Sinergi BUMN dan Pemprov: KAI Divre I Sumut Siapkan 1.380 Kursi Gratis Mudik Lebaran 2026 Sumut
Sumut
Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09 WIB

Sinergi BUMN dan Pemprov: KAI Divre I Sumut Siapkan 1.380 Kursi Gratis Mudik Lebaran 2026

Medan, katakabar.com - Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumatera Utara bersama Pemprov Sumut siapkan 1.380 kursi mudik gratis Lebaran 2026 untuk rute Medan–Rantauprapat dan Medan–Tanjungbalai (PP). Masyarakat dapat mendaftar langsung ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Utara, dan diimbau memastikan data diri sesuai serta menghindari percaloan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap program Mudik Gratis yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada masa Angkutan Lebaran 1447 Hijriah. Sebagai bentuk nyata kontribusi tersebut, KAI mengalokasikan sebanyak 1.380 tempat duduk untuk melayani masyarakat pada rute Medan–Rantauprapat dan Medan–Tanjungbalai secara pulang pergi (PP). Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan memfasilitasi warga yang ingin merayakan Idul Fitri di kampung halaman tanpa kendala biaya transportasi. “Dukungan ini merupakan wujud sinergi antara KAI Divre I dan Pemprov Sumut dalam menyediakan layanan angkutan cuma cuma yang aman bagi masyarakat,” ujarnya. Dari total kapasitas yang tersedia, kuota terbagi secara merata yakni 690 kursi untuk arus mudik dan jumlah yang sama untuk arus balik. Skema ini dirancang agar distribusi penumpang tetap tertib dan mengakomodasi kebutuhan mobilisasi warga selama periode libur panjang tersebut. Untuk koridor menuju Rantauprapat, tersedia kuota sebanyak 440 penumpang yang akan diangkut melalui dua jadwal keberangkatan yakni pada 16 dan 19 Maret 2026. Perjalanan ini menggunakan KA Sribilah Utama Fakultatif yang dijadwalkan bertolak dari Stasiun Medan pukul 10.10 WIB. Sementara, proses kepulangan atau arus balik dijadwalkan berlangsung pada 27 dan 28 Maret 2026 dengan daya tampung serupa. Penumpang akan diberangkatkan menggunakan rangkaian kereta yang sama dari Stasiun Rantauprapat pada pukul 17.05 WIB. “Masyarakat wilayah Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan sekitarnya yang saat ini bekerja di Medan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk pulang ke tanah kelahiran,” tambah Anwar. Adapun untuk destinasi Tanjungbalai, tersedia total jatah 500 kursi yang terbagi atas 250 penumpang arus mudik dan 250 penumpang arus balik. Layanan ini akan dioperasikan menggunakan KA Putri Deli yang berangkat dari Medan pada 16 Maret 2026 pukul 07.15 WIB. Untuk perjalanan kembali ke Kota Medan, masyarakat dapat menggunakan kereta api dari Stasiun Tanjungbalai pada 27 Maret 2026. Rangkaian tersebut dijadwalkan melakukan perjalanan menuju ibu kota provinsi mulai pukul 08.15 WIB. Masyarakat yang berminat mengikuti program ini dapat melakukan pendaftaran secara langsung atau luring melalui posko di Kantor Dinas Perhubungan Sumatera Utara. Lokasi pendaftaran beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 61, Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan. KAI Divre I Sumatera Utara mengingatkan pentingnya kesesuaian data diri dengan tiket yang dicetak demi kelancaran proses verifikasi di stasiun. “Kami mengimbau penumpang memastikan nama yang terdaftar sesuai dengan identitas asli, karena pelanggan tidak dapat diberangkatkan jika data tidak sinkron,” tegas Anwar. Selain itu, warga diingatkan untuk mengurus pendaftaran secara mandiri dan menghindari praktik percaloan yang merugikan. Langkah ini krusial untuk mencegah biaya tambahan yang tidak perlu serta meminimalkan risiko gagal berangkat akibat tiket ilegal. “Kolaborasi antara KAI Divre I dan Pemprov Sumatera Utara senantiasa mengedepankan pelayanan prima bagi masyarakat luas melalui moda transportasi kereta api. Kereta api hadir sebagai solusi menghindari kemacetan di jalan raya saat puncak arus mudik Lebaran. KAI memastikan pemudik mendapatkan pengalaman perjalanan yang nyaman, aman, serta menyenangkan,” sebut Anwar.

PMII Inhu Siapkan Aksi Nasional, Soroti Dugaan Kelalaian ESDM–BUMN di Balik Kebocoran Gas Riau
Riau
Selasa, 27 Januari 2026 | 16:00 WIB

PMII Inhu Siapkan Aksi Nasional, Soroti Dugaan Kelalaian ESDM–BUMN di Balik Kebocoran Gas

Indragiri Hulu, katakabar.com - Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat ESDM dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca insiden kebocoran gas di wilayah Sumatra menuai respons kritis dari kalangan mahasiswa. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Indragiri Hulu menilai, langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada sanksi administratif semata. Menurut mereka, insiden kebocoran gas merupakan persoalan serius yang menyangkut keselamatan rakyat, kerusakan lingkungan, serta lemahnya tata kelola sektor migas secara struktural. Ketua PC PMII Indragiri Hulu, Fadilah Irsandi, menegaskan negara harus hadir secara nyata dan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan. “Ancaman sanksi harus dibarengi tindakan konkret. Negara wajib memastikan penegakan hukum berjalan, pemulihan lingkungan dilakukan, dan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan maksimal,” ujar Fadilah, Selasa (27/1). Ia menilai, berulangnya insiden kebocoran gas menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengawasan dan pengelolaan infrastruktur migas, baik di tingkat kementerian maupun BUMN terkait, termasuk PT TGI. Sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral mahasiswa, PC PMII Indragiri Hulu menyatakan akan gelar aksi besar untuk mengawal komitmen negara dalam menuntaskan kasus tersebut secara adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sementara, Koordinator Lapangan Aksi, Yusra Lubis, menyampaikan bahwa gerakan yang akan dilakukan tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan bertujuan menekan pemerintah agar mengambil langkah nyata. “Aksi ini adalah bentuk pengawalan agar negara benar-benar hadir dan bertanggung jawab, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan politik atau ancaman sanksi tanpa kejelasan tindak lanjut,” tegas Yusra. PC PMII Indragiri Hulu juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka hasil investigasi secara terbuka kepada publik, menindak tegas pihak-pihak yang terbukti lalai, serta memastikan perbaikan sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kementerian ESDM maupun BUMN terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai mekanisme sanksi, serta langkah lanjutan pasca kejadian kebocoran gas tersebut.

Sinergi JFX dan KBI di Perdagangan Komoditas Pertambangan: Now and Beyond Nasional
Nasional
Rabu, 15 Oktober 2025 | 09:00 WIB

Sinergi JFX dan KBI di Perdagangan Komoditas Pertambangan: Now and Beyond

Jakarta, katakabar.com - JFX dan KBI, bagian dari Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Danareksa, hadir di Minerba Convex 2025 untuk menegaskan perannya perkuat transparansi dan kredibilitas perdagangan komoditas nasional. Sejak 2019, keduanya telah mencatat lebih dari 300.000 ton transaksi timah senilai lebih dari USD 8 miliar, melibatkan 60 pelaku usaha aktif. Melalui momentum ini, JFX dan KBI juga memperluas portofolio ke komoditas strategis lain, termasuk energi dengan produk Brent Crude Oil. PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange/JFX) bersama PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), bagian dari Holding BUMN Danareksa akan berpartisipasi dalam eksebisi Minerba Convex 2025 yang akan berlangsung pada 15 hingga 16 Oktober di Jakarta Convention Center (JCC). Kehadiran JFX dan KBI pada ajang ini menjadi momentum strategis untuk menegaskan peran strategis bursa dalam memperkuat transparansi, stabilitas, dan kredibilitas perdagangan komoditas pertambangan nasional. Melalui perdagangan pasar fisik timah, JFX dan KBI berkomitmen memperluas cakupan perdagangan ke berbagai komoditas strategis dan kritis lainnya, termasuk sektor mineral dan batu bara (minerba), energi, pertanian, perkebunan, dan logam mulia. “JFX berkomitmen menjaga transparansi dan traceability perdagangan timah, serta memperkuat daya saing Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok global,” jelas Yazid Kanca Surya, Direktur Utama JFX. Sejak tahun 2019 hingga Agustus 2025, JFX dan KBI telah mencatat transaksi timah lebih dari 300.000 ton dengan total nilai perdagangan mencapai lebih dari 8 miliar USD, melibatkan lebih dari 60 pelaku usaha aktif. Terhitung pada tahun 2024, lebih dari 95 persen transaksi timah, baik untuk pasar domestik maupun ekspor, tercatat di Indonesia melalui JFX dan KBI. Sinergi yang terjalin antara JFX dan KBI menjadi pondasi penting dalam membangun ekosistem perdagangan komoditas pertambangan yang transparan dan berdaya saing global. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem tersebut, JFX juga menjalin kolaborasi dengan Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) untuk memperluas partisipasi pelaku usaha dalam perdagangan pasar fisik timah. “Kolaborasi AETI dengan JFX merupakan kerja sama strategis dalam rangka meningkatkan partisipasi pelaku usaha di dalam ekosistem perdagangan pasar fisik timah melalui Bursa,” ujar Harwendro Adityo Dewanto, Ketua Umum AETI. JFX juga menyiapkan langkah strategis di sektor energi. Bekerja sama dengan ONYX Capital Group London, JFX akan memperkenalkan produk terbarunya, Brent Crude Oil, melalui momentum Minerba Convex 2025 sebagai bagian dari arah pengembangan portofolio global. Peran penting JFX dalam memperkuat ekosistem perdagangan nasional tidak terlepas dari dukungan Kliring Berjangka Indonesia (KBI). KBI merupakan lembaga penjamin milik pemerintah yang terafiliasi dengan Danantara melalui Danareksa. Dengan demikian, Bursa Timah didukung oleh lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi. Melalui kerja sama yang erat antara JFX dan KBI, diharapkan kepercayaan publik dan investor terhadap sistem perdagangan pasar fisik timah di Indonesia semakin menguat. Sebagai lembaga kliring milik pemerintah dan mitra strategis, Kliring Berjangka Indonesia (KBI) memainkan peran penting dalam memastikan transaksi di bursa berjalan aman dan terjamin. KBI bertanggung jawab menjaga integritas sistem kliring serta penjaminan transaksi di seluruh ekosistem perdagangan berjangka. “KBI memastikan fungsi dan mekanisme Delivery versus Payment (DvP) pada transaksi perdagangan pasar fisik timah di Indonesia dijalankan secara efektif, prudent, dan transparan,” timpal Budi Susanto, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia. Sebagai bagian dari rangkaian acara, JFX dan KBI juga akan menggelar mini talkshow bertajuk “From Mine to Market: Digital Trading of Indonesia's Tin”, yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan industri untuk membahas peran bursa dan lembaga kliring dalam membangun tata kelola perdagangan komoditas yang transparan, efisien, dan berdaya saing global.

Dijual di Atas HET, Politisi Gerindra Ini Minta BUMN Ambil Alih Distribusi Minyakita Sawit
Sawit
Sabtu, 06 September 2025 | 16:10 WIB

Dijual di Atas HET, Politisi Gerindra Ini Minta BUMN Ambil Alih Distribusi Minyakita

Jakarta, katakabar.com - Politisi partai besutan Probowo Subianto, Gerindra minta Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ambil alih distribusi Minyakita. Soalnya harga Minyakita masih sering dijual di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET Rp15.700 per liter. Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan perlunya keterlibatan BUMN Pangan seperti Bulog dan ID Food dalam distribusi Minyakita. Langkah ini diharapkan bisa memastikan keterjangkauan minyak goreng untuk masyarakat. Di rapat Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Andre secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengatur distribusi Minyakita dengan jelas. "Saya pada rapat ini meminta Mendag secara resmi mengatur distribusinya. Tugaskan saja BUMN Pangan seperti Bulog atau ID Food sebagai distributor," kata Andre, dilansir dari laman EMG, Sabtu sore. Lantas, Andre soroti fakta Indonesia merupakan produsen Crude Palm Oil atau CPO terbesar di dunia, dengan produksi minyak goreng nasional jauh melebihi kebutuhan dalam negeri yang hanya sekitar 227.000 ton per bulan. Menurutnya, kelangkaan dan kenaikan harga Minyakita seharusnya tidak terjadi jika distribusi dikelola dengan baik. "Padahal kita ini negara penghasil CPO terbesar, masa rakyat sendiri susah dapat Minyakita dengan harga yang wajar?" jelasnya. Diminta agar usulan ini dimasukkan ke dalam kesimpulan resmi rapat, ucap Andre, agar Menteri Perdagangan segera mengambil langkah nyata menunjuk Bulog dan ID Food sebagai distributor resmi Minyakita. Ia menegaskan langkah ini tidak akan merugikan produsen, karena BUMN tetap akan membeli minyak goreng sesuai harga yang ditetapkan. "Saya minta dalam rapat ini tolong kesimpulan dibikinkan bahwa Komisi VI meminta pemerintah melalui Menteri Perdagangan untuk menunjuk Bulog/ID Food sebagai distributor Minyakita," bebernya. Masih Andre menekankan negara tidak boleh tunduk pada kekuatan pasar atau konglomerat yang diduga memainkan distribusi bahan pokok. Menurutnya, negara harus memastikan rakyat bisa membeli Minyakita sesuai HET, bukan sekadar menguntungkan oknum tertentu. Selain itu, Andre soroti peran koperasi, seperti Koperasi Merah Putih sebagai alternatif distribusi yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Relawan Bakti BUMN di Tanjung Enim Pastikan Manfaat Alam Dirasakan Masyarakat Lingkungan
Lingkungan
Jumat, 22 Agustus 2025 | 09:00 WIB

Relawan Bakti BUMN di Tanjung Enim Pastikan Manfaat Alam Dirasakan Masyarakat

Palembang, katakabar.com - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID bersama PT Bukit Asam Tbk gelar program Relawan Bakti Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kegiatan ini rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke 80, dan jadi wujud nyata komitmen perusahaan pastikan pengelolaan mineral tambang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat menuju Indonesia Maju. Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama mengutarakan, kegiatan ini di antara upaya dalam mengisi kemerdekaan dengan nilai keberlanjutan. “Relawan Bakti BUMN di Tanjung Enim bukan hanya sekadar program sosial, melainkan bagian ikhtiar Grup MIND ID mengisi kemerdekaan. Dari alam kita mendapatkan kehidupan, dan bersama masyarakat kita rayakan kehidupan itu dengan menghadirkan kesejahteraan dan keberlanjutan,” ujar Pria Utama. Kata Pria Utama, program Relawan Bakti BUMN kali ini, MIND ID dan Bukit Asam menghadirkan berbagai kegiatan yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. "MIND ID dan Bukit Asam memfasilitasi pengobatan gratis dan posyandu yang dilengkapi paket obat-obatan hingga alat medis bagi pusat kesehatan masyarakat di daerah Tanjung Enim," ucapnya. Selain itu, ulas Pria, Ada pula program fun education bagi siswa sekolah dasar yang disertai berbagai bantuan pendidikan bagi siswa dan guru. "MIND ID dan Bukit Asam juga menyelenggarakan workshop bersama pelaku UMKM untuk mendukung ekonomi kerakyatan, serta program penanaman pohon buah dan pembibitan tanaman untuk mendukung kelestarian lingkungan," jelasnya.

Dunia Usaha Puji Langkah Rosan Roeslani Pangkas Tantiem Komisaris BUMN Ekonomi
Ekonomi
Minggu, 17 Agustus 2025 | 08:00 WIB

Dunia Usaha Puji Langkah Rosan Roeslani Pangkas Tantiem Komisaris BUMN

Jakarta, katakabar.com - Langkah Menteri Investasi RI sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, pangkas tantiem komisaris Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mendapat pujian dari CEO Garuda Ventrue Capital, Denia Yuniarti Abdussamad. Kebijakan itu dianggap sejalan dengan sorotan Presiden RI, H Prabowo Subianto saat pidato kenegaraan terkait komisaris yang hanya rapat sebulan sekali tapi terima hingga Rp40 miliar per tahun. Denia menilai pemangkasan ini tidak hanya menghemat anggaran negara hingga ratusan miliar rupiah, tapi juga memberi contoh nyata efisiensi, dan tanggung jawab sosial dari pucuk pimpinan, sekaligus membuka peluang realokasi dana untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat, Jumat (15/8) lalu. Menurut Denia, kebijakan pemangkasan tantiem tersebut menjadi jawaban nyata atas kegelisahan publik yang disuarakan Presiden RI, sekaligus mengirimkan pesan tegas efisiensi, dan tanggung jawab sosial harus dimulai dari pucuk pimpinan. “Di tengah kondisi negara yang sedang mengencangkan ikat pinggang, langkah memotong tantiem adalah sinyal kuat efisiensi harus dimulai dari level tertinggi. Ini bukan hanya soal penghematan ratusan miliar rupiah, tetapi soal memberi teladan dan pesan moral bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Denia, lewat rilis resmi diterima katakabar.com, Jumat siang Ia menambahkan, dana yang dihemat dari pengurangan tantiem dapat dialihkan untuk program-program berdampak langsung bagi masyarakat, seperti beasiswa pendidikan, pembangunan infrastruktur desa, atau pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM. Denia menilai kebijakan Rosan selaras dengan semangat pidato kenegaraan Presiden yang menekankan keberanian memerangi praktik-praktik yang merugikan negara, baik di sektor ilegal maupun “legal” yang selama ini dinikmati segelintir pihak.