Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Kamis, 06 November 2025 | 15:28 WIB

Plt Gubri Pastikan Roda Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tetap Berjalan Normal

Pekanbaru, katakabar.coom - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan roda pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap berjalan normal meski terdapat kekosongan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu disampaikannya SF Hariyanto saat berdialog bersama insan media di Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/11). Ia menekankan seluruh aparatur Pemprov Riau harus bekerja maksimal demi menjaga stabilitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. “Saya bersama Sekda, Asisten, dan seluruh OPD sudah menyatakan sikap siap bekerja. Tidak boleh ada satu pun unit kerja yang lumpuh atau berhenti melayani,” tegasnya. SF Hariyanto mengaku telah memberikan instruksi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Menurutnya, setiap kekosongan jabatan harus segera diisi agar roda pemerintahan tidak tersendat. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas birokrasi di tengah dinamika politik dan administrasi, dengan memperkuat koordinasi lintas OPD agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik. “Saya membawa pesan dari pemerintah pusat untuk menjaga kondusivitas daerah. Riau harus tetap aman, pelayanan publik jangan sampai terganggu, dan birokrasi harus tetap solid,” jelasnya. Selain itu, SF Hariyanto mengajak seluruh masyarakat Riau agar tetap bersatu dan tidak mudah terpecah belah. "Kebersamaan menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan pembangunan di 'Bumi Lancang Kuning', terangnya.

Rabu, 15 November 2023 | 19:53 WIB

Bupati Bengkalis Ikuti Rapber Bersama Plt Gubri, Sejumlah Isu Strategis Dibahas

Pekanbaru, katakabar.com - Bupati Kabupaten Bengkalis, Kasmarni, Bupati dan Walikota se Riau, ikuti rapat bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H. Edi Natar, untuk sinergikan pembangunan Riau, di Taman Gembira, Pekanbaru, pada Rabu (15/11). Di Rapber itu sejumlah isu strategis dibahas, baik dari sisi pembangunan, kesehatan, pendidikan, pangan, ekonomi dan lainnya. Salah satu isu yang jadi perhatian, yakni pembangunan Jembatan Pulau Sumatera-Pulau Bengkalis. Menurut Plt Gubri, Pulau Bengkalis layak dibangun jembatan menuju Pulau Sumatera. Apalagi isu ini sudah lama dibahas. Ada lima alasan utama mengapa pembangunan jembatan ini penting, yakni pertama alasan historis, Bengkalis Kabupaten Induk saat awal Provinsi Riau terbentuk. Kedua alasan ekonomis, Bengkalis terkenal dengan Durian Bengkalis yang bisa menjadi sektor ekonomi yang bisa dikembangkan termasuk Ikan Terubuk yang ada di Bengkalis. Ketiga, Bengkalis pulau terluar yang menjadi etalase negara dengan potensi Internasional yang besar. Keempat alasan Kompromistis, Bengkalis adalah daerah penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia, sehingga perlu perhatian pembangunan sejak berdirinya kabupaten ini. Kelima alasan logis, Pulau Bengkalis memerlukan aksebilitas transportasi yang lebih baik dengan lalu lintas barang dan jasa dari dan ke Pulau Bengkalis dengan prasarana jembatan terbaik. "Memang, dari Kabupaten Bengkalis sudah sering follow up ke pusat, tapi jika ditambah dengan kekuatan dari Provinsi, Insya Allah kita semakin kuat, apalagi kita paparkan ke lima alasan ini, kami optimis pembangunan ini bisa direalisasikan," jelasnya. Bupati Bengkalis ucapkan terima kasih kepada Plt Gubernur Riau yang sudah sangat peduli kepada Kabupaten Bengkalis. "Isu ini sudah lama dibangun, kami siap bersinergi dan berkolaborasi dalam merealisasikan pembangunan ini. Apatah lagi pembangunan ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan perkembangan Pulau Bengkalis ke depan," kata Kasmarni. Di forum itu, Bupati Perempuan Pertama di Provinsi Riau ini sampaikan aspirasi yang menjadi permasalahan di Kabupaten Bengkalis. "Jadi, Pak Plt. Gubernur, di Kabupaten Bengkalis terdapat permasalahan yang menjadi kebijakan dari Provinsi. Misalnya, masalah PLN, ketika mau bangun travo, itu malah jadi kebijakan Provinsi, masalah Rumah Layak Huni (RLH) berbenturan, serta masalah infrastruktur jalan. "Ke depan persoalan ini mudah-mudahan ada jalan keluarnya, ini dibutuhkan sinergi, kolaborasi serta komunikasi dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak terkait," harapnya. Selain itu, Kepala Daerah Bengkalis mengapresiasi pertemuan yang dilakukan Plt. Gubernur Riau. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ajang curhat dan sharing antara seluruh Bupati dan Walikota se Riau. "Pertemuan yang kita lakukan demi keberlangsungan pembangunan ini tidak hanya dalam forum Musrenbang saja. Apalagi saat Musrenbang apa yang menjadi prioritas tidak diterima, jadi dengan adanya pertemuan ini, segala permasalahan ini dapat disampaikan. "Kami optimis, dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota, Insya Allah, Riau bakal lebih baik," tandasnya.

Sabtu, 11 November 2023 | 07:51 WIB

APBD Perubahan 2023 Kabupaten Bengkalis Diteken Plt Gubri

Bengkalis, katakabar.com - Setelah lumayan ama menunggu, akhirnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten Bengkalis 2023 diteken Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), H Edy Afrizal Natar Nasution. Atas nama pribadi dan masyarakat Negeri Junjungan, Bupati Kasmarni ucapkan terima kasih kepada mantan Komandan Korem 031 Wirabima itu. "Alhamdulillah, setelah melalui perjuangan serta berkat doa semua. APBD Perubahan Bengkalis resmi diteken Plt Gubri," ujat Bupati Bengkalis, pada Jum'at (10/11). Bupati telah mengintruksikan agar kabar gembira ini segera ditindak lanjuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis. Ketua TAPD, sekaligus Sekda Bengkalis, dr Ersan Saputra TH langsung bergerak cepat dengan melakukan rapat pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bengkalis. "Kami bersama Banggar DPRD sedang membahas evaluasi Perda APBD Perubahan yang telah ditetapkan Plt Gubri," kata Ersan seraya menerangkan keputusan Plt Gubri itu bernomor Kpts.9551/XI/2023 dan diteken 9 November 2023. Jika tidak ada aral melintang, Senin atau Selasa depan Perda sekaligus Perbup APBD Perubahan dapat diundangkan. "Sehingga, Rabu atau Kamisnya bisa digunakan," jelasnya. Mantan Kadis Kesehatan ini sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang sejak awal mendukung penuh Ranperda APBD Perubahan melalui rapat dan pembahasan yang cukup melelahkan. Terima kasih kepada Tim Evaluator Provinsi Riau, serta kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis dan rekan-rekan media yang telah mendorong percepatan penetapan APBD Perubahan Bengkalis 2023. "APBD Perubahan yang telah disepakati ini mudah-mudahan dapat berjalan maksimal untuk pembangunan dan perekonomian masyarakat sesuai target yang telah direncanakan," tandasnya.

Senin, 06 November 2023 | 17:45 WIB

Wujudkan Kesejahteraan Petani Sawit, Ini Program Strategis Pemerintah

Pekanbaru, katakabar.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Riau, Edy Natar Nasution menjabarkan, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengelolaan perkebunan industri kelapa sawit lewat program-program strategis. Program-program strategis yang dimaksud untuk mewujudkan kesejahteraan petani kelapa sawit di antaranya perbaikan sarana dan prasarana perkebunan, perbaikan sumber daya manusia melalui pelatihan dan beasiswa pendidikan, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk menjaga dan meningkatkan produksi dan produktifitas kelapa sawit. "Seluruh program ini peluang untuk mewujudkan kesejahteraan petani atau pekebun kelapa sawit khususnya di Provinsi Riau," ujar Edy Nasution di Pekanbaru, dilansir dari laman website resmi Pemprov Riau, pada Senin (6/11). Menurut Edy Natar, program-program strategis itu akan berhasil kalau ada kerja sama dan kebulatan tekad dari seluruh stakeholder. Mulai dari Pemerintah, Asosiasi pekebun, Perbankan, maupun pihak swasta yang diimplementasikan bentuk kemitraan yang saling menguntungkan dan transparan. "Kemitraan yang dibangun hendaknya mencakup dari hulu ke hilir, agar pihak yang bermitra dapat kepastian mulai dari pembangunan kebunnya hingga ke penyaluran hasilnya," jelasnya. Mantan Dandrem 031 Wira Bima ini mencontohkan, Program PSR, calon penerima (kelembagaan pekebun) diharapkan tidak hanya bermitra dalam replanting sawitnya tapi memiliki mitra usaha hingga ke pabrik kelapa sawit. "Kemitraan mesti menjadi fokus ke depan sebagai upaya bersama guna mewujudkan kesesetaraan dan kesejahteraan pekebun di Provinsi Riau," imbuhnya. Kontribusi ASPEKPIR Pemain Utama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Riau, Edy Natar Nasution menuturkan, Provinsi Riau adalah provinsi dengan kekayaan dan potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah. Lantaran itu menempatkan Provinsi Riau sebagai bagian penting di bidang perekonomian dan pembangunan nasional. "Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara spasial pada triwulan II tahun 2023 ini Provinsi Riau berkontribusi sebesar 4,81 persen terhadap perekonomian nasional dan Provinsi dengan PDRB terbesar ke 6 di Indonesia atau posisi ke 2 untuk daerah di luar Pulau Jawa," ujar Edy Natar Nasution saat seminar, gala dinner dan awarding Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia 2023 di Grand Suka Hotel, tadi malam. Hal ini tidak terlepas, cerita Edy Natar, dengan berkembangnya industri sektor perkebunan khususnya kelapa sawit yang telah berhasil menjadi sektor yang sangat potensial dalam menopang perekonomian dan pembangunan daerah maupun nasional. Data BPS terkait struktur PDRB Riau pada triwulan II tahun 2023, di mana sektor kehutanan, pertanian dan perikanan memberikan kontribusi PDRB terbesar ke 2 sebesar 25,7 persen setelah industri pengolahan sebesar 27 persen. "Melihat fakta itu, kita semua sepakat industri kelapa sawit ini telah banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian Nasional dan juga Provinsi Riau," bebernya. Keberadaan dan kontribusi ASPEKPIR di Provinsi Riau, lanjut Edy, pemain utama di sektor perkebunan. "Dengan pengalaman yang sangat panjang dan teruji serta didukung keanggotaan ASPEKPIR Riau yang mencapai 77.997 Kepala Keluarga (KK), Pemerintah Provinsi Riau sangat mengharapkan kontribusi semakin signifikan baik sekarang maupun dimasa depan khususnya dalam pembangunan di sektor perkebunan," harapnya.