Teknologi
Teknologi
Indonesia dan IIT Madras Perkuat Kemitraan Strategis Bidang Riset, Inovasi dan Komersialisasi Teknologi Deep-Tech
Jakarta, katakabar.com - ndonesia’s Ministry of Higher Education, Science & Technology dan IIT Madras Global Research Foundation (IITM Global) tandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di pekan pertama untuk memperkuat kerja sama di bidang pendidikan tinggi, riset strategis, inovasi, teknologi deep-tech, kewirausahaan, dan pengembangan talenta, sekaligus menandai langkah baru penguatan kemitraan strategis India dan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani dalam kunjungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi Indonesia, Prof. Brian Yuliarto, ke Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras). Kemitraan tersebut diformalkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) dalam kunjungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi Indonesia, Prof. Brian Yuliarto. Perjanjian ini dirancang untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi kolaboratif, mempercepat komersialisasi solusi deep-tech, serta mendukung pengembangan talenta dan perusahaan yang berdaya saing global. Kolaborasi ini mempertemukan kemampuan IIT Madras di bidang riset, teknologi deep-tech, inovasi, dan kewirausahaan dengan prioritas pembangunan nasional Indonesia. Kedua pihak bertujuan mengembangkan solusi praktis dan dapat diperluas yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kemandirian teknologi, dan pembangunan berbasis pengetahuan. Dari Riset Bersama hingga Komersialisasi Salah satu fokus utama kemitraan ini adalah menciptakan jalur yang lebih kuat antara lembaga penelitian dan sektor komersial, sehingga berbagai gagasan yang dikembangkan melalui riset akademik dapat bergerak melampaui laboratorium menuju startup, industri, dan penerapan ekonomi yang lebih luas. Melalui kemitraan ini, universitas-universitas di Indonesia diharapkan memperoleh lebih banyak peluang untuk berpartisipasi dalam riset bersama, pengembangan talenta, komersialisasi teknologi, dan program inovasi bersama IIT Madras Global Research Foundation. Bagi Indonesia, kolaborasi ini ditujukan untuk mendukung ambisi yang lebih luas dalam membangun ekonomi berbasis inovasi, di mana riset dapat menghasilkan nilai ekonomi yang nyata. Kemitraan ini juga berupaya memperkuat hubungan antara universitas, peneliti, mahasiswa, pengusaha, dan industri. “Indonesia telah menetapkan visi ambisius untuk menjadi ekonomi yang kompetitif secara global dan digerakkan oleh inovasi. Untuk mencapainya, diperlukan kemitraan yang kuat yang memberdayakan universitas, peneliti, mahasiswa, dan pengusaha untuk bekerja sama dengan institusi kelas dunia,” ujar Prof. Brian Yuliarto. “Tujuan kami bukan hanya menghasilkan riset yang unggul, tetapi juga mengubah gagasan menjadi startup, membantu startup tersebut berkembang menjadi industri yang kompetitif secara global, dan menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” jelasnya. Membangun Model Inovasi Selatan-Selatan Di luar proyek riset individual, perjanjian ini menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun ekosistem inovasi yang dapat menjadi model bagi kemitraan Selatan-Selatan di masa depan. Kemitraan ini menggabungkan kemampuan riset dan teknologi IIT Madras yang telah diakui secara global dengan agenda pembangunan Indonesia, dengan tujuan menghasilkan solusi yang dapat diterapkan dalam skala luas. Kedua negara juga melihat kolaborasi ini sebagai peluang untuk menunjukkan bagaimana institusi dari negara-negara berkembang dapat bekerja sama dalam membangun kapasitas teknologi dan kewirausahaan yang lebih kuat. Prof. V. Kamakoti, Chairman IIT Madras Global Research Foundation sekaligus Director IIT Madras, mengatakan kemitraan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap ekosistem riset dan inovasi IIT Madras serta kemampuannya untuk bekerja sama dengan mitra internasional dalam menghadapi berbagai tantangan dunia nyata. “Melalui IIT Madras Global Research Foundation, kami memperluas kemampuan kami melampaui batas-batas nasional untuk bersama-sama menciptakan solusi yang menjawab berbagai tantangan dunia nyata,” kata Prof. Kamakoti. Ia menambahkan bahwa kemitraan tersebut akan berkontribusi dalam membangun ekosistem riset, inovasi, dan kewirausahaan yang kompetitif secara global, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat hubungan yang telah terjalin antara India dan Indonesia. MoU Diteken Pejabat Senior Kedua Negara MoU tersebut ditandatangani oleh Prof. Raghunathan Rengaswamy, Director IIT Madras Global Research Foundation, dan Madhav Narayan, CEO and Director IIT Madras Global Research Foundation, mewakili IITM Global, bersama Dr. Mohammad Fauzan Adziman, Director General of Research and Development dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi Indonesia. Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Prof. V. Kamakoti, Prof. Brian Yuliarto, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty, Prof. Preeti Aghalayam, Dean of Global Engagement IIT Madras, serta para dekan dan dosen IIT Madras, pejabat senior pemerintah dari India dan Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan bilateral antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, di mana kedua pemimpin kembali menegaskan komitmen untuk memperluas kerja sama di bidang pendidikan tinggi, sains, teknologi, inovasi, dan kewirausahaan. IIT Madras sebagai Pusat Riset dan Inovasi Global Didirikan pada 1959 oleh Pemerintah India sebagai Institute of National Importance, IIT Madras telah mengembangkan ekosistem akademik dan riset yang luas, mencakup 18 departemen akademik dan sejumlah pusat riset interdisipliner tingkat lanjut. Institusi ini menawarkan program sarjana dan pascasarjana di berbagai bidang serta memiliki lebih dari 650 dosen dan 10.000 mahasiswa, dengan mahasiswa yang berasal dari 18 negara. Institusi tersebut juga telah membangun ekosistem kewirausahaan yang kuat melalui dukungan IITM Incubation Cell. Diakui sebagai Institution of Eminence pada 2019, IIT Madras menempati peringkat pertama dalam kategori Overall selama tujuh tahun berturut-turut dalam India Rankings 2025. IIT Madras juga mempertahankan posisi pertama dalam kategori Engineering Institutions selama 10 tahun berturut-turut sejak 2016 hingga 2025. Selain itu, IIT Madras menempati peringkat pertama dalam kategori Sustainability Development Goals yang diperkenalkan pada 2025 dan juga meraih posisi pertama dalam kategori Innovations, meningkat dari peringkat kedua pada tahun sebelumnya. Pada 2023, IIT Madras menjadi IIT pertama yang mendirikan kampus internasional di Zanzibar, Tanzania, yang dikenal sebagai IIT Madras Zanzibar. Melalui kemitraan baru ini, kemampuan riset dan inovasi IIT Madras akan semakin terhubung dengan ekosistem pendidikan tinggi dan inovasi nasional Indonesia, menciptakan peluang baru bagi peneliti, mahasiswa, dan pengusaha dari kedua negara untuk berkolaborasi dalam pengembangan teknologi dan solusi yang memiliki dampak ekonomi dan sosial lebih luas.
Riau
Riau
Jelang Patroli Karhutla Kapolda Riau, Kapolres Kepulauan Meranti Perkuat Pencegahan ke Tingkat Desa
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Menjelang kunjungan sekaligus pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kapolda Riau di Kabupaten Kepulauan Meranti, jajaran Polres Kepulauan Meranti diminta memperkuat langkah antisipasi di seluruh wilayah hukum. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., meminta seluruh Kapolsek dan Bhabinkamtibmas bersama personel masing-masing bergerak aktif melakukan pemantauan dan pencegahan Karhutla selama sepekan ke depan. Arahan tersebut disampaikan Kapolres kepada jajaran, Senin (10/8), sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi wilayah tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai daerah. Kapolres Kepulauan Meranti menekankan, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika titik api sudah muncul. Upaya deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dari tingkat desa hingga lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian. Salah satu langkah yang diminta adalah mengintensifkan sosialisasi secara langsung. Bhabinkamtibmas dan personel Polsek diminta memanfaatkan kendaraan dinas yang dilengkapi pengeras suara maupun membawa toa untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan di berbagai titik keramaian, termasuk saat berlangsungnya kegiatan masyarakat seperti pertandingan mini soccer dan kegiatan lainnya. Pesan yang disampaikan diarahkan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain pendekatan persuasif, Kapolres juga meminta jajarannya kembali menggencarkan pemasangan spanduk dan banner berisi imbauan pencegahan Karhutla. Informasi mengenai ancaman sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan juga harus disampaikan secara jelas. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum menjadi salah satu bagian penting dalam membangun efek pencegahan atau deterrence effect, sehingga praktik pembakaran lahan tidak lagi dianggap sebagai cara yang biasa dilakukan dalam membuka atau membersihkan lahan. Di tingkat desa, patroli juga diminta dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Kapolsek dan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat menggandeng pemerintah desa, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap lokasi-lokasi yang memiliki potensi terjadinya karhutla. Kapolres Kepuluan Meranti juga mendorong para kepala desa memberikan perhatian terhadap keberadaan MPA, termasuk menyiapkan insentif bagi anggota yang aktif dan konsisten melaksanakan patroli pencegahan karhutla. "Seluruh bhabin dan kapolsek bersama anggotanya seminggu kedepan memastikan tidak ada karhutla di wilkumnya masing masing," jelas AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita. Ia juga meminta seluruh rangkaian kegiatan pencegahan tersebut didokumentasikan dengan baik dalam bentuk foto maupun video. Dokumentasi itu nantinya akan ditampilkan pada Kamis sebagai bagian dari upaya memperlihatkan langkah nyata jajaran kepolisian dalam mencegah karhutla. Ditegaskannya, publikasi kegiatan bukan sekadar dokumentasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat pesan pencegahan kepada masyarakat. Langkah-langkah preemtif dan preventif yang selama ini dilakukan perlu diketahui publik agar kesadaran bersama terhadap bahaya karhutla semakin kuat. "Semoga upaya dan kinerja kita menjadi ladang ibadah untuk kita semua dan biarkan Tuhan yg membalasnya berkali kali lipat rekan rekan," pesannya. Kapolres Kepulauan meminta seluruh personel tetap menjaga semangat dan kekompakan dalam menjalankan tugas. Pencegahan karhutla, menurutnya, membutuhkan kerja bersama antara kepolisian, pemerintah desa, masyarakat, MPA, serta seluruh pemangku kepentingan.
Nasional
Nasional
Perkuat Ketapang dan Energi Nasional, Presiden RI Tinjau Hilirisasi Bioetanol PTPN I
Malang, katakabar.com - PT Perkebunan Nusantara I (Persero), Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), menegaskan komitmen dukung ketahanan pangan dan energi nasional melalui hilirisasi tebu menjadi bioetanol. Komitmen itu ditunjukkan melalui partisipasi perusahaan Panen Raya TNI dalam rangka Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7) lalu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto beserta Anggota, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI, Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI, Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, Sekretaris Kabinet, Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Bupati Malang, Wali Kota Malang, para kepala daerah, serta jajaran direksi BUMN. Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan sejumlah booth yang menampilkan komoditas strategis dan produk hilirisasi oleh Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Salah satu booth yang dikunjungi adalah booth PTPN I (Persero). Dalam kesempatan tersebut, Presiden beserta rombongan disambut langsung oleh Direktur Utama PTPN I (Persero), Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.Si., IPU., ASEAN Eng., yang memaparkan pengembangan bioetanol hasil hilirisasi tetes tebu melalui PT Energi Agro Nusantara (Enero), anak perusahaan PTPN I (Persero). “Melalui PT Energi Agro Nusantara (Enero), kami mengolah tetes tebu menjadi bioetanol dengan kapasitas produksi 100 kiloliter per hari. Bioetanol tersebut dimanfaatkan sebagai fuel grade ethanol untuk campuran bahan bakar, termasuk Pertamax Green 95. Selain itu, kami juga menghasilkan extra neutral alcohol untuk kebutuhan kosmetik dan farmasi, spiritus, serta pupuk hayati,” jelas Rivai. Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk TNI, Polri, pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan masyarakat, sebagai fondasi dalam mewujudkan kemandirian bangsa. “Kegiatan ini menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Saya mengajak semua kekuatan bangsa, bersatulah untuk bangsa dan rakyat kita,” ujar Kepala Negara. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto aminkan Presden RI. Ia menyampaikan bahwa Panen Raya TNI wujud sinergi lintas sektor dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara TNI, pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. “Capaian ini adalah hasil dari sinergi TNI, pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kami memohon arahan Bapak Presiden agar seluruh program yang kami laksanakan tetap selaras dengan kebijakan pemerintah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” jelas Panglima TNI. Panglima TNI juga menekankan hilirisasi tebu menghasilkan berbagai produk bernilai tambah, di antaranya molase, bioetanol, bahan baku industri dan farmasi, pupuk organik, serta produk turunan lainnya yang memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Sejalan dengan upaya tersebut, PTPN I (Persero) terus memperkuat hilirisasi tebu melalui pengembangan bioetanol sebagai salah satu energi terbarukan. Selain dimanfaatkan sebagai fuel-grade ethanol untuk campuran bahan bakar, bioetanol yang dihasilkan juga menjadi bahan baku berbagai produk turunan, seperti extra neutral alcohol untuk industri kosmetik dan farmasi, spiritus, serta pupuk hayati. Pengembangan hilirisasi ini menjadi bagian dari komitmen PTPN I (Persero) dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan melalui inovasi yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN I terus memperkuat transformasi industri perkebunan melalui hilirisasi komoditas strategis, pengembangan energi terbarukan, dan inovasi berbasis keberlanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri perkebunan Indonesia di tingkat global.
Nasional
Nasional
Holding PTPN Perkuat Kolaborasi Global, PT RPN Terima Kunjungan Duke Corporate Education
Bogor, katakabar.com - PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), entitas dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), menerima kunjungan delegasi Duke Corporate Education (Duke CE) dalam rangka company visit yang bertujuan memperkuat kolaborasi di bidang pengembangan kepemimpinan, inovasi, serta implementasi praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) pada sektor perkebunan. Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan transformasi yang tengah dilakukan PTPN Group melalui RPN, khususnya dalam pengembangan riset, inovasi, digitalisasi, dan praktik bisnis berkelanjutan yang mendukung daya saing industri perkebunan di tingkat global. Delegasi Duke CE disambut oleh jajaran manajemen PT RPN dan mengikuti berbagai sesi, mulai dari pemaparan profil perusahaan, demonstrasi teknologi digital seperti Chat OPA, e-Hara, dan NusaGIS, hingga diskusi interaktif mengenai tantangan dan peluang industri perkebunan masa depan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Unit Bogor Getas serta Kebun Percobaan Kopyor Ciomas untuk melihat secara langsung aktivitas riset dan inovasi yang dikembangkan RPN. SEVP Riset, Inovasi & Sustainability PT RPN, Dr. Misnawi, menegaskan industri perkebunan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis seiring dengan pertumbuhan pasar global bisnis sektor perkebunan yang senantiasa berubah. “Perkebunan semakin berkembang dan semakin besar. Tantangan yang kita hadapi pun semakin besar. Karena itu, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci. Pertemuan antara Duke Corporate Education, PT RPN, dan PTPN Group merupakan kesempatan berharga untuk mempererat kerja sama dalam membangun industri perkebunan yang lebih maju, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga memperluas jejaring dan dampaknya di tingkat global,” kata Misnawi. Managing Director for Middle East & APAC Duke Corporate Education, Mr. Dennis Foo, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari PTPN Group dan PT RPN. “Terima kasih kepada PTPN Group dan seluruh panitia yang telah menerima kami hari ini. Berbagi wawasan mengenai ESG menjadi sangat penting karena keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kita membutuhkan ESG hari ini, besok, dan di masa depan sebagai fondasi bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujar Dennis. Kunjungan ini menjadi langkah awal dalam membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara dunia industri dan institusi pendidikan global. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik diharapkan mampu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mempercepat inovasi, dan mendorong transformasi sektor perkebunan menuju industri yang lebih modern, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas negara dan lintas sektor ini, PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi industri perkebunan Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam ekosistem perkebunan berkelanjutan di tingkat dunia.
Nasional
Nasional
Jaga Ketahanan Energi Nasional: SKK Migas, PHR dan Polda Riau Perkuat Sinergi Lindungi Aset Negara
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau perkuat sinergi lintas instansi untuk melindungi aset negara sekaligus menjaga keberlanjutan operasi hulu migas yang menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional. Penguatan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Strategi Penyelesaian Klaim Tanah Adat di atas BMN Tanah Hulu Migas Melalui Pemahaman Regulasi dan Kolaborasi Guna Mendukung Peningkatan Produksi Hulu Migas" di Gedung Rumbai Country Club (RCC), Pekanbaru, Kamis (6/8) kemarin. Forum tersebut mempertemukan aparat penegak hukum, pemerintah, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi mengenai penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat kegiatan operasional hulu migas, khususnya pada aset Barang Milik Negara (BMN). Sebagai salah satu aset strategis negara, Wilayah Kerja (WK) Rokan mencakup area sekitar 6.400 kilometer persegi yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Riau dan lebih dari 12.600 sumur aktif. Keberlangsungan operasi di wilayah ini memiliki peran penting dalam menjaga pasokan energi nasional sehingga memerlukan kepastian hukum dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kurun beberapa tahun terakhir, aktivitas ilegal di atas BMN Hulu Migas telah menimbulkan berbagai gangguan terhadap kegiatan operasi PHR. Di antaranya praktik perambahan liar, klaim tanah ulayat yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai, transaksi jual beli lahan secara ilegal, penerbitan dokumen pertanahan yang tumpang tindih, pembalakan liar, hingga gangguan akses di kawasan hutan Berbagai aktivitas tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya jaringan listrik, hilangnya potensi produksi migas, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk meminimalkan kerugian yang lebih besar, aparat penegak hukum melakukan berbagai langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena berpotensi menghambat keberlanjutan operasi hulu migas dan menimbulkan kerugian bagi negara. Lantaran itu, diperlukan adanya pemahaman mengenai regulasi hukum agraria yang berlaku. Salah satunya terkait kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aset negara yang digunakan untuk kepentingan strategis sektor hulu migas. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) melalui Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi, Yanin Kholison mengatakan dinamika pertahanan di wilayah operasi hulu migas perlu disikapi melalui dialog, pemahaman regulasi, dan kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kesamaan persepsi menjadi fondasi penting untuk menghadirkan solusi yang memberikan kepastian bagi semua pihak sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan hulu migas. “Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaksana hulu migas, akademisi, dan masyarakat, berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara konstruktif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapannya, kegiatan operasi hulu migas dapat berjalan dengan baik sehingga mampu terus mendukung ketahanan energi nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara,” kata Yanin. Corporate Secretary PHR, Eviyanti Rofraida, menegaskan perlindungan BMN di wilayah operasi hulu migas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan produksi migas nasional. "Barang Milik Negara di wilayah kerja hulu migas merupakan aset strategis yang menopang keberlangsungan produksi energi nasional. Karena itu, setiap bentuk perambahan maupun praktik jual beli lahan yang tidak sesuai ketentuan perlu ditangani secara komprehensif melalui kepastian hukum dan kolaborasi lintas instansi,” jelas Eviyanti. Kata Eviyanti, PHR berkomitmen menjalankan pengamanan BMN sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pendekatan administrasi, fisik, dan hukum sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 140 Tahun 2020. Upaya tersebut juga diperkuat melalui sinergi lintas instansi dalam penegakan hukum, koordinasi penanganan mafia tanah, serta perlindungan hukum bagi pekerja yang menjalankan tugas pengamanan aset negara dengan tetap mengedepankan aspek kepatuhan dan kehati-hatian. FGD menghadirkan Kepala Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Yan Dharmadi, S.H., M.H., dan Pakar Hukum Agraria Universitas Andalas, Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. Dalam paparannya, Prof. Kurnia Warman menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aset negara yang telah digunakan untuk kepentingan strategis sektor hulu migas. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran Polda Riau, SKK Migas, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kejaksaan Tinggi Riau, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam perlindungan aset negara yang mendukung kegiatan hulu migas, melalui kesepakatan dalam penanganan perambahan yang lebih terukur dan tegas. Salah satu kesepakatan penting yang dihasilkan dalam forum ini adalah optimalisasi peran Satgas Dukungan Operasional Kegiatan Migas Provinsi Riau sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam menangani persoalan pertanahan dan melindungi BMN Hulu Migas, khususnya dalam memfasilitasi mediasi atas kasus perusakan, penyerobotan, atau penguasaan tanpa hak terhadap BMN Hulu Migas, namun dengan batas waktu yang jelas. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan aset negara yang semakin kuat, iklim investasi yang kondusif, serta keberlanjutan produksi migas sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Nasional
Nasional
Perkuat Kolaborasi: Korlantas Polri dan Jasa Marga Bahas Digitalisasi, Nataru hingga Penertiban ODOL
Jakarta, katakabar.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Wibowo bersama Pejabat Utama (PJU) Korlantas Polri menerima audiensi Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A. Purwantono beserta jajaran Direksi di Gedung NTMC Polri, Jakarta, Senin (3/8) lalu. Pertemuan tersebut membahas koordinasi tata kelola lalu lintas, persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), penerapan kebijakan Implementasi Over Dimension Over Loading (ODOL), hingga akselerasi integrasi teknologi operasional di lajur tol. Kakorlantas Polri, Irjen Pol Wibowo mengatakan kolaborasi Korlantas Polri dan Jasa Marga perlu terus diperkuat, terutama dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat pada momentum libur nasional seperti Operasi Lilin atau Natal dan Tahun Baru (Nataru). "Dua potensi libur besar ini tentunya akan memunculkan pergerakan masyarakat yang juga pasti akan meningkat, khususnya di jalur-jalur wisata," ujar Irjen Pol Wibowo. Di pertemuan tersebut, Irjen Pol Wibowo juga meminta pembaruan informasi terkini mengenai progres pembangunan serta kesiapan operasional jalan tol baru, khususnya ruas di wilayah Jawa Tengah hingga Yogyakarta, serta akses pendukung di Jawa Timur. Kehadiran jaringan tol baru tersebut diproyeksikan efektif memecah konsentrasi kepadatan kendaraan, termasuk mempermudah arus distribusi menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selain kesiapan Nataru, fokus pembahasan juga tertuju pada rencana penerapan kebijakan Zero ODOL yang ditargetkan mulai berjalan pada awal tahun depan. Irjen Pol Wibowo menyampaikan penanganan kendaraan ODOL harus mempertimbangkan keseimbangan ekonomi masyarakat dan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum di hilir. Penyelesaian masalah dari sektor hulu, seperti keterlibatan sisi pengusaha dan transporter juga menjadi kunci agar kebijakan ini memberikan hasil yang efektif dan tidak menimbulkan dampak kontraproduktif di lapangan. "Korlantas kan selalu bekerja di hilir. Pekerjaan hulu sangat berdampak pada pekerjaan hilir. Kalau semuanya dilempar ke hilir, tanpa ada pertimbangan yang cukup matang malah nanti hasilnya akan kontraproduktif dengan yang diinginkan," terang Irjen Pol Wibowo. Sebagai bagian dari solusi teknis, Jasa Marga memperkuat pengawasan kendaraan berat melalui optimalisasi teknologi deteksi dini. Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menjelaskan kendaraan ODOL berisiko terhadap keselamatan dan mempercepat kerusakan struktur jalan tol. Untuk mendukung kebijakan Zero ODOL, Jasa Marga menambah fasilitas Weigh In Motion (WIM) dari 2 titik menjadi 8 titik. Fasilitas ini terintegrasi dengan kamera pengawas dan teknologi Light Detection and Ranging (LIDAR) untuk mendeteksi berat dan dimensi kendaraan secara real-time. Data tersebut kemudian disinkronkan langsung ke sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Korlantas Polri. Jasa Marga juga mendorong integrasi data digital melalui aplikasi Travoy yang dilengkapi teknologi Radio Frequency Identification (RFID). Data RFID ini akan diselaraskan dengan data Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri serta data uji berkala Kementerian Perhubungan untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan kelaikan kendaraan angkutan barang. "Penguatan sistem juga dilakukan melalui Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) yang siap dimanfaatkan bersama di titik-titik krusial. Integrasi command center ini diharapkan mempercepat respons penanganan insiden dan memperkuat koordinasi lintas sektor," ucap Rivan. Komitmen Jasa Marga mendukung agenda pembangunan nasional diwujudkan secara nyata melalui modernisasi layanan operasional dan pengembangan infrastruktur berbasis teknologi. Seluruh inovasi digital ini selaras dengan Asta Cita ketiga Pemerintah, yaitu memperkuat konektivitas nasional dan melanjutkan pembangunan infrastruktur guna memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan efisiensi logistik, serta memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, langkah Jasa Marga dalam mendukung penertiban kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) serta menerapkan digitalisasi manajemen lalu lintas di jalan tol sejalan dengan Asta Cita keempat Pemerintah untuk mewujudkan layanan transportasi jalan tol yang aman, selamat, dan berkelanjutan. "Kolaborasi dan pemanfaatan sistem data bersama ini menjadi kunci. Jasa Marga dan Korlantas Polri memiliki tugas yang saling terkait dalam menjamin kelancaran dan keselamatan di jalan tol," sebut Rivan. Kerja sama ini menegaskan komitmen berkelanjutan Korlantas Polri dan Jasa Marga dalam menghadirkan sistem pelayanan jalan tol nasional yang aman, lancar, modern, dan berorientasi pada kenyamanan pengguna jalan.
Riau
Riau
Polres Bersama Pemkab Inhil dan BKSDA Riau Perkuat Sinergi Tangani Gangguan Kera Liar di Tembilahan
Tembilahan, katakabar.com - Kepolisian Resor (Polres), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau gelar rapat koordinasi dan pengumpulan data terkait penanganan gangguan satwa liar kera ekor panjang yang meresahkan masyarakat di Kecamatan Tembilahan, Rabu (5/8) sekitar pukul 14.45 WIB di Kantor Lurah Tembilahan Kota. Rapat tersebut dihadiri Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., perwakilan BKSDA Provinsi Riau, Bambang S., Kabag Ops Polres Indragiri Hilir, AKP Dr. Irwanto, S.H., M.H., Kasat Intelkam, AKP Jamaluddin, S.H., M.H., Kapolsek Tembilahan, Ipda Ripal Indrawata, S.H., M.H., Camat Tembilahan, Ary Syuria, S.E., M.Si., serta Lurah Tembilahan Hilir, Budiono. Dalam paparannya, Kapolres Indragiri Hilir menyampaikan sejak 23 Juli hingga 5 Agustus 2026 telah terjadi 18 kasus penyerangan kera ekor panjang terhadap masyarakat di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hilir. Sebagian besar korban mengalami luka gigitan dan cakaran pada kepala, tangan, kaki, punggung, pinggul, hingga bagian tubuh lainnya sehingga harus menjalani perawatan medis, bahkan beberapa di antaranya memerlukan tindakan penjahitan dan operasi. "Serangan terjadi secara acak, baik di dalam maupun di luar rumah, dengan sasaran warga yang sedang tidur, makan, bermain, beraktivitas maupun dalam kondisi lengah. Berdasarkan pemantauan, waktu serangan paling sering terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, 09.00 WIB, 13.00 WIB hingga menjelang sore sekitar pukul 17.00 WIB," jelasnya. Ia menambahkan, Polres Indragiri Hilir bersama TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari patroli, penyisiran lokasi, pengamanan masyarakat hingga koordinasi lintas sektor. Camat Tembilahan, Ary Syuria, menerangkan hingga kini diperkirakan telah terjadi sekitar 20 kali aksi penyerangan dengan total 18 korban. Sebagai langkah antisipasi, ucapnya, pemerintah kecamatan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah sekitar lokasi terdampak hingga hari Sabtu untuk mengurangi risiko terhadap anak-anak. Ia juga menyebutkan ciri-ciri kera yang diduga sebagai pelaku, yakni bertubuh besar, berwarna abu-abu kekuningan, berekor panjang, memiliki motif menyerupai kalung di bagian leher serta terdapat bekas luka pada bagian pipi. Sedang, Dinas Pemadam Kebakaran menyampaikan telah melakukan identifikasi lokasi kemunculan satwa, penyisiran bersama lintas instansi, serta memasang perangkap di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur lintasan kera. Berdasarkan hasil pengamatan, satwa tersebut cenderung menyerang ketika korban sedang sendirian atau dalam kondisi lengah. Perwakilan BKSDA Provinsi Riau, Bambang S., menuturkan pihaknya tengah mengumpulkan data dan mengidentifikasi satwa berdasarkan keterangan saksi maupun korban. BKSDA juga akan membuat perangkap khusus berbahan besi dan jaring ikan yang dipasang di titik-titik yang diduga menjadi habitat dan jalur pergerakan kera. Hasil rapat menyepakati peningkatan koordinasi seluruh instansi dalam penanganan gangguan satwa liar tersebut. BKSDA Provinsi Riau akan memimpin proses identifikasi, pemasangan perangkap dan evakuasi kera, sementara Polres Inhil bersama TNI serta instansi terkait tetap melaksanakan pengamanan dan penyisiran guna mencegah bertambahnya korban. Pemerintah kecamatan dan kelurahan juga diminta terus mengimbau masyarakat agar tetap waspada serta segera melaporkan kepada petugas apabila mengetahui keberadaan satwa yang dimaksud. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan proses penangkapan kera dapat segera terlaksana sehingga situasi keamanan dan aktivitas masyarakat di Kecamatan Tembilahan kembali berjalan normal.
Nasional
Nasional
Perkuat Program B50, PTPN IV PalmCo Serap 1,73 Juta Ton TBS Petani
Jakarta, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo terus perkuat dukungan terhadap program Mandatori Biodiesel B50, dan ketahanan pangan nasional melalui penguatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta peningkatan serapan tandan buah segar (TBS) petani. Hingga Juni 2026, PalmCo telah menyerap sebanyak 1,73 juta ton TBS petani sebagai bagian dari komitmen perusahaan memperkuat pasokan bahan baku energi nabati nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Komitmen tersebut kembali ditegaskan saat kunjungan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Heru Tri Widarto, ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Adolina PTPN IV Regional 2 di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang didampingi Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, di pertengahan Juli 2026 lalu. Kunjungan tersebut menegaskan peran PalmCo dalam memperkuat pasokan pangan, energi, dan keberlanjutan sektor perkebunan melalui peningkatan produktivitas sawit rakyat, penguatan kemitraan petani, serta dukungan terhadap implementasi Mandatori Biodiesel B50. Dalam kesempatan tersebut, Heru Tri Widarto menegaskan bahwa PTPN IV PalmCo memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan energi nasional. Menurutnya, implementasi B50 membutuhkan dukungan pasokan CPO domestik yang kuat, yang hanya dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas kebun rakyat dan penguatan rantai pasok sawit nasional. Ia juga memastikan Kementerian Pertanian memandang langkah PalmCo sebagai momentum strategis untuk mempercepat transformasi industri sawit nasional. "Kami mengapresiasi peran PTPN IV PalmCo yang menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas sawit rakyat dapat berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan dan dukungan terhadap program energi nasional," ujar Heru saat dialog bersama petani di Adolina. Program Biodiesel B50 yang dimandatkan pemerintah mewajibkan pencampuran 50 persen solar fosil dengan 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis sawit. Kebijakan tersebut diproyeksikan menyerap tambahan sekitar 1–2 juta ton CPO domestik setiap tahun sehingga memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Hingga Juni 2026, PTPN IV PalmCo telah memproduksi 1,29 juta ton CPO yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng nasional sekaligus mendukung peningkatan kebutuhan bahan baku biodiesel B50. Perseroan memandang peningkatan produktivitas menjadi kunci agar kebutuhan pangan dan energi dapat dipenuhi secara bersamaan. Kontribusi PalmCo terhadap penguatan petani juga tercermin dari penyerapan TBS. Sepanjang 2025 perusahaan menyerap 3,26 juta ton TBS petani. Hingga Juni 2026, serapan mencapai 1,73 juta ton, dengan sekitar 30 persen bahan baku industri PalmCo berasal dari petani rakyat. Pada periode yang sama, PalmCo telah membina 28.786 keluarga petani di lahan seluas 54.148 hektare. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan implementasi B50 menjadi momentum untuk memperkuat produktivitas sawit rakyat. "Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI kepada PTPN IV PalmCo. Dukungan tersebut semakin memperkuat komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap peningkatan kebutuhan energi nasional juga menciptakan peningkatan kesejahteraan bagi petani," ujarnya. Menurut Jatmiko, penguatan produktivitas dilakukan melalui empat Program PTPN untuk Sawit Rakyat, yakni pola single management, penyediaan bibit unggul bersertifikat, kemitraan swadaya/offtaker, serta pemberdayaan koperasi petani. Pendekatan tersebut dirancang agar petani memperoleh akses teknologi, pendampingan, dan kepastian pasar secara berkelanjutan. Strategi hilirisasi tersebut juga diperkuat melalui kerja sama PTPN IV PalmCo dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam riset "Bensin Sawit" sebagai bagian dari diversifikasi produk hilir dan penguatan ekosistem energi terbarukan nasional. Menutup kunjungan tersebut, Jatmiko K. Santosa menegaskan PalmCo akan terus memperkuat sinergi antara peningkatan produktivitas sawit, penguatan petani rakyat, dukungan terhadap program B50, serta pengembangan inovasi energi berbasis sawit guna mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.
Tekno
Tekno
Gugik.id Perkuat Infrastruktur IT Nasional Lewat Layanan Distributor Server Enterprise
Jakarta, katakabar.com - Hadirkan ekosistem perangkat IT terlengkap dari merek global terkemuka untuk dukung akselerasi digital korporasi, instansi pemerintah, dan sektor industri. Seiring pesatnya transformasi digital di berbagai sektor industri, keandalan infrastruktur Teknologi Informasi (IT) menjadi fondasi utama dalam menjaga kontinuitas dan keamanan operasional bisnis. Menjawab kebutuhan nasional akan pasokan perangkat keras IT berkualitas tinggi, Gugik.id memperkuat perannya sebagai distributor server enterprise terpercaya di Indonesia yang siap mendukung ketersediaan infrastruktur IT bagi berbagai skala bisnis dan lembaga. Melalui jaringan pasokan yang solid, Gugik.id menyediakan portofolio lengkap unit server enterprise dari produsen global ternama, seperti Dell, HPE, IBM, Lenovo, Cisco, hingga Mikrotik. Kehadiran Gugik.id memberikan kepastian akses bagi pelaku usaha, pengelola data center, institusi pendidikan, instansi pemerintahan, hingga Internet Service Provider (ISP) untuk memperoleh perangkat server berspesifikasi tinggi yang sesuai dengan skala operasional mereka. Selain unit server utuh, Gugik.id juga melengkapi layanannya dengan penyediaan komponen pendukung dan sparepart original secara menyeluruh—mulai dari prosesor Intel Xeon, RAM ECC, SSD Enterprise, hard disk SAS, RAID Controller, hingga Power Supply Unit (PSU). Ketersediaan stok yang lengkap ini menjadikan Gugik.id sebagai one-stop solution bagi perusahaan yang ingin melakukan pembaharuan (upgrade) maupun pemeliharaan (maintenance) sistem IT tanpa terkendala indent yang lama. "Infrastruktur IT yang stabil dan aman adalah kunci utama dalam persaingan bisnis digital saat ini. Melalui komitmen sebagai distributor server enterprise, Gugik.id hadir tidak sekadar menjual perangkat, melainkan mendampingi perusahaan dalam merancang solusi infrastruktur yang presisi, efisien, dan siap mendukung pertumbuhan jangka panjang," kata perwakilan Manajemen Gugik.id Sebagai nilai tambah, Gugik.id membekali setiap penawarannya dengan dukungan konsultasi teknis pra-penjualan (pre-sales consultation), kustomisasi spesifikasi (build-to-order), jaminan garansi resmi, serta layanan purnajual (after-sales support) profesional untuk menjamin keandalan sistem IT klien secara berkelanjutan.
Internasional
Internasional
Holding PTPN Perkuat Kolaborasi Global, PT RPN Gelar IRRDB Socio-Economic Seminar 2026
Bali, katakabar.com - PT Riset Perkebunan Nusantara melalui Pusat Penelitian Karet, entitas dari Holding Perkebunan Nusantara, bekerja sama dengan International Rubber Research and Development Board (IRRDB) gelar IRRDB Socio-Economic Seminar 2026 pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026 di Hotel Aryaduta, Kuta, Bali. Usung tema "Strengthening Economic Resilience and Value Addition in the Global Natural Rubber Supply Chain", seminar ini menjadi forum internasional yang mempertemukan para peneliti, pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk membahas tantangan serta peluang dalam pengembangan industri karet alam global. Seminar ini dihadiri sejumlah tamu yang mewakili pemerintah, asosiasi industri, dan organisasi internasional, di antaranya Wakil Sekretaris Jenderal IRRDB, Dr. Wan Abdul Rahaman, Direktur Hasil Hutan dan Industri Perkebunan Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, Direktur Sabah Rubber Industry Board (Malaysia), Ketua International Rubber Consortium (IRCo), Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), dan Ketua Asosiasi Produsen Ban Indonesia (APBI). Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut semakin menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas negara dalam mendorong kemajuan industri karet alam yang berdaya saing dan berkelanjutan. Seminar dibuka dengan sambutan dari Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN), Dr. Iman Yani Harahap, yang menyoroti berbagai tantangan global yang saat ini memengaruhi industri karet, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga meningkatnya biaya produksi. Dr. Iman Yani Harahap menyampaikan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah telah memberikan dampak nyata terhadap pasar energi dunia, yang berujung pada kenaikan harga minyak serta meningkatnya biaya produksi di berbagai sektor. "Sebagai produsen karet alam terbesar kedua di dunia, Indonesia menghadapi tantangan berupa meningkatnya biaya logistik, transportasi, serta harga pupuk yang semakin membebani sektor perkebunan karet. Melalui seminar ini, kami berharap lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan solusi praktis untuk menjawab tantangan sosial ekonomi yang terus berkembang dalam industri karet global," ujar Dr. Iman Yani Harahap. Seminar ini diikuti lebih dari 80 peserta yang berasal dari negara Jepang, Malaysia, Thailand, India, Singapura, Sri Lanka, Vietnam dan Indonesia. Peserta berasal dari berbagai kalangan, termasuk lembaga penelitian, perusahaan perkebunan dan industri karet, asosiasi petani, organisasi internasional, lembaga pembangunan, perguruan tinggi, serta instansi pemerintah dan perbankan. Kehadiran beragam institusi tersebut mencerminkan kuatnya sinergi kolaborasi lintas negara dan lintas sektor dalam mendukung pengembangan industri karet alam yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing. Selama tiga hari pelaksanaan seminar, peserta mengikuti pemaparan materi utama, sesi teknis, diskusi ilmiah, dan berbagi pengalaman yang menghadirkan para pakar dari negara-negara anggota IRRDB, organisasi internasional, akademisi, serta pelaku industri karet. Melalui penyelenggaraan seminar ini, IRRDB bersama PT Riset Perkebunan Nusantara berharap dapat memperkuat sinergi internasional dalam merumuskan strategi yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi, keberlanjutan, nilai tambah, serta daya saing industri karet alam di tingkat global.
