Sinergi
Sorotan terbaru dari Tag # Sinergi
Lingkungan
Lingkungan
Sinergi PHR dan Negara Kembalikan Fungsi Lingkungan dan Manfaat Ekonomi Daerah
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus percepat pelaksanaan program pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), program ini dijalankan secara bertahap untuk mengembalikan fungsi lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Penanganan TTM di area yang tersebar di lima kabupaten dan kota di Provinsi Riau salah satu program pemulihan lingkungan berskala besar yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kajian teknis, persetujuan regulator, serta karakteristik masing-masing lokasi. Program ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di WK Rokan. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, PHR melibatkan konsorsium pelaksana melalui mekanisme pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas sehingga pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat terserap secara optimal. Selain mendukung pelaksanaan pekerjaan pemulihan lingkungan, mekanisme tersebut juga mendorong keterlibatan tenaga kerjalokal dan rantai pasok daerah sesuai kebutuhan kegiatan di lapangan. "Selain memastikan pemulihan lingkungan berjalan sesuai standar operasional yang aman (zero accident), mandat dari SKK Migas adalah memastikan proyek ini memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian Riau. Kami mengawal agar keterlibatan tenaga kerja lokal dan rantai pasok daerah terakomodasi secara transparan dan berkeadilan melalui mekanisme e-procurement yang akuntabel," ujar Sebastian Julius, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut. Dari sisi pelaksanaan, kata Julius, kolaborasi antara PHR, KLH, dan SKK Migas terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga pertengahan tahun 2026, persetujuan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) telah diterbitkan oleh KLH untuk 63 lokasi pemulihan. "Dari lokasi-lokasi tersebut, 20 lokasi telah selesai dengan 17 lokasi diantaranya telah mendapatkan SSPLT adapun sisanya tengah dalam proses evaluasi keberhasilan maupun pelaksanaan kegiatan fisik pemulihan sesuai tahapan dan persetujuan yang telah diberikan regulator," jelasnya. Sebelum kegiatan fisik pemulihan dapat dilaksanakan di lapangan, ulas Julius, PT PHR perlu mendapatkan persetujuan RPFLH dari KLH. Tahapan persiapan ini diperlukan sebagai langkah awal dalam rangka mengidentifikasi luasan dan volume yang harus dipulihkan, serta merumuskan metode/teknologi pemulihan yang akan digunakan spesifik berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi, baik secara bioremediasi, fitoremediasi, atau teknologi lain yang disetujui regulator. Setelah kajian teknis diatas selesai dan akses lahan diperoleh, selanjutnya PT PHR dapat mengajukan usulan RPFLH kepada KLH. Saat ini sekitar 150 lokasi terus berproses dalam tahap persiapan ini. VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu, menegaskan program pemulihan TTM bagian dari komitmen perusahaan dalam membantu Pemerintah mengembalikan kondisi lingkungan yang sejalan dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. "Penyelesaian TTM ini adalah wujud nyata dari dedikasi PHR dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan bisnis berkelanjutan (ESG). Melalui peta jalan strategis hingga 2030 yang dirancang bersama SKK Migas dan KLH, kami optimis tantangan pemulihan lingkungan yang telah teridentifikasi di WK Rokan dapat diselesaikan secara komprehensif, terukur, dan memberikan ruang bagi masyarakat Riau untuk kembali memberdayakan lahan mereka," jelasnya. “Selain memulihkan lingkungan, kegiatan ini diharapkan mendukung ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan peluang usaha bagi masyarakat Riau, mendorong penggunaan produk dan jasa dalam negeri yang menghasilkan efek berganda bagi perekonomian Riau serta berjalan beriringan dengan tugas mendukung ketahanan energi demi terwujudnya asta cipta Presiden RI." Sebut Wisnu.
Nasional
Nasional
Jaga Ketahanan Energi Nasional: SKK Migas, PHR dan Polda Riau Perkuat Sinergi Lindungi Aset Negara
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau perkuat sinergi lintas instansi untuk melindungi aset negara sekaligus menjaga keberlanjutan operasi hulu migas yang menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional. Penguatan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Strategi Penyelesaian Klaim Tanah Adat di atas BMN Tanah Hulu Migas Melalui Pemahaman Regulasi dan Kolaborasi Guna Mendukung Peningkatan Produksi Hulu Migas" di Gedung Rumbai Country Club (RCC), Pekanbaru, Kamis (6/8) kemarin. Forum tersebut mempertemukan aparat penegak hukum, pemerintah, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi mengenai penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat kegiatan operasional hulu migas, khususnya pada aset Barang Milik Negara (BMN). Sebagai salah satu aset strategis negara, Wilayah Kerja (WK) Rokan mencakup area sekitar 6.400 kilometer persegi yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Riau dan lebih dari 12.600 sumur aktif. Keberlangsungan operasi di wilayah ini memiliki peran penting dalam menjaga pasokan energi nasional sehingga memerlukan kepastian hukum dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kurun beberapa tahun terakhir, aktivitas ilegal di atas BMN Hulu Migas telah menimbulkan berbagai gangguan terhadap kegiatan operasi PHR. Di antaranya praktik perambahan liar, klaim tanah ulayat yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai, transaksi jual beli lahan secara ilegal, penerbitan dokumen pertanahan yang tumpang tindih, pembalakan liar, hingga gangguan akses di kawasan hutan Berbagai aktivitas tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya jaringan listrik, hilangnya potensi produksi migas, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk meminimalkan kerugian yang lebih besar, aparat penegak hukum melakukan berbagai langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena berpotensi menghambat keberlanjutan operasi hulu migas dan menimbulkan kerugian bagi negara. Lantaran itu, diperlukan adanya pemahaman mengenai regulasi hukum agraria yang berlaku. Salah satunya terkait kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aset negara yang digunakan untuk kepentingan strategis sektor hulu migas. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) melalui Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi, Yanin Kholison mengatakan dinamika pertahanan di wilayah operasi hulu migas perlu disikapi melalui dialog, pemahaman regulasi, dan kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kesamaan persepsi menjadi fondasi penting untuk menghadirkan solusi yang memberikan kepastian bagi semua pihak sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan hulu migas. “Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaksana hulu migas, akademisi, dan masyarakat, berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara konstruktif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapannya, kegiatan operasi hulu migas dapat berjalan dengan baik sehingga mampu terus mendukung ketahanan energi nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara,” kata Yanin. Corporate Secretary PHR, Eviyanti Rofraida, menegaskan perlindungan BMN di wilayah operasi hulu migas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan produksi migas nasional. "Barang Milik Negara di wilayah kerja hulu migas merupakan aset strategis yang menopang keberlangsungan produksi energi nasional. Karena itu, setiap bentuk perambahan maupun praktik jual beli lahan yang tidak sesuai ketentuan perlu ditangani secara komprehensif melalui kepastian hukum dan kolaborasi lintas instansi,” jelas Eviyanti. Kata Eviyanti, PHR berkomitmen menjalankan pengamanan BMN sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pendekatan administrasi, fisik, dan hukum sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 140 Tahun 2020. Upaya tersebut juga diperkuat melalui sinergi lintas instansi dalam penegakan hukum, koordinasi penanganan mafia tanah, serta perlindungan hukum bagi pekerja yang menjalankan tugas pengamanan aset negara dengan tetap mengedepankan aspek kepatuhan dan kehati-hatian. FGD menghadirkan Kepala Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Yan Dharmadi, S.H., M.H., dan Pakar Hukum Agraria Universitas Andalas, Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. Dalam paparannya, Prof. Kurnia Warman menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aset negara yang telah digunakan untuk kepentingan strategis sektor hulu migas. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran Polda Riau, SKK Migas, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kejaksaan Tinggi Riau, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam perlindungan aset negara yang mendukung kegiatan hulu migas, melalui kesepakatan dalam penanganan perambahan yang lebih terukur dan tegas. Salah satu kesepakatan penting yang dihasilkan dalam forum ini adalah optimalisasi peran Satgas Dukungan Operasional Kegiatan Migas Provinsi Riau sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam menangani persoalan pertanahan dan melindungi BMN Hulu Migas, khususnya dalam memfasilitasi mediasi atas kasus perusakan, penyerobotan, atau penguasaan tanpa hak terhadap BMN Hulu Migas, namun dengan batas waktu yang jelas. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan aset negara yang semakin kuat, iklim investasi yang kondusif, serta keberlanjutan produksi migas sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Riau
Riau
Polres Bersama Pemkab Inhil dan BKSDA Riau Perkuat Sinergi Tangani Gangguan Kera Liar di Tembilahan
Tembilahan, katakabar.com - Kepolisian Resor (Polres), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau gelar rapat koordinasi dan pengumpulan data terkait penanganan gangguan satwa liar kera ekor panjang yang meresahkan masyarakat di Kecamatan Tembilahan, Rabu (5/8) sekitar pukul 14.45 WIB di Kantor Lurah Tembilahan Kota. Rapat tersebut dihadiri Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., perwakilan BKSDA Provinsi Riau, Bambang S., Kabag Ops Polres Indragiri Hilir, AKP Dr. Irwanto, S.H., M.H., Kasat Intelkam, AKP Jamaluddin, S.H., M.H., Kapolsek Tembilahan, Ipda Ripal Indrawata, S.H., M.H., Camat Tembilahan, Ary Syuria, S.E., M.Si., serta Lurah Tembilahan Hilir, Budiono. Dalam paparannya, Kapolres Indragiri Hilir menyampaikan sejak 23 Juli hingga 5 Agustus 2026 telah terjadi 18 kasus penyerangan kera ekor panjang terhadap masyarakat di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hilir. Sebagian besar korban mengalami luka gigitan dan cakaran pada kepala, tangan, kaki, punggung, pinggul, hingga bagian tubuh lainnya sehingga harus menjalani perawatan medis, bahkan beberapa di antaranya memerlukan tindakan penjahitan dan operasi. "Serangan terjadi secara acak, baik di dalam maupun di luar rumah, dengan sasaran warga yang sedang tidur, makan, bermain, beraktivitas maupun dalam kondisi lengah. Berdasarkan pemantauan, waktu serangan paling sering terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, 09.00 WIB, 13.00 WIB hingga menjelang sore sekitar pukul 17.00 WIB," jelasnya. Ia menambahkan, Polres Indragiri Hilir bersama TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari patroli, penyisiran lokasi, pengamanan masyarakat hingga koordinasi lintas sektor. Camat Tembilahan, Ary Syuria, menerangkan hingga kini diperkirakan telah terjadi sekitar 20 kali aksi penyerangan dengan total 18 korban. Sebagai langkah antisipasi, ucapnya, pemerintah kecamatan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah sekitar lokasi terdampak hingga hari Sabtu untuk mengurangi risiko terhadap anak-anak. Ia juga menyebutkan ciri-ciri kera yang diduga sebagai pelaku, yakni bertubuh besar, berwarna abu-abu kekuningan, berekor panjang, memiliki motif menyerupai kalung di bagian leher serta terdapat bekas luka pada bagian pipi. Sedang, Dinas Pemadam Kebakaran menyampaikan telah melakukan identifikasi lokasi kemunculan satwa, penyisiran bersama lintas instansi, serta memasang perangkap di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur lintasan kera. Berdasarkan hasil pengamatan, satwa tersebut cenderung menyerang ketika korban sedang sendirian atau dalam kondisi lengah. Perwakilan BKSDA Provinsi Riau, Bambang S., menuturkan pihaknya tengah mengumpulkan data dan mengidentifikasi satwa berdasarkan keterangan saksi maupun korban. BKSDA juga akan membuat perangkap khusus berbahan besi dan jaring ikan yang dipasang di titik-titik yang diduga menjadi habitat dan jalur pergerakan kera. Hasil rapat menyepakati peningkatan koordinasi seluruh instansi dalam penanganan gangguan satwa liar tersebut. BKSDA Provinsi Riau akan memimpin proses identifikasi, pemasangan perangkap dan evakuasi kera, sementara Polres Inhil bersama TNI serta instansi terkait tetap melaksanakan pengamanan dan penyisiran guna mencegah bertambahnya korban. Pemerintah kecamatan dan kelurahan juga diminta terus mengimbau masyarakat agar tetap waspada serta segera melaporkan kepada petugas apabila mengetahui keberadaan satwa yang dimaksud. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan proses penangkapan kera dapat segera terlaksana sehingga situasi keamanan dan aktivitas masyarakat di Kecamatan Tembilahan kembali berjalan normal.
Riau
Riau
Sinergi YBM PLN UP3 Rengat dan PW IWO Riau Ulurkan Tangan Kemanusiaan Pada Korban Serangan Monyet
Tembilahan, katakabar.com - Kepedulian hadir dari Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UP3 Rengat melalui PLN ULP Tembilahan kolaborasi dengan Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau serta Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Kabupaten Indragiri Hilir, di tengah duka masih selimuti warga Kelurahan Tembilahan Hilir disebabkan rentetan serangan monyet liar. Kolaborasi kemanusiaan tersebut diwujudkan dengan menyalurkan 15 paket sembako kepada 15 kepala keluarga yang menjadi korban dugaan serangan monyet liar di Kelurahan Tembilahan Hilir, Selasa (4/8) sekitar pukul 16.00 WIB, kemarin. Penyerahan bantuan dihadiri Manager PLN ULP Tembilahan, Sabur Januardi, Ketua PW-IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, Lurah Tembilahan Hilir, Budiono, SP, Bhabinkamtibmas Kelurahan Tembilahan Hilir, Andi serta puluhan anggota IWO Kabupaten Indragiri Hilir yang turut mendampingi penyaluran bantuan kepada para korban. Manager PLN ULP Tembilahan, Sabur Januardi, mengatakan bantuan tersebut wujud kepedulian YBM PLN kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. "Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban para korban dan menjadi penyemangat bagi mereka untuk segera pulih dari musibah yang dialami," ujarnya. Ketua PW-IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, menyampaikan apresiasi kepada YBM PLN UP3 Rengat yang telah bersinergi bersama IWO dalam menghadirkan bantuan bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuktikan bahwa kepedulian sosial akan semakin kuat ketika dunia usaha, lembaga sosial, dan insan pers bersatu membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Lurah Tembilahan Hilir, Budiono, SP, turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada YBM PLN UP3 Rengat melalui PLN ULP Tembilahan, PW-IWO Provinsi Riau, dan PD-IWO Kabupaten Indragiri Hilir atas perhatian, serta kepedulian yang diberikan kepada warganya. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban sekaligus menjadi penyemangat bagi masyarakat yang hingga kini masih hidup dalam kewaspadaan akibat kemunculan monyet liar. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah warga yang diduga menjadi korban serangan monyet di Kelurahan Tembilahan Hilir telah mencapai 15 orang. Kondisi tersebut memunculkan kepedulian berbagai pihak untuk bergotong royong membantu para korban, baik melalui dukungan moril maupun bantuan kemanusiaan. Melalui kolaborasi ini, YBM PLN UP3 Rengat dan IWO berharap semangat kebersamaan serta kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga para korban tidak merasa sendiri dalam menghadapi musibah yang mereka alami.
Lingkungan
Lingkungan
Mangrove Sedunia 2026, BEM Unilak Dorong Inovasi Penanaman dan Sinergi Pentahelix Selamatkan Pesisir Riau
Siak, katakabar.com - Momentum Hari Mangrove Sedunia 2026 dimanfaatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lancang Kuning (Unilak) untuk memperkuat komitmen pelestarian ekosistem pesisir melalui aksi penanaman mangrove di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Minggu (26/7). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap upaya pelestarian kawasan pesisir. Di momen itu, Presiden Mahasiswa BEM Unilak, Desman Anugrah Natal Hulu, menekankan keberhasilan konservasi mangrove tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga dari tingkat keberhasilan bibit tersebut tumbuh dan bertahan hingga menjadi pelindung alami kawasan pesisir. "Keberhasilan konservasi bukan hanya tentang berapa banyak bibit yang ditanam, tetapi juga berapa banyak yang mampu tumbuh dan bertahan hingga menjadi benteng alami bagi pesisir," ujarnya. Desman juga mengusulkan penerapan metode penanaman dengan sistem rumpun berjarak. Dalam konsep tersebut, bibit mangrove ditanam menggunakan media pelindung seperti kotak atau bambu sehingga lebih tahan terhadap arus dan gelombang pasang, sekaligus meningkatkan tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman. Selain itu, ia menyoroti ancaman abrasi yang terus menggerus sejumlah wilayah pesisir di Provinsi Riau, termasuk kawasan Pantai Prapat Tunggal di Pulau Bengkalis. Menurutnya, abrasi tidak hanya menyebabkan hilangnya daratan, tetapi juga mengancam potensi wisata, mata pencaharian masyarakat, serta keseimbangan ekosistem pesisir. Sejalan dengan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan BEM Unilak, Salman Syahputra, menegaskan generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial penanaman pohon, tetapi juga harus diwujudkan melalui edukasi kepada masyarakat, pengawasan kawasan konservasi, hingga mendorong keberlanjutan program rehabilitasi mangrove. Komitmen tersebut turut diperkuat oleh Sekretaris Jenderal BEM Unilak, M. Hikmal Akbar. Ia menilai penyelamatan ekosistem mangrove membutuhkan sinergi lintas sektor melalui pendekatan edukasi, rehabilitasi, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kerusakan lingkungan. Kepala Staf Presiden Mahasiswa BEM Unilak, Riskard Al Abrori, mengingatkan pentingnya langkah pencegahan kerusakan pesisir sejak dini. Hal senada disampaikan Bayu Saputra yang menekankan bahwa bibit mangrove yang telah ditanam harus dirawat dan dipantau secara berkelanjutan agar mampu tumbuh menjadi ekosistem yang kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026, BEM Unilak berharap terbangunnya kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam memperkuat upaya pelestarian kawasan pesisir di Provinsi Riau. BEM Unilak menilai mangrove memiliki peran yang sangat vital, tidak hanya sebagai benteng alami dalam menahan abrasi dan intrusi air laut, tetapi juga sebagai habitat berbagai biota laut, penyerap emisi karbon, serta penyangga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan mengusung semangat "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing", BEM Unilak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga, merawat, dan memulihkan ekosistem mangrove sebagai investasi lingkungan bagi generasi masa depan.
Nusantara
Nusantara
BP Tapera Perkuat Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Perluas Akses Pembiayaan Rumah MBR
Jakarta, katakabar.com - Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama (SEB), serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selaras dengan itu, BP Tapera menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direksi BRI, Wali Kota Bandung, Komisioner BP Tapera, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Pada rapat tersebut, dibahas langkah strategis mempercepat sertifikasi tanah lintas sektor sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat akses terhadap pembiayaan perumahan. Pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan penyerahan sertifikat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direncanakan berlangsung pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Komisioner BP Tapera menyampaikan percepatan sertifikasi tanah merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih kuat. Dengan kepastian status kepemilikan tanah, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses berbagai program pembiayaan rumah yang disiapkan pemerintah. "Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Kepastian hukum atas tanah akan memperkuat ekosistem pembiayaan sehingga semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dapat memiliki rumah layak huni," ujar Komisioner BP Tapera. BP Tapera menyambut baik langkah pemerintah yang memprioritaskan percepatan sertifikasi tanah bagi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan hasil verifikasi, masih terdapat sekitar 1,1 juta rumah penerima BSPS yang belum memiliki sertifikat. "Pemerintah menargetkan percepatan penerbitan sertifikat sebagai bagian dari agenda nasional penyerahan sertifikat kepada masyarakat," bebernya. Dalam rapat juga disepakati penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS). SEB tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah lintas sektor, termasuk penyediaan dan pemutakhiran data, verifikasi penerima manfaat, serta pendampingan pelaksanaan sertifikasi di lapangan. BP Tapera mendukung pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat agar seluruh program perumahan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Integrasi data antarlembaga dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat secara optimal. Selain membahas percepatan sertifikasi tanah, rapat juga membahas penguatan ekosistem perumahan melalui kolaborasi lintas sektor, pengembangan UMKM yang bergerak di bidang perumahan, serta pemanfaatan konsep Smart City dalam mendukung pembangunan kawasan hunian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Menteri PKP menegaskan percepatan sertifikasi tanah harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga terkait. "Kita harus membangun ekosistem perumahan secara menyeluruh. Sertifikasi tanah harus dipercepat agar masyarakat memiliki kepastian hukum, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan perumahan. Seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja secara terpadu agar program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya. Di kegiatan yang sama, Wali Kota Bandung turut menyampaikan perkembangan penyelesaian persoalan pertanahan sebagai bagian dari rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Kota Bandung. Menteri PKP menilai penyelesaian aspek pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama, serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Nasional
Nasional
BP Tapera Perkuat Sinergi dengan ASPRUMNAS Percepat Program Tiga Juta Rumah
Jakarta, katakabar.com - Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 13 sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (DPP ASPRUMNAS) yang digelar di Auditorium Birawa, Bidakara, Jakarta, Senin (20/7) lalu. Angkat tema "Transformasi Digital Industri Properti dan Kedaulatan Hunian Rakyat", kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, BP Tapera, asosiasi pengembang, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, mitra perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pengurus ASPRUMNAS dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan perumahan nasional. "ASPRUMNAS terus membangun ekosistem perumahan yang terintegrasi. Kami tidak hanya menyiapkan rumah, tetapi juga membangun kawasan yang didukung lapangan kerja, sektor pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi agar masyarakat yang telah memiliki rumah juga memiliki sumber penghidupan," ujar Syawali. Ia lantas mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Kementerian PKP dan BP Tapera, yang terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan sehingga target pembangunan rumah bagi masyarakat dapat terus meningkat. Sementara, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mempercepat layanan pembiayaan perumahan. "Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan Program Tiga Juta Rumah. Kami terus mengembangkan platform digital agar proses penyediaan rumah, pembiayaan, hingga distribusi KPR Sejahtera FLPP semakin efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat," kata Heru. Menurut Heru, BP Tapera tengah mengembangkan portal perumahan.go.id sebagai pusat layanan informasi perumahan yang akan mengintegrasikan informasi rumah subsidi, pembiayaan FLPP, hingga berbagai layanan digital lainnya. "Saat ini Indonesia masih menghadapi backlog sekitar 9,4 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Karena itu, FLPP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengurangi angka tersebut. Tahun 2025 menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah dengan kuota 350 ribu unit dan realisasi penyaluran lebih dari 258 ribu unit. Kami optimistis tahun ini dapat mencatatkan hasil yang lebih baik lagi," ucapnya. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi kontribusi seluruh asosiasi pengembang dalam mendukung penyediaan rumah subsidi. "Kontribusi ASPRUMNAS terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan BP Tapera, perbankan, dan seluruh asosiasi pengembang agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah layak," tutur Ara. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan dan kepatuhan terhadap regulasi. "Silakan berusaha dan memperoleh keuntungan yang wajar, tetapi jangan melanggar aturan. Jaga kepercayaan masyarakat karena keberhasilan Program Tiga Juta Rumah bukan hanya soal jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga kualitas dan integritas seluruh pihak yang terlibat," tegasnya. Menutup sambutannya, Ara mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kolaborasi guna mencapai target pembangunan perumahan nasional. Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia.
Riau
Riau
Perkuat Sinergi di Forum Komunikasi 2026 PHR Pacu Budaya Keselamatan dan Profesionalisme Kontraktor
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 Sumatera pertegas komitmen dalam menjaga keselamatan dan keandalan operasional dengan menggelar Forum Komunikasi Kontraktor PHR 2026 di SKA Co Ex, Pekanbaru, Rabu (23/7) lalu. Kegiatan ini jadi wadah strategis bagi PHR dan mitra kerja kontraktor untuk menyelaraskan visi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, profesional, dan kolaboratif. Angkat tema "Kontraktor Pertamina Hulu Rokan Regional 1 yang Berbudaya K3, Profesional, Andal dan Kolaboratif", forum ini dihadiri ratusan pimpinan perusahaan kontraktor mulai dari wilayah operasi Zona 1, Zona Rokan dan Zona 4 yang menjadi mitra-mitra strategis dalam mendukung kelancaran operasional migas di Regional 1 Sumatera. Direktur Utama PHR, Muhamad Arifin, menekankan keselamatan kerja bukan sekadar prosedur, melainkan fondasi utama bagi produktivitas yang berkelanjutan. “Kontribusi Regional 1 sangat signifikan, yakni mencapai 33 persen dari total produksi Subholding Upstream. Secara khusus, Blok Rokan menyumbang 29 persen terhadap produksi nasional. Angka ini menegaskan betapa pentingnya peran kita semua bagi ketahanan energi di Indonesia,” ujarnya. Menurut Arifin, forum ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen bersama untuk terus memperkuat Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan (compliance), serta mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara menyeluruh dan konsisten di seluruh rantai kerja, baik pada kontraktor maupun subkontraktor. “Dengan tema ini, saya ingin menegaskan kembali, bahwa aspek keselamatan, kepatuhan, integritas, dan tata kelola yang baik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi utama untuk mencapai keunggulan operasional dan keberlanjutan bisnis,” terangnya. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi sarana komunikasi dan koordinasi, memperkuat komitmen bersama dalam membangun budaya K3 yang unggul, peningkatan kompetensi pekerja dan mitra kerja di seluruh tingkatan, memperkuat sinergi yang positif dan konstruktif antara pemangku kepentingan dan pelaku usaha, berbagi praktek-praktek terbaik (best practices), serta mendorong pemanfaatan teknologi terkini (seperti Artificial Intelligence) dan digitalisasi untuk mendukung kinerja operasional yang semakin andal (excellence). “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pemangku kepentingan, jajaran manajemen, seluruh Perwira dan pekerja PHR, manajemen dan pimpinan mitra kerja, serta para pekerja lapangan yang hingga hari ini terus memberikan kontribusi nyata, dedikasi terbaik, dan energi positif dalam mendukung keberlangsungan operasi perusahaan yang sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, yaitu mewujudkan kemandirian energi Indonesia,” ucap Arifin. Selain penyampaian arahan strategis, acara ini juga diisi dengan coaching clinic terkait implementasi Contractor Safety Management System (CSMS), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). General Manager Zona Rokan, Andre Wijanarko, menimpali kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah strategis kami untuk memfasilitasi mitra kerja dalam menunjang pengadaan barang dan jasa guna mendukung operasional energi nasional. “Saat ini, di Zona Rokan, kami mengelola hingga 43.000 mitra kerja. Mereka adalah garda terdepan yang mendukung kelancaran operasi di Rokan. Mengingat industri migas memiliki profil risiko yang sangat tinggi, kami memikul tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh pelaksanaan operasional berjalan dengan aman dan selamat. Oleh karena itu, budaya keselamatan kerja harus terus diinternalisasi dan dijalankan secara berkelanjutan. Dukungan dan komitmen dari para mitra kerja sangat berarti dan mutlak dibutuhkan dalam aspek ini,” ulasnya. Andre menilai performa selama semester pertama ini sudah sangat baik, integritas dan keselamatan kerja tetap menjadi fondasi utama agar produktivitas dapat tercapai secara maksimal. “Mari kita bersama-sama terus meningkatkan standar keselamatan dan kepatuhan dalam setiap langkah operasional kita,” serunya. Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kinerja unggul, PHR memberikan penghargaan kepada para kontraktor yang telah menunjukkan dedikasi tinggi. Penghargaan ini wujud pengakuan perusahaan terhadap mitra kerja yang konsisten menjaga standar operasional terbaik di Zona 1, Zona Rokan, dan Zona 4. Selain itu, PHR juga memberikan penghargaan Stop Work Authority (SWA) Terbaik bagi unit kerja yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga keselamatan kerja. Pada triwulan pertama yakni, terbaik 1 oleh Tim Drilling Well & Intervention (DWI) Zona Rokan, kedua Field Adera Zona 4, dan Field Jambi Merang Zona 1. Kemudian pada triwulan kedua yakni terbaik 1 oleh Tim Drilling Well & Intervention (DWI) Zona Rokan, kedua Field Adera Zona 4, dan Field Jambi Merang Zona 1. Pada agenda strategis ini juga dilakukan Penandatanganan Komitmen HSSE & SMAP oleh PHR dan mitra kerja. Forum Komunikasi Kontraktor PHR 2026 ini diharapkan menjadi momentum transformasi bagi seluruh mitra kerja PHR Regional 1 Sumatera untuk terus tumbuh menjadi perusahaan yang tidak hanya profesional dan andal, tetapi juga menjunjung tinggi integritas serta keselamatan kerja sebagai budaya kerja yang utama. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Riau
Riau
Bupati Rohul Terima Kajati Riau: Perkuat Sinergi Wujudkan Rohul Bersih Hukum
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Malam di Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu terasa hangat, dan penuh keakraban, Rabu (22/7). Bukan sekadar jamuan makan biasa, pertemuan ini menjadi jembatan kokoh yang menyatukan langkah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan institusi Kejaksaan Tinggi Riau demi kemajuan daerah. Kehadiran rombongan Kejati Riau yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Riau I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., disambut antusias oleh Bupati Rokan Hulu Anton, ST., MM, beserta jajaran pimpinan daerah. "Selamat datang di Negeri Seribu Suluk. Kedatangan Bapak Kajati dan seluruh jajaran merupakan kehormatan besar bagi kami," ujar Anton membuka sambutannya. Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum adalah kunci utama. "Kami siap berkolaborasi erat dengan institusi Adhyaksa. Agar setiap langkah pembangunan berjalan di jalur hukum, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," tambahnya. Pertemuan ini juga dihadiri Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, Wakil Ketua DPRD Muhammad Aidi, SH, Sekretaris Daerah, Drs. H. Yusmar, M.Si., Kapolres Rokan Hulu, serta kepala dinas dan badan di lingkungan Pemkab Rohul. Turut mendampingi rombongan Kajati, Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Riau, Ny. Oktaria Wirajana, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Fredy Feronico Simanjuntak, S.H., M.H., beserta para Asisten dan jajaran Kejati Riau. Menanggapi hal itu, Kajati Riau, I Dewa Gede Wirajana, menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan hangat dan keterbukaan Pemkab Rokan Hulu. "Silaturahmi seperti ini sangat berharga. Komunikasi yang baik menjadi fondasi agar pembangunan berjalan tertib, sesuai aturan, dan bebas dari hal-hal yang merugikan negara maupun rakyat," tegasnya. Ia menegaskan komitmen Kejaksaan untuk terus hadir mendampingi, mengawasi, dan menegakkan hukum secara profesional. Tujuannya satu: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan menjauhkan segala bentuk penyimpangan. Di penghujung acara, Bupati Rokan Hulu, Anton menyerahkan cenderamata khas daerah kepada Kajati Riau sebagai simbol persahabatan dan tekad bersama. Malam itu mengukuhkan satu hal: Rokan Hulu tidak berjalan sendirian. Di bawah payung hukum yang tegak dan sinergi yang kuat, Negeri Seribu Suluk melangkah pasti menuju masa depan yang lebih cerah.
Hukrim
Hukrim
Perkuat Sinergi Cegah Karhutla, PT PSG Hibahkan Mesin Pemadam ke Polsek Kateman
Sambu Guntung (PT PSG) serahkan bantuan berupa satu unit mesin pemadam kebakaran kepada Polsek Kateman sebagai upaya memperkuat sinergi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (22/7). Serah terima bantuan berlangsung di Markas Polsek Kateman sekitar pukul 09.00 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolsek Kateman Kompol Bachtiar, S.H., M.H. beserta jajaran personel, serta perwakilan PT PSG yang diwakili Humas Kahar MZ bersama staf perusahaan. Di kegiatan pemberian hibah tersebut, PT PSG serahkan satu unit mesin pemadam kebakaran merek Honda, enam gulung selang pemadam, satu selang hisap, dan satu nozzle. Bantuan itu diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan personel Polsek Kateman dalam merespons potensi kebakaran, terutama saat memasuki musim kemarau. Kapolsek Kateman, Kompol Bachtiar, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan PT PSG. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bentuk nyata kolaborasi antara dunia usaha dan kepolisian dalam menjaga wilayah Kateman dari ancaman karhutla. "Ini merupakan bentuk nyata sinergi antara Polri dan perusahaan. Kami sangat mengapresiasi kepedulian PT PSG dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kecamatan Kateman. Bantuan ini tentu akan meningkatkan kesiapsiagaan personel saat menghadapi situasi darurat," ujar Bachtiar. Sedang, Humas PT PSG, Kahar MZ, mengatakan penyerahan bantuan merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pemerintah dan kepolisian dalam menjaga lingkungan serta meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah operasional perusahaan maupun masyarakat sekitar. "Melalui bantuan ini kami berharap koordinasi dan kerja sama dengan Polsek Kateman semakin kuat, sehingga langkah-langkah pencegahan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif," ucap Kahar. Selain serah terima bantuan, kedua pihak juga membahas penguatan koordinasi dalam pelaksanaan patroli terpadu, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta langkah-langkah antisipasi menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Sinergi antara Polsek Kateman dan PT PSG diharapkan terus berlanjut guna mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Kecamatan Kateman.
