Nasional
Selasa, 05 Maret 2024 | 13:59 WIB
Jakarta, katakabar.com - Pekan keempat Februari 2024 lalu, di Istana Presiden digelar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto garisbawahi beberapa masalah krusial soal perkebunan kelapa sawit rakyat.
Salah satunya capaian yang masih jauh dari target program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting sawit baru mencapai 30 persen dari target yang ditetapkan sebesar 180.000 hektar.
Menko bidang Perokonimian soroti salah satu hambatan utama, yakni regulasi yang persulit proses replanting bagi petani rakyat.
Pada Program PSR, petani kelapa sawit rakyat bisa memperoleh bantuan dana sebesar Rp30 juta per hektar di tahun pertama. Kemudian beralih ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun-tahun berikutnya.
Sedang, usulan untuk meningkatkan dana bantuan menjadi Rp60 juta per hektar sedang dipertimbangkan, mengingat biaya yang diperlukan selama proses replanting.
Selain itu,m Menko Bidang Perekonomian soroti masalah keterlambatan penyelesaian lahan untuk petani rakyat. Harusnya telah diatur dengan jelas menurut Undang-Undang Cipta Kerja.
"Perlu percepatan penyelesaian keterlambatan lahan ini, termasuk distribusi wilayah TORA," tegas Airlangga, dilansir dari laman website resmi BPDPKS, pada Selasa (5/3).
Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr. Gulat ME Manurung sambut baik respons cepat dari Menko Bidang Perekonomiam terhadap masalah ini.
"Hendaknya implementasi kebijakan dapat dilakukan dalam waktu singkat, harap Gulat, tapi penting revisi regulasi terkait untuk memastikan efektivitas program tersebut, yang juga sejalan dengan rekomendasi Apkasindo sebelumnya," jelasnya.
Para petani kelapa sawit berharap mendapat dukungan dari semua kementerian dan lembaga terkait, khususnya KLHK, untuk mencapai tujuan program PSR secara efektif.
Mereka berharap kebijakan PSR dan Sarana Prasarana (Sarpras) dapat mendukung mereka meningkatkan produktivitas kelapa sawit dan mencapai hasil optimal.
Sawit
