RSUD
Sorotan terbaru dari Tag # RSUD
Hukrim
Hukrim
Mengapa Kasus Korupsi RSUD Rohul Terasa Begitu Berat Terungkap?
Pasir Pengaraian, katakabar.com – Ada yang janggal di balik tembok megah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu. Sebuah bangunan 6 lantai yang seharusnya menjadi kebanggaan "Negeri Seribu Suluk" justru kini berdiri seperti patung bisu, menyimpan tanya besar yang tak kunjung terjawab. Di balik catnya yang mulai memudar dan proyek yang terbengkalai, tersimpan aroma yang tak sedap-aroma dugaan korupsi yang begitu kental, namun penanganannya seolah "macet di tengah jalan". Kisah ini bukanlah cerita baru. Namun, ia terus hidup di ingatan publik. Kita masih ingat bagaimana kasus pengadaan oksigen dan alat kesehatan senilai Rp2,09 miliar pernah menyeret nama-nama tertentu, hingga akhirnya berakhir dengan pengembalian kerugian negara. Namun, itu hanyalah sebagian kecil dari gunung es. Masalah yang jauh lebih besar dan mengerikan justru terpampang nyata di depan mata: Gedung baru senilai fantastis Rp 82,8 Miliar. Dana yang bersumber dari campuran APBN dan Bantuan Keuangan Provinsi Riau ini, menurut hasil audit aparat pengawas, menyisakan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Ironisnya, uang rakyat yang seharusnya menjadi investasi masa depan pelayanan kesehatan justru berubah menjadi tumpukan beton yang mangkrak. Proyek tahap I dan II yang digadang-gadang akan menjadi yang tercanggih, kini hanya menjadi saksi bisu bagaimana uang negara bisa lenyap tanpa kejelasan nasibnya. Kedatangan "Tamu Istimewa" dan Tanda Tanya Baru Ketenangan yang memuakkan itu seketika pecah ketika hari Jumat, 19 Juni lalu, kabar menyebar cepat: Tim Tipiter Mabes Polri turun langsung ke lokasi. Kedatangan pasukan elit dari pusat ini sontak membangkitkan harapan baru di dada masyarakat. "Apakah ini awal pembongkaran besar-besaran?", "Apakah kasus lama yang tertimbun tanah akan digali kembali?", pertanyaan-pertanyaan itu berdesir di setiap sudut pembicaraan. Publik berharap, kedatangan mereka adalah jawaban atas doa-doa agar keadilan ditegakkan, agar tabir gelap di balik gedung itu dibuka selebar-lebarnya. Tetapi, kenyataan yang disampaikan justru kembali memunculkan kabut tebal. Menurut penjelasan resmi dari Direktur RSUD Rokan Hulu, dr. Zuldi Afki, kedatangan personel berseragam itu sama sekali tidak berkaitan dengan hukum atau pidana korupsi. "Kegiatan tersebut merupakan kunjungan dalam rangka pembinaan dan koordinasi terkait pengelolaan limbah rumah sakit serta aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku," ujar dr. Zuldi Afki melalui pesan singkatnya kepada katakabar.com. Jawaban diplomatis itu seolah ingin memadamkan api spekulasi. Namun, logika publik berkata lain. Mengapa harus Tim Tipiter Mabes Polri yang turun tangan hanya untuk sekadar urusan limbah atau lingkungan? Mengapa harus se-formal itu jika hanya sebatas pembinaan teknis? Pertanyaan ini semakin menggelitik ketika awak media mencoba menggali informasi lebih dalam dari instansi terkait yang turut hadir saat itu. "Kami Hanya Mendampingi..." Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (DLH) Rohul, T Omar Krisna Adiwinata, membenarkan kehadiran pihaknya di lokasi. Tetapi, ia menegaskan peran DLH saat itu hanyalah sebatas pendampingan teknis. "Kami hanya sekadar mendampingi kegiatan tim Tipiter Mabes Polri tersebut," ujar Omar singkat, seolah menegaskan bahwa tidak ada ranah hukum yang disentuh dalam kegiatan tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, AKP Tony Prawira, S.Tr.K, S.I.K, M.H. Ia mengaku pihaknya hanya bertindak sebagai pengawal koordinasi. "Kami kalau perkaranya kurang monitor, karena dari Tipiter mabes yang turun. Kami berkoordinasi untuk komunikasi dengan DLH aja untuk dampingi ngecek limbah," ungkap AKP Tony Prawira. Sorotan Tajam: Di Mana Letak Keadilan? Kalimat "kurang monitor" dan "hanya mendampingi" inilah yang kini menjadi tanda tanya terbesar. Bagaimana mungkin, sebuah kasus raksasa yang melibatkan uang miliaran rupiah, yang menyangkut nama baik daerah dan nasib pelayanan publik, justru dibiarkan "mengambang"? Jika tingkat daerah "kurang monitor", dan tingkat pusat datang hanya untuk bicara soal limbah, lalu di manakah letak penegakan hukum untuk kasus korupsi gedung itu sendiri? Apakah kasus Rp 82,8 Miliar ini benar-benar akan mati suri? Apakah kerugian negara yang ditaksir audit itu akan dibiarkan begitu saja tanpa ada pihak yang diproses secara hukum? Refleksi: Saat Kebenaran Terlambat Datang Hingga saat ini, publik hanya bisa berspekulasi dan menebak-nebak. Di satu sisi ada penjelasan resmi yang terdengar masuk akal, namun di sisi lain ada fakta lapangan yang menyakitkan: gedung yang terbengkalai, audit yang menemukan kerugian, dan proses hukum yang tak kunjung jelas. Mungkin hanya Tuhan yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Apakah ada kekuatan besar yang menahan laju kebenaran? Ataukah memang semuanya benar-benar hanya soal limbah seperti yang dikatakan? Tetapi satu hal yang pasti, masyarakat tidak bisa terus dibohongi. Rakyat memiliki hak untuk tahu ke mana perginya uang mereka. Gedung itu tidak akan selamanya diam membisu; suatu saat nanti, batu dan beton itu akan "berbicara" melalui fakta yang tak bisa dibantah. Semoga saja kedatangan tim dari pusat kemarin bukan sekadar kunjungan kenalan biasa. Semoga itu adalah langkah awal, sekecil apa pun, untuk akhirnya menguak segala misteri yang selama ini disembunyikan. Karena pada akhirnya, kebenaran ibarat jarum dalam karung; biarpun disembunyikan lama-lama, pada akhirnya akan menonjol juga. Publik masih menunggu, dan sejarah akan mencatat, siapa yang berani bertindak, dan siapa yang memilih diam.
Kesehatan
Kesehatan
Terobosan Baru Bupati Rohul: Dokter RSUD Dilarang Praktik Luar Fokus Layani Masyarakat
Pasir Pengaraian, katakabar.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu berupaya maksimal tingkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian khusus Bupati Rokan Hulu, Anton, pembenahan total di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu. Sebagai upaya menghadirkan pelayanan yang cepat, profesional, dan maksimal, Anton menegaskan langkah strategis ke depan. Pihaknya akan tindaklanjuti aturan agar tenaga medis yang bertugas di RSUD Rokan Hulu tidak lagi membuka praktik di luar, sehingga konsentrasi, dan waktu mereka bisa tercurahkan sepenuhnya untuk melayani pasien di rumah sakit daerah. “Nanti kita dalami lagi bagaimana ke depan dokter yang praktik di RSUD tidak lagi praktik di luar, sehingga mereka bisa fokus melayani masyarakat di RSUD kita,” tegas, di pekan ketiga April 2026 lalu. Menjawab tantangan kesejahteraan yang selama ini menjadi alasan dokter mencari penghasilan tambahan di luar, Ia memastikan Pemkab Rokan Hulu mencari solusi terbaik. Kalau pendapatan dan insentif di RSUD Rokan Hulu bisa disetarakan atau setidaknya mendekati nilai pasar, diyakini para tenaga medis lebih betah dan fokus bekerja di instansi pemerintah. “Kalau pendapatan para dokter bisa setara dengan di luar, kita yakin mereka bisa fokus di RSUD,” jelasnya. Selain perbaikan sistem manajemen SDM, pembangunan infrastruktur juga terus digenjot. Saat ini Pemkab Rokan Hulu tengah membangun gedung baru RSUD setinggi enam lantai. Kehadiran fasilitas modern ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing RSUD agar bisa bersaing secara sehat dengan rumah sakit swasta. “Target kita, RSUD Rokan Hulu ke depan mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya. Di sisi lain, perwakilan Ombudsman RI menjelaskan sistem penilaian pelayanan publik kini telah berubah. Jika dulu berfokus pada kepatuhan standar, kini penilaian lebih menitikberatkan pada aspek maladministrasi, dan persepsi masyarakat, terutama di sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. “Ini layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat. Meski kondisi keterbatasan anggaran, kualitas pelayanan tetap harus ditingkatkan,” terangnya. Ombudsman pun mencatat perubahan positif yang signifikan di Rokan Hulu. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya dinilai kurang transparan, seperti Dinas Sosial, Pendidikan, dan Disdukcapil, kini pelayanannya sudah jauh lebih terbuka dan mudah diakses secara daring maupun luring. “Sekarang masyarakat sudah bisa mengakses layanan secara online, seperti mutasi siswa atau perbaikan data ijazah. Ini bentuk nyata transparansi dan akuntabilitas,” bebernya. Ke depan, Pemkab Rokan Hulu juga berencana mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu atap, serta terus mendorong transformasi digital berbasis aplikasi agar masyarakat semakin dimudahkan. Langkah nyata dan komitmen kuat Bupati Rokab Hulu mendorong perubahan ini pun mendapat apresiasi tinggi dari Ombudsman. “Pak Bupati sangat serius dan bahkan meminta pendampingan langsung di beberapa OPD. Ini menunjukkan komitmen nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” sebut perwakilan Ombudsman.
Nasional
Nasional
Kementerian PU Percepat Pembersihan RSUD dan Puskesmas Terdampak Bencana di Sumatera
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memprioritaskan upaya pemulihan infrastruktur fasilitas kesehatan yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama penanganan saat ini adalah pembersihan material lumpur di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, serta pemulihan jaringan air bersih dan sanitasi guna memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat kembali berjalan normal. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan dukungan kementerian pada sektor kesehatan saat ini terkonsentrasi pada pemulihan fisik bangunan dan penyediaan infrastruktur dasar pendukung. "Khusus sektor kesehatan, peran kami saat ini terbatas pada pembersihan puskesmas dan rumah sakit yang terdampak, serta memastikan air bersih tersedia dengan kualitas yang baik. Pengelolaan fisik bangunan kita bantu agar fasilitas kesehatan dapat segera difungsikan kembali,” ulasnya. Berdasarkan data penanganan bencana per 16 Januari 2026, Kementerian PU telah membersihkan puluhan fasilitas umum di berbagai lokasi, termasuk fasilitas kesehatan yang terdampak bencana. Di Provinsi Aceh, upaya pembersihan dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie, dan Pidie Jaya. Progres di lapangan bervariasi, mulai dari yang telah rampung sepenuhnya hingga yang masih dalam tahap pengerjaan. Di Provinsi Sumatera Utara, tercatat ada lima lokasi fasilitas umum saat ini sedang dalam proses pembersihan intensif. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, dari 12 lokasi yang dibersihkan, tujuh lokasi dinyatakan selesai dan lima lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan (on-going). Selain pembersihan, hasil inventarisasi Kementerian PU menemukan dua Puskesmas mengalami kerusakan berat, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Laklak di Aceh Tenggara. Kedua fasilitas ini tertimbun lumpur setinggi kurang lebih dua meter dan posisinya berada sangat dekat dengan alur sungai, sehingga dinilai tidak layak lagi untuk digunakan. Dody menjelaskan kedua bangunan tersebut harus direlokasi dan dibangun baru. "Dua puskesmas yang harus kita bangun dengan cepat karena kondisi eksisting-nya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan lagi. Bangunannya harus direlokasi dan dibangun baru. Tetapi untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan, sementara pembangunan puskesmas direncanakan menggunakan sistem bangunan modular agar dapat selesai dalam waktu singkat dan segera melayani masyarakat," jelasnya. Tetapi, pelaksanaan pembangunan fisik puskesmas baru tersebut menunggu arahan resmi dari Menteri Kesehatan. Ditegaskan Dody lagi, Kementerian PU akan bertanggung jawab pada konstruksi fisik bangunan, sedangkan penyediaan tenaga medis, peralatan, dan obat-obatan merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan. Sementara, untuk menjamin higienitas dan operasional medis, Kementerian PU juga mendukung penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor di fasilitas kesehatan. Salah satu prioritas saat ini adalah pembuatan sumur bor di lokasi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, Sumatera Barat. Prosesnya saat ini sedang berlangsung intensif demi menjamin ketersediaan air bersih sesuai standar kesehatan. Kementerian PU berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah setempat guna memastikan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatera dapat pulih secara cepat, aman, dan berkelanjutan.
Riau
Riau
H Hatta dan Istri Sambangi RSUD Kepulauan Meranti Tunjukkan Kepedulian Nyata di Hari Jadi ke 17
Selatpanjang, katakabar.com - Sempen memperingati Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Meranti ke 17, Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, H. Hatta, menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menyambangi dan menjenguk pasien di RSUD Kepulauan Meranti. Kunjungan tersebut dilakukan bersama sang istri. H Hatta menyempatkan diri mengunjungi sejumlah pasien dengan berbagai kondisi kesehatan, mulai dari balita yang mengalami kejang (step), pasien dengan kadar hemoglobin (HB) rendah, hingga seorang ibu dari suku asli Kepulauan Meranti yang baru melahirkan. Menurut Hatta, kegiatan tersebut bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Ia menegaskan bahwa kegiatan serupa bukan kali pertama dilakukan, melainkan telah menjadi agenda rutin sebagai wujud kedekatan dengan masyarakat. “Di momen Hari Jadi Kepulauan Meranti ke 17 ini, kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat. Menjenguk warga yang sedang sakit adalah bentuk empati dan tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat,” ujarnya. Di kegiatan itu, Hatta menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para pejuang pemekaran Kepulauan Meranti, yang telah berjuang sehingga daerah ini bisa berdiri dan terus berkembang hingga saat ini. “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pejuang Meranti. Tanpa perjuangan mereka, Kepulauan Meranti tidak akan seperti sekarang,” tambahnya. Selain itu, Hatta berharap agar ke depan pelayanan kesehatan di RSUD Kepulauan Meranti terus mengalami peningkatan, baik dari sisi pelayanan medis, fasilitas, maupun kenyamanan pasien, demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia memberikan apresiasi terhadap kondisi kebersihan RSUD Kepulauan Meranti yang dinilai sudah cukup baik. Ia juga mendorong agar standar kebersihan dan kualitas pelayanan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. “Kebersihan rumah sakit sudah cukup baik dan patut diapresiasi. Tetapi, harus terus ditingkatkan agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat berobat,” jelasnya. Kunjungan tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan reflektif di Hari Jadi ke 17 Kabupaten Kepulauan Meranti, sekaligus pengingat pentingnya pelayanan publik yang humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Riau
Riau
Bupati Rohul dan Kajati Riau Resmikan Rumah Restorative Justice di RSUD Rokan Hulu
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Akmal Abbas, SH, MH, beserta rombongan kunjungan kerja ke Kabupaten Rokan Hulu, sekaligus peresmian Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa dan Rumah Restorative Justice atau RJ yang dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Rokan Hulu, Kamis (26/6). Peresmian ini sempena peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2025. Kunjungan ini turut didampingi Bupati Rokan Hulu, Anton, Wakil Bupati? H. Syafaruddin Poti, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rokan Hulu, Fajar Haryowimbuko, Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, jajaran Forkopimda, Sekdakab Rokan Hulu, Muhammad Zaki, Direktur RSUD Rokan Hulu, dr. Zuldi Afki, serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hulu. Kepala Kejati Riau, Akmal Abbas menegaskan, paradigma penegakan hukum saat ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman atau pemenjaraan, tapi kedepankan pendekatan humanistik berfokus penyembuhan dan pemulihan. "Negara hari ini hadir bukan hanya untuk menindak, tapi untuk merangkul, menyembuhkan, dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang terjerat masalah hukum, terutama kasus penyalahgunaan narkotika," terangnya. Ia menyebutkan, kejahatan narkotika ancaman serius yang merusak masa depan generasi bangsa. Tapi, ia menyadari sebagian besar penyalahguna narkotika sejatinya adalah korban yang memerlukan pertolongan medis, rehabilitasi, dan dukungan sosial, bukan sekadar hukuman penjara. "Penyalahguna narkotika tempatnya bukan di penjara, mereka harus direhabilitasi. Yang seharusnya dipenjara itu adalah para pengedar atau bandar," tegasnya. Akmal pun memberikan apresiasi tinggi kepada Kajari Rokan Hulu dan Pemerintah Daerah atau Pemda yang telah berkolaborasi mewujudkan berdirinya Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa di RSUD Rokan Hulu serta Rumah Restorative Justice yang berlokasi di Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Rokan Hulu. "Kita sangat berharap, kehadiran Balai Rehabilitasi dan Rumah RJ ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin bangkit dan keluar dari lingkaran gelap penyalahgunaan narkotika," jelasnya. Bupati Rokan Hulu, Anton menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung program-program yang mengedepankan aspek pemulihan sosial dan keadilan restoratif. Menurutnya, pendekatan seperti ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, dan sejahtera.
Riau
Riau
'Sahur On the Road', Kapolres Kepulauan Meranti Sapa Keluarga Pasien
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Meranti, AKBP Kurnia Setyawan gelar 'Sahur the Road', di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dorak Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (12/3) dini hari. Kegiatan ini dihadiri Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Kurnia Setyawan SH SIK didampingi Wakapolres, Kompol Maitertika SH MH, serta Pejabat Utama (PJS) Polres Kepulauan Meranti dan jajaran untuk meningkatkan keamanan dan kebersamaan selama bulan suci ramadhan. Patroli sahur dimulai dengan menyusuri sejumlah tempat guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Kurnia Setyawan menyebutkan, kegiatan Polres Kepulauan Meranti ini dilakukan selain berpatroli untuk memastikan kondisi aman kondusif membangunkan warganya untuk sahur.
Riau
Riau
Gubri dan Bupati Tinjau RSUD Rohul, Abdul Wahid: Kita Selesaikan Pembangunannya 2026
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Gubernur Riau Abdul Wahid safari ramadhan ke Rokan Hulu. Di 'Negeri Seribu Suluk' nama lain dari Kabupaten Rokan Hulu, Gubri tinjau kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu, Minggu (9/3). Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T, M.M, Wakil Bupati Syafaruddin Poti, S.H, M.M, Para Asisten, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hulu, serta pihak terkait lainnya, turut mendampingi politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di lokasi RSUD, Abdul Wahid sejenak terenyuh, merasa prihatin saat masuk kedalam gedung RSUD Rokan Hulu yang mangkrak. Keramik, kaca dan plafon gedung RSUD Rokan Hulu hampir 60 persen sudah hancur, dan tidak layak pakai. Sangat disayangkan bangunan yang sudah menghabiskan anggaran puluhan Miliar, ujar Abdul Wahid, pada 2011 lalu dibangun tapi pembangunannya mangkrak.
Kesehatan
Kesehatan
Masyarakat Keluhkan Pelayanan, Bupati Inhu Sidak RSUD Indrasari
Indragiri Hulu, katakabar.com - Masyarakat belakangan ini keluhkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat, Indragiri Hulu, Riau, tergolong sangat jauh dari harapan calon pasien maupun keluarga pasien saat berobat. Mereka berharap pemimpin baru yang menjalankan pemerintah untuk lebih serius menata PTSP tersebut demi kenyamanan pelayanan kesehatan. Rupanya, persoalan tersebut viral dan terdengar oleh Bupati Inhu yang baru, Ade Agus Hartanto. Mendengar ada warga mengadu tentang lambatnya penanganan antrean berobat yang cukup panjang. Ia setelah pimpin apel perdana di Halama Kantor Bupati Inhu, Senin (3/3), langsung tancap gas bekerja dengan mengunjungi RSUD Indrasari Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat. "Ya.., benar saya tadi sesudah apel Senin langsung ke RSUD memastikan kondisi antrean yang dipersoalkan, kita cek ketersedian obat serta Alkes," terangnya kepada katakabar.com selesai gadiri rapat paripurna DPRD Inhu penyampaian pidato pertamanya sebagai Bupati tahun 2025.
Riau
Riau
Paslon 'Bermanfaat' Tuntas Jalani Rankaian Tes Kesehatan di RSUD Arifin Achmad
Pekanbaru, katakabar.com - Bakal Calon Bupati (Bacabup) H Masrul Kasmy dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup), H Fauzi Hasan atau Paslon dengan tagline 'Bermanfaat' telah menuntaskan rangkaian tes kesehatan selama 2 hari di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Provinsi Riau, Ahad (1/9). Seperti kita ketahui rangkaian tes kesehatan ini persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sumut
Sumut
Lagi Kejati Sumut Amankan DPO Terpidana Korupsi BPJS Kesehatan Kabupaten Batubara
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengamankan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Batu Bara, Sumut, dr Marlina Lubis terpidana kasus korupsi penggunaan dana hasil klaim BPJS Kesehatan, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1 miliar.