Nasional
Minggu, 03 September 2023 | 15:29 WIB
Jakarta, katakabar.com - Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, Djoko Bawono menjelaskan, terbitnya sebanyak 3.219 Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) menjadikan Kabupaten Paser jadi daerah percontohan bagi daerah lain.
"Program penerbitan STD-B bisa berhasil lantaran ada dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan ada pula dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) setiap tahun, sehingga mendapat target 1000," ulasnya.
Djoko menjabarkan, Pemerintah Pusat (Pempus) siapkan anggaran hingga Rp500 juta, dan APBD Kabupaten Paser anggarkan antara Rp500 hingga Rp600 juta per tahun.
"Untuk itu, dengan terbitnya STD-B ini diharapkan kebun masyarakat sudah terdata dengan baik, sebab ini salah satu persyaratan untuk ISPO maupun RSPO kebun masyarakat harus sudah terdaftar dalam STDB," terangnya.
Menurutnya, Disbunak Paser kini tengah berfokus memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang manfaat adanya ISPO dan RSPO melalui sosialisasi berkelanjutan. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan, data kebun kelapa sawit di Paser sudah semakin baik.
"Bila nanti ada bantuan anggaran melalui APBN yang menjadi prioritas adalah petani dengan lahan yang telah terverifikasi," sebutnya.
Itu sebabnya sambung Djoko, target 2025 seluruh petani sudah kantongi sertifikat ISPO sesuai mandatori undang-undang. Tapi, harapannya sebelum masuk tahun akhir sudah bisa kelar.
"Kami targetkan sebelum 2025 sudah tuntas," tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Paser, dr Fahmi Fadli menuturkan, dukungan dari Pemkab paser mendorong ISPO dan RSPO dengan penerbitan Peraturan Bupati Paser Tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Nomor 46 Tahun 2023 dalam rangka Percepatan Program Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B).
"Total 3.219 STD-B diberikan dari 80.000 petani. Untuk tahun 2023 ini diterbitkan STD-B lebih dari 1.500," ujarnya.
Sawit
