9 Maret 2026, 15:32

bencana

Sorotan terbaru dari Tag # bencana

Kementerian PU Bangun 456 Huntara Bagi Warga Terdampak Bencana Tanah Bergerak di Tegal Nasional
Nasional
Senin, 30 Maret 2026 | 12:13 WIB

Kementerian PU Bangun 456 Huntara Bagi Warga Terdampak Bencana Tanah Bergerak di Tegal

Tegal, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) percepat penyediaan hunian sementara (Huntara) berspesifikasi standar layak huni untuk memfasilitasi 456 kepala keluarga korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan percepatan infrastruktur kedaruratan ini ditargetkan rampung selambatnya H-5 jelang Idul Fitri 2026. Upaya ini dilakukan agar masyarakat terdampak segera mendapatkan akses tempat tinggal darurat yang aman dan terhindar dari risiko pergerakan tanah susulan. Dody berharap warga dapat segera menempati hunian yang lebih aman sebelum masa mudik dan libur Idulfitri 2026. Kompleks Huntara tersebut dikembangkan dengan total kapasitas 38 blok, di mana masing-masing blok terdiri dari 12 unit hunian. Seluruh unit dirancang terintegrasi dengan utilitas dasar dan infrastruktur penunjang kehidupan sosial kemasyarakatan guna menjamin kelayakan hidup para pengungsi. Fasilitas yang disiagakan di kawasan tersebut mencakup jaringan listrik dari PLN, instalasi air bersih, masjid sebagai pusat ibadah, balai pertemuan warga, pos kesehatan, serta lapangan sepak bola mini (mini soccer) untuk ruang interaksi publik. Pada tahap pelaksanaannya, Kementerian PU menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah. Sinergi lintas instansi ini berfokus pada kajian teknis kebencanaan untuk memastikan titik lokasi pembangunan memenuhi kriteria keamanan geologis. Mengingat tingginya kerentanan wilayah terdampak, pemerintah daerah dan otoritas teknis juga tengah menyurvei sejumlah lahan alternatif dengan struktur tanah yang lebih stabil. Pemetaan ini disiapkan untuk mengakomodasi potensi penambahan huntara sekaligus mematangkan rencana relokasi permukiman permanen di masa mendatang. Kementerian PU menggarisbawahi strategi penanganan pascabencana di Kabupaten Tegal tidak hanya berorientasi pada penyediaan fisik, melainkan menjadi langkah awal penataan kawasan permukiman yang aman dan berkelanjutan bagi keselamatan masyarakat jangka panjang. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.

Raker Bersama Komisi V DPR RI, Menteri PU Paparkan Progres Penanganan Bencana di Sumatera Nasional
Nasional
Jumat, 30 Januari 2026 | 15:00 WIB

Raker Bersama Komisi V DPR RI, Menteri PU Paparkan Progres Penanganan Bencana di Sumatera

Jakarta, katakabar.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1). Di pertemuan tersebut, Menteri Dody melaporkan perkembangan penanganan pascabencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian PU memastikan langkah penanganan dilakukan secara terpadu lintas sektor oleh Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis guna memulihkan infrastruktur dasar dan aktivitas masyarakat. Di rapat kerja itu, Dody menyampaikan pemerintah telah bergerak cepat merespons bencana tersebut. Kementerian PU mengerahkan lebih dari 1.377 personel internal, termasuk 402 Generasi Muda PU, serta memperoleh dukungan langsung dari 1.366 personel TNI dan masyarakat. Di lapangan, Kementerian PU juga memobilisasi 1.937 alat berat, 500 unit sarana prasarana pendukung, dan 6.352 bahan material untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak. "Sejak 12 Desember 2025 lalu, kami juga telah meluncurkan program padat karya dengan melibatkan lebih dari 30.100 tenaga kerja lokal, sehingga turut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat," jelas Dody. Data rekapitulasi per 27 Januari 2026 menunjukkan, penanganan di bidang Bina Marga telah menunjukkan hasil positif. Sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang terdampak bencana telah berhasil dipulihkan dan fungsional. Seluruh infrastruktur konektivitas tersebut tercatat telah mencapai kondisi fungsional 100 persen per 30 Desember 2025. Kondisi ini menjadi tonggak penting untuk memastikan jalur distribusi logistik ke wilayah terdampak. Pada sektor Sumber Daya Air (SDA), penanganan difokuskan pada 31 daerah irigasi kewenangan pusat dan 7 daerah irigasi kewenangan daerah. Saat ini, progres rehabilitasi irigasi mencapai 23 persen. Di sektor ini, Kementerian PU berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan jaringan irigasi yang mengairi sawah-sawah yang telah memasuki masa tanam. Untuk penanganan sungai, fokus utama adalah normalisasi dan pengamanan alur dari banjir susulan. Dari 77 sungai nasional yang terdampak, progres fisik telah mencapai 52 persen dengan target penyelesaian pada Oktober 2026. Rencana penanganan ini juga mencakup pembangunan pengendali sedimen seperti sabo dam dan cek dam. "Kami sudah mengidentifikasikan jika hujan masih sangat lebat di daerah hulu, baik di Aceh, Sumatera Utara atau Sumatera Barat maka sedimennya, bawa pasir maupun kayu masih sangat mungkin turun ke daerah-daerah hilir. Jadi kami mengusulkan pembangunan beberapa sabo dam dan cek dam yang kami targetkan selesai paling lama Oktober 2028," terangnya. Sementara di bidang Cipta Karya, prioritas utama adalah pemulihan layanan dasar. Dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak, sekitar 70 persen telah berhasil dipulihkan dan ditargetkan fungsional penuh pada 15 Februari 2026. Sedangkan untuk penanganan sektor sanitasi, termasuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah, telah mencapai 83 persen dengan target penyelesaian pada tanggal yang sama. Sebagai dukungan tambahan air bersih, Kementerian PU juga membangun sumur bor baru. Progres pembuatan sumur bor dalam mencapai 15 persen, sedangkan sumur bor dangkal mencapai 53 persen. Seluruh sumur bor ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadhan untuk mendukung operasional SPAM dan kebutuhan warga. Pada Bidang Prasarana Strategis, pembersihan lumpur pada fasilitas umum dilakukan di 171 lokasi, di mana 120 lokasi di antaranya telah kembali fungsional. Pembangunan 1.217 unit hunian sementara (huntara) terus berjalan, beriringan dengan penyiapan puskesmas darurat yang ditargetkan fungsional sebelum 15 Februari 2026. Menutup laporannya, Menteri Dody menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga mutu infrastruktur pascabencana. "Kami terus mengawal pemulihan ini agar tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan, sehingga infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh dan mampu mendukung pemulihan ekonomi masyarakat," kata Menteri Dody. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.

Kementerian PU Percepat Pembersihan RSUD dan Puskesmas Terdampak Bencana di Sumatera Nasional
Nasional
Selasa, 20 Januari 2026 | 12:00 WIB

Kementerian PU Percepat Pembersihan RSUD dan Puskesmas Terdampak Bencana di Sumatera

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memprioritaskan upaya pemulihan infrastruktur fasilitas kesehatan yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama penanganan saat ini adalah pembersihan material lumpur di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, serta pemulihan jaringan air bersih dan sanitasi guna memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat kembali berjalan normal. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan dukungan kementerian pada sektor kesehatan saat ini terkonsentrasi pada pemulihan fisik bangunan dan penyediaan infrastruktur dasar pendukung. "Khusus sektor kesehatan, peran kami saat ini terbatas pada pembersihan puskesmas dan rumah sakit yang terdampak, serta memastikan air bersih tersedia dengan kualitas yang baik. Pengelolaan fisik bangunan kita bantu agar fasilitas kesehatan dapat segera difungsikan kembali,” ulasnya. Berdasarkan data penanganan bencana per 16 Januari 2026, Kementerian PU telah membersihkan puluhan fasilitas umum di berbagai lokasi, termasuk fasilitas kesehatan yang terdampak bencana. Di Provinsi Aceh, upaya pembersihan dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie, dan Pidie Jaya. Progres di lapangan bervariasi, mulai dari yang telah rampung sepenuhnya hingga yang masih dalam tahap pengerjaan. Di Provinsi Sumatera Utara, tercatat ada lima lokasi fasilitas umum saat ini sedang dalam proses pembersihan intensif. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, dari 12 lokasi yang dibersihkan, tujuh lokasi dinyatakan selesai dan lima lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan (on-going). Selain pembersihan, hasil inventarisasi Kementerian PU menemukan dua Puskesmas mengalami kerusakan berat, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Laklak di Aceh Tenggara. Kedua fasilitas ini tertimbun lumpur setinggi kurang lebih dua meter dan posisinya berada sangat dekat dengan alur sungai, sehingga dinilai tidak layak lagi untuk digunakan. Dody menjelaskan kedua bangunan tersebut harus direlokasi dan dibangun baru. "Dua puskesmas yang harus kita bangun dengan cepat karena kondisi eksisting-nya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan lagi. Bangunannya harus direlokasi dan dibangun baru. Tetapi untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan, sementara pembangunan puskesmas direncanakan menggunakan sistem bangunan modular agar dapat selesai dalam waktu singkat dan segera melayani masyarakat," jelasnya. Tetapi, pelaksanaan pembangunan fisik puskesmas baru tersebut menunggu arahan resmi dari Menteri Kesehatan. Ditegaskan Dody lagi, Kementerian PU akan bertanggung jawab pada konstruksi fisik bangunan, sedangkan penyediaan tenaga medis, peralatan, dan obat-obatan merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan. Sementara, untuk menjamin higienitas dan operasional medis, Kementerian PU juga mendukung penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor di fasilitas kesehatan. Salah satu prioritas saat ini adalah pembuatan sumur bor di lokasi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, Sumatera Barat. Prosesnya saat ini sedang berlangsung intensif demi menjamin ketersediaan air bersih sesuai standar kesehatan. Kementerian PU berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah setempat guna memastikan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatera dapat pulih secara cepat, aman, dan berkelanjutan.

Portal Data Real Time via Dashboard SIGI Tingkatkan Transparansi Pelayanan Publik dan Penanganan Bencana Nasional
Nasional
Selasa, 20 Januari 2026 | 10:00 WIB

Portal Data Real Time via Dashboard SIGI Tingkatkan Transparansi Pelayanan Publik dan Penanganan Bencana

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Upaya itu diwujudkan melalui inovasi portal data real-time untuk memantau pelayanan publik, salah satunya dalam hal penanganan bencana di wilayah Sumatera. Perkembangan penanganan bencana ini kini dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui dashboard Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur (SIGI). Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam manajemen penanganan bencana. Melalui digitalisasi data, publik dapat mengetahui langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah secara cepat dan akurat. “Untuk progres penanganan bencana PU, mulai dari jumlah personel, alat berat, hingga tahapan perbaikan yang sedang dan telah dilakukan, semuanya kami sampaikan secara online. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman media bisa melihat secara langsung, di-update setiap hari, apa saja yang dilakukan oleh Kementerian PU,” ujar Dody. Dashboard pemantauan itu dirancang sebagai pusat integrasi data penanganan bencana di Sumatera yang dilaksanakan oleh berbagai Unit Organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PU. Portal ini menyajikan informasi komprehensif mulai dari data lokasi bencana, jenis dan dampak kejadian, hingga monitoring dan evaluasi terhadap peralatan, sarana prasarana, serta personel satuan tugas bencana. Salah satu keunggulan utama dashboard SIGI adalah keterintegrasiannya dengan SITABA, sebuah platform kebencanaan berbasis data geospasial. Integrasi ini memastikan data yang disajikan tidak hanya komprehensif, tetapi juga selaras dengan sistem penanggulangan bencana secara nasional. Melalui portal SIGI, masyarakat dapat memantau secara langsung progres layanan publik dan penanganan bencana mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Khusus untuk penanganan bencana di Sumatera dan Aceh, masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui tautan sigi.pu.go.id/bencanasumatera. Di dalam portal tersebut, tersedia detail informasi penanganan bencana yang dilengkapi dengan dokumentasi foto, titik koordinat lokasi, penyebab dan dampak bencana, serta tindak lanjut teknis yang dilakukan tim Kementerian PU di lapangan. Dengan kehadiran dashboard SIGI, Kementerian PU berharap upaya penanganan bencana di Sumatera dapat terpantau secara terbuka, akuntabel, dan berbasis data. Hal ini sekaligus diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap respons pemerintah yang cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi bencana di berbagai wilayah Indonesia. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.

Kementerian PU Lakukan Penanganan Bencana Sumatera Lewat Skema Padat Karya Nusantara
Nusantara
Minggu, 18 Januari 2026 | 17:03 WIB

Kementerian PU Lakukan Penanganan Bencana Sumatera Lewat Skema Padat Karya

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus akselerasi penanganan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 15 Januari 2026, Kementerian PU tidak hanya memfokuskan upaya pada pemulihan infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak melalui penerapan skema Padat Karya. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan pelibatan masyarakat melalui skema Padat Karya bertujuan agar warga terdampak tetap produktif dan segera memperoleh penghasilan. Langkah ini telah diterapkan sejak pertengahan Desember 2025 bersamaan dengan dukungan personel dari TNI dan Polri. "Sejak pertengahan Desember 2025, kami menggunakan pola padat karya. Kalau masyarakat dibiarkan diam dan bersedih terlalu lama, pemulihan akan terhambat. Sehingga Kementerian PU bersama dengan TNI, Polri, dan masyarakat yang dipekerjakan secara padat karya mulai bekerja selama 24 jam," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (16/1) lalu. Kata Dody, skema ini implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus berbasis prinsip Build Back Better. "Kita semua berharap perekonomian segera bergulir lagi, masyarakat harus segera punya income lagi. Dan kami harap dengan program padat karya yang kita gulirkan dapat membantu masyarakat," jelasnya. Hingga 15 Januari 2026 pukul 12.00 WIB, atau sekitar 52 hari sejak awal kejadian bencana, Kementerian PU memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar, terutama konektivitas jalan dan jembatan, serta dukungan layanan sumber daya air. Pada fase 30 hari pertama pascabencana yang berstatus tanggap darurat, penanganan dilakukan di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Fokus utama saat itu adalah membuka kembali akses logistik agar distribusi pangan, BBM, dan LPG dapat berjalan lancar. Guna mendukung percepatan penanganan tersebut, Kementerian PU telah memobilisasi sumber daya secara masif, meliputi: - Mengerahkan 1.332 personel pada tahap awal, termasuk 402 orang generasi muda Kementerian PU. Dukungan juga datang dari TNI, Polri, serta masyarakat setempat sebanyak 1.366 orang. - Menyalurkan 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung ke lokasi terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menerangkan kecepatan respons Kementerian PU didukung oleh keberadaan balai teknis yang tersebar di seluruh provinsi. “Kementerian PU memiliki balai teknis di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga ketika terjadi bencana, kami sudah bergerak lebih dulu. Hal ini juga berlaku di seluruh wilayah, tidak hanya di Sumatera, tetapi juga di tempat lain. Di setiap bencana, kita upayakan hadir secepat mungkin. Balai teknis tersebut menjadi garda terdepan yang cepat tanggap ke lokasi terdampak untuk melaksanakan penanganan awal," ucapnya. Kementerian PU berkomitmen untuk terus memperbarui progres penanganan di lapangan dan bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta unsur TNI/Polri demi mempercepat pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.