Riau
Riau
Soal Parkir Inhil, Diduga Ada Kebocoran PAD PW IWO Riau Layangkan Surat Terbuka ke Presiden RI
Indragiri Hilir, katakabar.com - Polemik dugaan ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi setoran retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, kian mengemuka. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, resmi menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, guna meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana parkir di daerah tersebut. Surat tersebut disampaikan melalui media online sebagai bentuk aspirasi publik dan kontrol sosial terhadap tata kelola keuangan daerah. Muridi menilai terdapat indikasi ketidakseimbangan antara potensi pendapatan parkir dan realisasi setoran yang masuk ke kas daerah. “Retribusi parkir adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diatur melalui Peraturan Daerah. Jika ada selisih signifikan antara potensi dan realisasi, maka perlu audit independen untuk memastikan tidak ada kebocoran,” jelas Muridi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3). Polemik ini mencuat setelah muncul laporan masyarakat terkait pungutan parkir hingga Rp5.000 per kendaraan di sejumlah titik. Padahal, berdasarkan Perda yang berlaku, tarif parkir ditetapkan sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat per sekali parkir. Selain persoalan tarif, publik juga menyoroti setoran resmi retribusi parkir yang disebut hanya berada pada kisaran ratusan juta rupiah per tahun. Angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan aktivitas kendaraan di pusat-pusat keramaian dan kawasan perdagangan yang beroperasi setiap hari. jika dikelola secara optimal dan transparan, potensi pendapatan parkir di Inhil dapat mencapai miliaran rupiah per tahun. Dalam suratnya, PW IWO Riau meminta Presiden mendorong lembaga yang memiliki kewenangan audit dan pengawasan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, di antaranya, -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebagai auditor eksternal pengelolaan keuangan negara dan daerah. -Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk pengawasan terhadap kinerja dan tata kelola pemerintah daerah. -Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. -Kementerian Dalam Negeri dalam fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. -Ombudsman Republik Indonesia jika terdapat dugaan maladministrasi atau pungutan liar. Muridi menegaskan langkah audit bukan untuk menyalahkan masyarakat kecil seperti juru parkir, melainkan untuk memperbaiki sistem agar lebih transparan dan akuntabel. “Kami tidak ingin masyarakat kecil dikorbankan. Yang harus dibenahi adalah sistem pengelolaan, distribusi karcis, mekanisme setoran, dan pengawasannya,” tegasnya. Redaksi telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, Dwi Budianto, S.Sos., M.Si., melalui telepon seluler dan pesan singkat WhatsApp untuk meminta penjelasan terkait dugaan tersebut. Tetapi hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons. PW IWO Riau berharap surat terbuka kepada Presiden tersebut dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh, sehingga pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat.
Riau
Riau
Setoran Parkir Diduga Beda Sama Potensi, Mafirion Minta Pemkab Inhil Benahi Sistem
Indragiri Hilir, katakabar.com – Polemik tata kelola parkir di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, kembali mencuat setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara potensi pendapatan retribusi dan setoran yang masuk ke kas daerah. Di sisi lain, tarif yang tidak sesuai harus segera ditertibkan lantaran tindakan itu melanggar Perda. Mafirion, Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Riau 2, mengingatkan agar persoalan tersebut tidak membenturkan pemerintah dengan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor informal, antara juru parkir dan pedagang kaki lima. Permasalahan perparkiran ini mencuat akibat adanya dugaan pungutan parkir hingga Rp15.000 per kendaraan. Angka tersebut jauh melampaui tarif resmi yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan ketentuan Perda yang berlaku, tarif parkir ditetapkan sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat per sekali parkir. “Karena ini sumber pendapatan daerah yang telah diatur dengan Perda, pelaksanaan lapangannya juga harus sesuai dengan aturan. Tak boleh dilanggar,” tegas Mafirion Selain soal tatif yang tak sesuai aturan, masyarakat juga mempertanyakan setorah parkiran yang merupan sumber PAD. Berbagai kalangan mempertanyakan setoran resmi retribusi parkir ke kas daerah. Disebutkan, hanya berada pada kisaran ratusan juta rupiah per tahun. Sementara itu, jika dihitung berdasarkan jumlah kendaraan dan kepadatan aktivitas di sejumlah titik strategis setiap hari, potensi pendapatan diperkirakan dapat menembus angka miliaran rupiah per tahun. Selisih signifikan antara potensi dan realisasi inilah yang memicu sorotan publik serta pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan di lapangan dan mekanisme setoran ke kas daerah. Diduga, persoalan ini berkaitan dengan lemahnya pengawasan lapangan, distribusi dan pengendalian karcis, serta sistem pelaporan setoran yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Temuan adanya karcis dengan nominal yang tidak sesuai Perda semakin memperkuat dugaan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Mafirion mengingatkan agar pembenahan sistem tidak justru menyasar masyarakat kecil sebagai pihak yang disalahkan. “Masyarakat kecil hanya mencari nafkah. Jangan dibenturkan dengan persoalan tata kelola yang belum tertib,” tegasnya, Kamis (26/2). Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah sistemnya, bukan pelaku di lapangan yang berada pada posisi paling bawah dalam rantai pengelolaan. “Perbaiki aja sistemnya. Kalau soal parkir aja susah menyelesaikannya, apalagi soal lain. Yang harus diingat, takyat kecil jangan dikorbankan karena kesalah oknum,” ucapnya. Tetapi, ia menegaskan apabila ditemukan adanya oknum yang membekingi atau mempermainkan pengelolaan retribusi parkir sehingga merugikan keuangan daerah, maka persoalan tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Kalau memang terbukti ada oknum yang membekingi dan mempermainkan retribusi parkir hingga merugikan daerah, tentu ini bisa diproses sesuai hukum. Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir segera melakukan audit internal serta pembenahan tata kelola parkir secara transparan dan akuntabel, termasuk memperjelas mekanisme pengawasan, distribusi karcis, dan sistem pelaporan setoran harian. Menurutnya, optimalisasi sektor parkir dapat menjadi salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus membebani masyarakat, sepanjang dikelola sesuai regulasi. Sementara itu, redaksi telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, Dwi Budianto, untuk meminta klarifikasi terkait dugaan tersebut. Tetapi hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Polemik ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberi kontribusi maksimal bagi keuangan daerah.
Riau
Riau
Satintelkam Polres Inhil dan Ketua IWO Riau Rajut Silaturahmi Perkuat Sinergitas Pers-Polri
Indragiri Hilir, katakabar.com - Satuan Intelkam Polres Indragiri Hilir gelar kegiatan silaturahmi bersama Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, Selasa (18/11). Pertemuan yang bertujuan memperkuat sinergitas antara aparat kepolisian dan insan pers tersebut berlangsung di Kedai Kopi Bahagia, Tembilahan. Kasat Intelkam Polres Indragiri Hilir, Iptu Jamaluddin, S.H. yang diwakili Kanit III Satintelkam, Aiptu Suprianto Arief, S.E., pimpin jalannya silaturahmi. Kegiatan dikemas dalam suasana santai melalui momentum coffee break sehingga memungkinkan terjadinya dialog terbuka, komunikatif, dan produktif antara kedua pihak. Di kegiatan itu, Aiptu Suprianto Arief, menyampaikan apresiasi Satintelkam kepada IWO atas kontribusinya dalam menjaga kualitas informasi yang beredar di ruang publik. Ia menegaskan media memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, terutama dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif. “Kami memandang IWO dan para wartawan sebagai mitra strategis. Peran media sangat penting dalam memberikan informasi yang benar serta membantu menjaga stabilitas daerah,” ujarnya. Ketua PW IWO Riau, Muridi Susandi, turut memberikan pandangan mengenai dinamika informasi di era digital. Ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara jurnalis dan aparat kepolisian menghadapi maraknya potensi penyebaran hoaks, isu provokatif, hingga konten yang dapat memicu ketegangan sosial. “Sinergi dengan aparat kepolisian menjadi kunci untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab,” kata Muridi. Perbincangan juga menyinggung isu-isu aktual di Kabupaten Indragiri Hilir, seperti kegiatan kepemudaan, dinamika organisasi mahasiswa, serta peran media dalam memberikan edukasi yang konstruktif kepada masyarakat. Bagi Satintelkam, kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi insan pers sekaligus mengidentifikasi potensi kerawanan sebagai bagian dari fungsi deteksi dini dan cegah dini.
Riau
Riau
PLN dan IWO Riau Kolaborasi Bantu Nurjanah Penderita Tumor Asal Inhil
Tembilahan, katakabar.com - Wujud kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan melalui kolaborasi antara Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Riau dan PLN ULP Tembilahan. Kedua pihak bersama-sama salurkan bantuan uang tunai sebesar Rp3 juta untuk Nurjanah 19 tahun, seorang remaja asal Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, yang tengah berjuang melawan penyakit tumor di bagian perut. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua Pengurus Wilayah IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, bersama Manajer PLN ULP Tembilahan, Sabur Januardi, di RSUD Tembilahan, tempat Nurjanah menjalani perawatan. Dana bantuan berasal dari Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN, lembaga sosial di bawah PLN yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, serta sedekah karyawan. “Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga Nurjanah. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa insan media dan PLN bisa berjalan beriringan dalam menebar kebaikan,” ujar Muridi Susandi usai menyerahkan bantuan, Selasa (5/11). Sementara, Sabur Januardi menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). “Melalui YBM PLN, kami berupaya hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Semoga Nurjanah diberi kesembuhan dan keluarga tetap tabah menghadapi ujian ini,” jelasnya. Nurjanah, gadis kelahiran 13 Juli 2006 silam itu, kini hanya bisa berbaring lemah di ruang perawatan. Sang ibu, Siti Hajrah, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian dari berbagai pihak, terutama bantuan dari PLN dan IWO Riau. “Kami tidak menyangka masih banyak orang baik yang peduli. Bantuan ini sangat berarti untuk kebutuhan sehari-hari selama di rumah sakit,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah Nurjanah, Kaban, sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tidak menentu. Meski biaya pengobatan sebagian ditanggung BPJS Kesehatan, keluarga tetap kesulitan menutupi biaya transportasi dan kebutuhan selama menjaga di rumah sakit. Kolaborasi PLN dan IWO Riau ini diharapkan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk turut berperan dalam aksi-aksi kemanusiaan, terutama membantu masyarakat kurang mampu di pelosok daerah.
Hukrim
Hukrim
Bandar Narkoba Digrebek di Desa Petalongan, Ini Tanggapan Akademisi dan Ulama
Tembilahan, katakabar.com - Penggerebekan bandar narkoba oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang dilakukan anggota Korem 031/Wira Bima di Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir beberapa waktu lalu, mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Pemberantasan narkoba tanggung jawab bersama, mengingat Indonesia kini sudah memasuki tahap darurat narkoba. Tapi, aspek legalitas dan pelaksanaan sesuai prosedur tidak boleh diabaikan demi menjaga kredibilitas, dan efektivitas penegakan hukum. Ustadz Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H., seorang akademisi sekaligus tokoh agama terkemuka, memberikan tanggapan mengenai hal ini. Ia menegaskan penegakan hukum, terutama yang melibatkan penangkapan dan penggerebekan, harus berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur atau SOP yang telah ditetapkan serta dalam koridor hukum yang sah, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, dan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia TNI. “SOP bukan sekadar aturan formalitas, melainkan fondasi utama agar proses penegakan hukum berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Ali Azhar.
Riau
Riau
Ketua MUI Inhil: Selamat HUT Bhayangkara ke 79 Terus Jadi Pelindung dan Pengayom Masyarakat
Indragiri Hilir, katakabar.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Indragiri Hilir, H. Azhari Syukur ucapkan selamat Hari Ulang Tahun atau HUT Bhayangkari ke 79 kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya kepada Polres Indragiri Hilir. Ucapan tersebut disampaikannya sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian, dan kerja keras Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, khususnya di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Di pernyataan resminya disampaikan Selasa (18/6), H. Azhari Syukur menyampaikan doa dan harapan agar Polri tetap konsisten menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, seiring dengan dinamika sosial yang semakin kompleks di tengah era digital dan globalisasi. "Izinkan saya atas nama pribadi dan selaku tokoh agama di Kabupaten Indragiri Hilir ucapkan selamat Hari Bhayangkari ke 79 tahun 2025 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia. Semoga Polri, khususnya Polres Indragiri Hilir, senantiasa diberikan kekuatan, keikhlasan, serta keteguhan dalam menjalankan tugas mulia menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat," kata H. Azhari Syukur. Menurutnya, peran Polri bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi sebagai mitra strategis dalam menjaga keutuhan bangsa dan mendorong pembangunan daerah. Ia menilai, sinergi antara aparat kepolisian dengan tokoh agama dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai, sekaligus menangkal potensi konflik sosial serta paham-paham radikal yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kerja sama antara masyarakat, tokoh agama, dan aparat keamanan adalah kunci utama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, dan jauh dari perpecahan. Kami dari kalangan ulama siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah kepolisian demi terwujudnya keamanan, kerukunan, dan kesejahteraan bersama," jelasnya. Di kesempatan tersebut, H. Azhari mengapresiasi berbagai program Polres Indragiri Hilir yang dinilainya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mulai dari peningkatan patroli keamanan, program polisi masuk pesantren dan sekolah, hingga keterbukaan dalam menerima kritik, dan saran masyarakat. Peringatan Hari Bhayangkara ke 79 tahun ini usung tema "Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas". Tema ini menjadi refleksi dari komitmen Polri untuk terus berbenah dan beradaptasi dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus mendukung visi besar pemerintah menuju Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera. Sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Polri diharapkan terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan humanisme dalam menjalankan tugasnya. H. Azhari pun berharap, momen HUT Bhayangkara ini menjadi titik tolak bagi Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjaga marwah sebagai institusi yang dipercaya rakyat.
Pendidikan
Pendidikan
Siap Tampil di Tingkat Provinsi, Novita Veronika Raih Medali Emas Karate Seleksi O2SN Inhil
Tembilahan, katakabar.com - Novita Veronika raih medali emas kareta di kegiatan seleksi 02SN Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Kabupaten Indragiri Hilir gelar kegiatan Pembukaan sekaligus Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten Tahun 2025, Selasa (27/5) kemarin. Acara berlangsung di Venue Futsal Jalan Lingkar Kabupaten Indragiri Hili ini dihadiri perwakilan atlet dari 20 kecamatan yang berlaga di berbagai cabang olahraga, dengan kategori seni (kata) sebagai salah satu yang dipertandingkan. Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga antar pelajar, tapi sebagai wadah pembinaan dan seleksi atlet muda berbakat untuk mengharumkan nama daerah hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Pembukaan acara berlangsung meriah dengan sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil yang menekankan pentingnya olahraga sebagai media pengembangan karakter dan kesehatan para pelajar. Di tengah persaingan ketat para atlet, salah satu sosok yang berhasil menarik perhatian adalah Novita Veronika, siswi kelas 8.B dari SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu. Dengan kemampuan teknik dan mental bertanding yang kuat, Novita sukses meraih medali emas pada cabang olahraga karate kategori seni (kata). Prestasi ini sekaligus mengantarkan Novita untuk mewakili Kabupaten Indragiri Hilir di ajang O2SN tingkat provinsi yang akan digelar dalam waktu dekat.
Riau
Riau
Sikapi Jual Beli Internet Ilegal Marak di Inhil, BUMDes dan Individu Diduga Terlibat: Ini Kata Kadis Kominfo Pers
Indragiri Hilir, katakabar.com - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo Pers) Kabupaten Inhil, Dr. Trio Beni Putra, SE, MM, sikapi praktik jual beli layanan internet ilegal marak di wilayah Indragiri Hilir jadi sorotan serius pemerintah daerah. Apalagi dugaan keterlibatan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, dan individu penyediaan internet tanpa izin resmi menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap keamanan jaringan, regulasi pemerintah, dan hak konsumen. "Sebenarnya desa memiliki peluang besar untuk secara legal menyediakan akses internet bagi masyarakat," ujar Dr. Trio Beni Putra, Jumat (9/5). Menurutnya, dana desa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan infrastruktur internet, asalkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Desa dapat menggunakan dana desa untuk penyediaan internet, yang sangat bermanfaat untuk pendidikan, bisnis, dan layanan pemerintahan. Tapi, semua harus sesuai prosedur. Harus ada RPJMDes yang mencantumkan program internet, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan pengalokasian dana dalam APBDes tahun berjalan,” kata Trio Beni. Ia menegaskan proses pengadaan layanan internet harus mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Aturan ini menjelaskan mekanisme yang sah, dari perencanaan hingga pemilihan penyedia jasa. Lalu, Trio Beni mengingatkan penyedia layanan internet harus memiliki izin resmi dari pemerintah. Dalam hal ini, BUMDes diperbolehkan menjadi penyedia layanan internet, tetapi harus memenuhi persyaratan legalitas usaha, termasuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021. “Boleh saja BUMDes jadi penyedia, asal punya izin resmi dengan cara bermitra dengan Internet Service Providor (ISP), mendaftarkan NIB dan terdaftar sebagai badan hukum melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan Kemenkumham,” jelasnya. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menelusuri praktik penyediaan internet ilegal di sejumlah desa.
Riau
Riau
Perkuat Koordinasi Bangun Daerah, Bupati Asmar Silaturahmi dengan Bupati Inhil
Indragiri Hilir, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar bersilaturahmi, sekaligus hadiri jamuan ramah tamah Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, Senin (14/4). Kegiatan itu berlangsung di kediaman dinas Bupati Indragiri Hilir di Kota Tembilahan. Selain mempererat silaturahmi antara dua pemerintah daerah, kunjungan itu dimanfaatkan ebagai momentum diskusi terkait pembangunan daerah. Diketahui, dua kepala daerah tersebut memiliki kesamaan yang semakin mempererat hubungan. Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar sendiri lama bertugas sebagai anggota kepolisian di Indragiri Hilir, sedang H. Herman cukup lama bertugas sebagai birokrat di Pemkab Kepulauan Meranti. "Saya 13 tahun mengabdi di Kepulauan Meranti. Selamat datang kami ucapkan di Kabupaten Indragiri Hilir kepada Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar beserta rombongan," kata H. Herman.
Riau
Riau
Gedung MPP Inhil Belum Difungsikan, Wakil Rakyat Bilang Gini
Sudah 2 Tahun Diresmikan, Gedung MPP Inhil Belum Difungsikan, Wakil Rakyat Bilang Gini