Hukrim
Hukrim
Dukung Swasembada Pangan Nasional: Polsek Mandau dan BumDes Bathin Betuah Kelola Lahan Jagung
Mandau, katakabar.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Mandau, Polres Bengkalis, melalui Bhabinkamtibmas, kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BumDes), pemilik lahan di Desa Bathin Betuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, mengelola lahan jagung pipil, Selasa (7/7). Menurut Kapolsek Mandau, AKP I Made diteruskan Kasi Humas Polsek Mandau, Betty Dumauli S, kepada wartawan Rabu (8/7) siang, kegiatan tersebut untuk terus mendukung program Swasembada Pangan Nasional. "Kegiatan ini bentuk dukungan nyata Polri terhadap program ketahanan pangan, dengan memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan," jelasnya. Dengan penanaman jagung pipil, harap Kasi Humas Polsek Mandau, dapat mendukung ketersediaan pangan, meningkatkan kemandirian pangan, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap ketahanan pangan di tengah masyarakat. "Selain terus mendukung program Ketapangnas, kegiatan ini juga mewujudkan program 100 Hari Asta Cita Presiden RI, H Prabowo subianto," jelasnya.
Ekonomi
Ekonomi
Kolaborasi Muhammadiyah dan Kementerian UMKM Cetak Potensi Transaksi Rp2,2 Miliar
Yogyakarta, katakabar.com - Langkah nyata mendorong pengusaha usaha mikro naik kelas terus digelorakan. Lembaga Pengembangan UMKM (LP UMKM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Republik Indonesia menggelar Business Matching Program Penguatan Rantai Pasok (Supply Chain) UMKM, Selasa (30/6), di Kampus Universitas 'Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta yang dihadiri antara lain PP Aisyiyah, Majelis Pengembangan Masyarakat PP Muhammadiyah, Majelis Ekonomi dan Bisnis PP Muhammadiyah. Point pentingnya sukses mempertemukan produk-produk lokal terbaik dengan raksasa ritel dan agregator nasional, serta diproyeksikan mampu mencetak potensi nilai transaksi hingga Rp2,2 miliar. Kegiatan ini merupakan puncak dari program pendampingan intensif yang diinisiasi sejak 15 Juni 2026. Dari total 60 UMKM binaan LP UMKM Muhammadiyah asal wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta yang mendaftar, sebanyak 48 UMKM berhasil lolos kurasi menuju tahap pitching, dan 25 UMKM terpilih melaju ke tahap negosiasi langsung, one-on-one business matching dengan para buyer utama. Tidak tanggung-tanggung, para pelaku UMKM langsung berhadapan dengan agregator pasar dan korporasi jaringan nasional, antara lain Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Krisna Oleh-Oleh Bali, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), dan PT Indomarco Primatama (Indomaret). Kementerian UMKM diwakili Asdep Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro - Deputi Bidang Usaha Mikro, Pristiyanto, menyampaikan agenda ini implementasi nyata dari komitmen Pemerintah dalam mengorkestrasi ekosistem kemitraan usaha mikro agar masuk ke dalam rantai pasok industri nasional. "Penguatan rantai pasok adalah kunci agar UMKM kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Lewat sinergi bersama LP UMKM Muhammadiyah, kita membangun agregasi produk yang berkualitas, konsisten, dan berkelanjutan. Korporasi mendapatkan kepastian pasokan bahan baku lokal bermutu, sementara UMKM mendapatkan kepastian pasar (offtaker). Ini adalah model ideal dari gotong royong ekonomi nasional," ungkapnya. Melalui skema kemitraan ini, potensi transaksi sebesar Rp2,2 miliar tersebut ditargetkan dapat segera terealisasi secara bertahap. Dalam jangka panjang, program kolaboratif ini tidak hanya diproyeksikan untuk memperluas skala usaha dan kapasitas produksi pelaku mikro, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru serta memperkokoh ketahanan ekonomi nasional berbasis umat dan kerakyatan," ujarnya. Di sisi lain, Ketua LP UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pengembang dan Pelatihan, Bambang Sutrisno, menegaskan Business Matching ini menjadi jembatan konkret (concrete bridge) untuk memecah tantangan akses pasar yang sering dihadapi pelaku usaha mikro. "Keberhasilan pembinaan UMKM tidak boleh berhenti pada seremonial pelatihan, melainkan harus bermuara pada akses pasar yang berkelanjutan. Potensi transaksi sebesar Rp2,2 miliar ini membuktikan produk UMKM binaan Muhammadiyah memiliki daya saing tinggi. Kami akan mengawal proses lanjutan dari Letter of Intent (LoI) hingga terwujudnya sales contract sehingga terciptanya kemitraan jangka panjang yang inklusif," jelasnya.
Lingkungan
Lingkungan
Neraca Dagang Surplus, Arus Logistik Nasional Terus Bergerak
Semarang, katakabar.com - Arus logistik nasional terus bergerak seiring meningkatnya aktivitas perdagangan Indonesia. Pergerakan itu tercermin dari kinerja ekspor dan impor yang tetap tumbuh, dengan neraca perdagangan nasional mencatatkan surplus senilai USD5,64 miliar selama Januari-April 2026. Capaian ini menjadi sinyal positif aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan nasional masih berjalan di tengah dinamika ekonomi global. Menurut data dari BPS, pada periode Januari hingga April 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai USD92,15 miliar atau tumbuh 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor nonmigas menjadi penopang utama dengan nilai USD87,74 miliar. Kinerja tersebut tidak lepas dari kontribusi sektor industri pengolahan yang terus menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Selama Januari-April 2026, BPS mencatat sektor industri pengolahan memberikan kontribusi ekspor senilai USD75,57 miliar. Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar selama Januari hingga April 2026, dengan nilai USD22,76 miliar, disusul Amerika Serikat USD10,17 miliar, dan India USD6,14 miliar. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar USD17,70 miliar dan USD6 miliar. Sedang, Jawa Tengah turut memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor nasional dengan nilai mencapai USD4,5 miliar pada periode Januari hingga April 2026. Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Tengah, Ade Siti Muksodah, mengatakan sejumlah komoditas menjadi andalan ekspor daerah, di antaranya produk kayu dan turunannya dari wilayah Temanggung serta Wonosobo, produk rajut, hingga gula aren atau brown sugar. Tetapi, aktivitas ekspor masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kenaikan biaya logistik hingga tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap biaya produksi dan daya saing produk ekspor. "Sekitar 70 persen bahan baku kita masih impor di negara China dan beberapa negara lainnya di Asia Timur. Beberapa bahan baku plastik itu naik yang otomatis mempengaruhi perdagangan ekspor di negara kita," ujar perempuan yang akrab disapa Ade saat dihubungi, Rabu (17/6) lalu. Ade menilai peningkatan kapasitas dan layanan logistik di Pelabuhan Tanjung Emas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekspor. Pembenahan fasilitas serta penambahan peralatan operasional, khususnya untuk mendukung proses bongkar muat dan pengelolaan peti kemas, dinilai mampu memperlancar arus distribusi barang. "Peran Pelabuhan Tanjung Emas sangat signifikan. Perputaran ekonomi dan logistik berawal dari pelabuhan. Jalur paling mudah dan mendasar untuk ekspor dan impor melalui jalur laut," jelas Ade. Diperlukan penguatan iklim usaha untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memperluas akses pasar ekspor. Pelaku usaha juga masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama tingginya biaya logistik yang menjadi salah satu faktor penghambat daya saing ekspor. Selain itu, dinamika geopolitik global, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), hingga perubahan kebijakan perpajakan turut menjadi perhatian pelaku industri karena dapat mempengaruhi perencanaan bisnis dan aktivitas perdagangan. Arus Peti Kemas Internasional Meningkat Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, mengatakan terjadi peningkatan arus peti kemas internasional di TPK Semarang. Pada periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 382.093 TEUs atau meningkat sebesar 12,2 persen jika dibandingkat periode yang sama tahun 2025 sebanyak 340.535 TEUs. Dari jumlah tersebut 192.829 TEUs diantaranya adalah peti kemas import dan 189.162 TEUs adalah peti kemas eksport. "Arus peti kemas import di TPK Semarang sendiri tumbuh 10,7 persen, sementara untuk peti kemas eksport tumbuh 13,72 persen dari tahun sebelumnya," terang Widyaswendra. Pihaknya menyebut arus peti kemas di TPK Semarang terus tumbuh seiring perkembangan industri yang ada di Jawa Tengah. Perseroan mencatat tahun 2023 arus peti kemas yang melalui TPK Semarang sebanyak 781.841 TEUs, tahun 2024 sebanyak 895.904 dan tahun 2025 lalu tercatat lebih dari 1 juta TEUs. Merespon pertumbuhan tersebut, PT Pelindo Terminal Petikemas menyiapkan sejumlah langkah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti penambahan tambatan dermaga sepanjang 275 meter, penambahan lapangan penumpukan, hingga penambahan empat unit alat bongkat muat jenis quay container crane (QCC). "Saat ini empat unit alat baru tersebut (QCC) dalam tahap commissioning and testing, untuk memastikan segala aspek baik secara operasional dan safety dapat terpenuhi. Kami menargetkan alat tersebut dapat segera beroperasi untuk melayani pelanggan," ucapnya. Beberapa komoditas eksport yang melalui TPK Semarang adalah produk dari kayu, pakaian, alas kaki, produk olahan laut seperti ikan, krustasea, dan moluska, dan beberapa komoditas lainnya. Sementara untuk produk import diantaranya adalah mesin industri, peralatan mesin listrik, kendaraan dan bagiannya. Logistik dan Teknologi Menjadi Kunci Pengusaha garmen asal Semarang, Deddy Mulyadi, mengatakan Pelabuhan Tanjung Emas memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekspor produknya ke sejumlah pasar internasional, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Tetapi, menurut Deddy, kapasitas dan layanan pelabuhan masih perlu terus ditingkatkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan kawasan industri serta peningkatan volume distribusi barang. Kepadatan arus logistik terkadang memicu antrean kapal yang berdampak pada jadwal pengiriman produk ke pasar global. "Tanjung Emas memang membantu aktivitas ekspor. Tetapi ritme pergerakan barang belum secepat pelabuhan besar seperti Jakarta atau Surabaya. Kadang masih ada antrean kapal," ujarnya, Kamis lalu. Deddy berharap pengembangan infrastruktur pelabuhan dapat terus dilakukan, termasuk peningkatan konektivitas transportasi menuju kawasan pelabuhan. Menurutnya, kelancaran akses distribusi menjadi faktor penting untuk menjaga efisiensi logistik sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. Pakar ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Bhimo Rizky Samudro, menilai surplus perdagangan yang terus berlanjut menunjukkan produk Indonesia masih memiliki daya saing yang baik di pasar internasional. Capaian tersebut tidak terlepas dari peran sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor nasional. "Surplus perdagangan merupakan sinyal yang baik karena menunjukkan produk Indonesia masih memiliki daya saing di pasar internasional. Ini juga mencerminkan sektor industri pengolahan kita tetap mampu menjadi penggerak ekspor nasional," imbuhnya. Pertumbuhan ekspor menunjukkan industri manufaktur masih mampu menjaga produktivitas dan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi tantangan karena dapat membatasi nilai tambah industri nasional. Di sisi lain, meningkatnya impor bahan baku dan barang modal mencerminkan aktivitas produksi serta investasi industri dalam negeri masih terus berjalan. Bhimo menilai masa depan perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan industri menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga oleh efisiensi sistem logistik nasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan konektivitas distribusi yang mampu menghubungkan pusat produksi dengan pasar domestik maupun global secara cepat dan efisien. "Pelabuhan peti kemas merupakan infrastruktur strategis bagi perdagangan Indonesia. Ketika pelabuhan bekerja secara efisien, distribusi barang menjadi lebih cepat dan daya saing produk nasional juga meningkat," timpalnya Penguatan logistik tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga transformasi digital untuk mempercepat distribusi, meningkatkan akurasi layanan, dan menekan biaya operasional. Pengembangan teknologi pendukung juga diperlukan untuk menjaga kualitas produk hingga sampai ke pasar tujuan. Surplus perdagangan yang berkelanjutan menjadi sinyal positif bagi ekonomi nasional. Namun, menjaga momentum tersebut membutuhkan penguatan sektor industri, perdagangan, serta logistik melalui peningkatan kapasitas pelabuhan, efisiensi distribusi, dan pemanfaatan teknologi. Dengan posisi strategis di jalur perdagangan dunia dan didukung pasar domestik yang besar, Indonesia memiliki peluang memperkuat peran sebagai pusat perdagangan dan logistik kawasan Asia. Pertumbuhan industri, peningkatan ekspor, serta sistem logistik yang semakin efisien akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Hukrim
Hukrim
Dukung Ketapang Nasional, Polsek Merbau Panen Jagung Pipil Bersama Poktan Bagan Melibur
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Merbau bersama Kelompok Tani Desa Bagan Melibur dan personel Polsek Merbau melaksanakan panen jagung pipil. Kegiatan ini mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional. Kapolsek Merbau, AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., yang pimpin langsung kegiatan. Ia menegaskan komitmen jajaran Polsek Merbau mendukung sektor pertanian, dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. "Kami melaksanakan panen jagung pipil ini sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan dan swasembada pangan nasional. Polsek Merbau siap mendukung berbagai upaya yang dilakukan masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produksi pangan," kata AKP Jimmy Andre. Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan kelompok tani menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong terwujudnya kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berharap kegiatan budidaya jagung yang dilakukan kelompok tani dapat terus berkembang dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemenuhan kebutuhan pangan daerah maupun nasional. "Kami berharap kegiatan panen jagung pipil ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Polsek Merbau akan terus mendukung penuh kegiatan para kelompok tani dalam mewujudkan program ketahanan dan swasembada pangan nasional," jelasnya. Melalui kegiatan tersebut, Polsek Merbau tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut berperan aktif dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan melalui kolaborasi bersama masyarakat dan kelompok tani setempat.
Nasional
Nasional
Politisi Senayan Tinjau Inovasi CEOR Minas, Dukung Langkah Pertamina Jaga Ketahanan Energi Nasional
Pekanbaru, katakabar.com - Sebagai upaya pastikan keberlanjutan pasokan energi nasional, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI tinjau fasilitas operasi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Lapangan Minas, Riau, Kamis (18/6) kemarin. Kunjungan ini berfokus pada pengawasan optimalisasi produksi minyak dan gas bumi, khususnya melalui penerapan inovasi teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR). Rombongan Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, disambut langsung oleh Senior Director Specialist O&G PT Danantara Asset Management Wiko Migantoro, Direktur Perencanaan Strategis Badan Pengelola BUMN Abdi Mustakim, Direktur SDM & Penunjang Bisnis PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Eri Sulistyo Sutikno serta Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Muhamad Arifin. Pada tinjauan lapangan tersebut, Komisi VI mengamati langsung infrastruktur fasilitas injeksi Alkali Surfactant Polymer (ASP). Teknologi mutakhir ini diimplementasikan guna meningkatkan perolehan minyak bumi di Lapangan Minas, yang saat ini masih menjadi salah satu andalan produksi nasional dengan capaian sekitar 28.000 barel per hari. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan pentingnya langkah strategis BUMN dalam mengelola aset negara. "Berbagai inovasi teknologi, termasuk implementasi CEOR, telah berhasil meningkatkan produksi di Lapangan Minas ini. Berkat kerja keras seluruh pekerja PHR serta penerapan inovasi tersebut, kami optimis target nasional dapat tercapai. PHR sudah sangat baik dan perlu terus didukung demi mewujudkan swasembada energi nasional," kata Andre. Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Muhamad Arifin, menegaskan komitmen perusahaan dalam memaksimalkan potensi lapangan-lapangan mature (tua) di WK Rokan. "Penerapan CEOR di Lapangan Minas merupakan manifestasi dari komitmen kami untuk terus meningkatkan produksi, termasuk melalui penerapan teknologi enhanced ini, yang mampu menjangkau sisa minyak yang tidak mungkin diperoleh dengan cara-cara konvensional. Kami mengapresiasi dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI. Sinergi antara legislatif dan BUMN memberikan landasan yang kuat bagi kami untuk mengeksekusi peta jalan strategis ketahanan energi, memberdayakan kapasitas rantai pasok nasional secara optimal, dan tentunya dengan senantiasa mengedepankan prinsip Safety First dalam setiap aspek operasi kami," jelasnya. WK Rokan saat ini masih menjadi salah satu penopang utama produksi minyak mentah di Indonesia dengan kontribusi sekitar 30 persen secara nasional. Melalui pendekatan "Back to Geology" dan pemanfaatan teknologi lanjutan, PHR terus berupaya mentransformasi tantangan operasional menjadi peluang peningkatan produksi yang berkelanjutan. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Lingkungan
Lingkungan
Sektor Tambang Nasional Buktikan Program Pengolahan Limbah Dukung Kelestarian Lingkungan
Jakarta, katakabar.com - Pelaku industri pertambangan terus membuktikan kawasan operasional tambang dapat menjadi ruang inovasi bagi penerapan ekosistem sirkular yang memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan. Di pembukaan International Environment Technology and Innovation Expo and Conference (Invirotech) 2026, Menteri Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat, mengatakan dunia usaha memiliki peran penting dorong penerapan teknologi bersih dan mempercepat ekonomi sirkular untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan hidup. Menurutnya, teknologi dan inovasi harus menjadi bagian dari solusi nyata yang mendukung keberlanjutan sektor industri, sekaligus lingkungan. Melalui pameran, forum diskusi, coaching clinic, workshop, business matching, dan berbagai kegiatan edukatif lainnya, INDO ENVIROTECH menjadi wadah untuk melihat bagaimana teknologi dapat menjawab berbagai persoalan nyata lingkungan hidup. “Dunia usaha memiliki peran penting dalam menerapkan teknologi bersih, meningkatkan kepatuhan lingkungan, dan mempercepat ekonomi sirkular,” ujar Jumhur saat pembukaan INDO ENVIROTECH 2026 di Jakarta, Kamis (11/6). Jumhur menambahkan, teknologi yang dikembangkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan. “Teknologi harus membantu industri memenuhi kewajiban lingkungannya,” jelasnya. Pada praktiknya, sejumlah pelaku industri tambang telah mulai menerapkan program pengelolaan limbah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga penciptaan nilai tambah bagi lingkungan. Salah satu contoh datang dari Anggota Grup MIND ID PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) melalui Program Bank Sampah Pintar yang mengintegrasikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan yang terstruktur, sampah yang dikumpulkan masyarakat dapat dikonversi menjadi tabungan emas Logam Mulia. Sampah organik diolah menjadi berbagai produk bermanfaat seperti kompos, kasgot, biocleaner, dan maggot. Sepanjang 2025, program ini mencatat serapan sekitar 63 ton sampah anorganik, yang memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan limbah di lingkungan sekitar masyarakat. Inisiatif lain dijalankan oleh Anggota Grup MIND ID yakni PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melalui Program Bara Agro Sirkular, yang mengoptimalkan lahan non-produktif bekas aktivitas tambang ilegal menjadi kawasan agrikultur terpadu. Program ini menerapkan konsep 9R dan sistem sirkular terintegrasi, di mana limbah dari satu aktivitas dimanfaatkan sebagai input bagi aktivitas lainnya. Contohnya, kotoran puyuh diolah menjadi pupuk organik untuk perkebunan, sementara maggot hasil pengolahan limbah organik dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan perikanan. Anggota Grup MIND ID berikutnya yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) mengembangkan Pusat Transformasi Bersama (PTB), yakni fasilitas pengolahan sampah berbasis daur ulang yang dibangun melalui kolaborasi dengan yayasan masyarakat di sekitar wilayah operasional Gresik, Jawa Timur. Melalui program ini, limbah kayu dan besi dari aktivitas konstruksi smelter diolah menjadi produk seperti meja dan kursi, yang kemudian disalurkan untuk mendukung program sosial, termasuk bagi anak-anak yatim dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini meminimalisir limbah konstruksi yang terbuang ke lingkungan. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah di sektor pertambangan berperan dalam mengurangi dampak lingkungan, sekaligus juga mampu menciptakan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa industri pertambangan dan kelestarian lingkungan adalah hal yang saling mendukung, dan dapat diimplementasikan melalui inovasi dan kolaborasi yang tepat.
