Percepat
Sorotan terbaru dari Tag # Percepat
Teknologi
Teknologi
Lintasarta dan OpenClaw Perkuat Ekosistem Agentic AI Percepat Transformasi Industri Indonesia
Jakarta, katakabar.com - Perkembangan Agentic AI atau AI Agents semakin mendapat perhatian dari pelaku industri di Indonesia. Tingginya minat tersebut tercermin dalam OpenClaw Meetup Jakarta #4 yang didukung Lintasarta melalui Cloudeka dan berhasil menarik lebih dari 500 pendaftar. Antusiasme ini menunjukkan pemanfaatan AI tidak lagi berhenti pada tahap eksplorasi, tetapi mulai bergerak menuju implementasi nyata untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan bisnis. Sebagai salah satu komunitas AI yang berkembang pesat di Indonesia, OpenClaw telah menjadi ruang kolaborasi bagi para AI practitioner, developer, startup, enterprise, dan technology leaders untuk berbagi pengalaman dalam membangun, mengintegrasikan, dan mengoperasikan AI Agents di lingkungan produksi. Topik yang dibahas mencakup AI automation, AI engineering, multi-agent systems, hingga implementasi Agentic AI untuk berbagai kebutuhan industri. Momentum ini sejalan dengan proyeksi Gartner yang memperkirakan bahwa pada 2028 sekitar 33 persen aplikasi perangkat lunak enterprise akan mengadopsi Agentic AI, meningkat signifikan dari kurang dari 1 persen pada 2024. Pada periode yang sama, sekitar 15 persen keputusan operasional sehari-hari diproyeksikan dapat dijalankan secara otonom oleh AI Agents. Perubahan ini menandai lahirnya era baru autonomous enterprise yang akan mengubah cara organisasi beroperasi dan menciptakan nilai bisnis. Gidion Suranta Barus, Chief Cloud Officer Lintasarta, mengatakan adopsi Agentic AI membutuhkan lebih dari sekadar model AI yang canggih. Organisasi juga memerlukan fondasi digital yang mampu memastikan keamanan, integrasi, kedaulatan data, serta kesiapan infrastruktur untuk menjalankan AI dalam skala enterprise. “Agentic AI menjadi salah satu evolusi paling penting dalam perjalanan transformasi digital. Tetapi keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh teknologi AI itu sendiri, melainkan oleh kesiapan fondasi digital yang menopangnya. Lantaran itu, Lintasarta terus memperkuat Intelligent Core sebagai fondasi yang mengintegrasikan konektivitas, cloud, cybersecurity, dan AI dalam satu ekosistem yang aman, terintegrasi, dan siap mendukung kebutuhan industri,” ujar Gidion. Sebagai AI Factory dari Indosat Ooredoo Hutchison Group, Lintasarta menghadirkan Intelligent Core sebagai fondasi digital yang mengintegrasikan kapabilitas Connectivity, Cloud, Cybersecurity, dan Collaboration-AI (4C) untuk membantu organisasi mengadopsi teknologi AI secara lebih cepat, aman, dan terukur. Dengan prinsip Sovereign, Integrated, dan Seamless Experience, Intelligent Core memungkinkan organisasi membangun dan menjalankan berbagai solusi AI di atas infrastruktur yang berdaulat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis masing-masing. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui gerakan AI Merdeka, dengan mempercepat pengembangan ekosistem AI nasional melalui Laskar AI yang mencetak talenta digital dan AI Indonesia serta Semesta AI yang memberdayakan startup dan pengembangan berbagai AI use case di berbagai sektor industri strategis. Melalui AI Merdeka, Lintasarta mempertegas perannya sebagai AI Factory yang menghubungkan talenta, teknologi, dan kebutuhan industri untuk membangun ekosistem AI Indonesia yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, melalui dukungannya terhadap OpenClaw Meetup, Lintasarta menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem AI nasional yang terbuka dan kolaboratif. Bagi Lintasarta, percepatan adopsi AI tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara komunitas teknologi, penyedia infrastruktur, pengembang solusi, akademisi, pemerintah, dan pelaku industri. Perwakilan OpenClaw, Sofian Hadiwijaya, menjelaskan kolaborasi lintas ekosistem menjadi faktor penting dalam mempercepat adopsi Agentic AI di Indonesia. “AI Agents memiliki potensi besar untuk mentransformasi cara organisasi bekerja. Namun untuk mewujudkannya dibutuhkan ruang kolaborasi yang memungkinkan komunitas, industri, dan penyedia teknologi saling berbagi pengetahuan serta pengalaman implementasi. Kami mengapresiasi dukungan Lintasarta yang tidak hanya menyediakan platform diskusi, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam membangun ekosistem AI Indonesia,” ucapnya. Kolaborasi antara Lintasarta dan OpenClaw menjadi bagian dari upaya mendorong terbentuknya ekosistem AI yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan menghubungkan komunitas, teknologi, dan kebutuhan industri, Lintasarta ingin memastikan bahwa pemanfaatan AI di Indonesia tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga menciptakan dampak nyata bagi produktivitas, daya saing, dan kedaulatan digital nasional.
Teknologi
Teknologi
KoperasiGO dan Koperasi Karyawan GBK Jalin Kerja Sama Strategis Percepat Transformasi Digital Koperasi
Jakarta, katakabar.com - Kolaborasi langkah nyata mempercepat transformasi digital koperasi melalui pemanfaatan teknologi yang mendukung efisiensi operasional, tata kelola yang lebih akuntabel, serta peningkatan kualitas layanan. Lantaran itu, KoperasiGO, solusi digitalisasi koperasi yang dikembangkan oleh Cazbox, salah satu platform solusi digital milik PT Metra-Net (Metranet), resmi menjalin kerja sama strategis dengan Koperasi Karyawan Gelora Bung Karno (GBK) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kolaborasi bagian dari upaya mendorong transformasi digital koperasi melalui penerapan teknologi yang terintegrasi, modern, dan berorientasi pada kebutuhan anggota. Kerja sama ini menandai dimulainya implementasi KoperasiGO di lingkungan Koperasi Karyawan GBK untuk mendukung pengelolaan operasional yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi anggota. Melalui pemanfaatan teknologi digital, koperasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan, memperkuat akuntabilitas organisasi, serta beradaptasi dengan kebutuhan anggota yang terus berkembang. Sebagai solusi digitalisasi koperasi, KoperasiGO menghadirkan sistem terintegrasi yang mendukung pengelolaan keanggotaan, simpanan, pinjaman, transaksi digital, hingga monitoring dan pelaporan melalui dashboard manajemen yang dapat diakses secara real time. Kehadiran KoperasiGO membantu koperasi menyederhanakan proses operasional, meningkatkan kualitas pengelolaan data, serta menghadirkan pengalaman layanan yang lebih baik bagi anggota. Direktur Bisnis Metranet, Faisal Yusuf, mengatakan transformasi digital koperasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan relevansi koperasi di tengah perkembangan ekonomi digital. “Transformasi digital koperasi bukan sekadar mengadopsi teknologi, tetapi membangun fondasi organisasi yang lebih adaptif, efektif, dan siap menjawab kebutuhan anggota. Melalui KoperasiGO, kami ingin membantu koperasi menjalankan proses bisnis yang lebih terintegrasi sehingga pengurus dapat lebih fokus pada penciptaan nilai bagi anggota. Kolaborasi dengan Koperasi Karyawan GBK menjadi langkah penting untuk menunjukkan bahwa koperasi modern dapat tumbuh lebih cepat dengan dukungan teknologi yang tepat,” kata Faisal Yusuf. Menurut Faisal, digitalisasi perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan koperasi agar mampu meningkatkan daya saing sekaligus menjawab tantangan ekonomi yang semakin dinamis. Sementara, Ketua Koperasi Karyawan GBK, Bangun Didi Susantoro, menyambut baik kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan organisasi. “Sebagai organisasi yang berorientasi pada kebutuhan anggota, kami terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas layanan dan kemudahan akses bagi seluruh anggota koperasi. Implementasi KoperasiGO diharapkan dapat membantu mempercepat proses administrasi, mempermudah akses informasi, serta mendukung pengelolaan koperasi yang lebih tertata dan responsif terhadap kebutuhan anggota,” jelas Bangun Didi Susantoro. Penerapan teknologi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing koperasi di era ekonomi digital. Sistem yang terintegrasi memungkinkan proses operasional berjalan lebih efektif, pengelolaan organisasi lebih terukur, serta akses layanan bagi anggota menjadi lebih mudah dan fleksibel. Melalui kolaborasi ini, KoperasiGO dan Koperasi Karyawan GBK memiliki visi yang sama untuk menghadirkan koperasi yang modern, profesional, dan relevan dengan kebutuhan anggotanya. Kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi contoh implementasi digitalisasi koperasi yang mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anggota. Melalui Cazbox dan solusi KoperasiGO, Metranet berkomitmen memperluas kolaborasi dengan berbagai koperasi di Indonesia guna mendorong adopsi teknologi yang memberikan dampak nyata bagi pengelolaan organisasi dan pelayanan anggota. Upaya ini diharapkan turut mendukung penguatan ekosistem koperasi yang lebih modern, kompetitif, dan berkelanjutan.
Nasional
Nasional
Holding PTPN Taja Pra Workshop Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Audit di KPBN
Jakarta, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) taja Pra Workshop Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal dan Eksternal yang berlangsung di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) pada 3 hingga 5 Juni 2026 lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan serta mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil audit di lingkungan PTPN Group. Pra workshop yang dilaksanakan secara hybrid tersebut diikuti oleh perwakilan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan unit kerja terkait dari berbagai entitas PTPN Group. Kegiatan ini tindak lanjut atas hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Audit Internal dan Eksternal yang bertujuan mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit secara terukur dan berkelanjutan. Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta melakukan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil temuan Audit SPI Holding, hasil reviu tata kelola investasi dan pemasaran, serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi dan konsolidasi antarentitas dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, menyelaraskan tanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi audit. Melalui pelaksanaan pra workshop ini, Holding Perkebunan Nusantara berharap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit internal maupun eksternal dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung penguatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, serta menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh entitas PTPN Group. Sebagai bagian dari transformasi berkelanjutan yang dijalankan perusahaan, penguatan fungsi pengawasan dan percepatan penyelesaian rekomendasi audit menjadi elemen penting dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan bisnis Holding Perkebunan Nusantara di masa mendatang. sertifikat elektronik yang sah dan aman harus mudah bagi semua orang. Melalui platform ezSign, kami membuktikan bahwa pengajuan sertifikat elektronik bukanlah proses yang menakutkan, melainkan langkah mudah menuju keamanan digital yang lebih baik. Jangan tunda lagi untuk mendapatkan identitas digital yang aman dan sah. Kuasai pengajuan sertifikat elektronik dengan mudah melalui ezSign. Segera kunjungi website kami dan mulai proses pengajuan sertifikat elektronik Anda hari ini! Untuk informasi lebih lanjut, hubungi tim ezSign dan lakukan pengajuan sertifikat elektronik melalui ezSign, jangan lupa kunjungi website resmi kami!
Lingkungan
Lingkungan
Percepat Pemulihan TTM, PHR Hadapi Tantangan dengan Kolaborasi
Jakarta, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) tegaskan komitmen menjalankan penugasan pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Zona Rokan secara bertanggungjawab, transparan, dan sesuai ketentuan berlaku. Optimis proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan Sebagai perusahaan yang memegang teguh prinsip bisnis berkelanjutan, PHR menjalankan penugasan yang diberikan regulator berdasarkan Surat SKK Migas Nomor SRT-0406/SKKMA0000/2021/S1 pada 26 Juli 2021 terkait kegiatan pasca operasi dan penanganan TTM di Zona Rokan yang berasal dari operasi kontraktor sebelumnya. Sebanyak 250 lokasi pemulihan tersebar di lima kota dan atau kabupaten di Provinsi Riau dengan estimasi luas area terdampak mencapai sekitar 9,3 juta meter persegi atau sekitar 6 juta meter kubik volume tanah terkontaminasi. Sebagian besar lokasi berada di lahan milik masyarakat dengan total sekitar 3.000 persil lahan. Hingga akhir April 2026, PHR telah menyampaikan 88 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dari jumlah tersebut, 63 lokasi telah memperoleh persetujuan RPFLH dan tengah atau sudah dilakukan pemulihan. Dari 63 lokasi yang telah disetujui, sebanyak 20 lokasi telah selesai dilakukan pemulihan, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi keberhasilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selain itu, terdapat 162 lokasi lainnya yang saat ini sedang dalam proses persiapan sebelum dapat masuk ke tahap pemulihan. Proses persiapan tersebut antara lain meliputi penyiapan akses lahan, pengumpulan/validasi data, pengadaan, koordinasi dengan para pihak terkait, serta penyusunan dokumen teknis yang dibutuhkan untuk mendukung proses persetujuan dan pelaksanaan pemulihan. Untuk mendukung percepatan, PHR bekerja sama dengan tiga kontraktor pelaksana yang ditunjuk melalui proses pengadaan resmi, dan transparan. Seluruh kegiatan pemulihan juga berada dalam pengawasan aparat penegak hukum, mulai dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) hingga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). “Pemulihan TTM proses panjang yang melibatkan persetujuan teknis, akses lahan, validasi data, hingga evaluasi hasil pemulihan oleh KLH. PHR berkomitmen penuh untuk menyelesaikan penugasan ini sesuai arahan regulator, dengan tetap menjaga aspek keselamatan, lingkungan, sosial, serta keberlanjutan operasi Zona Rokan,” ujar Aryo Banowo, Pjs VP Remediation & Asset Retirement PHR Regional 1 Sumatra. Sebagai bagian dari upaya percepatan tersebut, PHR bersama SKK Migas dan KLH juga telah menyepakati roadmap percepatan pemulihan hingga tahun 2030 ditambah satu tahun periode monitoring yang sangat agresif. Roadmap tersebut menjadi acuan pelaksanaan pemulihan secara bertahap, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. PHR berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis, perizinan, akses lahan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. PHR juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan penugasan tetap memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, sosial, dan keberlanjutan operasi di Zona Rokan. Tentang PHR Regional 1 Sumatra PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menjalankan tugas dari Subholding Upstream Pertamina untuk mengelola bisnis dan operasional kegiatan usaha hulu migas di Wilayah Kerja Regional 1 – Sumatra yang terbentang dari Aceh hingga Sumatra Selatan. PHR menghasilkan sepertiga produksi minyak bumi Pertamina Subholding Upstream. Menjadi salah satu produsen minyak dan gas utama di Indonesia yang berkontribusi dalam pemenuhan energi nasional. Pada 2025, PHR menyelesaikan restrukturisasi organisasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan ketahanan energi nasional. Integrasi organisasi ini mencakup Zona 1, Zona Rokan, dan Zona 4 ke dalam struktur Regional 1 demi memastikan operasional yang lebih optimal dan berkelanjutan. Restrukturisasi ini membawa dampak positif dalam pengelolaan aset hulu migas dari ujung utara hingga selatan Sumatra, sejalan dengan program Swasembada Energi yang dicanangkan pemerintah. Dengan organisasi yang lebih efisien, PHR berupaya menjaga pasokan energi nasional dan menghadapi tantangan industri migas ke depan.
Nusantara
Nusantara
Wapres RI Lihat Proyek BB, PTPP Percepat Pembangunan Dukung Ketahanan Air dan Pangan
Trenggalek, katakabar.com - PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, sambut kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, lihat progres pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Di kunjungan tersebut, Wapres turut didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Muhammad Noor, Kepala SNVT Pembangunan Bendungan Bagong Riwin Andono, beserta General Manager PTPP Apri Setiawan. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis guna memperkuat ketahanan air, ketahanan pangan, serta pengendalian banjir di wilayah selatan Jawa Timur. Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, Wakil Presiden menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek agar manfaat Bendungan Bagong dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya petani dan warga Trenggalek. Di kegiatan tersebut, Wapres menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran pembangunan. Proyek Pembangunan Bendungan Bagong (BB) Paket III yang dikerjakan oleh PTPP memiliki nilai kontrak sebesar Rp402,31 miliar dengan masa pelaksanaan selama 1.473 hari kalender, terhitung sejak 20 Desember 2024. Hingga saat ini, progres proyek telah mencapai 59,49 persen, dari target sebesar 56,56 persen mencerminkan kinerja proyek yang berjalan lebih cepat dari rencana. Bendungan Bagong memiliki kapasitas tampung sebesar 17,4 juta meter kubik yang diproyeksikan mampu menyuplai air irigasi bagi 977 hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Bagong. Selain itu, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 153 liter per detik serta berperan dalam pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Trenggalek. Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan progres positif proyek ini merupakan hasil dari perencanaan matang, inovasi berkelanjutan, serta kolaborasi yang solid antar seluruh pemangku kepentingan. “PTPP berkomitmen untuk menyelesaikan proyek Bendungan Bagong tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung ketahanan air dan peningkatan produktivitas pertanian,” ujarnya. Dalam pelaksanaannya, proyek Bendungan Bagong menghadapi tantangan teknis yang cukup kompleks, terutama karena konstruksi bendungan bertumpu pada lapisan koluvial yang memerlukan rekayasa engineering khusus untuk memastikan stabilitas dan keamanan struktur. Untuk mengatasi tantangan tersebut, PTPP mengimplementasikan berbagai inovasi konstruksi guna meningkatkan efektivitas pekerjaan serta menjaga standar keselamatan kerja. Penerapan inovasi ini turut berkontribusi terhadap capaian proyek yang membanggakan, di antaranya diraihnya Penghargaan Indonesia Construction Safety Award 2023 kategori Safety Innovation – Proyek BUMN dengan judul makalah “Tunnel Dust Buster Bendungan Bagong - Divisi Infrastruktur 2”, serta Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024 kategori Penyedia Jasa dengan Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Terbaik Bidang Sumber Daya Air dari Kementerian Pekerjaan Umum. Di kunjungannya, Wapres turut memberikan apresiasi kepada tim proyek serta menyampaikan pesan penyemangat “Semangat Terus” kepada seluruh pekerja di lapangan. Dukungan tersebut diharapkan semakin memotivasi percepatan penyelesaian proyek secara optimal. PTPP berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.
Nasional
Nasional
Percepat Transformasi ESG, PalmCo Catat Penurunan Emisi 28,88 Persen
Medan, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus mempercepat implementasi prinsip environmental, social, and governance (ESG) sebagai bagian dari transformasi bisnis berkelanjutan di sektor perkebunan negara. Langkah ini sejalan dengan dorongan Komisi VI DPR RI untuk memperkuat daya saing industri nasional di tengah tuntutan global terhadap praktik usaha yang berkelanjutan. Penegasan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Regional 1 PTPN IV di Medan, Sumatera Utara, di Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. Dalam kesempatan tersebut, rombongan dewan menyoroti berbagai inisiatif transformasi yang dijalankan Holding Perkebunan Nusantara bersama entitas di bawahnya, termasuk PTPN IV PalmCo. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan sektor perkebunan memiliki ketergantungan tinggi terhadap kualitas lingkungan serta penerimaan sosial masyarakat, sehingga penerapan ESG menjadi fondasi utama keberlanjutan usaha. “ESG bukan lagi pilihan moral, tetapi kebutuhan strategis. Sektor ini sangat bergantung pada kualitas lingkungan, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan dukungan masyarakat,” kata Nurdin kepada jajaran manajemen BUMN perkebunan, BP BUMN dan Danantara Asset Management. Dalam pemaparan kepada DPR, Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang diwakili Direktur Bisnis, Ryanto Wisnuhardi, menyampaikan transformasi tata kelola yang dijalankan mulai menunjukkan hasil positif. Kinerja keuangan grup berada dalam tren meningkat, yang antara lain ditopang kontribusi signifikan dari subholding kelapa sawit, PTPN IV PalmCo. “Sekitar 80 persen pendapatan grup berasal dari komoditas utama yang dikelola PalmCo. Secara keseluruhan, PTPN Group juga mencatat skor risiko ESG sebesar 17,1 (kategori low risk) dari lembaga pemeringkat global Sustainalytics, yang mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap standar keberlanjutan internasional,” jelas Ryanto. Capaian tersebut diperkuat kinerja PTPN IV PalmCo. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyatakan bahwa perusahaan menempatkan ESG sebagai inti strategi bisnis. Ia mengungkapkan PalmCo telah mencatat penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 28,88 persen sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi. Selain itu, perusahaan juga memperluas kemitraan ekonomi kerakyatan melalui program plasma yang kini mencapai 46.314 hektar. “Efisiensi bisnis dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan beriringan. Kami mendorong keduanya sebagai motor pertumbuhan perusahaan,” ucap Jatmiko. Dukungan terhadap transformasi tersebut juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar, yang menilai perbaikan tata kelola di tubuh PTPN menjadi indikator positif di tengah tantangan industri global. “Ini menunjukkan bahwa langkah transformasi mulai berjalan efektif,” timpalnya. Selain fokus pada pengurangan emisi, PTPN IV PalmCo juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui pengembangan energi terbarukan. Hingga 2030, perusahaan merencanakan pembangunan 36 fasilitas energi baru, termasuk pembangkit listrik tenaga biogas dan compressed biomethane gas (CBG). Program ini diproyeksikan mampu menekan emisi hingga 54,46 persen dibandingkan skenario business as usual pada 2030. Penguatan ESG di sektor perkebunan menjadi salah satu kunci dalam menjawab tekanan global terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Di sisi lain, langkah ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pemain utama dalam industri kelapa sawit yang lebih modern, transparan, dan berdaya saing tinggi. Dengan dukungan legislatif serta konsistensi implementasi di tingkat operasional, transformasi yang dijalankan Holding Perkebunan Nusantara diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja korporasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Nusantara
Nusantara
Kementan Dorong Holding PTPN Percepat Hilirisasi Gambir Nasional dari 'Ranah Minang'
Jakarta, katakabar.com - Rencana hilirisasi komoditas gambir asal Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus dimatangkan pemerintah melalui sinergi lintas sektor. Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemerintah Provinsi Sumbar, dan PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), tengah merumuskan langkah strategis untuk mengoptimalkan komoditas yang saat ini menguasai sekitar 80 persen pasokan pasar dunia tersebut. Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan hilirisasi menjadi kunci utama agar nilai tambah komoditas gambir tidak lagi didominasi negara pengimpor. Ketika kunjungannya ke Sumatera Barat, Mentan secara khusus mendorong BUMN Perkebunan untuk mengambil peran sentral dalam membangun ekosistem pengolahan di dalam negeri. “Sekarang kita akan diskusikan (gambir). Kita sementara mapping dengan BUMN. PTPN kita dorong menjadi lokomotif hilirisasi,” tegas Amran. Ia menambahkan pemerintah tengah mempercepat realisasi proyek-proyek strategis di sektor perkebunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. “Kolaborasi dengan berbagai pihak harus diperkuat agar komoditas unggulan seperti gambir memiliki nilai tambah tinggi dan berdampak langsung ke masyarakat. Kesimpulannya, kita akan melakukan groundbreaking sekitar 35 proyek. Semakin cepat terealisasi, semakin baik dampaknya bagi ekonomi nasional,” tuturnya. Dukungan terhadap rencana ini juga disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyebut tren ekspor gambir menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. “Dalam kurun dua tahun terakhir tren ekspor gambir juga menunjukkan peningkatan. Pada 2024 ekspor gambir mencapai 13.482 ton dengan nilai Rp574,7 miliar atau naik dibandingkan 2023 yang hanya 11.865 ton,” beber Mahyeldi. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolahan, Gubernur menambahkan pengelolaan akan dilakukan PTPN IV PalmCo. “Pabrik pengolahan gambir tersebut nantinya akan dikelola langsung oleh PT Perkebunan Nusantara IV. Berkemungkinan pabrik pengolahan itu dibangun di daerah Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan sentra gambir nasional,” jelasnya. Pendekatan Realistis PTPN IV PalmCo Merespons penugasan tersebut, Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyatakan kesiapan perusahaan mendukung program hilirisasi gambir sebagai bagian dari strategi penguatan nilai tambah komoditas perkebunan di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara. “Upaya hilirisasi menjadi langkah krusial agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat di dalam negeri. Gambir bisa menjadi berbagai bahan pangan seperti teh dan juga bahan baku kosmetik, sabun, sampo, hingga kebutuhan industri. Taninnya bahkan digunakan sebagai bahan tinta pemilu. Ini menunjukkan betapa luasnya pemanfaatan gambir,” tutur Jatmiko. Tetapi, kata Jatmiko, PTPN IV PalmCo mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perhitungan bisnis yang matang dalam merealisasikan investasi hilirisasi. Saat ini, perusahaan tengah bekerja sama dengan Universitas Andalas (Unand) untuk menyusun studi kelayakan. “Kita tidak bisa hanya membangun pabrik tanpa melihat pasar. Produk apa yang paling cepat diterima, punya permintaan kuat, dan berpeluang dikuasai pasar, itu yang harus kita dorong lebih dulu,” tegas Jatmiko. Seiring dengan proses kajian tersebut, perusahaan juga memfokuskan intervensi jangka pendek pada penguatan sektor hulu guna meningkatkan produktivitas dan kualitas gambir petani rakyat. “Dengan pendekatan riset yang komprehensif, kita berharap produktivitas dan mutu produk gambir menjadi lebih baik, serta terbukanya akses pasar baru yang memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani,” imbuhnya. Sinergi antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Sumbar, Holding Perkebunan Nusantara, serta kalangan akademisi ini diharapkan mampu mentransformasi industri gambir nasional secara menyeluruh. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok gambir bernilai tambah tinggi di pasar global.
Nusantara
Nusantara
MyRepublic Indonesia di ITB: FTTH dan FWA Layanan Saling Melengkapi Percepat Broadband Indonesia
Bandung, katakabar.com - MyRepublic Indonesia menegaskan komitmen dukung percepatan pemerataan akses digital nasional melalui partisipasi aktif dalam seminar yang ditaja Institut Teknologi Bandung usung tema “FTTH, FWA & Mobile Broadband: Strategi Manakah yang Terbaik untuk Mempercepat Pemerataan Akses Digital Indonesia.” Di forum ini, MyRepublic Indonesia hadir sebagai perwakilan industri untuk berbagi perspektif terkait implementasi dan strategi deployment jaringan broadband di Indonesia. Pada sesi diskusi, Hendra Gunawan selaku Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia, bersama Dr. Ir. Ian Josef Matheus Edward, M.T., Dosen STEI ITB, Dr. Denny Setiawan, S.T., M.T., Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, dan Merza Fachys, Sekretaris Jendral Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), dan Iman Hirawadi, Telecom Solutions Architect & Business Consultant ZTE Indonesia, memaparkan berbagai tantangan dan strategi dalam mengembangkan jaringan FTTH (Fiber to the Home) serta FWA (Fixed Wireless Access), khususnya dalam menjawab kebutuhan konektivitas di berbagai wilayah. Hendra menjelaskan FTTH dan FWA memiliki karakteristik tantangan yang berbeda, mulai dari kebutuhan investasi dan kompleksitas pembangunan pada FTTH, hingga keterbatasan spektrum dan kualitas layanan pada FWA. Untuk itu, ujar Hendra, MyRepublic menerapkan pendekatan berbasis karakteristik wilayah, dengan FTTH difokuskan pada area padat dengan kebutuhan bandwidth tinggi, sementara FWA menjadi solusi untuk mempercepat penetrasi di wilayah semi-urban. Ia menegaskan perkembangan FTTH dan FWA tidak mengarah pada substitusi, melainkan saling melengkapi. FTTH tetap menjadi backbone utama dalam menghadirkan konektivitas yang stabil dan berkapasitas tinggi, sementara FWA berperan sebagai pelengkap untuk memperluas jangkauan layanan serta membuka peluang pasar baru. Meski dinamika harga FWA di pasar tidak berdampak langsung terhadap layanan FTTH, hal ini tetap menjadi perhatian industri dalam membentuk ekspektasi harga ke depan. MyRepublic Indonesia telah menghadirkan jaringan full fiber optic yang andal, unlimited, dan stabil dengan kapasitas tinggi untuk mendukung berbagai kebutuhan digital masyarakat, mulai dari aktivitas produktivitas hingga hiburan. Dengan cakupan yang terus diperluas di berbagai kota, layanan FTTH MyRepublic menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan koneksi internet berkualitas tinggi dan konsisten. Sementara, di wilayah yang belum terjangkau fiber, FWA dapat menjadi alternatif solusi untuk tetap menghadirkan akses broadband yang memadai. “Kami melihat FTTH, FWA, dan selular bukan sebagai kompetitor, melainkan sebagai solusi yang saling melengkapi. Dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan pelanggan dan kondisi wilayah, kami optimistis dapat menghadirkan konektivitas yang lebih merata, berkualitas, dan terjangkau,” bebernya. Partisipasi MyRepublic Indonesia dalam seminar ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ekosistem digital Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor. Selain berbagi pengalaman dan insight industri, kehadiran MyRepublic Indonesia juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih aplikatif bagi mahasiswa dan publik mengenai dinamika implementasi teknologi broadband di lapangan. Ke depan, MyRepublic Indonesia berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan internet berkualitas tinggi melalui pengembangan jaringan yang adaptif dan berkelanjutan, serta mendukung visi pemerintah dalam percepatan pemerataan akses digital di seluruh Indonesia.
Ekonomi
Ekonomi
Raih Pendanaan, PhotoBebaz Percepat Ekspansi Platform Creative Tech Media
Jakarta, katakabar.com - PhotoBebaz, perusahaan teknologi kreatif berbasis photobox interaktif, resmi umumkan perolehan pendanaan pertamanya sebagai langkah strategis untuk mempercepat ekspansi dan penguatan bisnis di 2026. Pendanaan ini difasilitasi oleh Fundhub sebagai funding aggregator yang mempertemukan PhotoBebaz dengan jaringan investor yang relevan dengan sektor teknologi kreatif dan media. Di tengah industri photobooth yang semakin kompetitif, PhotoBebaz memposisikan diri bukan sekadar sebagai penyedia layanan foto, melainkan sebagai platform teknologi kreatif yang menggabungkan pengalaman hiburan, iklan media digital, dan ekosistem berbasis aplikasi dalam satu sistem terintegrasi. Founder PhotoBebaz, Reyno Anggoro, menyebut pendanaan ini sebagai bentuk validasi atas model bisnis yang telah dibangun sejak awal. “Tren era kebangkitan photobox di Indonesia, khususnya di kota besar, patut diapresiasi. PhotoBebaz dirancang bukan hanya menjadi tempat berfoto, tetapi juga ruang interaksi yang bisa menghubungkan pengguna, pemilik merek, dan komunitas secara lebih personal. Dukungan investor memberi kami akselerasi untuk scale-up lebih cepat,” ujar Reyno. Sebagai fondasi teknologi, cerita Reyno, PhotoBebaz mengembangkan sistemnya melalui Bebaz Labz, unit internal yang berfokus pada riset dan pengembangan perangkat lunak. Melalui Bebaz Labz, perusahaan merancang sistem perangkat lunak terkustomisasi untuk operasional photobox, integrasi media placement digital out-of-home (DOOH), manajemen konten iklan di dalam booth, hingga pengembangan aplikasi berbasis loyalitas dan gamification. Seluruh sistem ini dikembangkan secara mandiri untuk memastikan fleksibilitas, skalabilitas, dan diferensiasi produk di pasar. Pendekatan berbasis teknologi ini memungkinkan pemilik merek hadir secara lebih menarik dalam pengalaman pengguna, bukan sekadar sebagai iklan pasif, melainkan sebagai bagian dari interaksi yang terjadi di dalam booth. Hingga tahun 2025, sebanyak belasan booth PhotoBebaz ditempatkan di berbagai titik mobilitas tinggi seperti ruang publik di Taman Ismail Marzuki (TIM), Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), dan Jakarta International Velodrome (JIV), transportasi publik di stasiun MRT, LRT Jakarta, dan Whoosh Halim, serta di coffee shop. Dengan harga layanan di kisaran Rp35.000 hingga Rp50.000 per sesi, perusahaan menyasar segmen kelompok yang dikenal aktif secara digital dan memiliki kecenderungan berbagi pengalaman secara organik di media sosial, yakni Gen Z hingga Gen Alpha. Menurut Reyno, kekuatan utama PhotoBebaz terletak pada pendekatan ekosistem berbasis lokasi. Kehadiran booth di ruang publik yang strategis membuat interaksi tidak hanya terjadi secara offline, tetapi juga berlanjut secara digital melalui aplikasi yang tengah dikembangkan. “Kami juga membentuk suatu ekosistem yang menguntungkan bagi pengguna seperti loyalty rewards, gamification, dan komunitas di dalam aplikasi. Tujuannya membangun retensi dan hubungan jangka panjang dengan pengguna,” jelasnya. Dari sisi investor, keputusan pendanaan didasarkan pada kombinasi antara diferensiasi model bisnis, potensi monetisasi media yang terintegrasi, serta kemampuan R&D dalam membangun teknologi secara mandiri melalui Bebaz Labz. Struktur teknologi yang dikembangkan oleh tim internal dinilai memberikan keunggulan kompetitif sekaligus membuka peluang ekspansi yang lebih terukur. Secara bisnis, PhotoBebaz menggabungkan model pendapatan dari penjualan sesi foto, penyewaan booth untuk aktivasi brand dan event, serta monetisasi iklan media digital. Struktur ini memungkinkan arus pendapatan yang lebih terdiversifikasi dan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai sektor industri. Pendanaan yang diperoleh akan difokuskan pada ekspansi lokasi baru di kota-kota besar Indonesia, pengembangan fitur AI dan AR untuk personalisasi pengalaman, serta penguatan tim teknologi dan kreatif. Perusahaan menargetkan pertumbuhan hingga 28 booth di tahun 2026 seiring dengan peningkatan jumlah titik operasional dan integrasi teknologi yang lebih dalam, di antaranya jaringan rumah makan Mie Gacoan, stasiun KAI, bandar udara, dan area publik lainnya. Reyno menegaskan ambisi PhotoBebaz lebih besar dari sekadar memperbanyak titik booth. “Kami ingin menjadi bagian dari evolusi industri kreatif Indonesia. Kreativitas harus berjalan berdampingan dengan teknologi dan model bisnis yang berkelanjutan. Di situlah kami melihat masa depan positif PhotoBebaz," tuturnya. Dengan dukungan pendanaan ini, PhotoBebaz memasuki fase pertumbuhan baru dan memperkuat posisinya sebagai creative-tech yang menjembatani hiburan, media, dan komunitas dalam satu platform yang relevan dengan generasi saat ini.
Nasional
Nasional
Kementerian PU Percepat Pembersihan RSUD dan Puskesmas Terdampak Bencana di Sumatera
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memprioritaskan upaya pemulihan infrastruktur fasilitas kesehatan yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama penanganan saat ini adalah pembersihan material lumpur di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, serta pemulihan jaringan air bersih dan sanitasi guna memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat kembali berjalan normal. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan dukungan kementerian pada sektor kesehatan saat ini terkonsentrasi pada pemulihan fisik bangunan dan penyediaan infrastruktur dasar pendukung. "Khusus sektor kesehatan, peran kami saat ini terbatas pada pembersihan puskesmas dan rumah sakit yang terdampak, serta memastikan air bersih tersedia dengan kualitas yang baik. Pengelolaan fisik bangunan kita bantu agar fasilitas kesehatan dapat segera difungsikan kembali,” ulasnya. Berdasarkan data penanganan bencana per 16 Januari 2026, Kementerian PU telah membersihkan puluhan fasilitas umum di berbagai lokasi, termasuk fasilitas kesehatan yang terdampak bencana. Di Provinsi Aceh, upaya pembersihan dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie, dan Pidie Jaya. Progres di lapangan bervariasi, mulai dari yang telah rampung sepenuhnya hingga yang masih dalam tahap pengerjaan. Di Provinsi Sumatera Utara, tercatat ada lima lokasi fasilitas umum saat ini sedang dalam proses pembersihan intensif. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, dari 12 lokasi yang dibersihkan, tujuh lokasi dinyatakan selesai dan lima lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan (on-going). Selain pembersihan, hasil inventarisasi Kementerian PU menemukan dua Puskesmas mengalami kerusakan berat, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Laklak di Aceh Tenggara. Kedua fasilitas ini tertimbun lumpur setinggi kurang lebih dua meter dan posisinya berada sangat dekat dengan alur sungai, sehingga dinilai tidak layak lagi untuk digunakan. Dody menjelaskan kedua bangunan tersebut harus direlokasi dan dibangun baru. "Dua puskesmas yang harus kita bangun dengan cepat karena kondisi eksisting-nya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan lagi. Bangunannya harus direlokasi dan dibangun baru. Tetapi untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan, sementara pembangunan puskesmas direncanakan menggunakan sistem bangunan modular agar dapat selesai dalam waktu singkat dan segera melayani masyarakat," jelasnya. Tetapi, pelaksanaan pembangunan fisik puskesmas baru tersebut menunggu arahan resmi dari Menteri Kesehatan. Ditegaskan Dody lagi, Kementerian PU akan bertanggung jawab pada konstruksi fisik bangunan, sedangkan penyediaan tenaga medis, peralatan, dan obat-obatan merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan. Sementara, untuk menjamin higienitas dan operasional medis, Kementerian PU juga mendukung penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor di fasilitas kesehatan. Salah satu prioritas saat ini adalah pembuatan sumur bor di lokasi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, Sumatera Barat. Prosesnya saat ini sedang berlangsung intensif demi menjamin ketersediaan air bersih sesuai standar kesehatan. Kementerian PU berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah setempat guna memastikan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatera dapat pulih secara cepat, aman, dan berkelanjutan.