Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Sabtu, 14 Februari 2026 | 12:33 WIB

Tinjau Progres KPP Papua Selatan, Menteri PU Tekankan Pentingnya Sistem Drainase Berkelanjutan

Merauke, katakabar.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, melakukan kunjungan kerja tinjau progres pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Selatan yang berlokasi di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Kabupaten Merauke, di awal pekan kedua Februari 2026 lalu. Peninjauan ini bertujuan memastikan pembangunan infrastruktur di Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut berjalan sesuai rencana dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan. Dalam tinjauannya, Dody memberikan perhatian khusus terhadap sistem drainase kawasan. Ia menekankan kesiapan drainase merupakan faktor krusial untuk mengantisipasi potensi genangan dan banjir, terutama mengingat dinamika perubahan pola cuaca yang terjadi saat ini. “Saya titip kepada jajaran Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, drainasenya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ketika hujan turun justru menimbulkan genangan. Walaupun daerah ini dikenal relatif kering, kita tetap harus antisipasi karena pola cuaca sekarang berubah-ubah," tegas Dody di lokasi pembangunan. Dody menambahkan, pengawasan dan pemeliharaan sistem drainase harus menjadi bagian integral dari pembangunan kawasan. Hal ini dinilai vital agar pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang tanpa gangguan persoalan banjir. Pembangunan KPP Provinsi Papua Selatan terdiri dari sejumlah infrastruktur utama, antara lain Kantor Gubernur, Gedung DPRD, Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan jaringan perpipaan, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), serta Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Lingkup pekerjaan juga meliputi land development seperti penyiapan lahan, aksesibilitas kawasan, utilitas dasar, dan penataan lingkungan. Ia mengapresiasi capaian pembangunan yang telah berjalan sejak tahun 2024 tersebut. Menurutnya, perkembangan fisik di lapangan menunjukkan hasil yang signifikan. “Tadi saya mendarat masih sore, saya langsung menyempatkan diri melihat ke lokasi. Saya tidak kaget, progresnya sudah bagus,” jelasnya. Selain fokus pada kawasan inti pemerintahan, Kementerian PU juga berkomitmen menuntaskan infrastruktur konektivitas pendukung. Dody memastikan bahwa sejumlah ruas jalan akses menuju KPP Provinsi Papua Selatan yang belum tertangani akan diselesaikan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2026. Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Merauke, Menteri PU juga meninjau progres pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Wanam. Di agenda tersebut, Kementerian PU berdialog langsung dengan para petani setempat untuk menyerap aspirasi guna memastikan dukungan infrastruktur pertanian dapat diberikan secara tepat sasaran sesuai kewenangan kementerian. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.

Selasa, 03 Februari 2026 | 08:19 WIB

Bangun Sekolah Rakyat Tahap II di Aceh, Menteri PU Pastikan Konstruksi Cepat, Tepat dan Berkualitas

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) percepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Provinsi Aceh. Percepatan pembangunan ini bagian dari langkah pemerintah sebagai upaya pemulihan pascabencana banjir bandang sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga rentan. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pembangunan infrastruktur pendidikan ini adalah manifestasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Dody. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan total nilai kontrak sekitar Rp1,53 triliun ini berada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU. Pekerjaan konstruksi ini dibagi menjadi dua paket strategis berdasarkan wilayah kerja dan kontraktor pelaksana. Paket pertama, yakni Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1, mencakup wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe. Paket ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp782,29 miliar. Masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung selama 240 hari kalender, terhitung sejak 28 November 2025 dengan target penyelesaian pada 25 Juli 2026. Hingga 30 Januari 2026, progres fisik paket ini tercatat mencapai 2,81 persen. Sedang, paket kedua atau Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 meliputi wilayah Kabupaten Nagan Raya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil. Paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp757,05 miliar. Dengan masa pelaksanaan yang sama, yakni 240 hari kalender, pekerjaan dimulai pada 18 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada 14 Agustus 2026. Saat ini, progres fisik untuk paket kedua telah mencapai 1,70 persen. Sekolah Rakyat Tahap II dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Bangunan ini didesain secara komprehensif, tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga memperhatikan aspek mitigasi risiko bencana demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Setiap lokasi sekolah akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari asrama siswa dan guru, ruang kelas berbasis teknologi, pusat pembelajaran digital, laboratorium keterampilan, hingga perpustakaan. Selain itu, fasilitas penunjang kesehatan dan aktivitas siswa juga disiapkan secara lengkap, meliputi klinik kesehatan, kantin dan dapur sehat, lapangan olahraga, serta area hijau. Pembangunan di Aceh ini merupakan bagian dari program nasional Sekolah Rakyat Tahap II yang dilaksanakan secara serentak di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten dan.kota. Secara nasional, program ini menargetkan kapasitas tampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar (rombel), yang terdiri atas 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA. Hingga 23 Januari 2026, capaian fisik nasional berada di angka 4,56 persen. Kementerian PU optimistis seluruh infrastruktur Sekolah Rakyat Tahap II dapat diselesaikan pada periode Juni–Agustus 2026, sehingga siap digunakan sepenuhnya pada tahun ajaran 2026/2027. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

Jumat, 30 Januari 2026 | 15:00 WIB

Raker Bersama Komisi V DPR RI, Menteri PU Paparkan Progres Penanganan Bencana di Sumatera

Jakarta, katakabar.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1). Di pertemuan tersebut, Menteri Dody melaporkan perkembangan penanganan pascabencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian PU memastikan langkah penanganan dilakukan secara terpadu lintas sektor oleh Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis guna memulihkan infrastruktur dasar dan aktivitas masyarakat. Di rapat kerja itu, Dody menyampaikan pemerintah telah bergerak cepat merespons bencana tersebut. Kementerian PU mengerahkan lebih dari 1.377 personel internal, termasuk 402 Generasi Muda PU, serta memperoleh dukungan langsung dari 1.366 personel TNI dan masyarakat. Di lapangan, Kementerian PU juga memobilisasi 1.937 alat berat, 500 unit sarana prasarana pendukung, dan 6.352 bahan material untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak. "Sejak 12 Desember 2025 lalu, kami juga telah meluncurkan program padat karya dengan melibatkan lebih dari 30.100 tenaga kerja lokal, sehingga turut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat," jelas Dody. Data rekapitulasi per 27 Januari 2026 menunjukkan, penanganan di bidang Bina Marga telah menunjukkan hasil positif. Sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang terdampak bencana telah berhasil dipulihkan dan fungsional. Seluruh infrastruktur konektivitas tersebut tercatat telah mencapai kondisi fungsional 100 persen per 30 Desember 2025. Kondisi ini menjadi tonggak penting untuk memastikan jalur distribusi logistik ke wilayah terdampak. Pada sektor Sumber Daya Air (SDA), penanganan difokuskan pada 31 daerah irigasi kewenangan pusat dan 7 daerah irigasi kewenangan daerah. Saat ini, progres rehabilitasi irigasi mencapai 23 persen. Di sektor ini, Kementerian PU berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan jaringan irigasi yang mengairi sawah-sawah yang telah memasuki masa tanam. Untuk penanganan sungai, fokus utama adalah normalisasi dan pengamanan alur dari banjir susulan. Dari 77 sungai nasional yang terdampak, progres fisik telah mencapai 52 persen dengan target penyelesaian pada Oktober 2026. Rencana penanganan ini juga mencakup pembangunan pengendali sedimen seperti sabo dam dan cek dam. "Kami sudah mengidentifikasikan jika hujan masih sangat lebat di daerah hulu, baik di Aceh, Sumatera Utara atau Sumatera Barat maka sedimennya, bawa pasir maupun kayu masih sangat mungkin turun ke daerah-daerah hilir. Jadi kami mengusulkan pembangunan beberapa sabo dam dan cek dam yang kami targetkan selesai paling lama Oktober 2028," terangnya. Sementara di bidang Cipta Karya, prioritas utama adalah pemulihan layanan dasar. Dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak, sekitar 70 persen telah berhasil dipulihkan dan ditargetkan fungsional penuh pada 15 Februari 2026. Sedangkan untuk penanganan sektor sanitasi, termasuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah, telah mencapai 83 persen dengan target penyelesaian pada tanggal yang sama. Sebagai dukungan tambahan air bersih, Kementerian PU juga membangun sumur bor baru. Progres pembuatan sumur bor dalam mencapai 15 persen, sedangkan sumur bor dangkal mencapai 53 persen. Seluruh sumur bor ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadhan untuk mendukung operasional SPAM dan kebutuhan warga. Pada Bidang Prasarana Strategis, pembersihan lumpur pada fasilitas umum dilakukan di 171 lokasi, di mana 120 lokasi di antaranya telah kembali fungsional. Pembangunan 1.217 unit hunian sementara (huntara) terus berjalan, beriringan dengan penyiapan puskesmas darurat yang ditargetkan fungsional sebelum 15 Februari 2026. Menutup laporannya, Menteri Dody menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga mutu infrastruktur pascabencana. "Kami terus mengawal pemulihan ini agar tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan, sehingga infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh dan mampu mendukung pemulihan ekonomi masyarakat," kata Menteri Dody. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.

Minggu, 11 Januari 2026 | 12:35 WIB

Gerak Cepat Tangani Banjir di Banjar, Menteri PU: Fokus Pulihkan Akses dan Lindungi Warga

Banjar, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merespons cepat kondisi darurat banjir yang melanda Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Langkah ini diambil guna memitigasi dampak bencana serta mempercepat pemulihan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan prioritas utama penanganan saat ini adalah pemulihan konektivitas dan perlindungan keselamatan warga. “Kementerian PU bergerak cepat agar akses logistik dan mobilitas warga segera pulih. Kita semua ingin memastikan warga terdampak bencana tidak berlama-lama dalam kondisi sulit,” ujar Dody saat meninjau langsung lokasi banjir di Kabupaten Banjar, Jumat (9/1) lalu. Berdasarkan data lapangan, banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dipicu oleh curah hujan tinggi yang mencapai intensitas 95,8 hingga 135 mm/hari, yang diperparah oleh fenomena pasang air Sungai Barito. Kondisi hidrologis tersebut mengakibatkan genangan di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi Kabupaten Banjar, Tapin, Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, serta Kota Banjarbaru. Dampak banjir dilaporkan telah menggenangi kawasan permukiman, lahan persawahan, hingga sejumlah fasilitas umum vital. Sebagai langkah tanggap darurat, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III telah memobilisasi satu unit ekskavator ke lokasi. Alat berat ini difungsikan untuk melakukan pembersihan dan normalisasi aliran sungai, mulai dari bagian hulu hingga hilir. Tim di lapangan juga melakukan pembersihan material penghambat aliran air, seperti sampah, tanaman eceng gondok, dan ranting pohon yang kerap memperparah luapan air saat intensitas hujan meningkat. Upaya ini bertujuan memperlancar debit air dan mengurangi durasi serta ketinggian genangan. Selain penanganan darurat, Dody menekankan pentingnya infrastruktur pengendali banjir jangka panjang. Saat ini, Kementerian PU tengah mempercepat pembangunan Bendungan Riam Kiwa sebagai solusi strategis untuk mereduksi risiko banjir berulang di masa depan. “Kita percepat pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang ditargetkan mampu mengurangi potensi banjir tahunan di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala hingga sekitar 70 persen,” tambah Dody. Bendungan Riam Kiwa didesain memiliki volume tampungan sebesar 69 juta meter kubik dengan tinggi bendungan mencapai 51 meter. Bendungan ini diproyeksikan memberikan manfaat reduksi banjir Sungai Martapura bagi area permukiman seluas 2.736 hektare dan persawahan seluas 14.999 hektare. Selain fungsi pengendalian banjir, bendungan ini juga memiliki potensi irigasi seluas 1.800 hektare, penyediaan air baku sebesar 1.000 liter/detik, serta potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Kementerian PU berkomitmen untuk terus melakukan percepatan penanganan infrastruktur terdampak bencana dengan mengedepankan aspek keselamatan, pemulihan konektivitas, serta keberlanjutan logistik demi menopang kembali roda perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan.

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:37 WIB

Menteri PU Instruksikan Penanganan Jalan Terdampak Bencana di Aceh Tamiang 24 jam

Aceh Tamiang, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengintensifkan percepatan penanganan infrastruktur jalan yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Fokus utama saat ini tertuju pada pembersihan material lumpur dan sedimentasi yang menutupi satu ruas jalan nasional dan dua ruas jalan daerah. Menteri PU, Dody Hanggodo, saat meninjau langsung lokasi penanganan bencana di Aceh Tamiang, Rabu (24/12) lalu, menekankan urgensi pemulihan akses jalan, terutama di kawasan perkotaan yang menjadi nadi lalu lintas masyarakat. Guna mengejar target pemulihan, Dody menginstruksikan jajarannya untuk menerapkan sistem kerja nonstop dengan pembagian waktu yang efektif agar tidak menghambat aktivitas warga. “Saya minta kita bekerja 24 jam untuk mengejar waktu. Pagi sampai sore mengumpulkan lumpur dari lorong-lorong kanan dan kiri, kemudian malam hingga subuh fokus membersihkan area tengah kota, ada shift kerjanya," tegas Dody di lokasi peninjauan. Prioritas penanganan saat ini dilakukan pada Ruas Jalan Nasional Kota Kuala Simpang hingga Batas Provinsi Sumatera Utara. Meskipun terdampak endapan lumpur yang cukup tebal, Kementerian PU memastikan seluruh jembatan nasional di wilayah Aceh Tamiang dalam kondisi aman dan dapat dilalui kendaraan. Ditargetkan, pembersihan jalan nasional ini dapat rampung dalam waktu singkat, yakni 3 hingga 4 hari ke depan. "Dari batas masuk Kota Tamiang sampai jembatan masih banyak lumpur, saya minta dipercepat. Memang kendalanya di lapangan lalu lintas dari pagi sampai sore sangat kuat, sehingga pekerjaan menjadi lebih sulit, tetapi manfaatkan juga waktu malam," tutur Dody. Hingga saat ini, Kementerian PU telah melakukan penanganan darurat sepanjang kurang lebih 30 kilometer pada jalan nasional tersebut. Tim di lapangan masih berfokus membersihkan sedimentasi di bahu jalan, termasuk tumpukan material sisa pembersihan rumah warga yang berada di sisi jalan. Demi mendukung percepatan tersebut, Kementerian PU telah mengerahkan kekuatan penuh berupa 22 unit alat berat dan 10 unit dump truck di wilayah Aceh Tamiang. Secara rinci, 12 alat berat dan 10 dump truck beroperasi di titik penanganan tertentu, sementara 21 unit alat berat disiagakan khusus di kawasan Kota Kuala Simpang. Meski demikian, Menteri Dody menilai jumlah tersebut masih perlu ditambah untuk memaksimalkan pekerjaan di pusat kota. “Di kota ini alat berat masih kurang, jadi akan kita tambahkan lagi. Saya sudah meminta Kepala Balai Jalan dan Kepala Balai Sumber Daya Air di Medan untuk mencari penyedia jasa alat berat yang bisa kita sewa,” sebutnya. Melalui langkah percepatan dan kerja 24 jam ini, Kementerian PU optimistis fungsi jalan nasional di Aceh Tamiang akan pulih optimal dalam beberapa hari ke depan. Hal ini diharapkan dapat segera menormalkan kembali distribusi logistik serta aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya di kawasan pasar dan pertokoan yang juga menjadi prioritas pembersihan. Program kerja ini bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.

Selasa, 23 Desember 2025 | 17:00 WIB

Menteri PU: Pemulihan Infrastruktur Konektivitas, Air Bersih dan Sanitasi Prioritas

Jakarta, katakabar.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) menegaskan seluruh jajaran kementerian terus disiagakan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Percepatan pemulihan konektivitas serta layanan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama pemerintah agar aktivitas masyarakat, dan roda perekonomian daerah dapat segera kembali normal. Hal tersebut disampaikan Menteri PU, Dody, saat konferensi pers perkembangan penanggulangan pascabencana Sumatera yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12) lalu. Dody mengutarakan, Kementerian PU terus mengakselerasi penanganan dampak bencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah tanggap darurat ini dilakukan secara lintas sektor yang meliputi bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. "Hingga 18 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, Kementerian PU telah menurunkan 1.328 personel serta memobilisasi 872 unit alat berat dan pendukung untuk membuka kembali akses konektivitas, memulihkan layanan air bersih dan sanitasi, serta menormalkan sungai dan jaringan irigasi di wilayah terdampak," jelasnya. Di bidang Bina Marga, fokus utama penanganan adalah pemulihan jalan dan jembatan nasional yang terputus. Ia memaparkan progres signifikan di tiga provinsi terdampak. Di Aceh, dari total 38 ruas jalan nasional yang terdampak, sebanyak 26 ruas kini telah fungsional kembali. Sisanya masih dalam tahap perbaikan intensif dan pemasangan jembatan bailey. Sementara, di Sumatera Utara, 10 dari 12 ruas jalan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi normal. Progres positif juga terlihat di Sumatera Barat, di mana 29 dari 30 ruas jalan nasional yang terdampak sudah dapat dilalui kendaraan. Kementerian PU menargetkan seluruh ruas jalan tersebut pulih sepenuhnya sebelum akhir Desember 2025. Selain konektivitas, Kementerian PU juga bergerak memulihkan infrastruktur di sektor Sumber Daya Air. Langkah yang dilakukan meliputi normalisasi sungai, perbaikan bendung, serta rehabilitasi jaringan irigasi. Berdasarkan data lapangan, luasan lahan irigasi yang terdampak bencana cukup masif, yakni mencapai 108.622 hektare di Aceh, 101.822 hektare di Sumatera Utara, dan 84.971 hektare di Sumatera Barat. Penanganan darurat dan rehabilitasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan suplai air ke lahan pertanian kembali lancar untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Di sisi lain, bidang Cipta Karya memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan masyarakat terdampak. Kementerian PU telah menangani lebih dari 170 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan ratusan sarana sanitasi. Bantuan sarana pendukung juga terus dikirimkan ke 20 kabupaten/kota terdampak, antara lain berupa mobil tangki air, hidran umum, toilet portable, hingga Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobile. Menutup keterangannya, Dody memastikan sinergi lintas instansi akan terus diperkuat. Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, BUMN, dan masyarakat setempat hingga seluruh infrastruktur terdampak tertangani secara menyeluruh. “Pemulihan konektivitas dan layanan infrastruktur dasar menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat segera kembali normal,” pungkasnya. Program kerja ini bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak, Berdampak” dalam menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.

Senin, 10 November 2025 | 18:35 WIB

Progres Capai 98 Persen, Pembangunan Floodway Sikambing-Belawan Rampung Akhir 2025

Medan, katakabar.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo tinjau progres pembangunan Floodway Sikambing–Belawan di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (8/11). Pembangunan Floodway pengendali banjir ini merupakan salah satu proyek strategis yang bertujuan mereduksi banjir di kawasan Medan bagian utara dengan mengalihkan sebagian debit Sungai Sikambing menuju Sungai Belawan. Di peninjauan itu, Dody, menyampaikan progres konstruksi Floodway Sikambing telah mencapai 98 persen dan ditargetkan dapat tuntas serta fungsional pada akhir tahun 2025. “Floodway ini akan berperan penting menurunkan debit banjir yang selama ini kerap melanda kawasan inti Kota Medan, khususnya di wilayah Medan Baru dan Medan Sunggal. Dengan sistem ini, beban aliran Sungai Sikambing dapat direduksi sekitar 30 meter kubik per detik,” ujarnya. Secara teknis, Floodway Sikambing–Belawan memiliki kapasitas aliran total sebesar 84 meter kubik per detik. Infrastruktur ini memanfaatkan sistem saluran ganda yang terdiri atas saluran tertutup sepanjang 466 meter (tinggi 3,5 meter, lebar 3 meter) dan saluran terbuka sepanjang 636 meter (tinggi 3,5 meter, lebar 5,3 meter). Selain itu, konstruksi ini dilengkapi dengan bangunan pelimpah (weir) yang berfungsi untuk mengalirkan sebagian debit air dari Sungai Sikambing ke arah Sungai Belawan melalui floodway yang baru dibangun. Dody menambahkan pembangunan pengendali banjir ini merupakan bagian esensial dari sistem pengelolaan air hulu–hilir yang terintegrasi. “Pembangunan pengendali banjir ini merupakan bagian dari sistem hulu–hilir yang terintegrasi. Di hulu, pemerintah telah memperkuat kapasitas sungai dan tanggul, sedangkan di hilir, normalisasi Sungai Belawan juga dilakukan agar aliran air lebih lancar ke laut,” jelasnya. Penyelesaian proyek Floodway Sikambing akan melengkapi jaringan pengendali banjir Kota Medan yang telah ada, termasuk kolam retensi, drainase utama, dan sistem tanggul di sekitar kawasan Belawan. “Tujuan akhirnya adalah menciptakan kawasan Medan–Belawan yang aman dari genangan dan mendukung aktivitas ekonomi serta pelabuhan,” ucapnya. Kementerian PU berkomitmen untuk menyelesaikan proyek strategis ini tepat waktu dan memastikan fungsinya berjalan optimal guna melindungi masyarakat dari risiko banjir musiman, terutama dalam mengantisipasi perubahan pola curah hujan ekstrem.

Sabtu, 25 Oktober 2025 | 14:00 WIB

Hadiri Forum OKI, Menteri PU Pertemuan Bilateral dengan Sejumlah Anggota Negara

Jeddah, katakabar.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan para mitra internasional dan sejumlah menteri dari negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pertemuan ini digelar di sela-sela kehadirannya dalam The 5th Islamic Conference of Ministers Responsible for Water di Jeddah, Arab Saudi, pada 21 hingga 22 Oktober 2025 lalu. Langkah diplomasi bilateral ini dimanfaatkan Menteri PU untuk memperkuat kerja sama teknis serta menjajaki peluang pembiayaan inovatif di sektor Sumber Daya Air. Kementerian PU, menurut Dody, membuka peluang seluasnya bagi investasi luar di sektor infrastruktur air. Hal ini didorong oleh kenyataan terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur air yang dibutuhkan. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, kami mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan air dan iklim,” jelas Menteri Dody di Jeddah. Adapun Konferensi Menteri OKI ke 5 yang dihadiri Menteri PU usung tema “From Vision to Impact”. Forum ini mempertemukan para menteri negara anggota OKI serta lembaga internasional untuk memperkuat kerja sama di bidang Sumber Daya Air. Pada pidato utama di forum tersebut, Menteri Dody mengajak seluruh negara untuk memandang investasi di sektor air sebagai investasi yang merujuk pada martabat, stabilitas, dan perdamaian dunia. “Setiap investasi di bidang air adalah investasi untuk martabat, stabilitas, dan perdamaian, ekonomi kepercayaan yang sesungguhnya. Air bukan hanya sumber daya, air adalah fondasi ketahanan pangan, transformasi energi, dan kehormatan manusia,” ujar Dody di hadapan para Menteri OKI. Ia memaparkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tengah melaksanakan Visi Asta Cita. Dalam visi tersebut, pembangunan infrastruktur air menjadi prioritas utama sebagai landasan kedaulatan pangan dan energi nasional. Sebagai tindak lanjut konkret dari penyelenggaraan World Water Forum ke 10 di Bali pada Mei 2024 lalu. "Indonesia telah mendirikan Pusat Keunggulan untuk Ketahanan Air dan Iklim (Center of Excellence for Water and Climate Resilience)," jelasnya. Ia pun mengundang seluruh negara anggota OKI untuk berkolaborasi melalui platform tersebut guna memperkuat inovasi, penelitian, dan peningkatan kapasitas di sektor air. “Kami mengundang semua negara untuk bergabung, bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai mitra. Bersama-sama, kita ubah gagasan menjadi tindakan dan kolaborasi menjadi berkah bagi umat,” tutur Dody. Di kesempatan itu, Dody menyampaikan apresiasi atas peran Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Indonesia, tegasnya, siap mendukung penyelenggaraan World Water Forum ke 11 di Riyadh, Arab Saudi, pada 2027 mendatang. Kehadiran Menteri PU, Dody Hanggodo dalam forum OKI di Jeddah ini menjadi agenda penting untuk menegaskan komitmen Indonesia sekaligus menggalang kerja sama praktis melalui serangkaian pertemuan bilateral dengan negara-negara anggota OKI.

Selasa, 23 September 2025 | 10:00 WIB

Fasilitas Bagus SRMP 19 Kupang Memotivasi Untuk Belajar Lebih Baik, Ini Asa Menteri PU

Kupang, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menaruh harapan besar agar Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 19 Kupang dapat menjadi pusat pe...

Minggu, 14 September 2025 | 09:00 WIB

Menteri PU Puji Kualitas Bangunan dan Bincang Akrab Bersama Guru dan Siswa

Jakarta, katakabar.com - Menteri Pekerjaan Umum atau PU, Dody Hanggodo apresiasi kualitas bangunan Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado saat melakukan kunjungan kerja, Jumat (12/9) lalu. Di kegiatan itu, Menteri PU Dody meluangkan waktu berbincang akrab dengan para guru dan siswa, memastikan semangat belajar mereka terus menyala di fasilitas baru. Kedatangan Dody Hanggodo disambut antusias para siswa SRMP 21 meski gerimis guyur Kota Manado. Kunjungan ini bagian dari upaya Menteri PU untuk pastikan seluruh Sekolah Rakyat yang dibangun Kementerian PU dapat dimanfaatkan secara optimal. Selama peninjauan, Dody periksa satu per satu fasilitas yang berdiri kokoh, mulai dari ruang kelas, asrama putra-putri, hingga prasarana sanitasi. Ia menekankan pentingnya sarana pendukung yang layak. "Menurut saya 90 persen plus sudah bagus, bagus sekali. Kurikulum pendidikannya juga sudah bagus," ujarnya, melalui keterangan resmi diterima katakabar.com, Sabtu sore. Suasana akrab begitu terasa saat Menteri PU berbincang dengan para guru mengenai keseharian mereka mendampingi siswa. Interaksi hangat ini memberinya gambaran langsung tentang dampak positif sekolah tersebut. “Saya lihat anak-anak betul-betul senang bersekolah di sini. Semoga semangat mereka tetap terjaga,” tuturnya. SRMP 21 Manado bagian dari program nasional Sekolah Rakyat Tahap 1 A yang dikerjakan Kementerian PU melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Sekolah ini menempati bangunan eksisting Sentra Tumou Tou milik Kementerian Sosial yang telah selesai direnovasi tepat waktu dan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025. Saat ini, sekolah tersebut menampung 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar atau Rombel, dengan masing-masing kelas berisi 25 siswa dan didukung oleh 12 tenaga pengajar. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, mushola, lapangan, ruang makan, hingga UKS. “Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat tumbuh. Lantaran itu, kami ingin pastikan sarana pendukung, seperti asrama, dan sanitasi benar-benar layak digunakan,” terangnya. Program Sekolah Rakyat Tahap 1 di Provinsi Sulawesi Utara berada di dua lokasi, yakni SRMP 21 Manado dan SRMA 44 Minahasa. Sedang Tahap II, telah diusulkan pembangunan di dua lokasi lainnya yakni di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Kunjungan Menteri PU ke SRMP 21 Manado menegaskan komitmen pemerintah terhadap kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan, sekaligus memastikan bahwa Sekolah Rakyat yang telah berdiri berdampak positif bagi masyarakat.