MoU
Sorotan terbaru dari Tag # MoU
Riau
Riau
Langkah Strategis PMI Rohul: Gandeng Seluruh OPD Lewat MoU Atasi Krisis Stok Darah
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Di tengah kekhawatiran akan menipisnya stok darah yang jadi urat nadi pelayanan kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu, Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Rokan Hulu tidak tinggal diam. Di bawah komando Ketua PMI Rokan Hulu, dr. Yeni Dwi Putri, langkah proaktif dan strategis segera diambil, Senin (6/4) menjadi tanggal bersejarah, saat PMI resmi menjalin ikatan kerja sama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Langkah ini bukan sekadar seremoni administratif belaka, melainkan sebuah komitmen nyata untuk menjamin ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan, baik dalam situasi darurat maupun rutin, agar selalu tersedia dengan cepat dan berkesinambungan. MOU: Dari Kertas Jadi Gerakan Nyata Inti dari kesepakatan yang ditandatangani ini sangat tegas, yakni setiap pimpinan OPD diinstruksikan untuk menggerakkan seluruh staf dan jajarannya agar rutin melakukan donor darah di PMI Rokan Hulu. Tujuannya jelas, membangun pasokan darah yang stabil dan tidak lagi bergantung pada inisiatif sesaat. "Kami ingin memastikan stok darah di Rokan Hulu tetap terjaga di titik aman. Dengan adanya MOU ini, diharapkan setiap OPD memiliki jadwal rutin sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi tanpa kendala," kata dr. Yeni Dwi Putri dengan penuh semangat. Antusiasme terhadap langkah ini terlihat sangat positif. Di acara yang berlangsung khidmat tersebut, dari 30 OPD yang diundang, total 19 OPD telah hadir dan langsung menandatangani kesepakatan. Sebagai bukti keseriusan awal, rata-rata setiap instansi mengirimkan 10 orang perwakilannya untuk langsung mendonorkan darahnya saat itu juga. Sementara, PMI masih menantikan kehadiran 11 OPD lainnya untuk memperkuat barisan kemanusiaan ini, menyatukan tekad demi nyawa sesama. Menuju 'Titik Aman': Target 3.000 Kantong Darah per Tahun dr. Yeni memaparkan tantangan nyata yang dihadapi PMI Rokn Hulu. Untuk mencapai kondisi "titik aman" dalam pelayanan kesehatan di seluruh penjuru Rokan Hulu, dibutuhkan minimal 3.000 kantong darah setiap tahunnya. Angka yang cukup besar ini, menurutnya, sangat mungkin tercapai jika ada sinergi yang kuat antara birokrasi dan kesadaran masyarakat luas. "Target ini bukan mimpi di siang bolong. Jika kita bersatu, birokrasi bergerak bersama masyarakat, 3.000 kantong darah itu pasti bisa kita penuhi," tegasnya. Tetapi, PMI Rokn Hulu tidak hanya menaruh harapan pada sektor pemerintahan. dr. Yeni juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Rokan Hulu, dari berbagai kalangan usia dan profesi, untuk tidak ragu menyisihkan sebagian kecil dari diri mereka untuk kebaikan yang besar. Satu Tetes Darah, Satu Nyawa Diselamatkan "Mari kita sumbangkan darah kita untuk membantu sesama. PMI Rohul selalu siap menyambut masyarakat di Kantor PMI kapan saja. Setetes darah Anda adalah nyawa bagi mereka," seru dr. Yeni dengan nada yang menyentuh hati. Kolaborasi lintas instansi yang dibangun melalui MOU ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang. Dengan adanya gerakan terstruktur ini, Rokan Hulu diharapkan tidak lagi dilanda krisis stok darah. Pelayanan darurat bagi pasien yang menunggu transfusi dapat berjalan lebih optimal, dan harapan untuk sembuh pun semakin terbuka lebar berkat kepedulian bersama.
Riau
Riau
Pemkab Kepulauan Meranti dan Kanwil DJP Riau Teken MoU Pelayanan Perpajakan di Mal PP
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti resmi teken Nota Kesepakatan Bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (4/2). Penandatanganan berlangsung di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti, diteken oleh Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau Ardiyanto Basuki. Turut hadir di kegiatan tersebut Kepala KPP Pratama Bengkalis Teguh Hadi Wardoyo, para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil DJP Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala KP2KP Selatpanjang, serta para Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sinergi Pusat dan Daerah Hadirkan Layanan Terintegrasi Kepala Kanwil DJP Riau, Ardiyanto Basuki, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja sama selama ini terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya mencerminkan hubungan kelembagaan yang kuat, tetapi juga kesamaan visi dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi. “Penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat melalui integrasi layanan pusat dan daerah dalam satu lokasi Mal Pelayanan Publik,” ujarnya. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan layanan perpajakan di MPP, penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana, penugasan dan pengelolaan sumber daya manusia, dukungan sistem dan teknologi informasi, pelaksanaan operasional layanan sesuai standar pelayanan publik, hingga sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi layanan. Kanwil DJP Riau, lanjut Ardiyanto, siap memberikan layanan prima di MPP Kepulauan Meranti dengan menugaskan pegawai yang kompeten serta memastikan seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Di kegiatan itu, Ardiyanto juga memaparkan kondisi kepatuhan perpajakan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hingga saat ini, tercatat 7.559 wajib pajak atau sekitar 54,89 persen dari total 13.771 wajib pajak aktif telah menyampaikan SPT Tahunan. “Khusus untuk wajib pajak Aparatur Sipil Negara, tingkat kepatuhan telah mencapai 86,70 persen. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama dalam pertukaran data dan pengawasan bersama,” jelasnya. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai aktif dalam pelaksanaan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB), penghimpunan data ILAP, serta implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada sejumlah layanan perizinan daerah. Bupati: Dorong Peningkatan Pendapatan dan Pelayanan Modern Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, menyampaikan terima kasih kepada Kanwil DJP Riau dan seluruh pihak terkait atas terwujudnya kerja sama tersebut. Ia berharap penandatanganan nota kesepakatan ini dapat menjadi pemicu peningkatan pendapatan dari sektor pajak, yang berdampak langsung pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. “Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik membutuhkan sinergi yang kuat. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan instansi vertikal dan seluruh perangkat daerah sangat menentukan keberhasilan MPP ini,” tegasnya. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus melakukan penyederhanaan prosedur layanan, memperkuat digitalisasi, serta memastikan standar pelayanan publik semakin mudah dipahami oleh masyarakat. “Keberadaan MPP harus mampu menghadirkan birokrasi yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ulasnya. Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui nota kesepahaman ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kualitas pelayanan publik yang terintegrasi, modern, dan berbasis digital dapat terus meningkat, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah. “Kerja sama ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis untuk memperkuat basis data perpajakan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” sebutnya.
Sawit
Sawit
Kolaborasi ITB Indragiri Sejumlah Organisasi dan Perusahaan Plat Merah Demi Masa Depan Sawit
Indrgiri Hulu, katakabar.com - Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Indragiri bangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk masa depan industri kelapa sawit di 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Provinsi Riau. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Asosiasi Petani Sawit Swadaya Indragiri (APSSI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Inti Rakyat (Aspek-PIR) Riau, APKASINDO Kabupaten Indragiri Hulu, serta PTPN V, Kamis (8/1) lalu di Ruang Rapat Rektorat, Lantai 2 ITB Indragiri, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan mulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB ini dihadiri jajaran rektorat, akademisi, serta pimpinan asosiasi dan perwakilan perusahaan. Kerja sama ini digagas sebagai upaya konkret untuk menyelaraskan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Melalui MoU ini, mahasiswa diharapkan mendapatkan akses untuk melakukan praktik langsung di lapangan, sementara pihak kampus mendapatkan masukan terkait perkembangan regulasi dan teknologi terkini guna merumuskan kurikulum yang relevan. Kepala Program Studi Agribisnis ITB Indragiri, Khairudin, S.P., M.MA, menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra industri sawit yang hadir. "Saya berharap dengan adanya kerja sama ini, ITB Indragiri dapat mengirimkan mahasiswa untuk magang di dunia industri," ujar Khairudin. Ia menekankan pentingnya pengalaman lapangan bagi mahasiswa. "Tujuannya agar mereka mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan menyerap pengalaman teknis yang mungkin tidak didapatkan di bangku kuliah," jelasnya. Ia menyoroti peluang beasiswa bagi mahasiswa. "Saya berharap dukungan dari banyak pihak agar dapat menyukseskan program beasiswa BPDP di Kampus ITB Indragiri," ucapnya. Direktur APSSI, Yazid Fauzi, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, kolaborasi antara praktisi dan akademisi sangat dibutuhkan untuk kemajuan petani sawit swadaya. "Saya berharap kerja sama ini dapat memberi dampak luas kepada petani sawit, khususnya terkait penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para akademisi dari ITB Indragiri," tutur Yazid.
Riau
Riau
Pemkab Kepulauan Meranti dan DPRD Teken MoU KUA-PPAS APBD 2026
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti resmi teken Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan tersebut berlangsung saat Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti di Balai Sidang DPRD, Jumat (21/11). Rapat dipimpin langsung Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, bersama Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, SE, Wakil Ketua DPRD, Ardiansyah, SH., M.Si, serta Wakil Ketua DPRD, Anthony, SH., MH. Turut hadir anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Sekda Meranti, pejabat eselon, camat, serta jajaran OPD. Rapat Paripurna diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD tahun berikutnya. Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menegaskan penyusunan APBD 2026 merupakan bagian penting dari siklus penganggaran daerah yang harus berpedoman pada regulasi nasional, yakni: * UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah * PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah * Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 Bupati menjelaskan APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari RKPD 2026 yang disusun berdasarkan RPJMD, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. H Asmar menyebut Tahun Anggaran 2026 sebagai momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan menekan kesenjangan sosial. Prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam penyusunan anggaran. Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti juga mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro nasional dalam APBN 2026 sebagai pijakan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah. Di kegiatan itu, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama selama proses pembahasan KUA-PPAS. “Proses ini tentu tidak lepas dari dinamika dan perbedaan pandangan, namun semuanya merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan anggaran digunakan seefektif dan seefisien mungkin demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Usai penandatanganan MoU, Bupati menegaskan proses belum selesai. Ia langsung menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh OPD untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut. “Seluruh OPD harus segera menyusun APBD sesuai pagu yang telah disepakati dan menyiapkannya untuk diajukan dalam Ranperda Nota Keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026,” tegasnya.
Pendidikan
Pendidikan
Bupati Langkat Syah Afandin Jalin MoU dengan UMSU, Dukung Penuh Mukhtamar Muhammadiyah 2027
Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utar...
Pendidikan
Pendidikan
Pemkab Langkat Jalin Kerjasama Pendidikan dan Lingkungan Dengan Tiga Institusi
Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Prima Indonesia (UNPRI), U...
Pendidikan
Pendidikan
Lagi, Positive Technologies Sambangi UGM Bahas Tindak Lanjut MoU dan Kolaborasi Cybersecurity Internasional
Yogyakarta, katakabar.com - Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani pada kunjungan 11 Juni 2025 lalu, JSC Positive Technologies kembali melakukan kunjungan resmi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin, 13 Oktober 2025. Pertemuan di Yogjakarta tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) keamanan siber serta pengembangan program edukasi internasional. Di kunjungan itu, perwakilan Positive Technologies berdiskusi dengan para pimpinan UGM mengenai implementasi nyata dari MoU yang sebelumnya telah disepakati, khususnya pengembangan kurikulum keamanan siber, program magang internasional, dan kolaborasi riset di bidang keamanan digital. Kedua belah pihak membahas potensi pembentukan cybersecurity center of excellence yang dapat menjadi penghubung antara dunia akademik Indonesia dan industri keamanan siber global. UGM sendiri sebagai salah satu perwakilan dari Indonesia, menjadi universitas dengan kontribusi paling besar dalam ajang Positive Hack Camp 2025. Di ajang yang dihelat di Moscow 26 Juli hingga 8 Agustus 2025 tersebut, UGM mengirimkan mahasiswa terbanyak dari 25 negara yang hadir, sekaligus menunjukkan antusiasme tinggi mahasiswa Indonesia terhadap kompetisi dan edukasi di bidang keamanan siber. Setelah acara Positive Hack Camp tersebut, mahasiswa UGM kembali berpartisipasi dalam ajang International Online Cyber Battle yang sedang diselenggarakan oleh Positive Technologies. Kompetisi ini menjadi wadah pembelajaran sekaligus ajang unjuk kemampuan para talenta muda Indonesia di kancah global. Keterlibatan aktif ini menegaskan komitmen UGM untuk menyiapkan talenta digital yang siap bersaing di tingkat internasional.
Riau
Riau
Gandeng UNRIKA Batam, Pemkab Kepulauan Meranti Dorong Pengembangan SDM Bertaraf Internasional
Batam, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi tandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam, Jumat (3/10). Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), riset, serta pengabdian masyarakat, sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan daerah. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, bersama Rektor UNRIKA, Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, di Ruang Rapat UNRIKA Kota Batam. Bupati Kepauan Meranti, H Asmar menegaskan pentingnya kerja sama ini. Ia menyebut, meski Pemkab Kepulauan Meranti sebelumnya telah bekerja sama dengan sejumlah universitas nasional, tetapi UNRIKA menjadi perguruan tinggi pertama berstandar internasional yang menggandeng Pemkab Kepulauan Meranti. “Kerja sama ini bukan sekadar seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata, baik meningkatkan kualitas SDM maupun memperkuat kolaborasi penelitian dan pengabdian masyarakat di Kepulauan Meranti,” ujarnya. Menurutnya, MoU ini sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan, pelayanan publik, serta kinerja Catur Dharma perguruan tinggi. “Kesempatan ini akan segera kita tindaklanjuti menjadi perjanjian kerjasama yang konkret, demi mewujudkan generasi Meranti yang unggul dan berdaya saing global,” ucapnya. Sementara, Rektor UNRIKA Prof. Sri Langgeng, melalui Wakil Rektor III, Dr. Darul Aman Harahap, menegaskan komitmen kampus untuk mendukung pengembangan SDM Kepulauan Meranti. "UNRIKA menawarkan berbagai program studi Sarjana dan Magister, mulai dari Sistem Informasi, Ilmu Pemerintahan, Manajemen, Hukum, Arsitektur, Teknik Mesin, hingga Pendidikan," tuturnya. Tak hanya itu, sambungnya, UNRIKA menyediakan program Beasiswa KIP, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk percepatan studi, serta pelatihan softskill dan akses informasi lowongan kerja melalui Career Education Development Center (CEDC). “Mudah-mudahan kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Meranti, tetapi juga memperkaya UNRIKA dalam mengembangkan jejaring pendidikan dan penelitian,” kata Prof. Sri.
Advertorial
Advertorial
Bupati dan DPRD Kepulauan Meranti Teken MoU KUA-PPAS APBD Perubahan 2025
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kepulauan Meranti bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD resmi tandatangani Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda ini sekaligus disertai dengan penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 dalam rapat paripurna di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (17/9). Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menegaskan, perubahan KUA-PPAS 2025 bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus menyesuaikan dengan dinamika pembangunan. Menurutnya, penyesuaian ini penting untuk merespon kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi, serta kebutuhan mendesak masyarakat. “Melalui perubahan ini, kita berharap program pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Alokasi anggaran juga harus semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah dalam RPJMD dan RKPD Perubahan 2025,” ujar H Asmar. Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, dan segenap anggota DPRD atas kerja sama serta komitmen dalam pembahasan perubahan KUA-PPAS. "Semua proses pembahasan, termasuk adanya perbedaan pandangan, pada akhirnya bermuara pada tujuan bersama untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya. Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025.
Sawit
Sawit
Target Pasar Golobal, RSPO dan Apkasindo MoU Gesa Pertumbuhan Inklusif Pekebun Sawit
“Itu akan semakin mengukuhkan keunggulan kompetitif Indonesia,” ujarnya dilansir dari laman kaltimpost.id, Rabu (10/9). Menurutnya, investasi pada pekebun adalah kunci bagi pertumbuhan yang dibutuhkan untuk mencapai target nasional 8 persen. Saat ini dunia membutuhkan sawit keberlanjutan, kemampuan telusur, dan kesetaraan. Itu sebagai aturan baru dalam perdagangan dunia internasional. "Tanpa tindakan inklusif, Indonesia berisiko kehilangan miliaran dolar setiap tahunnya,” jelasnya.