Politik
Politik
Pastikan MBG Tepat Sasaran di Rohul, Porkot Lubis: Buka Lapangan Kerja dan Gerakkan Ekonomi
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Di tengah berbagai dinamika dan masukan yang muncul, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan, dan memberikan warna baru bagi pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hulu. Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu dari Fraksi Gerindra, H. Porkot Lubis, SH, MH, menegaskan komitmen kuat untuk terus mengawal kebijakan strategis ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat, khususnya dalam upaya menciptakan generasi yang sehat dan bebas dari ancaman stunting. Bagi Porkot Lubis, program yang digagas Presiden RI ke 8 ini memiliki tujuan yang sangat mulia dan strategis. Berbagai kritik dan saran yang muncul di masyarakat justru harus dijadikan cermin untuk perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan langkah maju yang sudah memberikan dampak luas. "Yang harus diperbaiki adalah teknis pelaksanaannya. Jangan sampai ada pihak yang hanya mengejar keuntungan semata, namun mengabaikan kualitas makanan dan standar gizi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," tegas Porkot, Selasa (23/6). Data yang ada menunjukkan betapa besarnya cakupan program ini di Rohul. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 119.441 warga telah merasakan langsung manfaat dari program ini. Untuk mendistribusikan asupan gizi tersebut, telah beroperasi 49 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai titik, dan kabar baiknya, dalam waktu dekat akan ditambah lagi dengan 10 dapur umum baru yang saat ini sedang dalam tahap persiapan matang. Tetapi, kehadiran program ini bukan hanya soal mengisi perut atau memenuhi kebutuhan gizi semata. Lebih dari itu, MBG telah menjadi mesin penggerak ekonomi yang nyata. Keberadaan dapur-dapur ini menyerap tenaga kerja baru bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Tidak hanya itu, roda ekonomi daerah pun ikut berputar karena keterlibatan aktif UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok utama bahan baku pangan. Ini membuktikan bahwa ketika program pemerintah dirancang dengan baik, manfaatnya akan mengalir ke seluruh lapisan masyarakat. Menjaga agar kualitas tetap prima dan tidak ada yang bermain curang, Porkot Lubis menegaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Daerah tidak akan tinggal diam. Pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari rapat koordinasi hingga turun langsung melakukan pemantauan rutin ke sekolah-sekolah dan lokasi penyaluran. "Kami akan pastikan setiap porsi yang disajikan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Jika nanti ditemukan oknum penyedia yang melanggar aturan, tidak memenuhi standar, atau merugikan masyarakat, kami tidak akan ragu untuk merekomendasikan tindakan tegas, bahkan hingga penghentian operasional," ucapnya dengan tegas. Porkot Lubis berharap, masyarakat dapat terus mendukung program ini dengan semangat yang sama. Cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk melahirkan Indonesia Emas yang masyarakatnya sehat, cerdas, dan bebas stunting adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Keseriusan ini turut diperkuat dengan kehadiran tokoh-tokoh penting dalam kegiatan tersebut. Politisi muda Partai Gerindra yang juga Anggota DPR RI, Muhammad Rahul, turut hadir dan memberikan keyakinan akan pentingnya mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo di tengah masyarakat. Selain itu, kehadiran Anggota DPRD Provinsi Riau yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua III, Budiman Lubis, SH, semakin menegaskan bahwa dukungan terhadap program ini datang dari berbagai jenjang pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten. Dengan perbaikan yang terus dilakukan dan pengawasan yang ketat, diharapkan Program MBG di Rokan Hulu akan terus menjadi berkah, menjadi bukti nyata bahwa kehadiran negara adalah untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.
Riau
Riau
Rohul Jadi Pelopor di Riau Terapkan Manajemen Talenta Digital Isi JPT Pratama
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk meninggalkan cara lama, dan berani mencoba sistem lebih modern. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu kembali membuktikan komitmen mereformasi birokrasi dengan meluncurkan inovasi terbaru. Kali ini, melalui penerapan sistem Manajemen Talenta dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Rohul tegakan berada di garda terdepan sebagai pelopor di tingkat Provinsi Riau. Kegiatan strategis ini berlangsung hangat namun penuh keseriusan di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Rohul, Senin (22/6). Sebuah momen bersejarah, di mana seleksi pemimpin daerah tidak lagi hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah proses ilmiah yang mengukur kompetensi, potensi, dan kinerja secara objektif. 29 ASN Bersaing, Dinilai Langsung Bupati Tidak main-main, sebanyak 29 Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik dari berbagai lini turut serta dalam seleksi ketat ini. Mereka adalah calon-calon pemimpin yang dipersiapkan untuk mengisi kursi kosong Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis. Yang membuat proses ini semakin istimewa dan menunjukkan keseriusan penuh, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, turun tangan langsung melakukan penilaian dan asesmen terhadap para peserta. Beliau didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah, Drs. H. Yusmar, M.Si, yang juga bertindak selaku Ketua Komite, serta didukung oleh para anggota komite lainnya seperti Asisten 3 Edi Suherman, Kepala Dinas Pariwisata H. Helfiskar, dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Margono, S.Sos, M.Si. Proses seleksi ini membuka peluang bagi 8 OPD vital untuk mendapatkan pemimpin baru yang berkualitas, di antaranya: Bapperida, Bappenda, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, BPKAD, DPPKB, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkim, hingga Dinas PUPR. Hanya Dua Kabupaten di Riau yang Mampu Keberhasilan Pemkab Rokan Hulu mengimplementasikan sistem Manajemen Talenta ini patut diacungi jempol. Pasalnya, hingga saat ini, baru ada dua kabupaten di seluruh Provinsi Riau yang berhasil dan berani menerapkan sistem modern ini, yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak. Ini membuktikan di bawah kepemimpinan saat ini, Rohul tidak mau tertinggal. Pemerintah daerah serius ingin mengubur pola-pola lama yang seringkali sarat dengan unsur subjektivitas, dan beralih ke pengelolaan karier ASN yang berbasis digital, transparan, dan berbasis kompetensi nyata. Sistem Manajemen Talenta ini bekerja layaknya "jaring cerdas" yang menangkap ASN-ASN terbaik. Melalui tahapan yang sistematis mulai dari akuisisi data, pengembangan kapasitas, retensi talenta, hingga penempatan pada posisi yang tepat, sistem ini memastikan bahwa hanya orang-orang dengan potensi dan kinerja tertinggi lah yang duduk di kursi kepemimpinan. Tiga Pilar Kemajuan Penerapan sistem ini bukan sekadar tren, melainkan strategi jangka panjang dengan tiga tujuan mulia: 1. Mewujudkan Sistem Merit: Memastikan setiap kenaikan pangkat dan jabatan dilakukan secara adil, transparan, murni berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan karena kedekatan atau faktor lain. 2. Regenerasi yang Terjamin: Menyiapkan kader-kader pemimpin masa depan sehingga roda pemerintahan tidak pernah kehabisan sosok-sosok tangguh yang siap melanjutkan estafet pembangunan. 3. Mempercepat Pembangunan: Birokrasi yang dipimpin oleh orang-orang tepat dan kompeten pasti akan bekerja lebih cepat, lincah, dan efektif dalam melayani masyarakat serta membangun daerah. Dengan seleksi yang ketat dan didampingi oleh para penilai terbaik, diharapkan lahir dari 29 ASN ini para pemimpin OPD yang tidak hanya paham administrasi, tetapi juga memiliki jiwa inovator yang siap membawa Rokan Hulu melesat lebih jauh menuju kemajuan.
Hukrim
Hukrim
Mengapa Kasus Korupsi RSUD Rohul Terasa Begitu Berat Terungkap?
Pasir Pengaraian, katakabar.com – Ada yang janggal di balik tembok megah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu. Sebuah bangunan 6 lantai yang seharusnya menjadi kebanggaan "Negeri Seribu Suluk" justru kini berdiri seperti patung bisu, menyimpan tanya besar yang tak kunjung terjawab. Di balik catnya yang mulai memudar dan proyek yang terbengkalai, tersimpan aroma yang tak sedap-aroma dugaan korupsi yang begitu kental, namun penanganannya seolah "macet di tengah jalan". Kisah ini bukanlah cerita baru. Namun, ia terus hidup di ingatan publik. Kita masih ingat bagaimana kasus pengadaan oksigen dan alat kesehatan senilai Rp2,09 miliar pernah menyeret nama-nama tertentu, hingga akhirnya berakhir dengan pengembalian kerugian negara. Namun, itu hanyalah sebagian kecil dari gunung es. Masalah yang jauh lebih besar dan mengerikan justru terpampang nyata di depan mata: Gedung baru senilai fantastis Rp 82,8 Miliar. Dana yang bersumber dari campuran APBN dan Bantuan Keuangan Provinsi Riau ini, menurut hasil audit aparat pengawas, menyisakan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Ironisnya, uang rakyat yang seharusnya menjadi investasi masa depan pelayanan kesehatan justru berubah menjadi tumpukan beton yang mangkrak. Proyek tahap I dan II yang digadang-gadang akan menjadi yang tercanggih, kini hanya menjadi saksi bisu bagaimana uang negara bisa lenyap tanpa kejelasan nasibnya. Kedatangan "Tamu Istimewa" dan Tanda Tanya Baru Ketenangan yang memuakkan itu seketika pecah ketika hari Jumat, 19 Juni lalu, kabar menyebar cepat: Tim Tipiter Mabes Polri turun langsung ke lokasi. Kedatangan pasukan elit dari pusat ini sontak membangkitkan harapan baru di dada masyarakat. "Apakah ini awal pembongkaran besar-besaran?", "Apakah kasus lama yang tertimbun tanah akan digali kembali?", pertanyaan-pertanyaan itu berdesir di setiap sudut pembicaraan. Publik berharap, kedatangan mereka adalah jawaban atas doa-doa agar keadilan ditegakkan, agar tabir gelap di balik gedung itu dibuka selebar-lebarnya. Tetapi, kenyataan yang disampaikan justru kembali memunculkan kabut tebal. Menurut penjelasan resmi dari Direktur RSUD Rokan Hulu, dr. Zuldi Afki, kedatangan personel berseragam itu sama sekali tidak berkaitan dengan hukum atau pidana korupsi. "Kegiatan tersebut merupakan kunjungan dalam rangka pembinaan dan koordinasi terkait pengelolaan limbah rumah sakit serta aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku," ujar dr. Zuldi Afki melalui pesan singkatnya kepada katakabar.com. Jawaban diplomatis itu seolah ingin memadamkan api spekulasi. Namun, logika publik berkata lain. Mengapa harus Tim Tipiter Mabes Polri yang turun tangan hanya untuk sekadar urusan limbah atau lingkungan? Mengapa harus se-formal itu jika hanya sebatas pembinaan teknis? Pertanyaan ini semakin menggelitik ketika awak media mencoba menggali informasi lebih dalam dari instansi terkait yang turut hadir saat itu. "Kami Hanya Mendampingi..." Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (DLH) Rohul, T Omar Krisna Adiwinata, membenarkan kehadiran pihaknya di lokasi. Tetapi, ia menegaskan peran DLH saat itu hanyalah sebatas pendampingan teknis. "Kami hanya sekadar mendampingi kegiatan tim Tipiter Mabes Polri tersebut," ujar Omar singkat, seolah menegaskan bahwa tidak ada ranah hukum yang disentuh dalam kegiatan tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, AKP Tony Prawira, S.Tr.K, S.I.K, M.H. Ia mengaku pihaknya hanya bertindak sebagai pengawal koordinasi. "Kami kalau perkaranya kurang monitor, karena dari Tipiter mabes yang turun. Kami berkoordinasi untuk komunikasi dengan DLH aja untuk dampingi ngecek limbah," ungkap AKP Tony Prawira. Sorotan Tajam: Di Mana Letak Keadilan? Kalimat "kurang monitor" dan "hanya mendampingi" inilah yang kini menjadi tanda tanya terbesar. Bagaimana mungkin, sebuah kasus raksasa yang melibatkan uang miliaran rupiah, yang menyangkut nama baik daerah dan nasib pelayanan publik, justru dibiarkan "mengambang"? Jika tingkat daerah "kurang monitor", dan tingkat pusat datang hanya untuk bicara soal limbah, lalu di manakah letak penegakan hukum untuk kasus korupsi gedung itu sendiri? Apakah kasus Rp 82,8 Miliar ini benar-benar akan mati suri? Apakah kerugian negara yang ditaksir audit itu akan dibiarkan begitu saja tanpa ada pihak yang diproses secara hukum? Refleksi: Saat Kebenaran Terlambat Datang Hingga saat ini, publik hanya bisa berspekulasi dan menebak-nebak. Di satu sisi ada penjelasan resmi yang terdengar masuk akal, namun di sisi lain ada fakta lapangan yang menyakitkan: gedung yang terbengkalai, audit yang menemukan kerugian, dan proses hukum yang tak kunjung jelas. Mungkin hanya Tuhan yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Apakah ada kekuatan besar yang menahan laju kebenaran? Ataukah memang semuanya benar-benar hanya soal limbah seperti yang dikatakan? Tetapi satu hal yang pasti, masyarakat tidak bisa terus dibohongi. Rakyat memiliki hak untuk tahu ke mana perginya uang mereka. Gedung itu tidak akan selamanya diam membisu; suatu saat nanti, batu dan beton itu akan "berbicara" melalui fakta yang tak bisa dibantah. Semoga saja kedatangan tim dari pusat kemarin bukan sekadar kunjungan kenalan biasa. Semoga itu adalah langkah awal, sekecil apa pun, untuk akhirnya menguak segala misteri yang selama ini disembunyikan. Karena pada akhirnya, kebenaran ibarat jarum dalam karung; biarpun disembunyikan lama-lama, pada akhirnya akan menonjol juga. Publik masih menunggu, dan sejarah akan mencatat, siapa yang berani bertindak, dan siapa yang memilih diam.
Riau
Riau
PTPN Group Rescep Bangun Gedung Sekolah di Rohul Pasca Terbakar
Rokan Hulu, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara melalui entitasnya, yakni PTPN IV PalmCo Regional III, menunjukkan respons cepat (Rescep) membantu pemulihan sarana pendidikan yang terdampak musibah kebakaran di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PTPN IV PalmCo Regional III menyalurkan bantuan sebesar Rp199 juta untuk mendukung pembangunan kembali SDN 011 Desa Langkitin yang sebelumnya terbakar. Bantuan tersebut diserahkan Region Head PTPN IV Regional III, Bambang Budi Santoso, didampingi Business Support Head, Achmedi Akbar, kepada Wakil Bupati Rokan Hulu, Syafarudin Poti. Wakil Bupati Rokan Hulu, Syafarudin Poti, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan respons cepat PTPN IV PalmCo membantu masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. “Kami sangat mengapresiasi PTPN yang telah membantu membangun kembali sekolah yang terbakar. Jika menunggu biaya dari APBD, tentu harus melalui proses pengajuan dan pembahasan yang memerlukan waktu. Alhamdulillah PTPN dapat membantu lebih cepat,” jelasnya. Menurutnya, hubungan antara PTPN IV dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu selama ini terjalin dengan baik. Sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah. “Sekali lagi terima kasih telah membantu pembangunan kampung kita ini dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat di Rokan Hulu. Bukan hanya di bidang pendidikan, tetapi juga keagamaan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Daerah kita masih membutuhkan dukungan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur,” ucap Wabup Rokan Hulu. Region Head PTPN IV Regional III, Bambang Budi Santoso, menegaskan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap dunia pendidikan serta komitmen untuk hadir bersama masyarakat di sekitar wilayah operasional. “Kami turut prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa SDN 011 Desa Langkitin. Untuk itu, atas arahan Dirut PalmCo, kami bergerak cepat, dan melalui bantuan ini kami berharap proses pembangunan kembali sekolah dapat berjalan lebih cepat sehingga anak-anak dapat kembali belajar dengan nyaman. PTPN IV PalmCo berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,” sebut Bambang.
Riau
Riau
Harmoni dan Kepercayaan: Aklamasi!Junaidi SM Pimpin PP Bangun Purba
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Suasana hangat tapi penuh khidmat warnai pelaksanaan Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) II Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu, Rabu (22/4). Bukan sekadar seremonial pergantian kepemimpinan, acara ini bukti nyata betapa kuatnya ikatan persaudaraan dan visi yang sama di antara para kader. Di tengah dinamika organisasi yang tertib dan terarah, Kecamatan Bangun Purba mencatat sejarah manis dengan terpilihnya pemimpin baru melalui jalan musyawarah yang bulat. Proses demokrasi internal berjalan lancar di bawah kendali Sekretaris MPC, Charles, S.T., setelah secara simbolis palu sidang diketuk Ketua MPC Pemuda Pancasila Rokan Hulu, Syahmadi Malau. Tetapi, sorotan utama tertuju pada pemilihan Ketua Ranting Kecamatan Bangun Purba berlangsung luar biasa. Tanpa perdebatan, tanpa persaingan, nama Junaidi, SM meluncur mulus, dan diterima dengan penuh suka cita secara aklamasi. Bagi banyak orang, aklamasi sering dianggap hanya kemenangan tanpa lawan. Tetapi, Syahmadi Malau dalam arahannya menegaskan makna jauh lebih dalam dari hal tersebut. Menurutnya, ini adalah bentuk "kepercayaan mutlak" yang diberikan oleh seluruh kader. "Ini bukan soal tidak ada yang mau menantang, tapi ini adalah bukti saudara kita dinilai layak, mampu, dan dipercaya untuk memimpin. Amanah sebesar ini harus dijawab bukan dengan gaya pamer kekuasaan, tapi dengan kerja nyata yang menyentuh," tegas Syahmadi dengan tegas. Ia mengingatkan, tingkat Ranting adalah "ujung tombak" organisasi. Di sinilah wajah Pemuda Pancasila dilihat langsung masyarakat. Jadi, kepemimpinan harus dijalankan dengan sikap yang terbuka, komunikatif, dan selalu menjaga marwah organisasi agar tetap harum di mata publik. "Jaga nama baik organisasi, bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pemerintah. Tunjukkan Pemuda Pancasila hadir untuk memberi manfaat. Kami di MPC siap mendukung penuh, namun evaluasi akan tetap dilakukan agar organisasi terus maju," pesannya. Menanggapi kepercayaan luar biasa tersebut, Ketua Ranting terpilih, Junaidi, SM, tampak menyadari betul beban tanggung jawab yang dipikulnya. Ia tidak ingin kepercayaan ini hanya menjadi wacana, melainkan segera diwujudkan dalam langkah konkret. "Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan secara utuh. Segera setelah struktur kepengurusan terbentuk, kami akan melakukan audiensi dengan Pemerintah Kecamatan Bangun Purba. Kami siap bersinergi, mengikuti arahan pemerintah dan MPC Kabupaten demi organisasi yang lebih solid dan bermanfaat," ujar Junaidi penuh komitmen. Sebuah babak baru terbuka bagi Pemuda Pancasila di Rokan Hulu, khususnya di Bangun Purba, di mana persatuan bukan hanya slogan, melainkan dasar yang kokoh untuk melangkah ke masa depan.
Riau
Riau
Di Mata Ombudsman Juara, Meski Terbaik Rohul Genjot Layanan Prima
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu catat prestasi membanggakan setelah keluar sebagai pemenang dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 versi Ombudsman RI. Meski menjadi yang terbaik di antara enam daerah yang dinilai, Bupati Anton ST MM justru menegaskan komitmennya untuk terus berbenah demi pelayanan yang lebih maksimal. Hal itu disampaikan sesudah rapat evaluasi di Rumah Dinas Bupati, Kamis (16/4) kemarin. Dengan perolehan nilai 84 (Baik), Bupati Anton mengakui masih ada pekerjaan rumah besar, terutama di sektor kesehatan. "Kita memang juara, tapi saya belum puas. Fokus utama kita sekarang adalah memperbaiki kualitas layanan di RSUD," tegasnya. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, langkah strategis segera diambil. Salah satunya adalah memastikan tenaga medis bisa bekerja penuh waktu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Bupati Rokan Hulu mengakui faktor pendapatan menjadi alasan utama dokter praktik di luar, sehingga Pemkab berkomitmen mencari solusi peningkatan kesejahteraan. "Kalau penghasilan mereka di RSUD bisa setara dengan di luar, saya yakin mereka akan fokus melayani masyarakat di sini," ujarnya. Selain perbaikan sistem manajemen, pembangunan gedung RSUD baru setinggi enam lantai terus digenjot. Targetnya jelas, RSUD Rokan Hulu harus mampu bersaing dan setara dengan rumah sakit swasta. Ombudsman RI mencatat perubahan signifikan di Rokan Hulu. Dulu dinilai tertutup, kini layanan di Dinas Sosial, Pendidikan, hingga Disdukcapil sudah transparan dan bisa diakses secara daring. "Masyarakat kini bisa urus administrasi secara online. Ini wujud akuntabilitas yang nyata," jelas perwakilan Ombudsman. Dengan nilai saat ini 84, Ombudsman optimis Rohul bisa menembus angka di atas 88 atau predikat "Sangat Baik" dengan komitmen yang ada. Ke depan, Bupati Rokan Hulu, Anton juga berencana mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan mendorong transformasi digital total, agar masyarakat semakin mudah mengurus keperluan tanpa harus datang ke kantor. "Komitmen Bupati luar biasa. Beliau sangat antusias ingin membenahi sektor yang masih kurang demi pelayanan prima bagi masyarakat," sebut perwakilan Ombudsman.
Riau
Riau
Holding PTPN Dorong Pendidikan dan Ekonomi Rohul Lewat Program TJSL PTPN IV Regional III
Rokan Hulu, katakabar.com - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional III salah satu entitas dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui Subholding PalmCo, secara konsisten perkuat kontribusi terhadap pembangunan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan telah menyalurkan bantuan dengan total mencapai Rp2,4 miliar. Program tersebut difokuskan pada penguatan sektor ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembangunan infrastruktur sosial di wilayah sekitar operasional perusahaan. "Program TJSL kami dirancang untuk menyentuh kebutuhan mendasar dan mendukung potensi yang ada di masyarakat Rokan Hulu, khususnya di sekitar wilayah operasional kami. Fokusnya adalah pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur sosial," ujar Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional III, Andiansyah Hamdani dalam keterangannya, di penghujung Januari 2026 lalu. Data realisasi penyaluran dana TJSL menunjukkan, total bantuan tersebut merupakan akumulasi dari ratusan program yang dijalankan secara berkelanjutan selama satu dekade terakhir. Pada 2025 saja, tercatat 66 jenis program bantuan telah direalisasikan di berbagai kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama, di antaranya melalui pembangunan dan renovasi sekolah, pengadaan perangkat komputer yang dilengkapi akses internet gratis selama satu tahun untuk sejumlah sekolah dasar dan menengah pertama, serta dukungan bagi peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. "Kami melihat pendidikan sebagai fondasi utama. Bantuan pengadaan komputer dan Mifi gratis selama setahun untuk lima sekolah, seperti SMPN 1 Kunto Darussalam dan SDN 003 Pagaran Tapah, adalah upaya kami memutus mata rantai ketertinggalan dalam mengakses teknologi digital bagi pelajar di daerah," paparnya. Selain sektor pendidikan, ulasnya, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi pilar penting dalam program TJSL perusahaan. Berbagai program pemberdayaan dilakukan melalui bantuan budidaya ternak, bantuan usaha berupa bibit dan pakan ikan, pengadaan armada angkutan sampah untuk desa, hingga penyaluran paket sembako dalam skala besar guna mendukung ketahanan ekonomi keluarga. PTPN IV Regional III juga memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur sosial, antara lain melalui pembangunan dan revitalisasi fasilitas umum seperti sekolah, masjid, mushalla, ruang guru, lapangan olahraga, hingga perbaikan akses jalan. "Infrastruktur yang memadai adalah tulang punggung bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Kami berupaya berkontribusi sesuai dengan kebutuhan yang diusung oleh masyarakat dan pemerintah setempat," ceritanya. Secara keseluruhan, sejak dimulai pada tahun 2015, program CSR/TJSL PTPN IV Regional III di Kabupaten Rokan Hulu telah melalui berbagai fase pengembangan. Pada tahap awal, bantuan lebih banyak difokuskan pada dukungan langsung kepada lembaga pendidikan dan keagamaan. Seiring waktu, program tersebut berkembang menjadi lebih beragam dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Data menunjukkan pada 2018 menjadi salah satu puncak penyaluran bantuan dengan total Rp255 juta untuk 24 program, yang didominasi bantuan bagi rumah ibadah, PAUD, TK, serta posyandu. Hal ini menunjukkan perhatian perusahaan terhadap pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini dan penguatan layanan kesehatan dasar. Di periode berikutnya, seperti tahun 2022 dan 2023, program bantuan semakin berkembang dengan menjangkau aspek yang lebih luas, mulai dari bantuan bagi korban bencana, dukungan usaha masyarakat, penyaluran hewan kurban dalam jumlah besar, hingga penyelenggaraan pasar murah paket sembako dalam rangka peringatan HUT BUMN. Penyaluran bantuan pada tahun 2024 dan 2025 juga semakin masif dan terstruktur dengan total nilai mencapai miliaran rupiah. Selain jumlah program yang meningkat, bantuan juga diarahkan untuk menjawab berbagai isu strategis, seperti konservasi lingkungan melalui gerakan penanaman pohon, bantuan bagi korban banjir, serta revitalisasi infrastruktur publik yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat. Andiansyah Hamdani menjelaskan seluruh program TJSL disalurkan melalui koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta berbagai lembaga terkait. "Kami tidak bekerja sendiri. Semua program dirumuskan bersama para pemangku kepentingan untuk memastikan tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku," terangnya. Ia menambahkan keberlanjutan program menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan TJSL perusahaan. Program-program seperti budidaya ikan dan kambing, penanaman pohon, serta bantuan peralatan usaha diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus mendorong kemandirian masyarakat. Dengan total akumulasi dana yang disalurkan sejak 2015 hingga 2025 mencapai miliaran rupiah, PTPN IV Regional III berharap kontribusi tersebut dapat menjadi katalisator bagi kemajuan Kabupaten Rokan Hulu serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar operasional perusahaan. "Masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang terjaga adalah mitra terbaik bagi perusahaan kami. Investasi sosial ini adalah bentuk tanggung jawab kami dan keyakinan akan masa depan Rokan Hulu yang lebih baik," sebut Andiansyah Hamdani.
Riau
Riau
Kabid Perda Satpol PP Rohul Bantah Tudingan Pemerasan Razia Kafe
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Kabid Perda Syamsul Kamal SH Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Rokan Hulu angkat bicara sekaligus memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan pemerasan yang menyeret namanya dalam kegiatan razia kafe yang berlangsung pada Jumat.malam seminggu yang lalu. Ia menegaskan seluruh rangkaian kegiatan dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada unsur pemerasan sebagaimana isu yang berkembang. Bang Kamal sapaan akrabnya, menjelaskan, razia tersebut dilakukan pada Jumat malam (12/12) sekitar pukul 22.00 WIB, dimulai di depan penginapan Bakri. Pada razia itu, petugas mendapati satu pasangan. Selanjutnya tim melanjutkan patroli ke wilayah Kecamatan kepenuhan Hulu, namun tidak menemukan pelanggaran (nihil). Razia kemudian berlanjut ke Simpang D, sebelum akhirnya tim bersiap kembali ke kantor. Tetapu di tengah perjalanan, petugas menerima informasi adanya dugaan pelanggaran di tempat karaoke yang ada di Jalan Lingkar Pasir Pengaraian, “Saat kami menuju lokasi tersebut, mobil Dalmas milik Pol PP sudah lebih dulu melakukan penindakan dan mengamankan delapan orang,” jelas Syamsul Kamal,. Ketika pemeriksaan di lokasi, ditemukan satu butir pil ekstasi di kantong salah satu dari delapan orang yang diamankan. Seluruhnya kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP Rokan Hulu untuk proses lebih lanjut. Usai kegiatan tersebut,besoknya Kamal menelpon Umri Hasibuan dan memintanya datang ke kantor Satpol PP. Dalam penjelasannya kepada wartawan, ia mengatakan dia disuruh oleh Syamsul Kamal untuk langsung menghandle masalah setoran sesuai aturan,dikarenakan Pihak Pol PP ada tugas Dinas luar ke Pekanbaru, jelas Umri, “Saya datang ke kantor karena saya dari unsur media. Ada pihak yang mengaku dari esok harinya LSM dan media yang menyatakan bertanggung jawab terhadap salah satu orang yang diamankan,” jelasnya. Di proses tersebut, Umri mengakui menerima uang Rp1 juta secara tunai dan Rp3 juta melalui transfer, namun ia menegaskan bahwa uang tersebut bukan untuk kepentingan pribadi dan itu berkaitan dengan denda Perda. Lebih lanjut, Umri menegaskan pada Senin, seluruh uang tersebut telah disetorkan ke rekening resmi Satpol PP. “Karena pejabat Satpol PP sedang bertugas ke Pekanbaru sejak Jumat dan baru kembali hari Minggu, maka uang itu baru bisa diserahkan dan disetorkan pada hari Senin,” jelasnya. Dengan klarifikasi ini, Umri Hasibuan, menegaskan tidak ada praktik pemerasan, dan seluruh tindakan yang dilakukan berada dalam koridor tugas, koordinasi, serta prosedur hukum yang berlaku. Terkait temuan narkoba, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Daerah Syamsul Kamal SH juga menjelaskan, kasus tersebut telah dikordinasikan secara resmi Satpol PP kepada Kasat Narkoba.
Default
Default
Perdana dalam Sejarah, Bupati dan Wabup Rohul Anjangsana ke Para Pemimpin Terdahulu
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Sasana hangat sambut Hari Ulang Tahun ke 26 Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), sejarah baru tercipta di "Negeri Seribu Suluk'. Untuk kali pertama sejak berdirinya Kabupaten Rokan Hulu pada 1999 silam, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu aktif melakukan anjangsana atau silaturahmi langsung ke kediaman para mantan Bupati dan Wakil Bupati yang pernah memimpin daerah ini. Langkah bersejarah ini dilakukan Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, dan Wakil Bupati, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, sebagai bentuk penghargaan, dan penghormatan kepada para pendahulu yang telah memberikan jasa besar membangun pondasi kemajuan Rokan Hulu hingga seperti sekarang. Menghargai Jejak dan Menyatukan Visi Dengan semangat “Bersama Membangun Negeri”, Bupati Rokan Hulu, Anton mengajak para pemimpin terdahulu untuk ikut merayakan HUT ke 26 Kabupaten Rokan Hulu. Tak sekadar undangan, kunjungan ini menjadi momentum penuh makna, menyatukan generasi pemimpin lintas waktu untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan harapan demi kemajuan Rokan Hulu ke depan. “Para pemimpin terdahulu telah menanamkan nilai dan perjuangan yang luar biasa bagi daerah ini. Kami datang untuk bersilaturahmi, sekaligus mengajak mereka bersama-sama merayakan hari jadi Rokan Hulu ke 26 dan berbagi gagasan membangun daerah yang kita cintai,” ujar Anton penuh rasa hormat. Kegiatan anjangsana Bupati Rokan Hulu, Anton dimulai dari kediaman H Nurhasyim, SH, Plt Bupati Rokan Hulu pertama yang dikenal sebagai peletak dasar pembangunan daerah pada tahun 1999, Setelah itu, Kunjungan berlanjut ke rumah Dr. H. Achmad, M.Si, H. Suparman, S.Sos, M.Si, H. Sukiman, dan ditutup di kediaman Drs. H. Masrul Kasmi, M.Si. Sementara, Wakil Bupati Rokan Hulu, H Syafaruddin Poti, SH, MM melaksanakan kegiatan serupa dengan mendatangi para mantan Wakil Bupati. Kunjungan dimulai dari kediaman Ir. H. Hafith Syukri, MM, lalu berlanjut ke kediaman H. Indra Gunawan. Suasana silaturahmi berlangsung akrab, penuh cerita nostalgia dan harapan. Setiap kunjungan menjadi ruang dialog antar generasi pemimpin, tentang perjalanan panjang Rohul, tantangan masa kini, dan cita-cita besar menjadikan Rokan Hulu sebagai daerah yang maju, religius, dan berbudaya. Kegiatan ini bukan sekadar seremoni menjelang hari jadi, melainkan simbol kebersamaan dan kesinambungan kepemimpinan. Rohul dibangun bukan oleh satu periode pemerintahan, tetapi perjuangan kolektif banyak pemimpin yang menaruh cinta dan dedikasi bagi daerah ini. “Silaturahmi ini adalah wujud rasa terima kasih kami kepada para pendahulu. Kami ingin agar pembangunan Rohul terus berlanjut dengan semangat kebersamaan, tanpa sekat masa jabatan,” timpal Wabup Rokan Hulu, H Syafaruddin Poti. Menjelang perayaan HUT Rohul ke 26, momentum ini menjadi simbol persatuan dan refleksi sejarah. Dari generasi ke generasi, estafet kepemimpinan terus berjalan, membawa semangat 'Bersama Membangun Negeri' menuju masa depan yang lebih sejahtera.
Riau
Riau
Soal Kasus HIV AIDS, Bupati Rohul Audiensi Bersama Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T, M.M terima audiensi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau, tentang sosialisasi, dan penanggulangan penyakit tersebut di 'Negeri Seribu Suluk' nama lain dari Rokan Hulu, di Ruang Kerja Bupati pada Rabu (3/9) kemarin. Audiensi ini dihadiri Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau, dr. Wildan Ashfan, M.Kes, Kadinkes Rokan Hulu, Drg. Septien Asmarwiati M.Kes, dan pihak terkait lainnya. Menurut Anton, fokus utama penanggulangan HIV AIDS di Rokan Hulu adalah pencegahan, dan sosialisasi. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya HIV AIDS. "Hingga saat ini pemerintah melalui Satpol PP dan pihak terkait sedang gencar dalam menanggulangi HIV AIDS melalui operasi Pekat, dibutuhkan juga peran aktif Dinkes melaui Puskesmas nantinya agar sosialisasi dapat maksimal hingga ke masyarakat," terang Anton. Hasil audiensi hari ini, kata Anton, membahas tentang kejelasan tugas, pokok dan fungsi dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Rokan Hulu, serta pembentukan sekretariat di Rokan Hulu agar ke depan pencegahan HIV AIDS dapat teratasi dengan maksimal. Ditempat sama, Dr. Wildan Ashfan M.Kes menyampaikan, saat ini terdapat kecenderungan peningkatan kasus HIV AIDS di Provinsi Riau, dengan lebih dari 1000 kasus pada 2024 lalu. "Pada 2023 kasus HIV AIDS di Provinsi Riau di bawah 1000 kasus, tapi dari data 2024 telah ditemukan 1000 kasus lebih, sehingga pencegahan dan sosialisasi harus segera dilaksanakan," jelas Wildan. Sementara, Kadinkes Rokan Hulu, Drg. Septien Asmarwiati M.Kes, menuturkan, dari Januari hingga Juni 2025 Dinkes Rokan Hulu telah melaksanakan screening kasus.