Menteri ESDM

Sorotan terbaru dari Tag # Menteri ESDM

Bersama BPDPKS, Menteri ESDM Rumuskan Formulasi B50 Biar Harga Tidak Terlalu Mahal Sawit
Sawit
Sabtu, 25 Oktober 2025 | 16:30 WIB

Bersama BPDPKS, Menteri ESDM Rumuskan Formulasi B50 Biar Harga Tidak Terlalu Mahal

Jakarta, katakabar.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan saat ini tengah mencari formulasi agar penerapan 50 persen campuran solar dan biodiesel (B50) pada 2026 nanti tidak terlalu mahal. Kata Bahlil, formulasi tersebut dirumuskan pihaknya bersama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) biar penerapan B50 nanti tidak memberikan biaya (cost) yang lebih besar. "Kalau B50 itu akan meningkatkan cost. Sekarang saja dari B35 menuju B40 ada terjadi perbedaan. Tetapi tidak apa-apa, saya dengan BPDPKS lagi mencari formulasi. Boleh B50 tapi harganya tidak boleh naik terlalu banyak, sekarang kita lagi cari celahnya untuk bisa kita clear-kan," ucapnya di acara pemberian Penghargaan Subroto 2025, di Jakarta, Jumat (25/10) kemarin dilansir dari laman JawaPos.com, Sabtu sore. "Saya tahu ini tantangannya besar, terutama bagi kontraktor, pengusaha tambang," tutur Bahlil. Adapun pihaknya mencatat pemanfaatan biodiesel untuk domestik sampai dengan September 2025 sebesar 10,57 juta kiloliter (KL) dari target produksi 15,6 juta KL. Saat ini, implementasi B40 sepanjang 2025 menghemat devisa sebesar Rp93,43 triliun. Implementasi B40 juga meningkatkan nilai tambah CPO sebesar Rp 14,72 triliun, menyerap tenaga kerja sebanyak 1,33 juta orang, serta penurunan emisi karbon hingga 28 juta ton. Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bakal memberi insentif bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di Indonesia guna mendukung rencana mandatori bioetanol 10 persen (E10) pada 2027. "Pasti ada insentif. Bisa ada tax holiday, kemudian pasarnya ada," sebut Bahlil beberapa waktu lalu. Menurut Bahlil, terdapat kemungkinan masuknya investor dari Brasil terkait pembangunan pabrik etanol. Tetapi, masuknya investor dari Brasil masih berada di tahap diskusi setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dengan Brasil.

Siap-siap! Menteri ESDM Bakal Wajibkan Perusahaan Sawit Penuhi Kebutuhan B50 Sawit
Sawit
Selasa, 14 Oktober 2025 | 18:10 WIB

Siap-siap! Menteri ESDM Bakal Wajibkan Perusahaan Sawit Penuhi Kebutuhan B50

Jakarta, katakabar.com - Perusahaan-perusahaan sawit harus ancang-ancang atau melakukan persiapan dari sekarang mengenai rencana penerapan program biodiesel 50 (B50) pada 2026 mendatang. Soalanya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia berencana mewajibkan perusahaan sawit untuk penuhi kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk penerapan biodiesel 50 (B50), dengan menggunakan skema DMO. “Kalau tambah CPO hukumnya cuma dua, bikin kebun baru atau sebagian ekspor, kita berlakukan DMO,” ujar Bahlil setelah penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, dilansir dari laman Antara, Selasa (14/10). Domestic market obligation (DMO) kewajiban bagi perusahaan, kata Bahlil, terutama di sektor sumber daya alam, untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri lebih dulu sebelum mengekspor produknya. Jadi, kalau pemerintah menerapkan skema DMO kepada perusahaan sawit guna memenuhi kebutuhan CPO untuk program B50 maka sebagian sawit yang diekspor bakal dipangkas. Tetapi, sebutnya, penerapan skema DMO atau memangkas ekspor sawit untuk B50 adalah salah satu dari tiga opsi yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah. Dua opsi lainnya adalah intensifikasi lahan sawit dan pembukaan lahan baru. “Kalau alternatif yang dipakai memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri,” jelas Bahlil. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menggaunkan rencana pemangkasan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Ia mengungkapkan rencana pemerintah memangkas ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga 5,3 juta ton untuk mendukung penerapan wajib bahan bakar nabati jenis biodiesel B50 yang dicanangkan berjalan pada tahun 2026. Menurut Amran, saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI Jakarta, Kamis (9/10) lalu, menerangkan program mandatori B50 membutuhkan CPO hingga 5,3 juta ton. Disebutkannya, produksi CPO Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, rata-rata 20 juta ton diolah di dalam negeri, dan sebanyak 26 juta ton CPO diekspor keluar negeri.